DPRD KABUPATEN PEKALONGAN GELAR RAPAT PARIPURNA PENETAPAN PERDA TATA RUANG BAGIAN WILAYAH PERENCANAAN KECAMATAN KEDUNGWUNI TAHUN 2020-2040

KAJEN – Dalam rangka penetapan Raperda Tata Ruang Bagian Wilayah Perencanaan Kecamatan Keduwngwuni Tahun 2020-2040 menjadi Peraturan Daerah, DPRD Kabupaten Pekalongan menggelar Rapat Paripurna terkait penetapan tersebut pada hari ini, Kamis (17/12/2020), yang bertempat di Gedung DPRD Kabupaten Pekalongan.

Dalam rapat paripurna tersebut, Bupati Pekalongan yang diwakilkan kepada Wakil Bupati Pekalongan Ir. . Arini Harimurti menyampaikan bahwa Kecamatan Kedungwuni merupakan salah satu wilayah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai wilayah dengan nilai investasi tinggi sebagaimana tertuang dalam Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 660/9614/SJ tanggal 18 September 2019 perihal Percepatan Penyusunan dan Penetapan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi dalam Rangka Online Single Submission (OSS).

‘’ Saran pemikiran yang telah disampaikan serta perbedaan pendapat, telah dapat kita selaraskan dan kita sepakati bersama dengan mengutamakan semangat mencapai hasil yang terbaik dengan tetap mengedepankan pelayanan kepada masyarakat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan,’’ jelasnya.

Menurutnya, hal tersebut sejalan dengan Kebijakan Nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.

‘’ Dengan kebijakan tersebut dari pusat berharap bahwa seluruh Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan dan kemudahan bagi para investor untuk mengembangkan usahanya di daerah,’’ ungkapnya.

Selain itu, Wakil Bupati menuturkan bahwa penetapan Raperda tersebut juga diperkuat dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang dikenal dengan istilah perizinan berusaha melalui sistem Online Single Submission (OSS).

‘’ Dengan Sistem OSS tersebut maka prinsip dasar yang harus kita pegang harus terintegrasi, memudahkan akses serta memenuhi standar dan kita dapat berlomba dengan daerah lain dalam rangka menarik investasi demi kemajuan dan perkembangan Kabupaten Pekalongan,’’ paparnya.

Dengan adanya penetapan Raperda ini, Wakil Bupati menginstruksikan Pj.Sekretaris Daerah, Kepala Bappeda Litbang, Kepala DPU TARU, serta seluruh perangkat daerah untuk melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat terkait Raperda tersebut, menyusun regulasi teknis operasional dan ikut mendukung pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut sesuai dengan bidang tugasnya.Sehingga dengan hal itu, diharapkan Peraturan Daerah yang baru ini dapat dijalankan dengan baik dan mencapai tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat dan mengembangkan Kabupaten Pekalongan menjadi lebih baik lagi.

Ia juga menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah mendukung penetapan Peraturan Daerah tersebut.

‘’Saya menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak terutama kepada Pimpinan dan seluruh anggota DPRD yang telah melakukan pembahasan terhadap substansi Raperda, sehingga pada hari inidapat disetujui bersama untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah,’’ ucapnya (Lus-Kominfo)

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…