KAJEN — Pemerintah Kabupaten Pekalongan menggelar High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang diintegrasikan dengan Rapat Koordinasi Forkopimda, bertempat di Aula Setda Lantai 1 Kajen, Rabu (10/12/2025). Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka memantapkan kesiapan menghadapi Hari Raya Natal 2025, Tahun Baru 2026, serta kesiapsiagaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi.

Acara dibuka oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Pekalongan, Anis Rosidi, S.Sos., M.Si., yang melaporkan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari rencana kerja TPID dan tindak lanjut sejumlah rapat koordinasi tingkat pusat dan Provinsi Jawa Tengah. Ia menyebutkan bahwa peningkatan permintaan pangan, mobilitas masyarakat, sektor pariwisata, serta potensi bencana alam di akhir tahun perlu diantisipasi melalui sinergi lintas sektor.

“High Level Meeting ini penting untuk menyamakan visi dan persepsi seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga ketersediaan stok pangan, kondisi harga yang stabil, keamanan wilayah, serta kesiapsiagaan menghadapi bencana,” ujar Anis Rosidi.

Hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Bupati Pekalongan, H. Sukirman, S.S., M.S., Ketua DPRD, H. Abdul Munir, M.M, Kapolres Pekalongan, AKBP. Rachmad C. Yusuf, S.I.K., M.Si., Dandim O7/10 Pekalongan yang diwakili, Kepala Kejari Kabupaten Pekalongan yang diwakili, Sekda Kabupaten Pekalongan, H. M. Yulian Akbar, S.Sos., M.Si., serta para Asisten Setda, Kepala Perwakilan BI Tegal, Perum Bulog, PT Pertamina Patra Niaga, BUMD, PLN, serta perangkat daerah terkait.

Dalam arahannya, Wakil Bupati Pekalongan, H. Sukirman, S.S., M.Si., menyampaikan bahwa dirinya bersama Forkopimda dan OPD telah melakukan operasi pasar di Pasar Kajen dan Pasar Kesesi untuk memantau pergerakan harga jelang Natal dan Tahun Baru. Dari pantauan tersebut, harga-harga kebutuhan pokok relatif stabil, namun terdapat catatan dan masukan dari pedagang yang perlu ditindaklanjuti.

“Para pedagang berharap dapat dilibatkan sebagai pemasok dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang akan berjalan pada 2026. Ini masukan yang sangat baik karena akan mendorong perekonomian pedagang lokal,” tegas Wakil Bupati.

Sebagai Ketua Satgas SPPB, Wabup menegaskan akan mengoptimalkan pelibatan UMKM, pedagang pasar, dan kelompok tani dalam rantai pasok pangan daerah. Menurutnya, pemerintah harus memastikan pasokan yang kuat agar pelaksanaan program MBG tidak menimbulkan gejolak harga di pasar.

Wakil Bupati juga menginstruksikan seluruh OPD untuk menyempurnakan kegiatan akhir tahun 2025 dan menyiapkan rekomendasi penting untuk pelaksanaan APBD 2026.
“Pengalaman selama setahun harus menjadi evaluasi bersama agar perbaikan dapat dilakukan secara terukur,” ujarnya.

Selain itu, Pemkab Pekalongan terus melaksanakan strategi pengendalian inflasi melalui prinsip 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Selama 2025, Pemkab telah melaksanakan 38 kali operasi atau gerakan pangan murah, gerakan menanam cabai, penguatan cadangan pangan, serta pemantauan harga secara rutin.

Terkait persiapan Nataru, Pemkab Pekalongan menyoroti beberapa aspek penting, yaitu Ketersediaan barang kebutuhan pokok, termasuk pengawasan potensi penimbunan, Kelancaran distribusi dan kesiapan armada transportasi, Kesiapan fasilitas kesehatan, khususnya untuk pemudik, Kesiapsiagaan bencana, termasuk pemetaan titik rawan, Keamanan dan kondusivitas wilayah, bekerja sama dengan TNI–Polri.

Wabup juga menyoroti pentingnya kejelasan jadwal libur formal nasional untuk memetakan potensi mobilitas masyarakat dan memastikan kesiapan personel pengamanan serta layanan publik.

Menutup arahannya, Wakil Bupati mengajak seluruh perangkat daerah, sektor swasta, dan Forkopimda untuk memperkuat komunikasi dan koordinasi.

“Kita harus bekerja cepat, cermat, dan tepat agar kondisi di lapangan dapat direspons dengan baik. Sinergi adalah kunci agar Natal dan Tahun Baru berjalan aman, kondusif, dan membawa kenyamanan bagi masyarakat,” tegasnya.