DARURAT COVID-19, PEMKAB PEKALONGAN TEGASKAN SEMUA LAPISAN MASYARAKAT HARUS PATUHI INSTRUKSI PPKM DARURAT

KAJEN – Menindaklanjuti instruksi pemerintah pusat mengenai pemberlakuan PPKM Darurat yang dilakukan di wilayah Jawa-Bali yang akan dimulai pada tanggal 3-20 Juli 2021 esok, Pemkab Pekalongan tegaskan bahwa seluruh masyarakat Kabupaten Pekalongan harus mematuhi instruksi tersebut. Hal itu dikatakan oleh Wakil Bupati Pekalongan H. Riswadi, S.H., saat ditemui setelah mengikuti acara Rapat Pembahasan PPKM Darurat di Aula lantai 1 Setda Kabupaten Pekalongan pada hari Jumat (2/7/2021) sore.

Riswadi menegaskan, Pemerintah Kabupaten Pekalongan berprinsip akan mendukung jalannya pemberlakuan PPKM Darurat di Kabupaten Pekalongan dengan aturan-aturan serta batasan yang telah ada dalam intruksi PPKM Darurat dari pemerintah pusat tersebut.

Oleh karena itu, terhitung sejak esok tanggal 3-20 Juli 2021 di Kabupaten Pekalongan area public yang berpotensi menimbulkan kerumunan masyarakat akan ditutup. ‘’Dengan adanya PPKM Darurat tersebut, maka untuk tempat ibadah dan objek wisata sementara akan ditutup terlebih dahulu,’’ kata Wakil Bupati Pekalongan H. Riswadi, S.H.

Sementara itu, lanjut Riswadi, untuk tempat-tempat umum lain seperti restoran, warung tradisional, dan toko modern akan tetap dibuka namun dengan adanya pembatasan pengunjung. ‘’ Toko modern, warung tradisional sudah diatur maksimal buka hanya sampai jam 8 malam. Dan untuk restoran maksimal hanya boleh menampung 50% pengunjung dari kuota biasanya. Jadi tidak boleh ada kerumunan sama sekali,’’ ungkapnya.

Selanjutnya, Riswadi mengungkapkan bahwa untuk mensukseskan tersebut, pihaknya juga menginstruksikan seluruh ASN dan dinas-dinas vertical yang ada di lingkungan pemerintah Kabupaten Pekalongan harus bisa memberikan contoh kepada masyarakat untuk mematuhi peraturan yang ada dalam PPKM Darurat tersebut. ‘’ASN dan instansi vertical itu sebagai pemberi tauladan bagi masyarakat,’’ tuturnya.

Oleh karena itu, Ia berharap Semua instansi terkait segera menindaklanjuti untuk menjalankan instruksi PPKM Darurat tersebut. ‘’ koordinasi yang tepat harus dilakukan untuk menyatukan langkah di dalam menyikapi PPKM Darurat yang sudah tidak bisa lagi ditawar karena ini sifatnya wajib,’’ pungkasnya.

 Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Dra Hj. Hindun, M.H menuturkan, guna menindaklanjuti adanya PPKM darurat, maka aturan tersebut harus diturunkan menjadi regulasi yang lebih jelas yang nantinya disampaikan pemkab kepada masyarakat. “tentunya dengan mendasari Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah dan Intruksi Mendagri yang nantinya diturunkan menjadi SE atau Intruksi Bupati Pekalongan,” katanya.

Dirinya mengingatkan, agar aturan tersebut dapat disesuaikan dengan kondisi masyarakat Kabupaten Pekalongan. Selain itu juga ada aturan yang jelas supaya dapat efektif diterapkan. “bagaimana aturan diperkantoran, harus jelas supaya mereka enak saat bekerja. Juga pembatasan aktivitas masyarakat seperti car free day dan pusat keramaian di Gemek harus diatur, tentunya dengan melibatkan TNI dan Polri,” pintanya. (Lus-Kominfo)

Publisher : aris

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…