Artikel

Alamat

Link Terkait

• Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pekalongan
• PPID Kabupaten Pekalongan
• Lapor Bup

Statistik Pengunjung

Plt Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana (PPPA PPKB) Kabupaten Pekalongan, Siti Masruroh M.Si menyampaikan bahwa program Bangga Kencana adalah upaya penguatan yang dikelola dan diselenggarakan dari dan untuk masyarakat dalam rangka memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk medapatkan pelayanan Keluarga Berencana menuju keluarga sejahtera.

“Program ini bagian dari upaya yang dilaksanakan BKKBN yang endingnya adalah keluarga sejahtera.Untuk tahun ini ada prioritas progam yang diemban oleh BKKBN sampai ke tingkat kabupaten yaitu upaya percepatan penurunan stunting. Ini berdasarkan PP No 72 tahun 2021 dimana BKKBN ditunjuk sebagai koordinator dalam percepatan penurunan stunting,” terang Siti Masruroh dalam dialog bincang RKS, Jumat(18/02) pagi

Seperti diketahui, masalah stunting masih menjadi PR nasional. Di Indonesia, permasalahan stunting maupun urusan tumbuh kembang anak menjadi problem yang harus diselesaikan karena berkaitan dengan penyiapan Sumber Daya Manusia dalam pembangunan bangsa. Penyebab problem tumbuh kembang anak, menurut Siti Masruroh, biasanya dimulai dari saat ibu hamil atau masa persalinan. Karena itu untuk melaksanakan upaya-upaya itu ada beberapa target intervensinya.

Di Jawa tengah, upaya-upaya pencegahan stunting dimulai dari perbaikan gizi masyarakat, peningkatan aksesibilitas pangan, mutu dan keamanan pangan, serta yang tidak kalah pentingnya yaitu perilaku hidup bersih dan sehat. “ Praktek kita di kabupaten, bentuknya dengan adanya Tim Pendamping Keluarga. Tim ini terdiri 3 unsur, dikoordinatori oleh tenaga kesehatan baik bidan desa, perawat, tenaga gizi. Kemudian yang kedua ada dari kader PKK, dan ketiga dari kader KB, Sub Klinik Desa( SKD) atau sub Pembina KB Desa. Mereka mendapingi ibu hamil, calon pengantin, juga pendampingan pada pasca kelahiran, juga bagi ibu-ibu yang memiliki bayi dua tahun. Tugas tim pendamping keluarga itu memberikan pendampingan,” jelasnya.

Lebih lanjut dijelaskan, Intevensi penurunan stunting tidak hanya tanggungjawab BKKBN atau dinas P3A PPKB tetapi jugq dinas terkait seperti DPU Taru ( menyangkut sanitasi dan penyediaan air bersih), dinkes (penigkatan ASI eksklusf, pemberian makanan tambahan pada MPASI), dinsos ( berperan pada pemberian bantuan sosial/pangan), dinas PPKB menyangkut pelayanan KB gratis.

Menyinggung pelayanan KB gratis, Siti Masruroh dalam kesempatan ini sekaligus menyampaikan di bulan Februari 2022 ini dicanangkan pelayanan serentak KB. “ Kita punya 5 mitra dalam pergerakan KB, yaitu dengan organisasi perempuan Muslimat NU (pada bulan Februari), Aisyiyah (April dan Mei), Bhayangkara (Juni/Juli), TNI (September/Oktober) dan terakhir dengan TP PPK di bulan Oktober,” paparnya.

Harapannya, di dalam pengendlian penduduk dan KB, bisa terbentuk keluarga yang sejahtera.Hal Ini harus diawali dari para remaja atau generasi muda. “ Karena itu di PPKB kita ada program ‘PIK Remaja’ (Pusat Informasi Konseling Untuk Remaja). Itu ada di tiap desa dan juga kita bermitra dengan perguruan tinggi di kabupaten Pekalongan, seperti PIK Remaja di UMPP, dan di perguruan tinggi lainnya. Selain itu ada juga Genre (Generasi Berencana). Generasi muda harus punya rencana baik pengembangan pendidikannya, karirnya juga keluarga. Kita disana siapkan modul/bahasan-bahasan termasuk ketika mereka menjadi calon pengantin, mereka telah memiliki pengetahuan yang cukup untuk membentuk keluarga. Termasuk tentang bagaimana ibu hamil tetap sehat dan pasca hamilnya jangan lupa berKB,” imbuhnya.

