Artikel

Alamat

Link Terkait

• Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pekalongan
• PPID Kabupaten Pekalongan
• Lapor Bup

Statistik Pengunjung

Wakil Bupati Pekalongan, H. Sukirman, S.S., M.S., menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah melakukan perhitungan menyeluruh terkait pembiayaan UHC. Koordinasi lintas sektor juga terus dilakukan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), manajemen rumah sakit, serta pihak-pihak terkait lainnya.

“Pelayanan kesehatan tetap berjalan seperti biasa. Masyarakat tidak perlu khawatir karena sampai Juni nanti seluruh kebutuhan layanan kesehatan masih dapat terlayani,” kata Sukirman saat ditemui usai Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pekalongan, Rabu (07/01/2026).

Ia menambahkan, penyesuaian kepesertaan yang sempat menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat tidak berdampak pada pelayanan dasar. Pemerintah daerah telah menyiapkan skema lanjutan agar keberlanjutan UHC tetap terjaga setelah Juni 2026.

Terkait pengelolaan layanan di fasilitas kesehatan, Sukirman menjelaskan bahwa rumah sakit akan mengatur prioritas penanganan pasien. Penyakit katastropik dan kasus yang membutuhkan perawatan jangka panjang akan mendapat perhatian utama, sementara layanan penyakit ringan disesuaikan dengan mekanisme pelayanan yang berlaku.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan, M. Yulian Akbar, S.Sos., M.Si., menjelaskan bahwa penyesuaian kepesertaan BPJS Kesehatan dipengaruhi oleh perubahan kebijakan pemerintah pusat. Penurunan Transfer Keuangan Daerah (TKD) serta perubahan ambang batas keaktifan kepesertaan berdampak pada kemampuan fiskal daerah.

“Penyesuaian ini bersifat sementara. Target kami mulai Juli nanti UHC prioritas bisa kembali diaktifkan secara optimal,” jelas Yulian.

Ia menegaskan bahwa warga miskin tetap menjadi perhatian utama pemerintah daerah. Berdasarkan pemetaan yang dilakukan, masyarakat pada kelompok desil 1 hingga 4 dipastikan tetap terlindungi dan tidak terdampak kebijakan penyesuaian tersebut.

Sebagai langkah antisipasi, Pemkab Pekalongan juga membuka layanan pengaduan dan pendampingan melalui help desk di Dinas Kesehatan. Warga dengan penyakit katastropik, seperti gagal ginjal, TBC, maupun kebutuhan persalinan, tetap akan mendapatkan layanan dengan dukungan anggaran khusus.

Selain dukungan APBD, pemerintah daerah turut melibatkan berbagai lembaga sosial, keagamaan, dan dunia usaha dalam semangat gotong royong untuk membantu pembiayaan kesehatan masyarakat yang membutuhkan.

Pemkab Pekalongan berkomitmen melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kebijakan ini serta membuka ruang komunikasi dengan masyarakat dan DPRD guna memastikan layanan kesehatan tetap berjalan optimal. 

Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Pekalongan, H. Sukirman, S.S., M.S., mewakili Bupati Pekalongan Dr. Hj. Fadia Arafiq, S.E., M.M., saat menyampaikan pandangan Pemerintah Daerah terhadap dua rancangan peraturan daerah (Raperda) inisiatif DPRD Kabupaten Pekalongan, Rabu (31/12/2025) pagi bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pekalongan lantai 1. Dua Raperda tersebut sebelumnya telah disampaikan DPRD pada Rabu, 24 Desember 2025 lalu, yakni Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal, dan Pendidikan Dasar serta Raperda tentang Cagar Budaya.

Pemerintah Kabupaten Pekalongan menyampaikan apresiasi atas inisiatif DPRD dalam mengusulkan kedua Raperda tersebut. Inisiatif ini dinilai menunjukkan kepedulian DPRD dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Terkait Raperda Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal, dan Pendidikan Dasar, pemerintah daerah menilai regulasi ini akan bersinergi dengan berbagai program pembangunan, khususnya dalam upaya penurunan angka stunting dan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Pekalongan. Pendidikan yang berkualitas dan merata dipandang sebagai salah satu faktor penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah daerah juga menegaskan bahwa Kabupaten Pekalongan baru-baru ini meraih penghargaan sebagai kabupaten dengan capaian terbaik nomor satu di Jawa Tengah dalam penurunan angka stunting. Prestasi tersebut diharapkan menjadi motivasi bersama untuk terus memperkuat pembangunan di sektor lainnya.

