PENGURUS APSAI DIHIMBAU DORONG PERUSAHAAN RAMAH ANAK

KAJEN - Guna mendorong perusahaan agar ramah anak, para pengurus APSAI (Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia) Kabupaten Pekalongan yang baru dilantik untuk melakukan berbagai terobosan seperti di Kabupaten atau Kota lain.

Demikian disampaikan oleh Ketua APSAI Pusat Luhur Budiarso pada acara Pengukuhan dan Advokasi Pengurus APSAI Kabupaten Pekalongan di Aula Lantai I Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan, Senin (8/10/2018) pagi.

Menurutnya, ada tiga hal yang perlu dilakukan bagi pengurus untuk menciptakan perusahaan ramah anak. "Yang pertama adalah mendorong kebijakan atau policy perusahaan yang memperhatikan kebutuhan anak seperti pemberian cuti melahirkan," ujarnya.

Selain itu, juga menyangkut produk perusahaan agar ramah anak termasuk juga pada penyajian iklan yang agar layak di konsumsi oleh anak-anak. "Yang ketiga, untuk coorporate social responsibility (CSR) agar dapat disisihkan untuk kegiatan yang berkaitan dengan anak-anak," terang Luhur.

Sementara itu, Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si dalam sambutan menyampaikan tujuan dibentuknya kepengurusan APSAI di Kabupaten Pekalongan adalah agar seluruh korporasi yang ada di Kabupaten Pekalongan mulai berpikir untuk peduli terhadap anak.

Jumlah anak di Kabupaten Pekalongan ini dari total populasi sekitar 1 juta penduduk, sesuai data terdapat hampir 300ribu anak. Untuk itu, Bupati perintahkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk bermitra dengan APSAI untuk memastikan zero drop out berjalan dengan sebesarnya di Kabupaten Pekalongan.

“Sekarang sudah tidak jamannya lagi kita hanya ngomong saja kalau kita punya program zero dop out, akan tetapi harus ada realisasinya. Jadi apa yang kita omongkan, itulah yang kita jalankan. Dan semua stakeholder harus mendukung,” terang Bupati.

Lebih lanjut, Bupati mengutarakan bahwa tahun 2020, Pemkab Pekalongan merencanakan seluruh kecamatan diharuskan memiliki taman untuk anak-anak. Semua itu harus dijalankan, semuanya harus terprogram dan nyata.

Sedangkan, Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) - Leny Nurhayanti Rosalin, SE.,M.Sc.,M.Fin., dalam paparannya mengungkapkan bagaimana peran dunia usaha dalam mewujudkan Indonesia Layak Anak (IDOLA) 2030.

Dikatakan, dunia usaha akan berinteraksi dengan dan membawa dampak pada kehidupan anak secara langsung maupun tidak langsung. Hal tersebut, kata Lenny, anak merupakan stakeholders utama dunia usaha sebagai konsumen, anggota keluarga dari karyawan, pekerja muda, pekerja masa depan, pemimpin usaha dan warga dalam masyarakat serta di lingkungan dimana kegiatan bisnis di lakukan.

Untuk itu, lanjut Lenny, dunia usaha harus memegang pinsip bisnis yang mengintegrasikan hak-hak anak ke dalam workplace. “Dunia usaha harus memenuhi tanggungjawabnya untuk menghormati hak anak dan berkomitmen untuk mendukung hak anak. Dunia usaha harus berkontribusi terhadap penghapusan pekerja anak di segala usaha dan hubungan bisnisnya,” paparnya.

Selanjutnya, dunia usaha harus menyediakan pekerjaan yang layak bagi pekerja yang berperan sebagai orang tua atau pengasuh, memastikan perlindungan bagi anak didalam semua aktivitas dan fasilitas bisnis. “Dunia usaha harus memastikan produk dan jasanya aman dan berusaha memajukan hak anak. Serta menggunakan pemasaran dan pengiklanan yang menghormati dan mendukung hak anak,” imbuhnya. (didik/dinkominfo kab.pekalongan)

Publisher : aris

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…