RP 35 MILYAR UNTUK PEMBEBASAN LAHAN PEMBANGUNAN TANGGUL MELINTANG

KAJEN – Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si bersama Forkompinda melaksanakan safari Ramadhan dengan melaksanakan sholat isya dan tarawih keliling (tarling) bersama warga Desa Rowoyoso Kecamatan Wonokerto. Sholat jamaah isya dan tarawih dilaksanakan di Masjid Takmirul Huda, Selasa (29/5/2018) malam.

Hadir antara lain Kapolres Pekalongan AKBP Wawan Kurniawan, SH.,S.IK.,M.Si/. Dandim 0710 Pekalongan Letkol Inf. Muhammad Ridha, S.SIP., Ketua Pengadilan Negeri Sarwono, SH.,M.Hum. Tampak pula para Asisten Sekda, para Kepala OPD dan Camat beserta Muspika dan para Kepala Desa se Kecamatan Wonokerto.

Dalam acara tatap muka bersama warga Rowoyoso usai sholat tarawih berjamaah, dalam sambutan Bupati mengungkapkan bahwa dalam rangka penanganan rob, tidak lama lagi atau tepatnya pada bulan Agustus mendatang Pemerintah Pusat akan mengucurkan dana untuk pembebasan lahan sebesar Rp 30 milyar. Kemudian, kata Bupati, dari Pemerintah Kabupaten sebesar Rp 5 milyar juga sudah turun. “Untuk itu saya minta kepada warga yang memiliki lahan di sebelah utara yang akan terkena pembuatan tanggul melintang untuk bisa diurus,” ujar Bupati.

Lebih lanjut, Bupati menyatakan dana sebesar Rp 35 milyar untuk pembebasan lahan, sedangkan pembuatan tanggul melintang dengan panjang 8,3 kilometer yang membentang dari Sungai Sragi Baru hingga Panjang Kota Pekalongan, biayanya sebesar Rp 517 milyar. “Untuk itu, dukungan dari seluruh warga Kabupaten Pekalongan sangat kami harapkan demi suksesnya program nasional ini,” imbuh Bupati.

Terkait maraknya kasus terorisme belakangan ini, Bupati menyampaikan bahwa Negara Indonesia menurut istihadnya para ulama, bahwa NKRI adalah final dan tidak bisa diubah-ubah lagi dan hukumnya wajib mempertahankan NKRI.

Pada tahun 1935, kata Bupati, para ulama NU sudah i’tifa bahwa mempertahankan NKRI, mempertahankan nusantara adalah hukumnya wajib walaupun saat itu pemerintahan dipegang VOC atau Belanda. “Apalagi sekarang ini, mempertahankan tanah air adalah hukumnya wajib. Kalau KH. Hasyim Asy’ari mengatakan hubbul wathon minal imann (mencintai tanah air adalah bagian daripada iman),” tandasnya.

Apabila ada sekelompok orang yang ingin mendirikan negara Islam di Indonesia bagaimana? Para ulama sepakat, bahwa siapapun yang ingin mendirikan negara Islam dan ingin mencoba merubah bentuk negara, maka hasil keputusan muktamar NU mengatakan bahwa hal tersebut adalah perbuatan bughot (memberontak) yang hukumnya wajib untuk diperangi.

Dan untuk memerangi gejala tersebut, salah satunya adalah dengan menjaga lingkungan. Apabila ada salah satu warga yang dalam keseharian merasa ekslusif, tidak mau berbaur dengan masyarakat lain, maka tugas kepala desa sebagai garda terdepan untuk mengajaknya untuk berbaur dengan masyarakat lainnya. “Saya minta para kepala desa selalu siaga. Awasi setiap warganya. Apabila ada gejala yang aneh, laporkan ke yang berwajib untuk bisa diselidiki lebih lanjut. Dan kepada para orang tua yang memiliki anak, lakukan bimbingan yang baik kepada mereka. Apabila ada anak yang suka berdiam diri di kamar dengan asyik menggunakan handphone atau laptop atau komputer, silahkan dicek apa yang dilakukan. Karena kejahatan terorisme dewasa ini banyak melalui media sosial,” terang Bupati.

Dalam safari Ramadhan tersebut, Bupati Pekalongan menyerahkan bantuan kepada masyarakat. Antara lain beasiswa untuk anak kurang mampu mulai tingkat SD hingga perguruan tinggi. Disamping itu juga diserahkan bantuan santunan kematian dan alat tangkap ikan ramah lingkungan kepada petani, serta bantuan pembangunan masjid dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan. (didik/dinkominfo kab,pekalongan)  

Publisher : aris

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…