KAJEN – Pemerintah Kabupaten Pekalongan menyatakan dukungan penuh terhadap program Insersi Pendidikan Perkoperasian yang mulai diterapkan di seluruh satuan pendidikan di Jawa Tengah pada tahun ajaran 2026/2027. Program yang menyasar sekitar 6,38 juta peserta didik itu dinilai menjadi langkah strategis untuk menanamkan pemahaman ekonomi kerakyatan sejak usia dini.

Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Pekalongan Sukirman menyampaikan hal tersebut usai mengikuti peluncuran Insersi Pendidikan Perkoperasian yang digelar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Jumat (5/6/2026).

Menurut Sukirman, pengenalan koperasi kepada siswa sejak jenjang SD hingga SMA dan madrasah merupakan investasi jangka panjang untuk membangun generasi yang memahami tata kelola ekonomi berbasis kebersamaan dan gotong royong.
“Tujuannya agar anak-anak didik kita mulai dari SD, SMP, SMA, dan juga pendidikan di lingkungan Kementerian Agama memahami sejak dini tentang koperasi, kemudian terlibat aktif dalam proses perkoperasian,” katanya.

Program tersebut merupakan tindak lanjut dari komitmen pemerintah pusat untuk memperkuat sistem perkoperasian sebagai pilar ekonomi nasional. Melalui skema insersi, materi perkoperasian akan diintegrasikan ke dalam sejumlah mata pelajaran yang relevan, tanpa harus menjadi mata pelajaran baru.

Sukirman menilai langkah Jawa Tengah menjadi pionir memasukkan materi koperasi ke dalam sistem pendidikan merupakan terobosan penting di tengah tantangan ekonomi yang semakin kompleks. Menurutnya, koperasi tidak hanya relevan sebagai lembaga ekonomi masa lalu, tetapi juga berpotensi menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat di masa depan.
“Koperasi merupakan akar pertumbuhan ekonomi kita dan soko guru perekonomian nasional. Jawa Tengah menjadi provinsi pertama yang memulai memasukkan kurikulum perkoperasian ke dalam sistem pendidikan siswa,” ujarnya.

Tak ingin program berhenti pada seremoni peluncuran, Pemkab Pekalongan berencana segera melakukan konsolidasi dengan Dinas Pendidikan, Dinas Koperasi, kepala sekolah, serta lembaga pendidikan di bawah Kementerian Agama untuk memastikan implementasi berjalan efektif.
Langkah tersebut dinilai penting karena sebagian besar sekolah sebenarnya telah memiliki koperasi sekolah. Namun, banyak di antaranya belum berfungsi optimal sebagai sarana pembelajaran praktik ekonomi bagi siswa.

“Otomatis tugas kita selanjutnya adalah mengonsolidasikan para kepala sekolah, Dinas Pendidikan, dan seterusnya untuk berkolaborasi dengan Dinas Koperasi agar penerapan praktik-praktik perkoperasian di sekolah bisa berjalan lebih maksimal,” jelas Sukirman.

Ia menambahkan, aktivasi kembali koperasi sekolah dapat menjadi ruang belajar nyata bagi peserta didik untuk memahami manajemen usaha, kepemimpinan, tanggung jawab organisasi, hingga pengelolaan keuangan secara langsung.

Sementara itu, Menteri Koperasi RI, Ferry Juliantono, mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang menginisiasi pendidikan koperasi di lingkungan sekolah. Menurutnya, pemahaman tentang koperasi perlu ditanamkan kembali sejak pendidikan dasar hingga perguruan tinggi agar generasi muda memahami peran strategis koperasi dalam pembangunan ekonomi nasional.

Senada dengan itu, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menilai masih banyak pelajar yang belum memahami konsep koperasi secara utuh. Ia menegaskan koperasi bukan sekadar aktivitas simpan pinjam, melainkan juga mencakup pendidikan manajemen, kepemimpinan, dan pengelolaan kesejahteraan anggota.
“Koperasi itu bukan hanya simpan pinjam, tetapi juga ada manajemen, ada leadership, dan bagaimana mengelola kesejahteraan anggotanya. Ini harus dikenalkan sejak dini,” tegasnya.

Dengan dukungan pemerintah pusat, provinsi, dan daerah, program Insersi Pendidikan Perkoperasian diharapkan tidak hanya melahirkan siswa yang mengenal koperasi secara teori, tetapi juga generasi yang siap membangun ekonomi kerakyatan melalui praktik dan pengalaman nyata di lingkungan sekolah maupun madrasah.