BUPATI SAMPAIKAN JAWABAN ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI DPRD TERHADAP RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD 2017

KAJEN - Rabu (4/7/2018) siang, usai membuka kegiatan Rekapitulasi Hasil Pilgub Jateng di KPUD, Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si mengikuti rapat paripurna DPRD dalam rangka penyampaian jawaban Bupati atas pandangan umum Fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017.
 
Paripurna dihadiri oleh Wakil Bupati Pekalongan Ir. Hj. Arini Harimurti, Ketua DPRD Dra. Hj. Hindun, MH beserta para Wakil Ketua dan sebagian besar Anggota DPRD dan para Kepala OPD se Kabupaten Pekalongan.
 
Bupati Pekalongan Asip Kholbihi menyampaikan, untuk penanganan rob, pemerintah telah mengalokasikan anggaran dari tahun 2017-2018 sebesar Rp 611,7 miliar untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan sosial ekonomi.
 
Adapun rinciannya, pembangunan infrastruktur dari dana APBD tahun 2017 meliputi, rehabilitasi dan rekonstruksi paskabencana Rp 10,3 miliar, peningkatan jalan, drainase dan pembangunan atau pemeliharaan tanggul Rp 13,7 miliar, pembangunan RTLH sebanyak 349 rumah sebesar Rp 4,5 miliar, LPJU Rp 0,5 miliar, PLPBK Rp 1 miliar, air bersih Rp 0,54 miliar, dan peninggian talud SMPN 3 Tirto Rp 0,6 miliar.
 
Pada tahun 2018, lanjut Bupati, Rp 14,1 miliar untuk rehabilitasi dan rekonstruksi paskabencana, peningkatan jalan, drainase dan pembangunan atau pemeliharaan tanggul Rp 17,3 miliar, pembangunan RLTH untuk 85 rumah sebesar Rp 1,275 miliar, LPJU Rp 0,7 miliar, PLPBK Rp 11 miliar, peninggian talud SMPN 1 Wonokerto Rp 1,2 miliar, dan peninggian talud SMPN 3 Tirto Rp 0,4 miliar.
 
"Untuk dana APBN, pada tahun 2017 untuk pembangunan tanggul melintang dan penataan sungai sebesar Rp 517 miliar, PLPBK Rp 1 miliar, dan tahun 2018 PLPBK sebesar Rp 11 miliar," terang Bupati.
 
Sedangkan, untuk peningkatan sosial ekonomi dengan dana APBD tahun 2017 untuk peninggian lantai TPI Jambean sebesar Rp 0,6 miliar, bantuan bibit bandeng Rp 40 juta, pengembangan padi tahan air asin seluas 18 hektare sebesar Rp 111 juta, dan pembebasan pajak PBB sebesar Rp 129 juta untuk 5.617 obyek pajak.
 
Untuk tahun 2018, lanjut Asip, untuk peninggian TPI Wonokerto sebesar Rp 362 juta, pengembangan padi tahan air seluas 25 hektare sebesar Rp 120 juta, dan pembebasan pajak PBB sebesar Rp 313,7 juta untuk 10.756 obyek pajak.
 
Dari dana APBN, pada tahun 2017 berupa bantuan kapal 5 GT sebanyak tiga unit dan alat tangkap sebanyak 51 unit sebesar Rp 1,43 miliar. Selanjutnya, pada tahun 2018 berupa bantuan kapal 5 GT sebanyak 10 unit sebesar Rp 2,5 miliar. (didik/dinkominfo kab.pekalongan)
 
Publisher : aris 
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…