Berita

KAJEN – Dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan para penderes air nira di Desa Botosari Kecamatan Paninggaran, Pemkab Pekalongan berikan fasilitas melalui bimbingan.

Adapun bimbingan yang diberikan ke para penderes akan dilaksanakan bersama Institut Pertanian Bogor (IPB). "Selama ini para penderes air nira hanya mendapatkan Rp 35 ribu setiap harinya, itupun dari penjualan gula aren buatan para penderes," jelas Bupati saat melakukan kunjungan pelatihan gula aren di balai desa Botosari, Jumat (1/3/2019).

Guna meningkatkan pendapatan para penderes menurut Asip inovasi harus dilakukan. "Pihak IPB akan memberikan pendampingan tentang tata cara mengubah gula aren yang biasa dibuat warga desa menjadi gula aren bubuk yang memiliki nilai ekonomis tinggi di pasaran," jelasnya.

Pelatihan dan penerapan teknologi tepat guna ditambahkannya sangat berpengaruh terhadap penjualan produk khususnya gula aren buatan penderes Desa Botosari. "Bimbingan akan dilakukan IPB, di mana akan menerapkan teknologi untuk mengubah gula aren menjadi gula halus yang harganya mencapai dua kali lipat dari gula aren biasa," tambahnya. (didik/dinkominfo kab.pekalongan)

Publisher : aris

KAJEN – Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si meresmikan Musholla Baitul Khakim Kelurahan Pekajangan Gang 20 Kecamatan Kedungwuni, Kamis (28/2/2019) malam. Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Bupati Pekalongan.

Dalam sambutannya Bupati berharap sinar kejayaan Muhammadiyah di Pekajangan Kecamatan Kedungwuni tidak redup, dan terus menyala seperti simbolnya yaitu matahari. Selain itu Bupati juga mengatakan Pekajangan menjadi mercusuar bagi Muhammadiyah.

"Pekajangan merupakan salah satu kutub organisasi Muhammadiyah di nusantara, yang menerapkan semangat leluhur serta menjadi inspirator dengan cara menggali ilmu yang bermanfaat bagi masyarakat," katanya.

Dituturkan Bupati Asip, dari Muhammadiyah muncul cendikiawan muda yang benar-benar berpengaruh di Indonesia. "Untuk itu kami mendukung gerakan positif yang sudah dilakukan Muhammadiyah dengan mendirikan Universitas Muhammadiyah. Perguruan tinggi tersebut akan mulai dibangun bulan depan, segala persiapan sudah dilakukan baik pengajar serta perijinannya," paparnya.

Atas nama Pemerintah Kabupaten Pekalongan Asip sangat bangga kepada warga Muhammadiyah Pekajangan yang bisa membangun tempat ibadah.

"Di tengah era masyarakat yang lebih mementingkan duniawi, perserikatan Muhammadiyah Pekajangan bisa menyisihkan rejeki untuk pembangunan rumah ibadah yang begitu mewah. Kami sangat bangga dengan gerakan masyarakat di sini," imbuhnya.

Pihaknya menambahkan representasi perekonomian masyarakat bisa diukur dari wajah tempat ibadahnya. "Jika tempat ibadahnya bobrok berarti perekonomiannya juga kurang, kami pun tidak bisa membangun sarana dan prasarana ibadah dengan jumlah banyak karena dana pemerintah terbatas," ujar Asip.

Ia mengimbau jika masyarakat rukun dan memaknai hidup yang berdampingan dengan nilai nilai agama kesejahteraan akan bisa diraih. "Kami optimis masyarakat Kabupaten Pekalongan bisa sejahtera, karena sudah dicontohkan oleh warga Muhammadiyah Pekajangan," tambahnya. (didik/dinkominfo kab.pekalongan)

Publisher : aris

KAJEN - Aparatur Sipil Negara (ASN) hendaknya dapat melaksanakan dan meningkatkan kedisiplinan agar dapat melaksanakan tugas sesuai Peraturan Perundang- Undangan tentang kedisiplinan kepegawaian.

