ANGGARAN DIAJUKAN BERDASARKAN ASPIRASI MASYARAKAT

KAJEN - Mendasarkan pada beberapa regulasi yang ada, Pemerintah Kabupaten Pekalongan melakukan Perubahan Struktur APBD 2021 dengan melakukan refocusing belanja yang difokuskan untuk penanganan kesehatan sebagai dampak semakin merebaknya COVID-19. Hal ini disampaikan Wakil Bupati Pekalongan H Riswadi SH saat membacakan sambutan Bupati Pekalongan pada rapat dalam pembahasan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD (Perubahan KUA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2021, Jumat (03/08) pagi di Gedung DPRD Kabupaten Pekalongan.

Dalam sambutan tertulis yang dibacakan Wakli Bupati H Riswadi SH, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq SE.,MM menjelaskan Perubahan Kebijakan Umum APBD (Perubahan KUA) serta perubahan Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) merupakan formulasi kebijakan anggaran yang menjadi acuan dalam perencanaan operasional anggaran, yang didalamnya memuat arah dan kebijakan sebagai penjabaran dari kebijakan Pemerintah Daerah, serta aspirasi masyarakat. Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) memuat komponen-komponen pelayanan dan tingkat pencapaian yang diharapkan pada setiap bidang kewenangan pemerintah daerah yang akan dilaksanakan dalam tahun anggaran berkenaan. Komponen dan kinerja pelayanan yang diharapkan tersebut disusun disamping berdasarkan aspirasi masyarakat juga mempertimbangkan kondisi dan kemampuan keuangan daerah.

“ Selanjutnya Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2021 ini akan menjadi acuan dan pedoman penyusunan perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) bagi Perangkat Daerah serta penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mengatur dan menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi kewenangan kita untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat,” lanjutnya.

Disampaikan pula, secara umum struktur Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2021 meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Pendapatan daerah yang pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp2.240.324.877.404, menjadi sebesar Rp2.085.531.836.280, sehingga terjadi penurunan sebesar Rp154.793.041.124, atau turun sebesar 6,91 persen dari APBD Penetapan Tahun Anggaran 2021. Belanja daerah yang pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp2.256.232.062.404, menjadi sebesar Rp2.243.291.596.157, sehingga terdapat penurunan sebesar Rp12.940.466.247 atau turun sebesar 0,57  dari APBD Penetapan Tahun Anggaran 2021.

Sementara untuk Pembiayaan, Penerimaan Pembiayaan Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2021 setelah perubahan direncanakan sebesar Rp163.759.759.877,00 atau naik sebesar Rp140.852.574.877,00 yang berasal dari pos Sisa Lebih Perhitungan Anggaran(SiLPA) Tahun Anggaran 2020 yang telah diaudit BPK RI dan tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2020. Pengeluaran Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2021 setelah perubahan direncanakan sebesar Rp6.000.000.000,00 atau turun sebesar Rp 1.000.000.000,00 dari penetapan APBD Tahun Anggaran 2021. Dengan demikian maka Pembiayaan Netto setelah perubahan menjadi sebesar Rp141.852.574.877,00. Pembiayaan Netto ini untuk menutup defisit anggaran secara struktur yaitu selisih kurang antara pendapatan daerah dengan belanja daerah yang direncanakan. (Ar-Kominfo)

Publisher : aris

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…