Artikel

Alamat

Link Terkait

• Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pekalongan
• PPID Kabupaten Pekalongan
• Lapor Bup

Statistik Pengunjung

“Bantuan lainnya yaitu berupa waring dan bambu sebagai penahan tanggul tambak  untuk 3 pokdakan,  masing-masing sebanyak 95 roll waring dan 393 batang bambu. Tiga pokdakan tersebut yaitu, Pokdakan Mina Setia Budi, Desa Api-api Kecamatan Wonokerto, Pokdakan Suter Mas Tiga, Desa Depok Kecamatan Siwalan, dan Pokdakan Suter Talang Mas, Desa Depok Kecamatan Siwalan,” jelas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pekalongan, Drs.Sirhan dalam laporannya pada acara penyerahan bantuan hibah.

Bantuan juga diberikan untuk nelayan, berupa bantuan sarana penangkapan ikan ramah lingkungan berupa bubu sebanyak 120 unit untuk 2 Kelompok Usaha Bersama (KUB), yaitu KUB Sopek Bondo Kali Desa Wonokerto Kulon Kecamatan Wonokerto dan KUB Sunan Kali Jogo Desa Wonokerto Kulon Kecamatan Wonokerto

Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, SE, MM dalam sambutannya berharap bantuan hibah yang diserahkan bermanfaat untuk menambah modal dan meningkatkan usaha pembudidaya ikan dan nelayan. “Saya sarankan supaya nelayan dan pembudidaya ikan membentuk koperasi, agar penyaluran bantuan, modal atau pun pinjaman bisa lebih mudah,” tutur bupati. Bupati mengaku sudah meminta kepada pihak bank agar bisa membantu permodalan dan meningkatkan usaha pembudidaya ikan dan nelayan.

Kegiatan penyerahan bantuan hibah  dihadiri pula para Kepala OPD terkait, Ketua Dekranaska Kabupaten Pekalongan, Ashraf Abu, Camat Siwalan dan Camat Wonokerto, Kepala Desa Depok Kecamatan Siwalan, Kepala Desa Api-api dan Kepala Desa Tratebang, Kecamatan Wonokerto, pembudidaya ikan, nelayan dan tokoh masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut juga digelar dialog interaktif antara Bupati Pekalongan dengan pembudidaya ikan dan nelayan. (Red)

Sumber :  Tim Prokompim Kab. Pekalongan

Sebanyak 35 perwakilan perusahaan di wilayah Kabupaten Pekalongan hadir pada acara yang digelar di Grand Dian Hotel Wiradesa tersebut. Acara dibuka secara langsung oleh Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Naker Kab Pekalongan, Dra.Siti Masruroh.Msi dan menghadirkan narasumber Novian Heru R, SH  (Dinas Nakertrans Provinsi Jawa Tengah) dengan materi tentang Teknik Penyusunan dan Pembuatan PP/PKB, serta narasumber dari Dinkop, UKM dan Naker Kabupaten Pekalongan, yaitu Widodo,SH.MA dan Tri Haryanto, SH.MM dengan materi kebijakan ketenagakerjaan.

Siti Masruroh dalam sambutan pembukaan acara mengungkapkan, tujuan dari kegiatan tersebut adalah agar perusahaan mengetahui arti pentingnya PP/PKB di Perusahaan sehingga perusahaan yang belum membuat PP/PKB segera membuatnya. “Mohon kerjasama dari pihak perusahaan untuk menindaklanjuti menyusun dan membuat Peraturan Perusahaan ataupun Perjanjian Kerja Bersama untuk perusahaan yang memiliki Serikat Pekerja, selepas kegiatan bimbingan penyusunan dan pembuatan PP/PKB,” ujarnya. (Dian-Kominfo)

Dalam kesempatan tersebut Bupati berpesan agar kepala desa bisa menjaga nama baik. “Kita adalah orang tua, kita adalah tokoh panutan. Lambang yang kita pakai, meraihnya berdarah-darah, perjuangannya luar biasa. Oleh karena itu, jangan sudah kita sudah pakai lambang, kita sudah menang, kita sudah dikasih amanah sama Allah, kita rusak sendiri,” tutur bupati.

Bupati juga berharap para kades dapat menjadi contoh yang baik bagi masyarakat. “Kita adalah tokoh, kita adalah panutan. Oleh karena itu, jaga tingkah laku dan nama baik di desa nya masing-masing,” ucap Fadia.

Lebih lanjut Bupati juga meminta kepala desa agar bisa benar-benar belajar dan jangan sampai menyalahi aturan. “Mana yang bisa dilakukan, masa yang boleh. Ada dinas yang bisa membantu supaya desa bisa melaksanakan kegiatan sesuai aturan. Tangan kita terbuka lebar untuk membantu desa agar pembangunannya berjalan dengan baik,” tutur Bupati.