"Sebagai contoh, negara–negara seperti di Cina, Korea, Jepang, Denmark dan Selandia Baru sudah memiliki tingkat kedisiplinan tinggi. Semua pelayanan dilakukan dengan standar SOP yang sama," ungkap Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si saat mengajar peserta Diklatpim III dan IV baru baru ini di PPSDM Mendagri Regional IV Jogjakarta.

Menurut Bupati berbeda dengan Indonesia yang masih memegang adat “pekewoh” sering membedakan pelayanan berdasarkan jabatan. Oleh karena itu Indonesia saat ini sedang membangun konsep revolusi birokrasi tanpa memandang adanya “limit area”. Konsep ini diharapkan dapat membawa kemajuan bangsa.

“Permasalahan yang ada saat ini adalah para ASN belum sadar betul mengenai peraturan–peraturan yang bersifat normatif seperti ketepatan jam berangkat kantor, tanggung jawab dan kedisiplinan," tutur Bupati.

Kata Bupati, kita bisa belajar dari Negara Singapura yang sudah menerapkan kedisiplinan sejak dini. Berawal dari tidak membuang sampah sembarangan dan menghargai para penyeberang jalan.

Di berbagai negara, masalah sampah masih menjadi perhatian pemerintah yang cukup berat. Negara India tercatat sebagai negara terkotor di dunia, disusul dengan Nigeria kemudian Indonesia. Dalam hal ini negara kita menduduki posisi ke tiga predikat negara terkotor di dunia.

Untuk merubah itu semua, sudah sepantasnya kesadaran mengenai kebersihan harus ada pada setiap warga negara. Mulailah dengan tidak membuang sampah dan barang – barang bekas ke sungai. Karena sungai adalah salah satu sumber kehidupan bagi kita.

Lebih lanjut, Bupati menyampaikan jangan sampai semangat kita menggebu hanya di saat mengikuti diklat saja, kemudian hilang di tengah jalan. Karena kita semualah yang akan berperan untuk memajukan birokrat di OPD masing – masing.

“Saya berharap setelah adanya pertemuan pada diskusi di forum ini akan bisa memberikan perubahan karena pengalaman yang diperoleh dari kegiatan pelatihan-pelatihan baik di dalam dan di luar negeri. Namun, yang harus diperhatikan adalah kesadaran kita dalam mengaplikasikan kegiatan untuk perubahan,” terang Bupati.

Ia berpesan pada peserta pelatihan untuk berhati-hati supaya menjaga betul-betul kedisplinan karena birokrasi di daerah itu bertumpu pada para peserta pelatihan tersebut.

Karena dilihat dari aspek pendapatan sendiri ,pendapatan ASN di daerah itu sudah sangat baik dan untuk standarnya pun sudah hampir sama dengan negara lain. Dan pemerintah dinilai sudah sangat baik dalam menata pendapatan ASN yang ditambah dengan insentif dari daerah.

Ia menuturkan bahwa di Kabupaten Pekalongan pada saat awal masa menjabat  di tahun 2016 itu telah menaikan tunjangan  ASN 100%.  Hal ini dilakukan dalam rangka pembenahan birokrasi pemerintahan dan untuk memajukan daerah Kabupaten Pekalongan menjadi lebih baik lagi. Dan hal itupun terbukti dengan banyaknya penghargaan yang diperoleh kabupaten Pekalongan sendiri. Serta membaiknya hampir seluruh aspek di Kabupaten Pekalongan sendiri, mulai dari meningkatnya nilai pertumbuhan makro ekonomi yang diatas Provinsi dan Nasional yaitu 5,30 . Angka kemiskinan pun turun dari 12,90 menjadi 10,6 ,serta penurunan angka pengangguran. Menurut Bupati hal ini dapat tercapai karena pembenahan yang telah dilakukan di bidang birokrasi.

Bupati juga menuturkan bahwa untuk mengubah pertumbuhan makro ekonomi yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, hal yang harus dilakukan pertama adalah membenahi birokrasi menjadi lebih baik lagi terlebih dahulu. Dengan transparansi ,akuntabilitas yang harus dikondisikan dalam suatu penyelenggaraan pemerintahan.
Dan dalam kesempatannya kali ini beliau juga menyampaikan hal yang menurut beliau sangat penting, yaitu mengenai keseimbangan antara hak dan kewajiban yang menurut beliau belum berjalan secara proporsional, karena biasanya kita lebih menuntut hak daripada memperhatikan kewajiban kita sendiri. Dan hal ini dapat dirubah hanya dengan cara kesadaran dari pribadi masing-masing.(red)
 
Publisher : aris

KAJEN - Ratusan peserta mengikuti pembinaan pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi, program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi, di aula lantai 3 Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan, Rabu (27/2/2019).