Ditambahkan, program-progam diatas tentunya tidak bisa jalan sendiri tetapi harus bermitra dengan seluruh stakeholder yang ada. Khusus program percepatan stunting, peran para kader di desa sangat penting dan juga keluarga yang akan mendapat pendampingan. (Dian-Kominfo) 

Surat edaran menyebutkan antara lain, penghentian sementara Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas mulai 17 hingga 23 Februari 2022 dan peserta didik melaksanakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dari rumah. Mulai 24 Februari 2022, PTM Terbatas dilaksanakan dengan jumlah peserta didik maksimal lima puluh persen dari kapasitas ruang kelas.

Per Kamis, 17 Februari 2022, jumlah Kasus Covid-19 di Kabupaten Pekalongan berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan sebanyak 288 kasus. Sebanyak 20 orang sembuh setelah dirawat di RSUD Kraton dan RSUD Kajen dan selebihnya isolasi mandiri.

Sebelumnya, muncul klaster sekolah, yakni di MAN 1 Pekalongan sebanyak 33 kasus dan isolasi mandiri dan telah diberikan pengobatan.

“Untuk menekan kasus Covid-19, selain menerbitkan Surat Edaran, Pemkab Pekalongan juga akan melakukan pembatasan kegiatan masyarakat dan melakukan percepatan vaksinasi,” tutur Sekda Kabupaten Pekalongan, Yulian Akbar usai menghadiri acara video conference Vaksinasi Serentak Indonesia di SDN 2 Kebonagung, Kajen, Kabupaten Pekalongan, Kamis (17/02) pagi bersamaan dengan pelaksanaan vaksinasi anak di sekolah tersebut.

Lebih lanjut disampaikan, capaian vaksinasi di Kabupaten Pekalongan saat ini, dosis 1 yakni 84,87%, dosis 2 yakni 64,81% dan dosis 3 sebesar 2,43%. Sementara capaian vaksinasi anak, dosis 1 yakni 91,31%, dosis 2 yaitu 49,48%. Capaian vaksinasi lansia, dosis 1 sebesar 66,74%, dosis 2 yaitu 42,56%, dan dosis 3 sebesar 1,19%.

Video conference dipimpin oleh Presiden Joko Widodo dan Kapolri Jenderal Listiyo Sigit Prabowo. Kegiatan diikuti oleh seluruh kepala daerah di provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia yang menggelar vaksinasi serentak.

Video conference di SDN Kebonagung dihadiri juga oleh pihak Kodim 0710 pekalongan, Polres Pekalongan dan Kepala Dinas Kesehatan, Setiawan Dwi Antoro, SKM, M.Kes.

Dalam video conference tersebut, presiden menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan vaksinasi pada Kamis (17/02) pagi. “Saat ini kasus (Covid-19) sedang naik, sehingga memerlukan percepatan vaksinasi, terutama untuk lansia dan anak. Karena kunci dalam pengendalian Covid-19, terutama varian Omicron, yang pertama adalah vaksinasi (percepatan vaksinasi) baik suntikan pertama maupun ke-dua. Yang ke dua, pentingnya protokol kesehatan, utamanya pemakaian masker,” tutur Presiden Jokowi.

Dalam kegiatan tersebut, digelar dialog antara Presiden Joko Widodo dengan gubernur dan bupati/walikota terkait capaian vaksinasi di masing-masing daerah.*) Siti Kholidah, Pranata Humas Ahli Muda Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Pekalongan

Pesan tersebut disampaikan Bupati Pekalongan dalam sambutan pada Pengangkatan dan Pengambilan Sumpah Janji PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan, Kamis (17/02) di Aula Lantai 1 Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Pekalongan.

