KAJEN - Dalam rangka mendukung upaya pemerintah melaksanakan percepatan penurunan stunting, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) membuat program Bangga Kencana (Pembangunan keluarga, kependudukan dan Keluarga Berencana).

Plt Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana (PPPA PPKB) Kabupaten Pekalongan, Siti Masruroh M.Si menyampaikan bahwa program Bangga Kencana adalah upaya penguatan yang dikelola dan diselenggarakan dari dan untuk masyarakat dalam rangka memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk medapatkan pelayanan Keluarga Berencana menuju keluarga sejahtera.

“Program ini bagian dari upaya yang dilaksanakan BKKBN yang endingnya adalah keluarga sejahtera.Untuk tahun ini ada prioritas progam yang diemban oleh BKKBN sampai ke tingkat kabupaten yaitu upaya percepatan penurunan stunting. Ini berdasarkan PP No 72 tahun 2021 dimana BKKBN ditunjuk sebagai koordinator dalam percepatan penurunan stunting,” terang Siti Masruroh dalam dialog bincang RKS, Jumat(18/02) pagi

Seperti diketahui, masalah stunting masih menjadi PR nasional. Di Indonesia, permasalahan stunting maupun urusan tumbuh kembang anak menjadi problem yang harus diselesaikan karena berkaitan dengan penyiapan Sumber Daya Manusia dalam pembangunan bangsa. Penyebab problem tumbuh kembang anak, menurut Siti Masruroh, biasanya dimulai dari saat ibu hamil atau masa persalinan. Karena itu untuk melaksanakan upaya-upaya itu ada beberapa target intervensinya.

Di Jawa tengah, upaya-upaya pencegahan stunting dimulai dari perbaikan gizi masyarakat, peningkatan aksesibilitas pangan, mutu dan keamanan pangan, serta yang tidak kalah pentingnya yaitu perilaku hidup bersih dan sehat. “ Praktek kita di kabupaten, bentuknya dengan adanya Tim Pendamping Keluarga. Tim ini terdiri 3 unsur, dikoordinatori oleh tenaga kesehatan baik bidan desa, perawat, tenaga gizi. Kemudian yang kedua ada dari kader PKK, dan ketiga dari kader KB, Sub Klinik Desa( SKD) atau sub Pembina KB Desa. Mereka mendapingi ibu hamil, calon pengantin, juga pendampingan pada pasca kelahiran, juga bagi ibu-ibu yang memiliki bayi dua tahun. Tugas tim pendamping keluarga itu memberikan pendampingan,” jelasnya.

Lebih lanjut dijelaskan, Intevensi penurunan stunting tidak hanya tanggungjawab BKKBN atau dinas P3A PPKB tetapi jugq dinas terkait seperti DPU Taru ( menyangkut sanitasi dan penyediaan air bersih), dinkes (penigkatan ASI eksklusf, pemberian makanan tambahan pada MPASI), dinsos ( berperan pada pemberian bantuan sosial/pangan), dinas PPKB menyangkut pelayanan KB gratis.

Menyinggung pelayanan KB gratis, Siti Masruroh dalam kesempatan ini sekaligus menyampaikan di bulan Februari 2022 ini dicanangkan pelayanan serentak KB. “ Kita punya 5 mitra dalam pergerakan KB, yaitu dengan organisasi perempuan Muslimat NU (pada bulan Februari), Aisyiyah (April dan Mei), Bhayangkara (Juni/Juli), TNI (September/Oktober) dan terakhir dengan TP PPK di bulan Oktober,” paparnya.

Harapannya, di dalam pengendlian penduduk dan KB, bisa terbentuk keluarga yang sejahtera.Hal Ini harus diawali dari para remaja atau generasi muda. “ Karena itu di PPKB kita ada program ‘PIK Remaja’ (Pusat Informasi Konseling Untuk Remaja). Itu ada di tiap desa dan juga kita bermitra dengan perguruan tinggi di kabupaten Pekalongan, seperti PIK Remaja di UMPP, dan di perguruan tinggi lainnya. Selain itu ada juga Genre (Generasi Berencana). Generasi muda harus punya rencana baik pengembangan pendidikannya, karirnya juga keluarga. Kita disana siapkan modul/bahasan-bahasan termasuk ketika mereka menjadi calon pengantin, mereka telah memiliki pengetahuan yang cukup untuk membentuk keluarga. Termasuk tentang bagaimana ibu hamil tetap sehat dan pasca hamilnya jangan lupa berKB,” imbuhnya.

Ditambahkan, program-progam diatas tentunya tidak bisa jalan sendiri tetapi harus bermitra dengan seluruh stakeholder yang ada. Khusus program percepatan stunting, peran para kader di desa sangat penting dan juga keluarga yang akan mendapat pendampingan. (Dian-Kominfo)