KAJEN – Pemerintah Kabupaten Pekalongan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) menggelar Sosialisasi Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Aula Setda Lt. 1 Kabupaten Pekalongan, Rabu (17/12/2025). Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan, M. Yulian Akbar, S.Sos., M.Si., dan didampingi Kepala Dinkominfo Kabupaten Pekalongan, Supriyadi, S.E., M.M.

Kegiatan ini diikuti seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Pekalongan. Sosialisasi bertujuan memberikan pemahaman dan pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun arsitektur digital lima tahun ke depan, sekaligus memperkuat integrasi sistem pemerintahan berbasis elektronik di Kabupaten Pekalongan.

Kepala Dinkominfo, Supriyadi, S.E., M.M.,  menjelaskan bahwa dokumen arsitektur dan peta rencana SPBE ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat pelayanan digital di Kabupaten Pekalongan.

“Dengan adanya dashboard untuk masing-masing OPD, identifikasi program dan kegiatan digital dapat dilakukan lebih terstruktur dan terpadu. Hal ini diharapkan akan mempermudah koordinasi antar-OPD serta meningkatkan efektivitas implementasi SPBE di seluruh perangkat daerah,” ujarnya.

Lebih lanjut, Supriyadi menambahkan bahwa sosialisasi ini juga menjadi wadah bagi OPD untuk memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam menjalankan program digital.

“Kegiatan ini bukan sekadar formalitas, tetapi langkah konkret untuk memastikan setiap perangkat daerah memiliki pemahaman yang sama mengenai pedoman SPBE. Dengan begitu, pelayanan publik digital dapat berjalan optimal dan tepat sasaran,” jelasnya.

Narasumber dari Digitama Yogyakarta, Pradiptya Setyahadi, S.Kom., M.Sc., turut memberikan materi mengenai implementasi SPBE dan pedoman arsitektur digital yang telah disusun. Pradiptya menekankan pentingnya tindak lanjut dari peserta.

“Alhamdulillah, sosialisasi hari ini berjalan lancar. Pedoman arsitektur digital lima tahun ke depan sudah dipersonalisasikan ke seluruh perangkat daerah. Kami berharap setiap OPD dapat menindaklanjuti materi ini bersama tim di kantor masing-masing, agar digitalisasi pelayanan publik lebih optimal dan berdampak positif pada kepuasan masyarakat,” ujarnya.

Selain memberikan pemahaman teknis, sosialisasi ini juga membuka sesi diskusi dan tanya jawab, sehingga peserta dapat mengklarifikasi berbagai hal terkait implementasi SPBE di OPD masing-masing. Dengan pendekatan ini, Pemkab Pekalongan menekankan bahwa transformasi digital bukan sekadar pengadaan sistem, tetapi juga perubahan budaya kerja yang lebih responsif, transparan, dan terintegrasi.

Melalui kegiatan ini, Pemkab Pekalongan terus mendorong seluruh OPD untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi dan memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis elektronik. Diharapkan, implementasi SPBE akan meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempermudah akses masyarakat terhadap layanan pemerintah, dan mendukung Kabupaten Pekalongan menuju pemerintahan digital yang efektif, efisien, dan berkelanjutan.