Bantu kami meningkatkan kualitas Website Resmi Kabupaten Pekalongan dengan mengisi survei singkat (±1 menit).
Pengumuman terbaru dari Kabupaten Pekalongan
Berita terbaru dari Kabupaten Pekalongan.
Pengumuman terbaru dari Kabupaten Pekalongan
Berita terbaru dari Kabupaten Pekalongan.
PENGUMUMAN
Nomor : ST/59/JPTP.PKL/VII/2026
TENTANG
HASIL AKHIR
SELEKSI TERBUKA DAN KOMPETITIF
PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
TAHUN 2026
Rabu, 29 Juli 2026
PENGUMUMAN
Nomor : ST/50/JPTP.PKL/VII/2026
Tentang
Pengumuman Hasil Uji Kompetensi Melalui Metode Assesement Center Perpanjangan Pendaftaran Kedua Seleksi Secara Terbuka dan Kompetitif Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun 2026
Jumat, 17 Juli 2026
Sabtu, 11 Juli 2026
Senin, 6 Juli 2026
Kamis, 2 Juli 2026
PENGUMUMAN
Nomor: ST/24/JPTP.PKL/VII/2026
HASIL SELEKSI ADMINISTRASI PERPANJANGAN PENDAFTARAN SELEKSI TERBUKA DAN KOMPETITIF PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2026
Rabu, 1 Juli 2026
KARANGANYAR - Prihatin dengan maraknya kasus penyalahgunaan Identitas Kependudukan seperti yang dialami
pasangan lansia asal Kabupaten Pekalongan. Dayat (77) dan Darmi (63), Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi turun langsung sambangi tempat tinggal mereka.
Didampingi Plt. Bupati Pekalongan H. Sukirman, Luthfi mendatangi rumah Dayat dan Darmi, Kamis 3 September 2026.
Pasangan lansia asal Desa Kayugeritan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan. Dayat (77) dan Darmi (63) merupakan warga kategori desil 1. Mereka harus kehilangan bantuan sosial (bansos) sejak November 2025 karena identitas mereka diduga terseret aktivitas judi online (judol).
Padahal, kondisi ekonomi pasangan tersebut jauh dari kata mampu. Dayat hanya bekerja sebagai buruh lepas dengan penghasilan terbatas. Keduanya juga tidak memiliki telepon seluler dan tidak bisa membaca maupun menulis.
Persoalan itu mendapat perhatian langsung Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi yang mendatangi rumah Dayat dan Darmi untuk memastikan kondisi sekaligus mencari jalan keluar atas persoalan yang mereka hadapi.
Gubernur Ahmad Luthfi meminta verifikasi data penerima bansos diperkuat, terutama bagi masyarakat yang masuk kategori desil 1, 2 dan 3. Ia meminta Dinas Sosial bersama instansi kependudukan memastikan warga yang benar-benar membutuhkan tidak kehilangan hak akibat persoalan data.
Luthfi juga meminta kepolisian, Babinkamtibmas dan Babinsa aktif melakukan sosialisasi bahaya judi online hingga tingkat desa. Edukasi dinilai penting agar masyarakat memahami risiko memberikan atau meminjamkan identitas kependudukan.
“Penggunaan KTP itu tidak sembarangan,” tegas Luthfi.
Kasus Dayat dan Darmi menjadi alarm bagi pemerintah dan masyarakat. Jangan sampai warga miskin yang semestinya mendapat perlindungan justru kehilangan bansos karena identitasnya digunakan orang lain. Pemulihan hak mereka kini menjadi ujian sejauh mana negara mampu melindungi kelompok paling rentan dari penyalahgunaan data pribadi
Dalam kesempatan tersebut, Plt Bupati Pekalongan Sukirman memastikan, Pemkab Pekalongan akan memperjuangkan pemulihan status penerima manfaat kedua lansia tersebut melalui Kementerian Sosial. Selama proses aktivasi bansos berlangsung, pemerintah daerah memastikan kebutuhan dasar mereka tetap terpenuhi.
“Selama menunggu proses aktivasi, kita sudah menanggung biaya hidup, makanan, sembako dan seterusnya,” ujar Sukirman.
Dari penelusuran awal, KTP pasangan lansia itu diduga pernah dipinjam pihak lain untuk kepentingan pinjaman. Orang yang diduga meminjam KTP telah ditemukan, sementara persoalan utang sekitar Rp5 juta hingga Rp10 juta diselesaikan secara kekeluargaan.
Namun, persoalan belum sepenuhnya selesai, Dugaan penggunaan identitas Dayat dan Darmi untuk aktivitas judol masih ditelusuri. Pemkab Pekalongan telah menyerahkan persoalan tersebut kepada kepolisian untuk ditindaklanjuti.
Sukirman mengingatkan masyarakat agar tidak sembarangan meminjamkan KTP atau memberikan data pribadi. Menurutnya, kasus tersebut menunjukkan penyalahgunaan identitas dapat menyeret pemilik data ke persoalan yang sama sekali tidak mereka ketahui.
"Pemkab Pekalongan juga akan melakukan penelusuran lebih luas untuk memastikan tidak ada warga lain yang mengalami kasus serupa. Bagi warga yang merasa salah dalam pendataan penerima bansos, pemerintah juga akan membuka ruang melalui mekanisme sanggahan," pungkasnya.
Kamis, 3 September 2026
KARANGANYAR - Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pekalongan, H. Sukirman, merespons positif berdirinya Majelis Taklim Asy Sya’roni di Desa Limbangan, Kecamatan Karanganyar. Menurutnya, keberadaan lembaga keagamaan di tengah masyarakat memiliki peran strategis, terutama dalam memberikan penguatan akhlak ketika masyarakat menghadapi perubahan yang berlangsung begitu cepat.
Hal tersebut disampaikan saat menghadiri Majelis taklim dan zikir dalam rangka Maulid Nabi Muhammad di Pendopo Yayasan Buya Sam’ani Sya’roni, Jumat (4/9/2026). Menurut Sukirman Majelis taklim tidak hanya menjadi tempat untuk menyampaikan pengetahuan agama. Lebih dari itu, keberadaannya diharapkan mampu menjadi benteng moral sekaligus ruang pembentukan karakter masyarakat.
”Pemkab Pekalongan bersyukur, karena satu lagi majelis taklim Asy Sa’roni mencoba memulai Langkah baru dalam memberikan pelayanan Pendidikan keagamaan khusunya bagi masyarakat Kabupaten Pekalongan. Targetnya terus untuk memberikan keseimbangan moral masyarakat ditengah perkembangan zaman,” terangnya.
