WUJUDKAN TRANSPARANSI ANGGARAN DANA DESA , PEMKAB PEKALONGAN GELAR KOMUNIKASI KEMITRAAN

KAJEN – Dalam rangka mewujudkan transparansi dan pengawasan pengelolaan anggaran dana desa, Pemerintah Kabupaten Pekalongan selenggarakan acara komunikasi kemitraan bersama para pengurus PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) Kabupaten Pekalongan, Paguyuban kepala desa kecamatan Petungkriyono, Talun, Karangdadap dan  Doro, pada pagi ini, Jumat (25/9/2020) di Karangdadap.

Dikatakan bupati Asip Kholbihi dalam sambutannya, bahwa acara komunikasi kemitraan ini dilakukan sebagai upaya untuk melakukan penguatan kelembagaan aparatur desa , seiring dengan berlakunya undang-undang desa yang dikuatkan oleh desentralisasi fiskal tingkat desa.

‘’Berlakunya undang-undang desa yang diiringi dengan desentralisasi fiskal di tingkat desa, maka seluruh dinamika pembangunan yang ada di desa ini tidak bisa lepas dari kontrol publik,’’ kata Bupati Asip Kholbihi.

Bupati menambahkan, dengan berlakunya undang-undang desa tersebut, maka transparansi anggaran desa ini harus diawasi melalui 3 tahapan. Tahapan yang pertama adalah pada tahap perencanaan anggaran dimana pada tahap awal ini pasti tidak akan luput dari pengawasan  berbagai pihak. Tahapan kedua adalah proses pengerjaan dari anggaran dan tahap ketiga adalah pengawasan pada tahap evaluasi anggaran.

Oleh karena itu, Bupati Asip mengungkapkan bahwa dengan pedoman itu aparatur desa harus berhati-hati dalam melakukan pengelolaan anggaran dana desa, sebab apabila norma-norma tersebut tidak diperhatikan akan menimbulkan masalah, karena menurutnya pengawasan itu dilakukan dari berbagai pihak mulai dari pengawasan internal yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah baik itu kecamatan dan kabupaten, juga pengawasan eksternal yang dilakukan oleh perorangan, kelompok, LSM, pewarta dan lembaga yang tidak ada saluran resminya.

‘’Setiap tindakan yang kita kerjakan itu pasti diawasi oleh berbagai pihak baik dari sektor pemerintah, kecamatan maupun kabupaten secara internal maupun pihak yang tidak ada saluran resminya, untuk itu perhatikan norma-norma yang berlaku,’’ ungkapnya.

Pengawasan itu juga tidak serta merta dilakukan, karena hal itu dijelaskan bupati Asip ada regulasi yang mengatur, yaitu undang-undang keterbukaan publik dimana setiap laporan dari masyarakat harus ditindaklanjuti, karena itu masuk dalam laporan pengaduan masyarakat.

Untuk itu Bupati Asip berpesan kepada seluruh aparatur desa untuk menjaga transparansi anggaran desa, juga memperhatikan norma-norma yang berlaku agar tidak  menimbulkan masalah di kemudian hari.

‘’ Ini menjadi media untuk kita melihat kredibilitas pengelolaan aggaran desa oleh pemerintah desa,’’ pesannya.

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…