Sementara itu Kasi Intel Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Pekalongan, Adhi Candra saat memberikan materi dalam Sosialisasi Penyaluran Dana Desa di Aula Lantai 1 Setda Kabupaten Pekalongan, Rabu (09/03/2022) mengatakan bahwa masih banyak kepala desa yang menganggap dana desa dan alokasi dana desa (ADD) adalah kekuasaan kepala desa. Padahal hal tersebut menurutnya kurang tepat.

“Dana desa bukan kekuasaan kepala desa. Memang dikelola oleh kepada desa dan BPD melalui musyawarah desa atau musyawarah kecamatan.Tolong dirubah mindset tersebut ya Bapak Ibu,” tutur Adhi Candra. Lebih lanjut Adhi menjelaskan, bahwa memang kepala desa adalah pengguna anggaran dalam pengelolaan dana desa, namun, harus digunakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam kesempatan tersebut, Adhi juga mengingatkan juga agar kades tidak memegang uang. “Serahkan saja kepada bendahara bersama PPK (Pejabat Pembuat Komitmen). Biar saja di rekening itu, kalau ada kegiatan, cairkan, langsung buat SPJ. Karena kalau bapak/ibu bikin kegiatan, SPJ nya lama, kami bisa masuk, LSM bisa masuk,” ujarnya.

Dalam paparannya Adhi juga meminta agar dalam setiap mengelola dana desa, kepala desa mengundang BPD (Badan Permusyawaratan Desa), tokoh masyarakat, tokoh agama untuk musyawarah. “Jika sudah sepakat, minta petunjuk dari kecamatan.

Adhi juga berpesan agar pencairan dana desa melalui mekanisme yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. “Dan yang terpenting, kegiatan sesuai prioritas,” ucapnya.

Plt Kepala PMD Kabupaten Pekalongan, Toharno dalam laporannya menyebutkan, Dana desa di Kabupaten Pekalongan meningkat dari Rp. 263.397.106.000 tahun 2021 meningkat menjadi Rp. 263.868.873.000.

Kegiatan sosialisasi diikuti oleh 150 orang yang terdiri dari camat, tenaga ahli, perwakilan kades se-Kabupaten Pekalongan, dan pendamping desa. Sosialisasi menghadirkan narasumber dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan dengan materi ‘Pencegahan Korupsi dalam Pengelolaan Dana Desa”. (Red)

Sumber : Tim Prokompim Kab.Pekalongan

Dalam sambutannya Bupati Fadia minta kepada anggota Purna Paskibraka Kabupaten Pekalongan agar dapat terlibat dalam kegiatan sosial, mengingat Kabupaten Pekalongan merupakan salah satu daerah yang rawan bencana.   

Bupati juga berpesan agar para purna paskibraka dapat menjadi contoh atau teladan bagi dan bisa menjaga nama baik paskibraka. “Purna Paskibraka merupakan anak-anak yang terpilih dari Kabupaten Pekalongan. Oleh karena itu, saya harap bisa menjadi contoh bagi adik-adiknya dan masyarakat luas,” tutur Bupati.

Ketua Provinsi Purna Paskibraka Indonesia Jawa Tengah, Bondan Setyo Darmawan, SE MM dalam sambutannya Mengucapkan terimakasih kepada Bupati Pekalongan, yang begitu luar biasa telah memberikan support adanya kegiatan pengukuhan Pengurus Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Pekalongan. “Saya yakin dan percaya di bawah kepemimpinan Bupati Pekalongan, kepemudaan di Kabupaten Pekalongan akan semakin maju,” ungkap Bondan.

Bondan menjelaskan, Purna Paskibraka Indonesia adalah wadah para mantan paskibraka baik dari kabupaten, provinsi maupun nasional. “Anggota organisasi ini terdiri dari orang-orang terpilih dari ribuan orang yang ada. Setiap tahunnya jumlah anggota PPI Provinsi Jawa Tengah bertambah 2.206 anggota,” ujarnya.

Pengukuhan PPI tersebut dihadiri Wakil Ketua DPRD Mas’udah SH, Wakapolres Pekalongan Kompol Riwayat Sosiyanto, SH , Kepala Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Pekalongan Ir. Bambang Irianto, M.Si, Plt. Kepala Badan Kesbangpol Haryanto Nugroho S.STP, MM dan perwakilan dari Bappeda Litbang Kabupaten Pekalongan. (Red)

Sumber :  Tim Prokompim Kab. Pekalongan

Komunitas IHOMIC sendiri lahir dari inisiatif beberapa pelaku UMKM yang berkeinginan menyatukan para pelaku UMKM dalam satu wadah. Awalnya, seorang pelaku UMKM, Eli Kartika bersama 4 orang temannya mendirikan komunitas UMKM IHOMIC pada tahun 2018. Komunitas UMKM yang diketuai Eli Kartika, Eka Kustiana ( Bendahara) dan Romzi (Sekretaris) ini kini telah beranggotakan lebih dari 200 UMKM.