Sementara itu, Pimpinan Majelis Taklim Asy Sya’roni, KH. Sam’ani Sya’roni, mengatakan majelis tersebut didirikan sebagai bagian dari upaya meningkatkan syiar agama bagi masyarakat di wilayah atas Kabupaten Pekalongan.
Sasarannya tidak terbatas pada kelompok tertentu. Majelis ini membuka ruang bagi seluruh masyarakat, khususnya di wilayah selatan Kota Santri, untuk mendapatkan akses terhadap ilmu keagamaan dan kajian Islam.
Menurut Sam’ani Sya’roni, tantangan dakwah saat ini berbeda dengan masa sebelumnya. Perkembangan teknologi informasi membuat masyarakat dapat memperoleh berbagai informasi hanya dalam hitungan detik. Namun, derasnya arus informasi juga menghadirkan tantangan tersendiri ketika tidak diimbangi dengan pemahaman agama yang memadai.
“Perkembangan ilmu keagamaan harus bisa mengimbangi perkembangan teknologi dan informasi,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menjadi penting karena teknologi pada dasarnya hanyalah alat. Persoalan utamanya adalah bagaimana masyarakat memiliki kemampuan untuk memilah informasi, membangun sikap kritis, dan tetap berpijak pada nilai agama serta akhlak.
Di tengah kondisi tersebut, majelis taklim dapat mengambil peran sebagai ruang belajar yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Kajian keislaman tidak hanya menjadi aktivitas keagamaan, tetapi juga dapat menjadi sarana membangun ketahanan moral masyarakat dalam menghadapi perubahan sosial.
Dukungan juga datang dari Pemerintah Desa Limbangan. Lurah Limbangan, Rendi Subiyanto, menyambut baik kehadiran Majelis Taklim Asy Sya’roni di lingkungan desanya. Ia berharap keberadaan majelis tersebut membuat masyarakat semakin mudah mengakses ilmu agama dan mengikuti kajian Islam tanpa harus mencari tempat yang jauh.
Harapan itu sekaligus menegaskan bahwa penguatan kehidupan keagamaan bukan semata tanggung jawab lembaga pendidikan formal maupun pemerintah. Masyarakat juga membutuhkan ruang-ruang belajar yang tumbuh dari lingkungan mereka sendiri.
Kamis, 3 September 2026
TALUN – Simpan potensi ekonomi besar, Kopi dari Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan, butuh dukungan pemasaran lebih luas.
Kondisi tersebut menjadi sorotan dalam penutupan Sekolah Lapang Iklim (SLI) Kopi Robusta Berketahanan Iklim Pekalongan di Gedung Pertemuan Muhammadiyah Talun, Rabu (2/9/2026).
Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Pekalongan H. Sukirman yang menutup kegiatan tersebut, mendorong agar kopi Talun tidak hanya berhenti sebagai komoditas pertanian lokal. Produk kopi dari daerah tersebut harus didorong masuk ke pasar yang lebih luas, termasuk kafe, restoran, hingga jaringan pasar komersial.
Sukirman mengakui Kabupaten Pekalongan memiliki potensi pertanian yang besar, termasuk kopi. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya terangkat karena persoalan pemasaran dan pengenalan produk.
Ia mencontohkan kopi Petungkriyono yang dinilai memiliki daya saing, tetapi belum banyak dikenal oleh pelaku usaha kopi.
“Yang harus kita benahi adalah pendampingan dari sisi penetrasi pemasaran. Kita perlu mensosialisasikan bahwa Pekalongan ini kopinya juga bisa diandalkan,” kata Sukirman.
Menurutnya, persoalan kopi bukan semata bagaimana meningkatkan produksi. Tanpa pasar yang jelas, peningkatan produksi justru tidak otomatis meningkatkan kesejahteraan petani.
Karena itu, pemerintah daerah mendorong kolaborasi dengan berbagai pihak untuk memperkuat rantai usaha kopi, mulai dari budidaya, peningkatan kualitas, pembiayaan, hingga pemasaran.
Bukan Sekadar Sekolah, Petani Dituntut Praktik
SLI Kopi Robusta tersebut diikuti petani dari Desa Jolotigo dan Desa Sengare, Kecamatan Talun. Program mengusung tema “Sinergi Ketahanan Iklim & Pemberdayaan Ekonomi”.
Program ini dirancang untuk meningkatkan kemampuan petani menghadapi perubahan dan cuaca ekstrem, sekaligus meningkatkan produktivitas melalui penerapan Good Agricultural Practices (GAP).
Sukirman meminta hasil pembelajaran tidak berhenti sebagai teori di ruang pelatihan.
Pengetahuan mengenai kondisi iklim, waktu tanam, pemeliharaan tanaman hingga masa panen harus diterapkan langsung di kebun.
“Bekal yang sudah didapat dari sekolah ini kita praktikkan bersama di lapangan. Dengan adaptasi dan penyesuaian keadaan, saya yakin teori-teori itu bisa dimaksimalkan dalam pengembangan budidaya kopi,” ujarnya.
Dalam penutupan tersebut, Sukirman menyerahkan sertifikat kelulusan SLI secara simbolis kepada perwakilan petani pionir dari Desa Sengare dan Jolotigo.
Dokumen Rencana Tindak Lanjut (RTL) dan Modul SLI dari Zurich Climate Resilience Alliance (ZCRA) juga diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Pekalongan.
Perwakilan Mercy Corps, Arif Ganda Purnamawa, menegaskan program tersebut tidak berhenti pada peningkatan pengetahuan petani.
Program Zurich Climate Resilience Alliance di Kabupaten Pekalongan juga diarahkan untuk menghubungkan komoditas kopi dengan pasar, informasi iklim, praktik pertanian yang baik, serta perlindungan risiko finansial.
“Kami sedang berupaya bagaimana caranya supaya kopi ini bisa terkoneksi dengan pasar yang lebih besar,” kata Arif.
Menurutnya, akses terhadap data iklim menjadi bagian penting, Informasi mengenai potensi kekeringan dan curah hujan ekstrem dapat digunakan petani sebagai dasar menentukan strategi pengelolaan tanaman.
Program juga diarahkan pada pengembangan skema finansial dan kemitraan pasar.
Arif menegaskan, penutupan SLI justru menjadi awal dari pekerjaan berikutnya.
“Kami harapkan ini bukan akhir dari sebuah proses, melainkan ini awal. Kita akan menginisiasi bagaimana pasar itu kita ekspansi dan skema-skema finansial yang akan kita kembangkan juga dapat diterapkan,” ujarnya.
Persoalan pemasaran bahkan diakui secara terbuka oleh Camat Talun Argo Yudha Ismoyo,
Menurutnya Talun sebenarnya memiliki banyak komoditas unggulan. Seperti Pisang, kopi, durian hingga alpukat tersedia. Namun, persoalannya adalah bagaimana produk-produk tersebut bisa bertemu dengan konsumen.