Secara yuridis, pendidikan merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Oleh karena itu, Raperda ini diharapkan menjadi landasan hukum yang komprehensif dalam mengatur perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengawasan penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Pekalongan.

Sementara itu, terkait Raperda tentang Cagar Budaya, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menekankan pentingnya perlindungan dan pelestarian kekayaan budaya daerah yang meliputi benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan. Upaya pelestarian tersebut dinilai perlu dilakukan secara berkelanjutan agar dapat diwariskan kepada generasi mendatang.

Pemerintah daerah berharap pembahasan lanjutan kedua Raperda tersebut dapat dilakukan secara komprehensif dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Raperda tentang Cagar Budaya juga akan dikonsultasikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah agar menjadi payung hukum yang efektif di Kabupaten Pekalongan.

Menutup penyampaiannya, Wakil Bupati Pekalongan berharap sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dapat terus terjalin dalam mewujudkan Kabupaten Pekalongan yang lebih baik, maju, dan berkelanjutan.

Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Abdul Munir, dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan, Salman, S.H., M.H Perwakilan Kapolres Pekalongan, Perwakilan Dandim 0710/Pekalongan, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Ruben R Prabu Faza, para anggota dewan, Sekda Kabupaten Pekalongan M Yulian Akbar, S. Sos., M. Si dan Para Kepala OPD. 

Kegiatan doa bersama tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Pekalongan H. Sukirman, S.S., M.S., unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kepala Kemenag, para Asisten Sekda, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat se-Kabupaten Pekalongan, serta tokoh-tokoh keagamaan.

Doa bersama dilaksanakan secara sederhana dan khidmat sebagai bentuk rasa syukur atas perjalanan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Pekalongan sepanjang tahun 2025, sekaligus memohon perlindungan, keselamatan, dan keberkahan dalam menyongsong tahun 2026.

Bupati Pekalongan, Dr. Hj. Fadia Arafiq, S.E., M.M., menegaskan bahwa kegiatan refleksi akhir tahun menjadi momentum penting bagi seluruh jajaran pemerintah dan masyarakat untuk melakukan introspeksi serta memperkuat keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT.

“Di akhir tahun ini kita tidak menggelar kegiatan yang bersifat seremonial, tetapi memilih untuk berdoa bersama. Ini sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah SWT karena sepanjang tahun 2025 Kabupaten Pekalongan dapat kita lalui dengan baik,” tutur Bupati.

Bupati menyampaikan bahwa doa bersama juga menjadi wujud kepedulian dan empati kepada saudara-saudara yang tengah tertimpa musibah dan bencana di berbagai daerah.

“Kita juga turut prihatin dan mendoakan saudara-saudara kita yang sedang mengalami bencana dan kesulitan. Semoga Allah SWT mengangkat segala cobaan mereka dan menggantinya dengan kebaikan serta keberkahan,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Bupati berharap agar Kabupaten Pekalongan senantiasa berada dalam lindungan Allah SWT serta dijauhkan dari segala bentuk musibah dan permasalahan.

“Kami memohon kepada Allah SWT agar Kabupaten Pekalongan selalu diberi keselamatan, dijauhkan dari bencana, serta seluruh masyarakatnya diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki,” ujar Bupati.

Bupati juga menekankan pentingnya kebersamaan dan sinergi seluruh elemen dalam mendukung kelancaran pembangunan daerah.

“Dengan kebersamaan, insyaallah pembangunan Kabupaten Pekalongan dapat berjalan dengan lancar, aman, dan membawa manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” imbuhnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan, M. Yulian Akbar, S.Sos., M.Si., menyampaikan bahwa doa bersama ini dilaksanakan secara sederhana namun penuh makna, sebagai bentuk keteladanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

“Kegiatan ini menunjukkan bahwa pemerintah hadir dengan kesederhanaan, kepedulian, dan keteladanan, serta mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan,” kata Sekda.

Kegiatan doa bersama ditutup dengan doa yang dipimpin oleh tokoh agama, sebagai wujud ikhtiar batin dan kebersamaan seluruh unsur pemerintah dan masyarakat Kabupaten Pekalongan dalam menyongsong Tahun 2026 dengan penuh harapan dan optimisme.

Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan, M. Yulian Akbar, S.Sos., M.Si., menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah memberikan arahan agar masyarakat tidak menggelar perayaan Tahun Baru secara berlebihan. Menurutnya, kesederhanaan menjadi sikap penting di tengah kondisi sosial dan potensi bencana yang masih perlu diantisipasi.