“Saya ucapkan selamat kepada CPNS yang baru saja diangkat menjadi PNS. Saya minta agar bekerja keras, bekerja tanpa waktu dan bekerja sesuai aturan kepegawaian yang berlaku, dan jaga nama baik Korpri (Korps Pegawai Negeri Indonesia),” tutur Fadia Arafiq.

Bupati juga meminta agar mereka bekerja dengan sepenuh hati untuk mengabdikan diri secara penuh kepada masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Pekalongan. “Lakukan tugas pokok fungsi (tupoksi) dengan baik untuk mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Pekalongan,” ujar Fadia.

Dalam kesempatan tersebut, bupati juga berpesan agar PNS tidak terlibat dalam politik praktis.

Sebelumnya, Kepala BKPSDM Kabupaten Pekalongan, Wiryo Santoso, SIP, MH, melaporkan, CPNS yang diangkat menjadi PNS hari itu merupakan formasi CPNS tahun 2019, yang terdiri dari 84 tenaga kesehatan, 103 tenaga pendidik 210 dan 103 tenaga teknis lainnya. “Para CPNS tersebut telah memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS, antara lain telah menunjukan kinerja yang baik selama masa percobaan, sehat jasmani dan rohani serta bebas Narkoba, dan lulus Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan,” ujar Wiryo.

Yang dihadirkan di Aula Lantai 1 Setda sebanyak 40 orang, mewakili 20 tenaga kesehatan, 10 tenaga pendidikan, dan 10 tenaga teknis lainnya. Dalam kegiatan tersebut, juga sekaligus dilakukan penyerahan SK Pengangkatan CPNS menjadi PNS. CPNS lainnya mengikuti kegiatan secara daring.

Acara dihadiri Wakil Bupati, para Staf Ahli Bupati, para Asisten Sekda, dan para Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten kab Pekalongan. rohiawan, para saksi dan CPNS yang diangkat menjadi PNS.*) Siti Kholidah, Pranata Humas pada Prokompim Setda Kab. Pekalongan

“RPJMD adalah arah dan panduan pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan di bidang pemerintahan, pembanguan, pelayanan , dan pemberdayaan masyarakat. Kurun waktunya berbanding lurus dgn masa bakti bupati/wakil Bupati, yakni 5 tahun. Kita baru menyelesaikan RPJMD tahun 2021-2026. Itu merupakan panduan dan arah dari pembangunan kabupaten Pekalongan selama kurun waktu 5 tahun,” papar Plt Bappeda Litbang Kabupaten Pekalongan Anis Rosidi S.sos.,M.Si saat mengisi Bincang Kota Santri RKS FM, Rabu (16/02)

Ditengah-tengah RPJMD, Pemerintah harus menentukan skala prioritas dan arah dalam jangka pendek yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang dibuat setahun sekali. Adapun tahapan yang dilalui antara lain proses musrenbang desa/kelurahan, musrenbang kecamatan, public hearing, sampai musrenbang kabupaten.

“ Saat ini kita dalam proses menyusun RKPD tahun 2023 yang sentralnya ada di Bappeda. Dalam menyusun RPJMD, Bappeda melibatkan seluruh OPD karena RPJMD merupakan kumpulan dari Rencana Strategis ( renstra) seluruh OPD. Jadi perencanaan benar-benar berdasarkan kebutuhan dari OPD dan masyarakat, yang diwakili desa ataupun kecamatan. Dan benar-benar perencanaan yang bottom up, bukan top down,” jelas Anis.

Terkait masa pandemi, Anis memastikan pemerintah daerah tidak merubah RPJMD tapi merubah program lainnya. “ Contohnya tahun 2020 dan 2021 ada perubahan terkait strategi fiskal yang dinamai refocusing. Anggaran-anggaran untuk sektor tertentu dialihkan untuk penanganan covid. Namun ini tidak mengubah arah kebijakan . Jika tahun 2020 dan 2021 banyak sekali refocusing, diarahkan semua untuk penanganan covid, tapi tidak merubah arah secara keseluruhan dari pembangunan jangka menengah dan panjang,” ungkapnya.