“Hasil bumi Talun itu semua punya, Pak. Pisang, kopi, durian, alpukat, semua ada. Sayangnya enggak punya pasar. Jadi orang tidak tahu kalau barangnya dari Talun,” ungkap Argo.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa tantangan produk pertanian Talun bukan semata soal produksi, melainkan juga branding, promosi, akses pasar, dan koneksi dengan pembeli akhir.
Jika persoalan tersebut tidak segera diatasi, potensi komoditas unggulan daerah berisiko hanya berputar di pasar lokal dengan nilai tambah yang terbatas.
Karena itu, pengembangan kopi Talun membutuhkan ekosistem yang lebih lengkap. Petani tidak cukup hanya dibekali teknik budidaya, tetapi juga perlu mendapatkan akses terhadap pembiayaan, informasi pasar, standar mutu, pengolahan pascapanen, branding, dan jaringan pembeli.
Dorong Regenerasi Petani
Sukirman juga mengingatkan pentingnya regenerasi petani kopi.
Menurutnya, anak-anak muda di Talun perlu diperkenalkan dengan budidaya kopi sejak dini. Pendidikan formal tetap penting, tetapi pengetahuan mengenai potensi ekonomi lokal juga harus diwariskan agar keberlanjutan komoditas kopi tidak terputus.
“Pengenalan terhadap budidaya kopi ini menjadi satu kewajiban kita bersama agar kesinambungan pemberdayaan kopi di Kecamatan Talun bisa terus terjaga dengan baik,” jelasnya.
Rabu, 2 September 2026
SRAGI – Kementerian Pertanian (Kementan) terus mendorong peningkatan indeks pertanaman guna memperkuat produksi pangan nasional sekaligus mendukung terwujudnya swasembada pangan yang berkelanjutan.
Upaya tersebut dilakukan melalui Gerakan Tanam Serempak 70.000 hektare yang dilaksanakan secara serentak di 20 provinsi, Salah satu lokasi pelaksanaan kegiatan berada di Desa Sumub Lor, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Senin (31/8/2026).
Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Yogyakarta-Magelang, Raden Hermawan, mengatakan Kabupaten Pekalongan ditetapkan sebagai lokasi percontohan atau pilot project untuk mewakili Provinsi Jawa Tengah dalam gerakan tanam serempak tersebut.
“Program gerakan tanam serempak 70.000 hektare ini dilaksanakan secara serentak di 27 provinsi. Untuk Jawa Tengah, Kabupaten Pekalongan menjadi salah satu lokasi pilot project,” ujar Raden Hermawan.
Menurutnya, gerakan tanam serempak merupakan bagian dari langkah pemerintah dalam mengoptimalkan lahan pertanian yang ada. Peningkatan frekuensi tanam diharapkan dapat mendongkrak produktivitas lahan sekaligus menjaga ketersediaan pangan nasional.
Dukungan pemerintah pusat juga mendapat apresiasi dari Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Pekalongan Yudi Himawan menyampaikan terima kasih atas bantuan dan dukungan Kementerian Pertanian dalam mendorong pengembangan sektor pertanian di daerah.
“Kami menyampaikan terima kasih atas bantuan dan dukungan dari Kementerian Pertanian untuk Kabupaten Pekalongan. Dukungan ini sangat membantu dalam upaya meningkatkan indeks pertanaman,” kata Yudi.
Ia menambahkan, dampak program tersebut mulai terlihat di tingkat desa. Di Desa Sumub Lor, indeks pertanaman saat ini telah mencapai tiga kali tanam dalam setahun yang sebenarnya hanya satu kali tanam.
“Di Desa Sumub Lor sekarang sudah mencapai tiga kali tanam, dengan luasan sekitar 100 hektare per tahun,” jelasnya.
Ditambahkan, Peningkatan indeks pertanaman menjadi salah satu strategi penting dalam mengoptimalkan potensi lahan pertanian. Dengan pola tanam yang lebih intensif dan dukungan teknologi serta pendampingan, produksi pertanian diharapkan terus meningkat.
Melalui Gerakan Tanam Serempak 70.000 hektare, Kementan menargetkan optimalisasi lahan dapat dilakukan secara lebih luas dan terintegrasi.
Program tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan dan mewujudkan swasembada pangan secara berkelanjutan.
Minggu, 30 Agustus 2026
KAJEN - Estafet pembinaan olahraga di Kabupaten Pekalongan memasuki babak baru. Pengurus Antar Waktu (PAW) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Pekalongan periode 2026–2028 resmi dilantik, Kamis 28 Agustus 2026.
Di balik pelantikan itu, terselip pekerjaan rumah besar: KONI dituntut segera membuktikan bahwa perubahan kepengurusan mampu berbanding lurus dengan peningkatan prestasi atlet Kabupaten Pekalongan.
Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan M. Yulian Akbar yang hadir mewakili Plt Bupati Pekalongan secara terbuka meminta pengurus baru bergerak cepat. Ia mengingatkan agar KONI tidak terus-menerus melakukan pergantian kepengurusan sehingga mengganggu kesinambungan pembinaan olahraga.
“Pengurus baru harus gerak cepat dan punya PR berat. Jangan sering-sering PAW. Fokus pada program jangka pendek, menengah dan jangka panjang dalam membangun olahraga dan mendulang prestasi,” tegas Yulian.
Menurutnya, perkembangan Kabupaten Pekalongan di berbagai sektor harus diikuti capaian yang lebih baik di bidang olahraga. Kabupaten Pekalongan dinilai memiliki potensi atlet yang cukup besar untuk dikembangkan.
“Di berbagai lini Kabupaten Pekalongan sudah baik, sudah saatnya prestasi olahraga juga baik,” ujarnya.
Salah satu modal tersebut adalah keberadaan atlet muda yang kini dipersiapkan memperkuat Kontingen Kabupaten Pekalongan pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XVII Jawa Tengah 2026. Sejumlah atlet bahkan masih berstatus pelajar sehingga memiliki ruang panjang untuk dikembangkan.
“Banyak atlet kita yang masih pelajar. Ini menjadi bibit unggul yang masih bisa dikembangkan,” kata Yulian.
Namun, potensi tersebut tidak akan otomatis berubah menjadi prestasi tanpa pembinaan yang konsisten. Karena itu, Yulian menekankan agar program olahraga tidak berhenti hanya pada persiapan menghadapi satu ajang kompetisi. KONI perlu memiliki desain pembinaan yang jelas dan berkelanjutan.
Ia juga mendorong keterlibatan lebih luas dari dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya. Pemerintah daerah dan KONI, kata Yulian, tidak mungkin bekerja sendiri untuk membangun ekosistem olahraga yang kuat.