“Pemerintah telah mengimbau agar perayaan malam Tahun Baru dilakukan secara sederhana. Hal ini sebagai bentuk empati serta untuk menjaga keamanan dan ketertiban bersama,” ujar Sekda.

Ia menambahkan, memasuki Tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Pekalongan masih terus bersiaga dalam upaya mitigasi bencana, mengingat wilayah Kabupaten Pekalongan termasuk daerah dengan tingkat kerawanan bencana.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Drs. H. Abdul Munir, M.M., mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menyambut Tahun Baru dengan meningkatkan keimanan dan memperbanyak doa sesuai keyakinan masing-masing.

“Kami mengajak seluruh masyarakat, jajaran pemerintah daerah, serta institusi keagamaan, baik masjid, gereja, maupun sekolah, untuk bersama-sama berdoa agar Tahun Baru 2026 dapat dilalui dengan aman, tenteram, dan membawa kebaikan bagi kita semua,” tuturnya.

Senada dengan hal tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan, Salman, S.H., M.H., mengingatkan masyarakat agar tetap mematuhi imbauan pemerintah serta memperhatikan kondisi cuaca dan potensi bencana.

“Kami berharap masyarakat tidak memaksakan diri mengadakan perayaan Tahun Baru secara berlebihan. Apabila perayaan tetap dilaksanakan, hendaknya dilakukan secara sederhana, tertib, dan bertanggung jawab agar situasi tetap aman dan kondusif,” katanya.

Melalui Apel Pelayanan Pengamanan Tahun Baru 2026 ini, Pemerintah Kabupaten Pekalongan bersama Forkopimda menegaskan komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Diharapkan, perayaan pergantian tahun dapat berlangsung aman, lancar, dan tanpa gangguan yang tidak diharapkan.

Bupati Fadia menyampaikan bahwa penguatan layanan kesehatan di tingkat kecamatan merupakan bagian dari visi kepemimpinannya sejak awal menjabat bersama Wakil Bupati H. Sukirman, S.S., M.S, Menurutnya layanan kesehatan gratis cukup dengan KTP tetap menjadi prioritas utama pemerintah daerah dalam menjamin hak dasar masyarakat.

Ia menekankan, keberadaan layanan rawat inap di puskesmas sangat penting agar masyarakat tidak mengalami kesulitan ketika membutuhkan perawatan medis. Dengan fasilitas tersebut, warga tidak perlu lagi dirujuk ke rumah sakit yang jaraknya jauh hanya karena keterbatasan kamar atau fasilitas.

“Harapannya, setiap puskesmas di Kabupaten Pekalongan ke depan memiliki layanan rawat inap, sehingga masyarakat bisa mendapatkan perawatan di wilayah kecamatannya masing-masing,” ujarnya.

Bupati menjelaskan, komitmen tersebut bertujuan untuk mendekatkan layanan kesehatan, khususnya bagi masyarakat di wilayah atas, agar tidak perlu turun ke pusat kota ketika sakit atau membutuhkan penanganan medis lanjutan.

Meski demikian, ia menyadari bahwa realisasi layanan rawat inap di seluruh puskesmas harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah akan melakukan pemetaan dan menetapkan skala prioritas, terutama bagi wilayah yang paling membutuhkan layanan rawat inap.

Dengan diresmikannya Puskesmas Rawat Inap Talun, Bupati berharap komitmen menghadirkan layanan rawat inap di setiap puskesmas dapat secara bertahap terwujud, sekaligus meningkatkan pemerataan dan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Pekalongan.

Dalam rangkaian kunjungan tersebut, pemerintah pusat membagikan 250 paket beras gratis kepada pengemudi ojek online di Gudang Bulog Bondansari, Kabupaten Pekalongan, Jumat (26/12/2025) sore. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga stabilitas pangan dan membantu masyarakat sektor informal.

Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Dr. (H.C.) Zulkifli Hasan, S.E., M.M., menyampaikan bahwa pemerintah terus berkomitmen memperkuat ketahanan pangan nasional, termasuk menjaga keterjangkauan harga bahan pokok bagi masyarakat.

“Pemerintah akan terus memastikan ketersediaan pangan, terutama menjelang tahun baru, bulan puasa, dan Idulfitri. Salah satu langkah yang dilakukan adalah melalui bantuan pangan dan gerakan pasar murah agar harga tetap terkendali,” ujar Zulkifli Hasan.