Lebih lanjut Anis menjabarkan bahwa di tahun ini fokus pembangunan di kabupaten Pekalongan lebih ditekankan pada penguatan daya saing. Ada beberapa sector penguatan daya saing dalam rangka merecovery dampak covid, yaitu penguatan di sector infrastruktur, pendidikan dan kesehatan. Semuanya bermuara pada peningkatan daya saing. “ Sebagai bukti pada awal tahun 2022 Bupati telah melaunching program pendidikan gratis bagi warga tidak mampu di sekolah negeri. DI bidang kesehatan, untuk warga tidak mampu diberikan pengobatan gratis di pusat-pusat pelayanan kesehatan milik Pemda cukup dengan menunjukkan KTP. Disamping itu , penunggu pasien juga mendapat bantuan. Pemerintah membuat kebijakan seperti ini untuk meningkatkan daya saing , kesejahteraan dan juga merecovery dampak covid,” tandasnya.

Anis berharap adanya support dari masyarakat terhadap pemerintah dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Fungsi kontrol sosial memegang peran penting dalam sinergitas antara masyarakat dan pemerintah daerah.

“Pemerintah dalam melaksanakan fungsi-fungsinya, yaitu pelayanan publik, pembangunan dan pemerintahan serta pemberdayaan. Dimanapun, tidak ada satu pemerintahanpun yang sanggup melaksanakan tiga fungsi itu tanpa melibatkan stakeholder dan komponen masyarakat. Oleh karena itu harapan kami dalam melaksanakan tupoksi perlu dukungan dari masyarakat kabupaten Pekalongan. Masyarakat lewat berbagai elemen, baik LSM, ormas, memiliki fungsi kontrol social. Harapan kami, mari kita tingkatkan sinergi, bersama-sama dengan Pemkab Pekalongan untuk mewujudkan visi misi pemerintah kabupaten Pekalongan. Mari kita bangun kabupaten Pekalongan melalui saran dan masukan yang bisa disampaikan lewat saluran-saluran seperti Musrenbang juga saluran-saluan resmi seperti website, instagram, laporbupati. Manfaatkan itu !,” pungkasnya. (Dian-Kominfo)

Fadia berpesan kepada seluruh jajaran RSUD Kesesi agar memberikan pelayanan yang terbaik bagi warga masyarakat bahkan mampu bersaing dengan rumah sakit swasta dalam hal kualitas pelayanan. “ Saya pesan kepada Direktur dan jajaran RSUD Kesesi ini, sikap timgkah laku dan cara pelayanan harus seperti rumah sakit, bukan seperti Puskesmas lagi. Sehingga kita harus memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Saya minta pelayanan yang terbaik dan juga fasilitas-fasilitas pun berikan yang terbaik,” pesannya.

Tak lupa Bupati Fadia mengapresiasi bantuan ambulan dari pasar modal Indonesia yang bermanfaat bagi masyarakat kabupater Pekalongan.

Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Dra Hj Hindun MH juga berharap RSUD Kesesi menjadi RSUD yang bisa memberi pelayanan terbaik di kabupaten Pekalongan. Hindun juga menyampaikan dengan support dari pihak pasar modal Indonesia berupa bantuan ambulans, masyarakat akan semakin terlayani di bidang kesehatan

“Kami DPRD senantiasa mendorong untuk kemaslahatan masyarakat dan kita mengapresiasi 3 program utama bupati/wakil bupati yaitu infastruktur, kesehatan dan pendidikan. Mudah-mudahan bisa dilanjutkan dan bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Hindun

Sementara itu Direktur RSUD Kesesi dokter Ryan Ardanaputra dalam sambutannya mengungkapkan bahwa cikal bakal RSUD Kesesi adalah Puskesmas Kesesi I. Puskesmas Kesesi I merupakan Puskesmas rawat inap terbesar di kabupaten Pekalongan. Tahun 2018 dimulai perencanaan pembangunan Puskesmas Kesesi menjadi rintisan RSUD Kesesi. Kemudian tahun 2019 pembangunan gedung I selesai, disusul gedung II pada tahun 2020.