“Olahraga tidak bisa sendiri, tetapi harus kolaborasi,” tegasnya.
KONI diminta memperluas komunikasi dengan perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Pekalongan agar dukungan terhadap pembinaan atlet semakin kuat. Kolaborasi tersebut dinilai penting, terutama untuk menopang kebutuhan pembinaan, pelatihan, kompetisi, hingga pengembangan atlet potensial.
Pesan serupa disampaikan Sekretaris Umum KONI Jawa Tengah Budi Santoso yang mewakili Ketua KONI Jateng. Ia meminta kepengurusan baru tidak menjadikan pelantikan sebagai seremoni belaka.
Menurut Budi, kekuatan organisasi menjadi salah satu kunci untuk mendongkrak prestasi. Karena itu, KONI Kabupaten Pekalongan diminta membangun kepengurusan yang solid dan tidak kembali terjebak dalam siklus pergantian pengurus.
“Penguatan organisasi KONI harus semakin kuat, tidak perlu gonta-ganti kepengurusan lagi,” ujar Budi.
Ia menegaskan KONI memiliki posisi strategis karena menjadi mitra pemerintah daerah dalam membangun prestasi olahraga. Untuk itu, komunikasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak harus diperkuat.
Budi juga menyoroti momentum Porprov XVII Jawa Tengah yang semakin dekat. Ajang tersebut dijadwalkan berlangsung mulai 25 Oktober 2026 dan menjadi ujian pertama bagi kepengurusan baru untuk menunjukkan hasil kerja nyata.
“Kepengurusan yang baru ini harus menjadi cambuk bagi atlet untuk mendulang prestasi pada even Porprov yang paling dekat tanggal 25 Oktober 2026,” katanya.
Ia berharap Kabupaten Pekalongan tidak sekadar menjadi peserta, tetapi mampu memberi warna dalam Porprov Jawa Tengah 2026 sekaligus membuka jalan bagi atlet-atlet potensial untuk bersaing di level yang lebih tinggi, termasuk Pekan Olahraga Nasional (PON).
“Pelantikan ini bukan hanya seremonial awal, tetapi sebuah titik awal untuk membanggakan Kabupaten Pekalongan,” tegas Budi.
Dalam agenda tersebut juga dilakukan pengukuhan atlet dan pelatih Kontingen Kabupaten Pekalongan yang akan berlaga di Porprov XVII Jawa Tengah 2026
Jumat, 28 Agustus 2026
KAJEN – Lomba PKK Idol dan Lomba Yel-Yel PKK se-Kabupaten Pekalongan menjadi ajang untuk menggali potensi, kreativitas, sekaligus memperkuat kekompakan dan sinergi kader PKK dalam mendukung program pembangunan daerah.
Kegiatan yang digelar di Pekan Raya Kajen, Jumat (28/8/2026), tersebut diikuti oleh perwakilan TP PKK dari 19 kecamatan se-Kabupaten Pekalongan.
Ketua TP PKK Kabupaten Pekalongan, Dr. Galuh Kirana Dwi Areni, S.S., M.Pd., menyampaikan bahwa pelaksanaan PKK Idol menjadi salah satu upaya untuk menjaring minat dan bakat ibu-ibu Ketua TP PKK Desa se-Kabupaten Pekalongan.
"Untuk PKK Idol sendiri, sebenarnya kita mencoba menjaring bakat dari ibu-ibu Ketua TP PKK Desa se-Kabupaten Pekalongan," ujarnya.
Menurutnya, karena keterbatasan waktu, pada pelaksanaan tahun ini setiap kecamatan mengirimkan satu peserta. Ke depan, pihaknya berharap kegiatan serupa dapat dikembangkan sehingga melibatkan lebih banyak desa dan kelurahan di Kabupaten Pekalongan.
"Kita ingin memberikan kesempatan kepada seluruh peserta untuk menunjukkan kemampuan, minat, bakat, serta kekompakan ibu-ibu, baik dalam lomba PKK Idol maupun Lomba Yel-Yel," jelasnya.
Galuh juga menekankan pentingnya kekompakan dalam menjalankan tugas-tugas PKK. Ia berharap kegiatan di tingkat kabupaten tidak hanya diikuti oleh Ketua TP PKK, tetapi juga dapat menjadi ruang partisipasi bagi kader PKK dari desa dan kelurahan.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Pekalongan, Agus Dwi Nugroho, S.STP., M.A.P., mengapresiasi antusiasme dan kreativitas peserta yang ditampilkan dalam kegiatan tersebut.
Agus menyampaikan bahwa ke depan partisipasi dalam kegiatan PKK diharapkan dapat diperluas. Jika tahun ini perwakilan dari 19 kecamatan ikut tampil, ia berharap nantinya seluruh 285 desa dan kelurahan dapat terlibat.
"Semoga ke depan targetnya 285 PKK Desa dan Kelurahan. Mungkin bisa dibuat satu bulan khusus untuk lomba PKK," ungkapnya.
Lebih dari sekadar perlombaan, Agus menilai kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kemitraan antara pemerintah daerah dengan masyarakat melalui gerakan PKK.
Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Pekalongan tengah berupaya menangani berbagai persoalan pembangunan, di antaranya stunting, kesehatan, gizi buruk, penataan lingkungan, serta infrastruktur. Untuk menyelesaikan berbagai persoalan tersebut, pemerintah membutuhkan dukungan dan sinergi seluruh elemen masyarakat.
"Plt. Bupati Pekalongan dan Pemerintah Kabupaten Pekalongan tidak bisa bekerja sendirian. Kita membutuhkan sinergi dan kemitraan antara Pemerintah Kabupaten Pekalongan dengan segenap unsur yang ada di masyarakat, termasuk PKK," katanya.
Ia menilai keberadaan PKK memiliki peran strategis karena struktur dan jaringannya menjangkau hingga tingkat RT, RW, dusun, desa/kelurahan, kecamatan, hingga kabupaten. Dengan jaringan tersebut, PKK diharapkan dapat menjadi mitra pemerintah dalam membantu menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
Agus juga menyoroti pentingnya sinergi PKK dengan Posyandu. Meskipun Posyandu kini menjadi lembaga tersendiri, menurutnya kolaborasi dengan PKK tetap diperlukan, terutama dalam mendukung penerapan enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) di seluruh Posyandu desa dan kelurahan.
"Hal-hal yang penting dan urgent harus kita lakukan bersama, sehingga berbagai permasalahan yang ada di Kabupaten Pekalongan dapat segera kita selesaikan," tuturnya.
