RAPERDA INISIATIF PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DISEPAKATI

KAJEN – DPRD Kabupaten Pekalongan melangsungkan Rapat Paripurna  DPRD Dalam Rangka Penetapan Keputusan DPRD tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2021, Rabu (18/11) pagi di gedung DPRD Kajen. Rapat paripurna dihadiri Plt Bupati Pekalongan Ir Arini Harimurti, wakil ketua DPRD Mas’udah, segenap anggota DPRD, Sekretaris Daerah beserta para Kepala OPD Kabupaten Pekalongan.

Mengawali sambutannya Plt Bupati Pekalongan Ir Arini Harimurti mengucapkan terimakasih kepada semua pihak terutama kepada segenap pimpinan dan anggota Bapemperda yang telah mengoordinasikan pembahasan dan penelaahan Rencana Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2021, sesuai ketentuan pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120  Tahun 2018, sehingga pada hari ini program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2021 dapat ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD.

Mengantar penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2021, disampaikan bahwa berdasarkan hasil pembahasan bersama terkait Propemperda Tahun Anggaran 2021 antara Bapemperda dengan pihak Pemerintah Daerah telah disepakati 8 (delapan) Raperda, yang terdiri dari 2(dua) Raperda inisiatif DPRD, yaitu Raperda tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Raperda tentang Pencegahan Penyakit Menular.

Sedangkan yang merupakan usulan Pemerintah Daerah terdiri dari 6 (enam) Raperda,yaitu Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2020, Raperda tentang perubahan APBD Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2021, Raperda tentang APBD Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran  2022, Raperda tentang pokok-pokok Pengelolaan keuangan Daerah, Raperda tentang perubahan kedua atas peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor I Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah, dan Raperda tentang keolahragaan.

Dengan adanya UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, disamping rencana pembentukan Peraturan Daerah yamg ditetapkan dalam program pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2021 dimungkinkan untuk pengajuan Raperda sebagai tindak lanjut pemerintah daerah, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 16, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Komulatif Terbuka)

Pada kesempatan rapat paripurna kali ini disampaikan pula terkait 1(satu) Raperda usulan Pemerintah Daerah yaitu tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah, yang merupakan Propemperda Tahun Anggaran 2020, belum dapat disampaikan dan dibahas di DPRD pada tahun 2020 dikarenakan belum adanya peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerinah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merupakan acuan /rujukan dalam penyusunan Raperda pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah, namun Raperda tersebut diusulkan kembali pada Propemperda tahun 2021 sebagai dasar penyusunan dan pembahasan Raperda di Tahun 2021.

Selanjutnya kepada Perangkat Daerah yang terkait penyusunan dan pembahasan Raperda baik inisiatif DPRD maupun usulan Pemerintah Daerah, diharapkan agar benar-benar melaksanakannya dengan penuh tanggungjawab dengan mempedomani peraturan perundang-undangan, sehingga Peraturan Daerah yang dihasilkan berkualitas, tepat waktu dalam penyusunan dan pembahasannya serta dapat diimplementasikan dengan baik. (Ar-Kominfo)

Publisher : aris

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…