Direktur Pasar Modal Indonesia Urip Budi Prasetya berharap pula RSUD Kesesi dapat mendukung akses kesehatan masyarakat di kabupaten Pekalongan agar dapat menjadi lebih prima khususnya pada pandemi covid 19 saat ini.

“ Kami juga mendukung peran RSUD Kesesi melalui kegiatan CSR, dengan pemberian ambulans beserta perlengkapan penunjang dengan nilai bantuan sebesar 740 juta. Semoga bantuan ini bermanfaat untuk mempercepat mobilisasi pasien dengan segala kebutuhan khususnya pasien covid 19,” ucap Urip.

Ditambahkan, secara garis besar kegiatan CSR bertujuan membantu pemerintah dalam mencegah dan menanggulangi penyebaran covid 19 serta meningkatkan layanan kesehatan masyarakat.

Hadir dalam acara Peresmian RSUD Kesesi kabupaten Pekalongan tahun 2022 dan penyerahan ambulans dari Pasar Modal Indonesia, antara lain Wakil bupati H Riswadi SH, Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Dra. Hj Hindun MH beserta unsur Forkompimda (Dandim, Kapolres, Kepala kejari), perwakilan panitia HUT ke 44 Pasar Modal Indoneisa, Kepala eksekutif pengawas pasar modal (OJK) , Kepala kantor perwakilan jawa tengah Bursa efek Indonesia, sekda M Yulian Akbar beserta jajaran, para kepala OPD terkait, kepala BPJS kabupaten Pekalongan, para camat, para kepala desa se-kecamatan Kesesi, serta para tokoh masyarakat. (Dian-Kominfo)

Acara tersebut diharapkan dapat menghimpun aspirasi masyarakat sebanyak-banyaknya, sebagai bahan pertimbangan pemkab untuk mengambil kebijakan yang akan dituangkan dalan draft awal penyusunan rancangan awal RKPD Tahun 2023.

Dimana hal tersebut juga ditegaskan oleh Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, S.E.,M.M, dalam sambutannya. ‘’Memang untuk rancangan awal tahun 2023 ini, saya dengan pak sekda dan seluruh kepala OPD lebih banyak ingin mendengarkan masukan dari masyarakat Kabupaten Pekalongan. Karena untuk membangun Kabupaten Pekalongan ini saya tidak bisa sendiri, tetapi harus bersama-sama untuk membuat Kabupaten Pekalongan menjadi hebat dan luar biasa itu yang selalu saya tanamkan.,’’ ungkapnya.

Bupati Fadia juga menjelaskan, bahwa arah dan kebijakan pemkab untuk tahun 2023 masih ingin tetap mempertahankan program prioritas pemkab. Yaitu kesehatan, pendidikan dan infrastruktur. Karena menurut Fadia, di dalam tiga program prioritas pembangunan tersebutlah yang banyak terdapat pekerjaan rumah bagi pemkab yang harus segera diselesaikan selama masa jabatannya, supaya masyarakat Kabupaten Pekalongan bisa hidup dengan layak.

‘’Jadi di tahun 2023, pandangan kami akan tetap focus pada program kesehatan gratis yang cukup menggunakan KTP yang sudah berjalan sejak 1 Januari lalu, pendidikan gratis sampai tingkat SMA, pemberian bantuan kepada penunggu pasien tidak mampu di rumah sakit dan perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan yang disini PR nya untuk jalan rusak dan jembatan tidak layak masih cukup banyak sekali,’’ tandasnya.

Dan dengan banyaknya pekerjaan rumah pada aspek infrastruktur tersebut yang Ia titik beratkan, pihaknya berusaha terus menaikan penganggaran untuk perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan. Karena menurut Bupati Fadia, bagaimana masyarakat bisa hidup dengan layak apabila akses jalan dan jembatan yang sangat esensial tidak memadai.