Melalui Lomba PKK Idol dan Lomba Yel-Yel, diharapkan kreativitas dan kebersamaan kader PKK semakin tumbuh. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi momentum memperkuat kolaborasi antara PKK dan Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Jumat, 28 Agustus 2026
PENGUMUMAN
Nomor : ST/59/JPTP.PKL/VII/2026
TENTANG
HASIL AKHIR
SELEKSI TERBUKA DAN KOMPETITIF
PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
TAHUN 2026
Rabu, 29 Juli 2026
PENGUMUMAN
Nomor : ST/50/JPTP.PKL/VII/2026
Tentang
Pengumuman Hasil Uji Kompetensi Melalui Metode Assesement Center Perpanjangan Pendaftaran Kedua Seleksi Secara Terbuka dan Kompetitif Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun 2026
Jumat, 17 Juli 2026
Sabtu, 11 Juli 2026
Senin, 6 Juli 2026
Kamis, 2 Juli 2026
PENGUMUMAN
Nomor: ST/24/JPTP.PKL/VII/2026
HASIL SELEKSI ADMINISTRASI PERPANJANGAN PENDAFTARAN SELEKSI TERBUKA DAN KOMPETITIF PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2026
Rabu, 1 Juli 2026
KARANGANYAR - Prihatin dengan maraknya kasus penyalahgunaan Identitas Kependudukan seperti yang dialami
pasangan lansia asal Kabupaten Pekalongan. Dayat (77) dan Darmi (63), Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi turun langsung sambangi tempat tinggal mereka.
Didampingi Plt. Bupati Pekalongan H. Sukirman, Luthfi mendatangi rumah Dayat dan Darmi, Kamis 3 September 2026.
Pasangan lansia asal Desa Kayugeritan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan. Dayat (77) dan Darmi (63) merupakan warga kategori desil 1. Mereka harus kehilangan bantuan sosial (bansos) sejak November 2025 karena identitas mereka diduga terseret aktivitas judi online (judol).
Padahal, kondisi ekonomi pasangan tersebut jauh dari kata mampu. Dayat hanya bekerja sebagai buruh lepas dengan penghasilan terbatas. Keduanya juga tidak memiliki telepon seluler dan tidak bisa membaca maupun menulis.
Persoalan itu mendapat perhatian langsung Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi yang mendatangi rumah Dayat dan Darmi untuk memastikan kondisi sekaligus mencari jalan keluar atas persoalan yang mereka hadapi.
Gubernur Ahmad Luthfi meminta verifikasi data penerima bansos diperkuat, terutama bagi masyarakat yang masuk kategori desil 1, 2 dan 3. Ia meminta Dinas Sosial bersama instansi kependudukan memastikan warga yang benar-benar membutuhkan tidak kehilangan hak akibat persoalan data.
Luthfi juga meminta kepolisian, Babinkamtibmas dan Babinsa aktif melakukan sosialisasi bahaya judi online hingga tingkat desa. Edukasi dinilai penting agar masyarakat memahami risiko memberikan atau meminjamkan identitas kependudukan.
“Penggunaan KTP itu tidak sembarangan,” tegas Luthfi.
Kasus Dayat dan Darmi menjadi alarm bagi pemerintah dan masyarakat. Jangan sampai warga miskin yang semestinya mendapat perlindungan justru kehilangan bansos karena identitasnya digunakan orang lain. Pemulihan hak mereka kini menjadi ujian sejauh mana negara mampu melindungi kelompok paling rentan dari penyalahgunaan data pribadi
Dalam kesempatan tersebut, Plt Bupati Pekalongan Sukirman memastikan, Pemkab Pekalongan akan memperjuangkan pemulihan status penerima manfaat kedua lansia tersebut melalui Kementerian Sosial. Selama proses aktivasi bansos berlangsung, pemerintah daerah memastikan kebutuhan dasar mereka tetap terpenuhi.
“Selama menunggu proses aktivasi, kita sudah menanggung biaya hidup, makanan, sembako dan seterusnya,” ujar Sukirman.
Dari penelusuran awal, KTP pasangan lansia itu diduga pernah dipinjam pihak lain untuk kepentingan pinjaman. Orang yang diduga meminjam KTP telah ditemukan, sementara persoalan utang sekitar Rp5 juta hingga Rp10 juta diselesaikan secara kekeluargaan.
Namun, persoalan belum sepenuhnya selesai, Dugaan penggunaan identitas Dayat dan Darmi untuk aktivitas judol masih ditelusuri. Pemkab Pekalongan telah menyerahkan persoalan tersebut kepada kepolisian untuk ditindaklanjuti.
Sukirman mengingatkan masyarakat agar tidak sembarangan meminjamkan KTP atau memberikan data pribadi. Menurutnya, kasus tersebut menunjukkan penyalahgunaan identitas dapat menyeret pemilik data ke persoalan yang sama sekali tidak mereka ketahui.
"Pemkab Pekalongan juga akan melakukan penelusuran lebih luas untuk memastikan tidak ada warga lain yang mengalami kasus serupa. Bagi warga yang merasa salah dalam pendataan penerima bansos, pemerintah juga akan membuka ruang melalui mekanisme sanggahan," pungkasnya.
Kamis, 3 September 2026
KARANGANYAR - Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pekalongan, H. Sukirman, merespons positif berdirinya Majelis Taklim Asy Sya’roni di Desa Limbangan, Kecamatan Karanganyar. Menurutnya, keberadaan lembaga keagamaan di tengah masyarakat memiliki peran strategis, terutama dalam memberikan penguatan akhlak ketika masyarakat menghadapi perubahan yang berlangsung begitu cepat.
Hal tersebut disampaikan saat menghadiri Majelis taklim dan zikir dalam rangka Maulid Nabi Muhammad di Pendopo Yayasan Buya Sam’ani Sya’roni, Jumat (4/9/2026). Menurut Sukirman Majelis taklim tidak hanya menjadi tempat untuk menyampaikan pengetahuan agama. Lebih dari itu, keberadaannya diharapkan mampu menjadi benteng moral sekaligus ruang pembentukan karakter masyarakat.
”Pemkab Pekalongan bersyukur, karena satu lagi majelis taklim Asy Sa’roni mencoba memulai Langkah baru dalam memberikan pelayanan Pendidikan keagamaan khusunya bagi masyarakat Kabupaten Pekalongan. Targetnya terus untuk memberikan keseimbangan moral masyarakat ditengah perkembangan zaman,” terangnya.
Sementara itu, Pimpinan Majelis Taklim Asy Sya’roni, KH. Sam’ani Sya’roni, mengatakan majelis tersebut didirikan sebagai bagian dari upaya meningkatkan syiar agama bagi masyarakat di wilayah atas Kabupaten Pekalongan.