“Awal mula kita ber-5 berinisiatf menyatukan teman-teman dalam satu komunitas, akhirnya kita buat satu komunitas yang dinamai Rumah Kreartif Kabupaten Pekalongan. Seiring berjalannya waktu, rumah kreatif banyak digunakan BUMN,BNI,BRI kemudian kita beralih ke IHOMIC, “ ujar Eli Kartika saat menjadi narasumber dalam Pak Ora Podcast RKS TV Menapak Obrolan Rakyat, Jum’at (18/02)

Sejak berdiri, komunitas ini mendapat respon yang cukup baik dari para pelaku UMKM terlihat tingginya antusias para pelaku usaha yang ingin bergabung di komunitas ini. Namun menurut Eli pihaknya lebih mengutamakan menggandeng pelaku usaha yang baru tumbuh dengan alasan pelaku usaha yang baru ini bisa mendapat ruang memunculkan produknya.

“Kita ber-5 gerilya, teman-teman yang usaha peyek misalnya, kita ajak. Kemudian semisal dinas ada pelatihan, kita sampaikan dan kita rolling siapa yang diikutkan di setiap ada pelatihan dinas. Kita memang dibawah naungan Dinperindag UKM Kabupaten Pekalongan, setiap ada kegiatan dari dinas, kita selalu minta ijin kesana dan kita berharap setiap ada kegiatan apapun di dinas, mereka akan mengajak kita. Dan akhirnya disitu kita sinkron. Jadi keteka mereka butuh UMKM, kita sudah ada wadahnya,” ungkap Eli.

Dikatakan, permasalahan yang dihadapi UMKM adalah kebanyakan mereka belum tahu arti penting NIB (Nomor Ijin Berusaha ). Apalagi sejak berlakunya UU Cipta kerja, NIB sangat dibutuhkan. Dalam hal ini pihaknya membantu anggota komunitas yang tidak tahu cara mendaftar dan mendapatkan NIB tersebut.

Eli menambahkan, kehadiran IHOMIC bisa lebih mengangkat UMKM yang baru , dan ia berharap pelaku UMKM senior bisa merangkul yang bawah. “ Manfaat dari komunitas diantaranya bisa dapat teman, saudara, rejeki bahkan tahu informasi apapun,” tandasnya.

Sebelum pandemi covid 19, dikatakan komunitas ini rutin mengadakan kegiatan setiap bulannya seperti yang ditentukan dalam AD/ART nya. Namun sejak pandemi kegiatan rutin dioffkan.

Komunitas IHOMIC sangat dirasakan manfaatnya bagi para anggotanya karena disini mereka bisa mendapatkan pengetahuan seperti digital marketing selain juga bisa sharing informasi. Hal ini seperti dikatakan Bendahara IHOMIC, Eka Kustiana. “ Kita juga mengadakan kegiatan baik bekerjasama dengan pihak luar atau kita dengan anggota. Selain para pelaku UMKM berkumpul, kita juga mengadakan pelatihan untuk anggota maupun umum. Terakhir, kita foto produk. Terutama untuk membantu produk kuliner yang kesulitan menampilkan secara visual, agar tampilannya bagus. Mereka dibekali ketrampilan mengupload produk ke medsos,” jelas Eka. (Dian-Kominfo))

Wabup berharap, perbaikan jembatan dengan pembangunan jembatan darurat bisa segera dilaksanakan dan akhir Maret bisa dilalui kendaraan roda empat atau lebih.

Sementara itu  Kabid Bina Marga DPU, M. Farouq menjelaskan, pihaknya akan membangun jembatan darurat di samping jembatan di Desa Kajongan yang amblas dengan dana tak terduga. “Kami akan bangun jembatan darurat sambil menunggu anggaran untuk pembangunan jembatan permanen,” imbuh dia.

Jembatan selebar 4 meter dan sepanjang 6 meter itu menghubungkan antara Desa Pekiringan Ageng, Kajen dengan Desa Kajongan dan Desa Brengkolang, Kecamatan Kajen. Setelah amblas akibat tergerus hujan deras beberapa bulan sebelumnya, warga yang mengendarai kendaraan roda empat akhirnya tidak bisa melintasi jembatan tersebut dan harus berputar melalui jalan Desa Gandarum.