‘’Di tahun 2021 kemarin kita telah anggarkan 55,6 milyar, dan di tahun 2022 sebesar 138, 3 milyar. Dan saya berharap untuk tahun 2023 akan meningkat untuk penganggaran infrastruktur ya,’’ ungkapnya.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama Sekda Kabupaten Pekalongan M.Yulian Akbar, S.Sos.,M.Si, juga menyampaikan bahwa forum konsultasi public yang digelar oleh pemkab Pekalongan merupakan wadah bagi masyarakat untuk bisa menyampaikan aspirasi kepada pemerintah, sehingga kebijakan yang akan diambil untuk pembangunan 2023 bisa tepat sasaran, tepat guna dan tentunya bermanfaat bagi masyarakat luas.

‘’Tujuan acara hari ini adalah menyampaikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kabupaten Pekalongan tahun 2023. Jadi ini adalah media konsultasi yang tentu saya kita harapkan pada petemuan hari ini muncul masukan-masukan dari bapak/ibu terkait draft rancangan awal RKPD 2023,’’ jelas Sekda Yulian Akbar.

Sekda Yulian Akbar juga menuturkan untuk seluruh OPD, untuk tetap bisa menjaga komitmen bersama mewujudkan visi misi pembangunan di Kabupaten Pekalongan yaitu membangun masyarakat Kabupaten Pekalongan yang sejahtera, adil, merata dan berbudaya gotong-royong.

Sehingga menurut Yulian, perangkat daerah harus bisa memenuhi target-target pembangunan dalam dinasnya masing-masing karena hal tersebut merupakan kewajiban yang harus dijalankan untuk menyokong suksesnya pembangunan di Kabupaten Pekalongan.

Selain itu Plt Kepala Bappeda Kabupaten Pekalongan Anis Rosidi, S.Sos.,M.Si, juga menuturkan bahwa acara konsultasi public merupakan acara yang diamanatkan oleh Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yang merupakan kegiatan lanjutan setelah diadannya Musrembang.

Menurut Anis, untuk menyusun sebuah Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pekalongan 2023. Diperlukan adanya masukan dan saran dari para tokoh masyarakat, tokoh agama dan LSM. Sehingga RKPD Kabupaten Pekalongan yang akan segera disusun tersebut bisa menjadi produk yang dihasilkan secara bersama-sama, bukan hanya dari unsur pemerintah saja melainkan masyarakat juga berperan serta.

‘’Ini untuk menghimpun aspirasi dan harapan masyarakat dengan tujuan sasaran, program dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Pekalongan tahun 2023 bisa tepat sasaran,’’ ungkapnya. (Dian-Kominfo)

Sekda Yulian Akbar memaparkan bahwa lahirnya inovasi laboratorium kemiskinan kabupaten Pekalongan berawal dari kondisi angka kemiskinan selama kurun waktu lima tahun terakhir yang cukup tinggi menyentuh angka 13 sampai 15 persen. Padahal saat itu pemerintah daerah memiliki banyak program baik dari pemerinah pusat provinsi maupun program daerah.

Muculnya inovasi laboratorium kemiskinan membawa angin segar bagi kemajuan inovasi di kabupaten Pekalongan. Pada tahunn 2020, kata Sekda, program ini diapresiasi oleh pemerintah pusat dan masuk sebagai salah satu 45 inovasi terbaik. ‘ Tahun 2021 program ini juga menelurkan ide-ide luar biasa. Ada gerakan KUDU SEKOLAH yang mana tahun 2021 aplikasi KUDU SEKOLAH ini masuk layanan inovasi terbaik tingkat nasional,” papar Yulian.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa dalam perjalannya inovasi Laboratorium kemiskinan di masa pandemi ( tahun 2020) justru mampu membawa angka kemiskinan ke single sigit. “ Di tahun 2020 kita di angka 9, 71 kemudian tahun 2021 naik di angka 10,19. Namun kenaikan ini relatif masih rendah,” jelas Yulian

Adapun sudut pandang kemiskinan yang dijadikan tolak ukur, Yulian mengatakan pihaknya memandang kemiskinan tidak berbasis sosial, melainkan dari sudut pandang geografis sesuai karakteristik wilayah kabupaten Pekalongan, yakni kemiskinan pesisir, kemiskinan pegunungan dan perkotaan.