Ia menambahkan, pemerintah juga fokus mendorong swasembada pangan, khususnya di sektor protein, melalui pengembangan tambak ikan dan udang, kampung nelayan, serta tambak desa sebagai bagian dari penguatan ekonomi masyarakat pesisir.

Selain itu, Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa pemerintah juga terus menggalakkan gerakan pasar murah, terutama menjelang pergantian tahun, bulan puasa, dan Idulfitri.

“Pasar murah bisa dilaksanakan oleh siapa saja, baik bupati, gubernur, TNI, Polri, maupun perusahaan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Tujuannya agar dapat meredam gejolak harga ketika terjadi kenaikan,” katanya.

Kegiatan pembagian beras gratis ini berlangsung tertib dan mendapat sambutan antusias dari para pengemudi ojek online. Pemerintah Kabupaten Pekalongan menyambut baik sinergi antara pemerintah pusat, TNI, Polri, dan Bulog dalam mendukung kesejahteraan masyarakat serta menjaga ketahanan pangan di daerah.

Dalam pantauannya, Bupati Fadia memastikan kesiapan petugas gabungan yang terdiri dari unsur TNI, Polri, Dinas Perhubungan, tenaga kesehatan, serta instansi terkait lainnya. Seluruh personel disiagakan untuk memberikan pelayanan maksimal kepada para pemudik.

Bupati Pekalongan Fadia Arafiq menyampaikan bahwa hingga saat ini belum terjadi lonjakan signifikan volume kendaraan di Exit Tol Bojong. Arus lalu lintas masih berjalan lancar tanpa kepadatan. Selain memantau arus lalu lintas, Forkopimda juga meninjau fasilitas pendukung di pos pelayanan, mulai dari layanan kesehatan, ruang istirahat pemudik, hingga sarana pengamanan lalu lintas.

"Selain pantauan langsung ke sejumlah pos pelayanan Natal dan tahun baru, Kami beserta Forkopimda dan OPD terkait juga pantau keamanan sejumlah gereja," terangnya.

Kondisi tersebut dibenarkan, Kepala Pos Pelayanan Exit Tol Bojong, Kompol Tamerin, Meski arus mudik Natal masih terpantau landai, petugas tetap bersiaga penuh untuk mengantisipasi peningkatan kendaraan yang diprediksi terjadi pada puncak libur Natal dan menjelang pergantian tahun.

"Kami imbau masyarakat untuk tetap mematuhi aturan lalu lintas, menjaga kondisi kendaraan, serta memanfaatkan pos pelayanan yang tersedia demi keselamatan dan kenyamanan selama perjalanan libur Natal dan Tahun Baru," pungkasnya.

Dua Raperda tersebut yakni Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal, dan Pendidikan Dasar, serta Raperda tentang Perlindungan Cagar Budaya.

Rapat Paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan,  Ahmad Ridhowi dan dihadiri oleh Wakil Bupati Pekalongan H. Sukirman, S.S., M.S., Kapolres Pekalongan AKBP Rachmad C. Yusuf, S.I.K., M.Si, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan Salman, S.H., M.H., Dandim 0710/Pekalongan yang mewakili, serta para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.

Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Drs. H. Abdul Munir, M.M., menyampaikan bahwa pengajuan dua Raperda inisiatif DPRD tersebut merupakan wujud komitmen DPRD dalam memperkuat landasan hukum pembangunan daerah.

“Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal, dan Pendidikan Dasar kami susun untuk memastikan penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Pekalongan berjalan secara terarah, berkualitas, dan berkelanjutan. Pendidikan, khususnya pada usia dini, merupakan fondasi penting dalam membangun sumber daya manusia yang unggul,” ujarnya.

Terkait Raperda Perlindungan Cagar Budaya, Abdul Munir menegaskan pentingnya regulasi daerah sebagai upaya menjaga identitas dan jati diri daerah.

“Cagar budaya merupakan warisan berharga yang harus kita jaga bersama. Melalui peraturan daerah ini, kami berharap pelestarian cagar budaya dapat dilakukan secara lebih sistematis dengan melibatkan peran aktif masyarakat, sekaligus mendukung pengembangan ekonomi daerah berbasis budaya,” tambahnya.

Pada kesempatan tersebut, DPRD Kabupaten Pekalongan secara resmi menyampaikan kedua Raperda inisiatif tersebut kepada Wakil Bupati Pekalongan untuk disampaikan kepada Bupati Pekalongan dan selanjutnya dibahas bersama perangkat daerah terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.