Dengan pembangunan jembatan darurat, sementara waktu sebelum dibangun jembatan permanen, diharapkan aktivitas warga menjadi bisa kembali normal serta lalu lintas barang dan jasa ke desa-desa yang dihubungkan oleh jembatan tersebut bisa lancar kembali. (Red)

Sumber : Tim Prokompim Kab. Pekalongan

Wakil Bupati Pekalongan H. Riswadi, SH didampingi Kepala Dinas Kesehatan Setiawan Dwi Antoro, SKM, M.Kes mengecek 2 (dua) rumah sakit umum daerah (RSUD) di wilayahnya, yaitu RSUD Kajen dan RSUD Kesesi, Rabu (02/03/2022), untuk memastikan pasien dari kalangan masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) atau pasien miskin mendapatkan layanan kesehatan gratis di rumah sakit tersebut.

Dalam tinjauan tersebut, Wabup mendapati pelayanan di dua RSUD tersebut sangat baik dan pasien dan keluarganya menyatakan puas dengan pelayanan yang diberikan.

“Kami hadir untuk koordinasi berkaitan dengan Program Ibu Bupati terkait Kesehatan Gratis untuk Masyarakat Kabupaten Pekalongan. Kami tinjau langsung, untuk mengetahui apakah animo masyarakat tinggi terkait program tersebut dan bagaimana pelayanannya. Dari hampir semua ruangan yang kami kunjungi, pasien dan keluarganya mengaku mendapatkan pelayanan yang baik dan menyatakan puas,” tutur wabup.

Wabup mengatakan, dalam dua bulan terakhir, menurutnya, masyarakat sangat antusias dengan Program Kesehatan Gratis. “Program ini diminati masyarakat dan dibutuhkan masyarakat,” ujar wabup. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan tingkat kunjungan pasien di rumah sakit di Kabupaten Pekalongan yang cukup tinggi setiap harinya menyusul Program Kesehatan Gratis bagi Masyarakat yang belum Memiliki JKN tersebut.

Disebutkan, kunjungan pasien di RSUD Kajen rata-rata 600 pasien per hari, di RSUD Kesesi 50-60 pasien per hari. “Kami menyadari RSUD Kesesi yang relatif baru, masih membutuhkan tenaga dokter, khususnya dokter Spesialis Anak dan dokter Spesialis Penyakit Dalam. Harapannnya, jika tahun depan terpenuhi, RSUD Kesesi dapat memberikan layanan kesehatan secara lebih optimal,” ujar Wabup.

Rencananya, dalam waktu dekat, Wabup juga akan mengunjungi RSUD milik Kabupaten Pekalongan lainnya, RSUD Kraton di Kota Pekalongan, untuk meninjau Layanan Kesehatan Gratis di rumah sakit tersebut. (Red)

Sumber : Tim Prokompim Kab. Pekalongan

Kegiatan yang diselenggarakan selama 3 hari, yaitu dari Tanggal 1 sampai dengan 3 Maret 2022 ini merupakan program dari Kementerian Sosial yang bekerjasama dengan Komisi VIII DPR RI. Kegiatan diikuti oleh unsur masyarakat peduli bencana dari 5 desa yaitu Desa Karangjompo, Tegaldowo, Muyorejo, Jeruksari dan Desa Pacar, anggota TAGANA Kabupaten Pekalongan serta kurang lebih 1000 pelajar dan santri.

 Dalam kegiatan tersebut dilaksanakan berbagai agenda, diantaranya penyuluhan / sosialisasi KSB, pelatihan KSB, sharing informasi, serta simulasi penanggulangan bencana yang rencananya akan dilaksankan pada hari terakhir pelaksanaan kegiatan dan disaksikan oleh unsur Forkompimda, BPBD, Kominfo dan Dinkes Kabupaten Pekalongan.

 Kepala Dinas Sosial, Rachmawati, S.IP, M.M dalam sambutan pembukaan kegiatan tersebut mengungkapkan harapannya agar KSB dan TMS, dapat melembagakan proses kegiatan penanggulangan bencana berbasis masyarakat, mengurangi dampak bencana, dan mengorganisir potensi masyarakat terlatih siaga bencana.

 Ditambahkan Rachmawati, melalui program KSB dan TMS kedepan dapat terbentuk unit khusus siaga bencana berbasis masyarakat di setiap kecamatan sebagai front liner, menjamin kesinambungan (sustainable) proses kesiapsiagaan penanggulangan bencana berbasis masyarakat, memperkuat integrasi sosial melalui peningkatan intensitas dan kualitas interaksi sosial masyarakat, serta masyarakat memiliki kemampuan mengelola sumber daya manusia, wilayah, potensi dalam penanggulangan bencana. (Dian-Kominfo)