‘Kami berharap dari pertemuan ini kami juga bisa belajar dari kawan-kawan Sulawesi Selatan. Kami inign belajar bagaimana pengembangan pertumbuhan ekonomi di Sulawesi selatan. Seperti apa Sulawesi selatan melakukan inovasi-inovasinya,” imbuhnya.

Sementara itu Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Sulawesi Selatan, Hj Andi Mirna SH pada kunjungan ini menyampaikan ucapan terimakasih atas kesempatan yang diberikan kepada pihaknya untuk belajar bagaimana mereplikasi inovasi laboratorium kemiskinan.

“ Karena di masa pandemic walaupun di Sulawesi selatan, aspek investasi atau sejenisnya tidak begitu berkurang, tapi ada juga beberapa yang dirasakan masyarakat dampak dari pandemi ini. Jadi dengan adanya inovasi laboratorium kemiskinan yang akan kita replikasi nanti, walau kita ada peningkatan kemiskinan yang tidak signifikan, mudah-mudahan kita bisa contoh bagaimana menurunkan angka kemiskinan yang ada di Sulawesi Selatan, “ harap Mirna. (Dian-Kominfo)

Kunjungan Wakil Ketua MPR RI tersebut disambut baik oleh Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, S.E.,M.M, dan Wakil Bupati Pekalongan H. Riswadi, S.H., pada siang ini (8/2) di Pendopo Kabupaten Pekalongan.

Dalam kunjungannya itu, Zulkifli Hasan mengatakan bahwa Ia sangat senang sekali bisa hadir di Kabupaten Pekalongan dan bertemu dengan bupati dan wakil bupati Pekalongan. Karena menurutnya, rangkaian safarinya di Jawa Tengah tersebut bertujuan untuk memberikan semangat dan dukungan kepada para pemimpin daerah untuk tetap bisa mewujudkan cita-cita terlaksananya sebuah pemerintahan, yaitu kesejahteraan rakyat di tengah pandemi Covid-19.

Karena di tengah pandemi Covid-19 ini, lanjut Zulkifli Hasan, tidak mudah menjalankan roda pemerintahan.Banyak hal yang harus di perhatikan dan diseimbangkan, antara berbagai aspek. Mulai dari ekonomi, kesehatan, social dan pendidikan.

‘’Kami tahu betul bahwa di masa ini, kita semua mengalami kesulitan. Namun, saya yakin bupati dan wakil bupati Pekalongan mampu menghadapi semua ini. Jadi tetap semangat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat, sehingga Kabupaten Pekalongan bisa lebih maju lagi,’’ kata Wakil Ketua MPR RI Zulkifli Hasan.

Sehingga Zulkifli Hasan berpesan kepada bupati dan wakil bupati Pekalongan, untuk senantiasa tetap menjaga komitmen atau visi misi awal dalam membangun Kabupaten Pekalongan. ‘’Kami ucapkan terima kasih kepada bupati dan wakil bupati Pekalongan yang telah menyambut baik kedatangan kami serombongan. Semoga bapak dan ibu bisa diberi kesehatan selalu untuk bisa memimpin di Kabupaten Pekalongan yang banyak tantangannya ini,’’ ucapnya.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq menyampaikan terima kasih kepada Wakil Ketua MPR RI Zulkifli Hasan dan rombongan yang mau melakukan kunjungan dalam kegiatan safarinya ke Kabupaten Pekalongan.

Menurut Bupati Fadia, dengan adanya kunjungan tersebut, diharapkan Kabupaten Pekalongan bisa lebih diperhatikan lagi oleh pemerintah pusat. Sehingga setiap potensi yang ada di Kabupaten Pekalongan bisa terus berkembang pesat.

‘’Ini adalah kehormatan bagi kami, keluarga besar Kabupaten Pekalongan bapak Wakil Ketua MPR RI bisa hadir beserta rombongan kesini. Dan mudah-mudahan juga bisa membawa manfaat bagi Kabupaten Pekalongan,’’ kata Bupati Pekalongan Fadia Arafiq. (Dian-Kominfo)