KAJEN – Pemerintah Kabupaten Pekalongan terus memperkuat komitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas melalui peningkatan pemahaman Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap pencegahan tindak pidana korupsi dan gratifikasi. Komitmen tersebut mengemuka dalam kegiatan Forum ASN Berintegritas bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berlangsung di Aula Sekretariat Daerah (Setda) Lantai 1 Kabupaten Pekalongan, Selasa (20/10/2026).

Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Pekalongan, H. Sukirman, S.S., M.S., menyampaikan bahwa kegiatan tersebut menjadi momentum penting bagi seluruh ASN untuk meningkatkan integritas serta memperkuat komitmen dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai aparatur negara.

Menurutnya, melalui pengarahan dari KPK, para ASN mendapatkan pemahaman lebih mendalam mengenai berbagai bentuk tindak pidana korupsi, gratifikasi, serta tindakan lain yang berpotensi mengarah pada praktik korupsi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

“Pemerintah Kabupaten Pekalongan akan terus berkomitmen menjaga integritas dan mencegah segala bentuk korupsi, gratifikasi, maupun tindakan lain yang mengarah pada praktik korupsi. Terhadap hal-hal tersebut, kami menegaskan tidak ada toleransi,” tegas Sukirman.

Ia menambahkan, kegiatan Forum ASN Berintegritas juga menjadi kesempatan bagi seluruh jajaran pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi dan pembenahan diri. Upaya tersebut diharapkan dapat mendorong perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pemerintahan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Sukirman berharap seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan semakin memahami pentingnya integritas, menjunjung tinggi etika, serta menghindari segala bentuk penyalahgunaan kewenangan yang dapat merugikan negara maupun masyarakat.

Sementara itu, Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) 2 Direktorat Permas KPK, Johnson Ridwan Ginting, menyampaikan bahwa kerja sama antara KPK dan Pemerintah Kabupaten Pekalongan merupakan langkah strategis dalam membangun pemerintahan daerah yang berintegritas.

Menurutnya, penguatan integritas ASN memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan daerah. ASN yang berintegritas diharapkan mampu menjalankan tugas secara profesional sehingga program pembangunan dapat terlaksana dengan baik dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara optimal.

Ia juga mengapresiasi komitmen dan upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam memperkuat integritas aparatur. KPK berharap kerja sama tersebut dapat terus berlanjut secara berkesinambungan guna memperkuat upaya pencegahan korupsi.

Dalam kesempatan tersebut, Johnson turut menyoroti fenomena “No Viral, No Justice” yang berkembang di tengah masyarakat. Fenomena tersebut menggambarkan persepsi bahwa suatu persoalan terkadang baru memperoleh perhatian luas setelah menjadi viral di ruang publik.

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi pengingat bagi penyelenggara pemerintahan untuk terus membangun kepercayaan masyarakat melalui pelayanan yang responsif, penanganan pengaduan yang baik, serta penegakan aturan secara adil dan transparan.

Melalui kegiatan Forum ASN Berintegritas ini, Pemerintah Kabupaten Pekalongan diharapkan semakin memperkuat langkah pencegahan korupsi, meningkatkan kesadaran antikorupsi di kalangan ASN, serta membangun budaya kerja yang menjunjung tinggi kejujuran, tanggung jawab, dan akuntabilitas.

Komitmen tersebut menjadi bagian penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, sekaligus memastikan penyelenggaraan pembangunan daerah berjalan sesuai dengan kepentingan masyarakat Kabupaten Pekalongan.