Sasarannya tidak terbatas pada kelompok tertentu. Majelis ini membuka ruang bagi seluruh masyarakat, khususnya di wilayah selatan Kota Santri, untuk mendapatkan akses terhadap ilmu keagamaan dan kajian Islam.
Menurut Sam’ani Sya’roni, tantangan dakwah saat ini berbeda dengan masa sebelumnya. Perkembangan teknologi informasi membuat masyarakat dapat memperoleh berbagai informasi hanya dalam hitungan detik. Namun, derasnya arus informasi juga menghadirkan tantangan tersendiri ketika tidak diimbangi dengan pemahaman agama yang memadai.
“Perkembangan ilmu keagamaan harus bisa mengimbangi perkembangan teknologi dan informasi,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menjadi penting karena teknologi pada dasarnya hanyalah alat. Persoalan utamanya adalah bagaimana masyarakat memiliki kemampuan untuk memilah informasi, membangun sikap kritis, dan tetap berpijak pada nilai agama serta akhlak.
Di tengah kondisi tersebut, majelis taklim dapat mengambil peran sebagai ruang belajar yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Kajian keislaman tidak hanya menjadi aktivitas keagamaan, tetapi juga dapat menjadi sarana membangun ketahanan moral masyarakat dalam menghadapi perubahan sosial.
Dukungan juga datang dari Pemerintah Desa Limbangan. Lurah Limbangan, Rendi Subiyanto, menyambut baik kehadiran Majelis Taklim Asy Sya’roni di lingkungan desanya. Ia berharap keberadaan majelis tersebut membuat masyarakat semakin mudah mengakses ilmu agama dan mengikuti kajian Islam tanpa harus mencari tempat yang jauh.
Harapan itu sekaligus menegaskan bahwa penguatan kehidupan keagamaan bukan semata tanggung jawab lembaga pendidikan formal maupun pemerintah. Masyarakat juga membutuhkan ruang-ruang belajar yang tumbuh dari lingkungan mereka sendiri.
Kamis, 3 September 2026
TALUN – Simpan potensi ekonomi besar, Kopi dari Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan, butuh dukungan pemasaran lebih luas.
Kondisi tersebut menjadi sorotan dalam penutupan Sekolah Lapang Iklim (SLI) Kopi Robusta Berketahanan Iklim Pekalongan di Gedung Pertemuan Muhammadiyah Talun, Rabu (2/9/2026).
Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Pekalongan H. Sukirman yang menutup kegiatan tersebut, mendorong agar kopi Talun tidak hanya berhenti sebagai komoditas pertanian lokal. Produk kopi dari daerah tersebut harus didorong masuk ke pasar yang lebih luas, termasuk kafe, restoran, hingga jaringan pasar komersial.
Sukirman mengakui Kabupaten Pekalongan memiliki potensi pertanian yang besar, termasuk kopi. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya terangkat karena persoalan pemasaran dan pengenalan produk.
Ia mencontohkan kopi Petungkriyono yang dinilai memiliki daya saing, tetapi belum banyak dikenal oleh pelaku usaha kopi.
“Yang harus kita benahi adalah pendampingan dari sisi penetrasi pemasaran. Kita perlu mensosialisasikan bahwa Pekalongan ini kopinya juga bisa diandalkan,” kata Sukirman.
Menurutnya, persoalan kopi bukan semata bagaimana meningkatkan produksi. Tanpa pasar yang jelas, peningkatan produksi justru tidak otomatis meningkatkan kesejahteraan petani.
Karena itu, pemerintah daerah mendorong kolaborasi dengan berbagai pihak untuk memperkuat rantai usaha kopi, mulai dari budidaya, peningkatan kualitas, pembiayaan, hingga pemasaran.
Bukan Sekadar Sekolah, Petani Dituntut Praktik
SLI Kopi Robusta tersebut diikuti petani dari Desa Jolotigo dan Desa Sengare, Kecamatan Talun. Program mengusung tema “Sinergi Ketahanan Iklim & Pemberdayaan Ekonomi”.
Program ini dirancang untuk meningkatkan kemampuan petani menghadapi perubahan dan cuaca ekstrem, sekaligus meningkatkan produktivitas melalui penerapan Good Agricultural Practices (GAP).
Sukirman meminta hasil pembelajaran tidak berhenti sebagai teori di ruang pelatihan.
Pengetahuan mengenai kondisi iklim, waktu tanam, pemeliharaan tanaman hingga masa panen harus diterapkan langsung di kebun.
“Bekal yang sudah didapat dari sekolah ini kita praktikkan bersama di lapangan. Dengan adaptasi dan penyesuaian keadaan, saya yakin teori-teori itu bisa dimaksimalkan dalam pengembangan budidaya kopi,” ujarnya.
Dalam penutupan tersebut, Sukirman menyerahkan sertifikat kelulusan SLI secara simbolis kepada perwakilan petani pionir dari Desa Sengare dan Jolotigo.
Dokumen Rencana Tindak Lanjut (RTL) dan Modul SLI dari Zurich Climate Resilience Alliance (ZCRA) juga diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Pekalongan.
Perwakilan Mercy Corps, Arif Ganda Purnamawa, menegaskan program tersebut tidak berhenti pada peningkatan pengetahuan petani.
Program Zurich Climate Resilience Alliance di Kabupaten Pekalongan juga diarahkan untuk menghubungkan komoditas kopi dengan pasar, informasi iklim, praktik pertanian yang baik, serta perlindungan risiko finansial.
“Kami sedang berupaya bagaimana caranya supaya kopi ini bisa terkoneksi dengan pasar yang lebih besar,” kata Arif.
Menurutnya, akses terhadap data iklim menjadi bagian penting, Informasi mengenai potensi kekeringan dan curah hujan ekstrem dapat digunakan petani sebagai dasar menentukan strategi pengelolaan tanaman.
Program juga diarahkan pada pengembangan skema finansial dan kemitraan pasar.
Arif menegaskan, penutupan SLI justru menjadi awal dari pekerjaan berikutnya.
“Kami harapkan ini bukan akhir dari sebuah proses, melainkan ini awal. Kita akan menginisiasi bagaimana pasar itu kita ekspansi dan skema-skema finansial yang akan kita kembangkan juga dapat diterapkan,” ujarnya.
Persoalan pemasaran bahkan diakui secara terbuka oleh Camat Talun Argo Yudha Ismoyo,
Menurutnya Talun sebenarnya memiliki banyak komoditas unggulan. Seperti Pisang, kopi, durian hingga alpukat tersedia. Namun, persoalannya adalah bagaimana produk-produk tersebut bisa bertemu dengan konsumen.