Dalam acara tersebut Pemkab meminta agar koperasi bisa melakukan transformasi untuk mengikuti perkembangan zaman. Selain itu pihak Pemkab akan memberikan ruang untuk mengelola tempat wisata yang ada di Kota Santri.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Ir. HB. Riyantini menjelaskan, acara digelar guna meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi guna mendukung visi misi mensejahterakan masyarakat.

"Ada 400 peserta yang hadir dalam acara, sementara untuk jumlah koperasi di Kabupaten Pekalongan ada 586. Dan yang aktif 385, 207 pasif dan yang mengajukan penghapusan 74 koperasi," jelasnya.

Pihaknya berharap para pengurus koperasi bisa berlatih agar koperasi bisa lebih modern dan dapat bersaing di era milenial. "Untuk para pengurus kami tekankan untuk terlatih dalam hal menejemen serta pengawasan koperasi agar lebih baik ke depannya," jelasnya.

Sementara itu Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si menerangkan, Kabupaten Pekalongan merupakan wilayah strategis untuk mengembangkan koperasi.

"Acara Ini manjadi salah momentum bagi kebangkitan koperasi di Kabupaten Pekalongan, dengan adanya koperasi kami optimis pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,28 persen menjadi 5,35 persen pada tahun ini," ujarnya.

Bupati Asip menuturkan Koperasi bisa menjadi pemicu perekonomian dengan catatan harus melakukan modernisasi agar bisa mengikuti perkembangan zaman.

"Tak hanya itu pengurus koperasi juga harus belajar agar bisa mengembangkan pola bisnis baru. Ke depannya kami akan berikan pengelolaan wisata untuk koperasi, termasuk menempati pendopo lama jika sudah dibangun menjadi pusat bisnis nanti. Kami akan kami beri ruang di sana agar koperasi tetap menjadi tumpuan perekonomian," tambahnya. (didik/dinkominfo kab.pekalongan)

Publisher : aris

KAJEN - Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si ajak masyarakat untuk meningkatkan partisipasi dalam jaminan kesehatan yang dinaungi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Pasalnya jaminan kesehatan menurut Bupati sangat penting, untuk penanganan hal yang tidak terduga seperti sakit.

"Dana BPJS yang disediakan Pemerintah Kabupaten Pekalongan lumayan banyak, karena ada sekitar Rp 21 miliar untuk menanggung biaya kesehatan masyarakat Kota Santri," katanya dalam rapat forum komunikasi pemangku kepentingan Kabupaten Pekalongan semester I BPJS Kesehatan di ruang rapat Bupati, Rabu (27/2/2019).

Pihaknya menuturkan Pemkab bersama BPJS Pekalongan mempunyai komitmen bersama, agar seluruh masyarakat dapat terlayani oleh jaminan kesehatan.

"Sebelumnya kami sudah bertemu dengan kepala cabang BPJS Pekalongan dan berkomitmen dengan gotong royong semua akan tertolong, yang akan diterapkan dalam jaminan kesehatan," jelasnya.

Bupati Asip akan mendorong partisipasi masyarakat agar ikut dalam BPJS baik jaminan kesehatan mandiri ataupun yang ditanggung pemerintah.

"Guna menyukseskan dan mendorong partisipasi masyarakat agar dapat dicover oleh BPJS, kami akan lebih efisien dalam penggunaan bantuan sosial yang sekiranya bisa dialihkan ke dana BPJS untuk masyarakat," tambahnya.

Rapat dihadiri oleh Sekda Dra. Hj. Mukaromah Syakoer, MM beserta para Kepala OPD terkait dan pimpinan beserta jajaran BPJS Kesehatan Kabupaten Pekalongan. (didik/dinkominfo kab.pekalongan)

Publisher : aris