“Hasil bumi Talun itu semua punya, Pak. Pisang, kopi, durian, alpukat, semua ada. Sayangnya enggak punya pasar. Jadi orang tidak tahu kalau barangnya dari Talun,” ungkap Argo.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa tantangan produk pertanian Talun bukan semata soal produksi, melainkan juga branding, promosi, akses pasar, dan koneksi dengan pembeli akhir.
Jika persoalan tersebut tidak segera diatasi, potensi komoditas unggulan daerah berisiko hanya berputar di pasar lokal dengan nilai tambah yang terbatas.
Karena itu, pengembangan kopi Talun membutuhkan ekosistem yang lebih lengkap. Petani tidak cukup hanya dibekali teknik budidaya, tetapi juga perlu mendapatkan akses terhadap pembiayaan, informasi pasar, standar mutu, pengolahan pascapanen, branding, dan jaringan pembeli.
Dorong Regenerasi Petani
Sukirman juga mengingatkan pentingnya regenerasi petani kopi.
Menurutnya, anak-anak muda di Talun perlu diperkenalkan dengan budidaya kopi sejak dini. Pendidikan formal tetap penting, tetapi pengetahuan mengenai potensi ekonomi lokal juga harus diwariskan agar keberlanjutan komoditas kopi tidak terputus.
“Pengenalan terhadap budidaya kopi ini menjadi satu kewajiban kita bersama agar kesinambungan pemberdayaan kopi di Kecamatan Talun bisa terus terjaga dengan baik,” jelasnya.
Rabu, 2 September 2026
SRAGI – Kementerian Pertanian (Kementan) terus mendorong peningkatan indeks pertanaman guna memperkuat produksi pangan nasional sekaligus mendukung terwujudnya swasembada pangan yang berkelanjutan.
Upaya tersebut dilakukan melalui Gerakan Tanam Serempak 70.000 hektare yang dilaksanakan secara serentak di 20 provinsi, Salah satu lokasi pelaksanaan kegiatan berada di Desa Sumub Lor, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Senin (31/8/2026).
Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Yogyakarta-Magelang, Raden Hermawan, mengatakan Kabupaten Pekalongan ditetapkan sebagai lokasi percontohan atau pilot project untuk mewakili Provinsi Jawa Tengah dalam gerakan tanam serempak tersebut.
“Program gerakan tanam serempak 70.000 hektare ini dilaksanakan secara serentak di 27 provinsi. Untuk Jawa Tengah, Kabupaten Pekalongan menjadi salah satu lokasi pilot project,” ujar Raden Hermawan.
Menurutnya, gerakan tanam serempak merupakan bagian dari langkah pemerintah dalam mengoptimalkan lahan pertanian yang ada. Peningkatan frekuensi tanam diharapkan dapat mendongkrak produktivitas lahan sekaligus menjaga ketersediaan pangan nasional.
Dukungan pemerintah pusat juga mendapat apresiasi dari Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Pekalongan Yudi Himawan menyampaikan terima kasih atas bantuan dan dukungan Kementerian Pertanian dalam mendorong pengembangan sektor pertanian di daerah.
“Kami menyampaikan terima kasih atas bantuan dan dukungan dari Kementerian Pertanian untuk Kabupaten Pekalongan. Dukungan ini sangat membantu dalam upaya meningkatkan indeks pertanaman,” kata Yudi.
Ia menambahkan, dampak program tersebut mulai terlihat di tingkat desa. Di Desa Sumub Lor, indeks pertanaman saat ini telah mencapai tiga kali tanam dalam setahun yang sebenarnya hanya satu kali tanam.
“Di Desa Sumub Lor sekarang sudah mencapai tiga kali tanam, dengan luasan sekitar 100 hektare per tahun,” jelasnya.
Ditambahkan, Peningkatan indeks pertanaman menjadi salah satu strategi penting dalam mengoptimalkan potensi lahan pertanian. Dengan pola tanam yang lebih intensif dan dukungan teknologi serta pendampingan, produksi pertanian diharapkan terus meningkat.
Melalui Gerakan Tanam Serempak 70.000 hektare, Kementan menargetkan optimalisasi lahan dapat dilakukan secara lebih luas dan terintegrasi.
Program tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan dan mewujudkan swasembada pangan secara berkelanjutan.
Minggu, 30 Agustus 2026
KAJEN - Estafet pembinaan olahraga di Kabupaten Pekalongan memasuki babak baru. Pengurus Antar Waktu (PAW) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Pekalongan periode 2026–2028 resmi dilantik, Kamis 28 Agustus 2026.
Di balik pelantikan itu, terselip pekerjaan rumah besar: KONI dituntut segera membuktikan bahwa perubahan kepengurusan mampu berbanding lurus dengan peningkatan prestasi atlet Kabupaten Pekalongan.
Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan M. Yulian Akbar yang hadir mewakili Plt Bupati Pekalongan secara terbuka meminta pengurus baru bergerak cepat. Ia mengingatkan agar KONI tidak terus-menerus melakukan pergantian kepengurusan sehingga mengganggu kesinambungan pembinaan olahraga.
“Pengurus baru harus gerak cepat dan punya PR berat. Jangan sering-sering PAW. Fokus pada program jangka pendek, menengah dan jangka panjang dalam membangun olahraga dan mendulang prestasi,” tegas Yulian.
Menurutnya, perkembangan Kabupaten Pekalongan di berbagai sektor harus diikuti capaian yang lebih baik di bidang olahraga. Kabupaten Pekalongan dinilai memiliki potensi atlet yang cukup besar untuk dikembangkan.
“Di berbagai lini Kabupaten Pekalongan sudah baik, sudah saatnya prestasi olahraga juga baik,” ujarnya.
Salah satu modal tersebut adalah keberadaan atlet muda yang kini dipersiapkan memperkuat Kontingen Kabupaten Pekalongan pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XVII Jawa Tengah 2026. Sejumlah atlet bahkan masih berstatus pelajar sehingga memiliki ruang panjang untuk dikembangkan.
“Banyak atlet kita yang masih pelajar. Ini menjadi bibit unggul yang masih bisa dikembangkan,” kata Yulian.
Namun, potensi tersebut tidak akan otomatis berubah menjadi prestasi tanpa pembinaan yang konsisten. Karena itu, Yulian menekankan agar program olahraga tidak berhenti hanya pada persiapan menghadapi satu ajang kompetisi. KONI perlu memiliki desain pembinaan yang jelas dan berkelanjutan.
Ia juga mendorong keterlibatan lebih luas dari dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya. Pemerintah daerah dan KONI, kata Yulian, tidak mungkin bekerja sendiri untuk membangun ekosistem olahraga yang kuat.
“Olahraga tidak bisa sendiri, tetapi harus kolaborasi,” tegasnya.
KONI diminta memperluas komunikasi dengan perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Pekalongan agar dukungan terhadap pembinaan atlet semakin kuat. Kolaborasi tersebut dinilai penting, terutama untuk menopang kebutuhan pembinaan, pelatihan, kompetisi, hingga pengembangan atlet potensial.
Pesan serupa disampaikan Sekretaris Umum KONI Jawa Tengah Budi Santoso yang mewakili Ketua KONI Jateng. Ia meminta kepengurusan baru tidak menjadikan pelantikan sebagai seremoni belaka.
Menurut Budi, kekuatan organisasi menjadi salah satu kunci untuk mendongkrak prestasi. Karena itu, KONI Kabupaten Pekalongan diminta membangun kepengurusan yang solid dan tidak kembali terjebak dalam siklus pergantian pengurus.
“Penguatan organisasi KONI harus semakin kuat, tidak perlu gonta-ganti kepengurusan lagi,” ujar Budi.
Ia menegaskan KONI memiliki posisi strategis karena menjadi mitra pemerintah daerah dalam membangun prestasi olahraga. Untuk itu, komunikasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak harus diperkuat.
Budi juga menyoroti momentum Porprov XVII Jawa Tengah yang semakin dekat. Ajang tersebut dijadwalkan berlangsung mulai 25 Oktober 2026 dan menjadi ujian pertama bagi kepengurusan baru untuk menunjukkan hasil kerja nyata.
“Kepengurusan yang baru ini harus menjadi cambuk bagi atlet untuk mendulang prestasi pada even Porprov yang paling dekat tanggal 25 Oktober 2026,” katanya.
Ia berharap Kabupaten Pekalongan tidak sekadar menjadi peserta, tetapi mampu memberi warna dalam Porprov Jawa Tengah 2026 sekaligus membuka jalan bagi atlet-atlet potensial untuk bersaing di level yang lebih tinggi, termasuk Pekan Olahraga Nasional (PON).
“Pelantikan ini bukan hanya seremonial awal, tetapi sebuah titik awal untuk membanggakan Kabupaten Pekalongan,” tegas Budi.
Dalam agenda tersebut juga dilakukan pengukuhan atlet dan pelatih Kontingen Kabupaten Pekalongan yang akan berlaga di Porprov XVII Jawa Tengah 2026
Jumat, 28 Agustus 2026
KAJEN – Lomba PKK Idol dan Lomba Yel-Yel PKK se-Kabupaten Pekalongan menjadi ajang untuk menggali potensi, kreativitas, sekaligus memperkuat kekompakan dan sinergi kader PKK dalam mendukung program pembangunan daerah.
Kegiatan yang digelar di Pekan Raya Kajen, Jumat (28/8/2026), tersebut diikuti oleh perwakilan TP PKK dari 19 kecamatan se-Kabupaten Pekalongan.
Ketua TP PKK Kabupaten Pekalongan, Dr. Galuh Kirana Dwi Areni, S.S., M.Pd., menyampaikan bahwa pelaksanaan PKK Idol menjadi salah satu upaya untuk menjaring minat dan bakat ibu-ibu Ketua TP PKK Desa se-Kabupaten Pekalongan.
"Untuk PKK Idol sendiri, sebenarnya kita mencoba menjaring bakat dari ibu-ibu Ketua TP PKK Desa se-Kabupaten Pekalongan," ujarnya.
Menurutnya, karena keterbatasan waktu, pada pelaksanaan tahun ini setiap kecamatan mengirimkan satu peserta. Ke depan, pihaknya berharap kegiatan serupa dapat dikembangkan sehingga melibatkan lebih banyak desa dan kelurahan di Kabupaten Pekalongan.
"Kita ingin memberikan kesempatan kepada seluruh peserta untuk menunjukkan kemampuan, minat, bakat, serta kekompakan ibu-ibu, baik dalam lomba PKK Idol maupun Lomba Yel-Yel," jelasnya.
Galuh juga menekankan pentingnya kekompakan dalam menjalankan tugas-tugas PKK. Ia berharap kegiatan di tingkat kabupaten tidak hanya diikuti oleh Ketua TP PKK, tetapi juga dapat menjadi ruang partisipasi bagi kader PKK dari desa dan kelurahan.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Pekalongan, Agus Dwi Nugroho, S.STP., M.A.P., mengapresiasi antusiasme dan kreativitas peserta yang ditampilkan dalam kegiatan tersebut.
Agus menyampaikan bahwa ke depan partisipasi dalam kegiatan PKK diharapkan dapat diperluas. Jika tahun ini perwakilan dari 19 kecamatan ikut tampil, ia berharap nantinya seluruh 285 desa dan kelurahan dapat terlibat.
"Semoga ke depan targetnya 285 PKK Desa dan Kelurahan. Mungkin bisa dibuat satu bulan khusus untuk lomba PKK," ungkapnya.
Lebih dari sekadar perlombaan, Agus menilai kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kemitraan antara pemerintah daerah dengan masyarakat melalui gerakan PKK.
Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Pekalongan tengah berupaya menangani berbagai persoalan pembangunan, di antaranya stunting, kesehatan, gizi buruk, penataan lingkungan, serta infrastruktur. Untuk menyelesaikan berbagai persoalan tersebut, pemerintah membutuhkan dukungan dan sinergi seluruh elemen masyarakat.
"Plt. Bupati Pekalongan dan Pemerintah Kabupaten Pekalongan tidak bisa bekerja sendirian. Kita membutuhkan sinergi dan kemitraan antara Pemerintah Kabupaten Pekalongan dengan segenap unsur yang ada di masyarakat, termasuk PKK," katanya.
Ia menilai keberadaan PKK memiliki peran strategis karena struktur dan jaringannya menjangkau hingga tingkat RT, RW, dusun, desa/kelurahan, kecamatan, hingga kabupaten. Dengan jaringan tersebut, PKK diharapkan dapat menjadi mitra pemerintah dalam membantu menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
Agus juga menyoroti pentingnya sinergi PKK dengan Posyandu. Meskipun Posyandu kini menjadi lembaga tersendiri, menurutnya kolaborasi dengan PKK tetap diperlukan, terutama dalam mendukung penerapan enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) di seluruh Posyandu desa dan kelurahan.
"Hal-hal yang penting dan urgent harus kita lakukan bersama, sehingga berbagai permasalahan yang ada di Kabupaten Pekalongan dapat segera kita selesaikan," tuturnya.
Melalui Lomba PKK Idol dan Lomba Yel-Yel, diharapkan kreativitas dan kebersamaan kader PKK semakin tumbuh. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi momentum memperkuat kolaborasi antara PKK dan Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Jumat, 28 Agustus 2026
