JAKARTA – Penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Pekalongan dari 8,5 persen menjadi 7,8 persen mengantarkan pemerintah daerah setempat meraih penghargaan Mandaya Award 2026 dari Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) RI.

Penghargaan tersebut bukan sekadar apresiasi atas kinerja pemerintah daerah, tetapi juga menjadi pengakuan terhadap upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan berbagai sektor.

Penghargaan diserahkan langsung Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, kepada Plt Bupati Pekalongan, H. Sukirman, di Ballroom Plaza Jamsostek, Jakarta, Selasa (27/10/2026).

Sukirman mengatakan, capaian tersebut menjadi penyemangat bagi Pemkab Pekalongan untuk memperkuat program pengentasan kemiskinan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang disampaikannya, persentase penduduk miskin di Kabupaten Pekalongan turun dari 8,5 persen menjadi 7,8 persen.

Menurutnya, penghargaan Mandaya Award sekaligus menjadi bukti bahwa berbagai program pembangunan yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat mulai menunjukkan hasil.

“Penghargaan ini menjadi semangat kita. Faktanya di lapangan juga nyambung, karena menurut sumber BPS, angka kemiskinan di Kabupaten Pekalongan menurun dari 8,5 persen menjadi 7,8 persen,” ungkap Sukirman.

Meski demikian, ia menegaskan, capaian tersebut tidak boleh membuat pemerintah daerah berpuas diri. Penurunan kemiskinan harus terus menjadi prioritas pembangunan dengan memperkuat kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD), dunia usaha, dan seluruh elemen masyarakat.

Sukirman secara khusus menyampaikan apresiasi kepada Bapperida dan seluruh OPD yang terlibat dalam percepatan penanggulangan kemiskinan. Ia berharap penghargaan tersebut mendorong semakin banyak pihak untuk ikut mengambil peran, termasuk perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Pekalongan.

Pemkab Pekalongan juga menargetkan upaya pengentasan kemiskinan berjalan beriringan dengan penurunan tingkat pengangguran terbuka. Sebab, persoalan kemiskinan tidak cukup diselesaikan melalui bantuan, tetapi membutuhkan perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktivitas, dan penguatan kemandirian ekonomi masyarakat.

“Harapannya seluruh masyarakat, stakeholder, badan-badan, dan perusahaan bisa sengkuyung bersama untuk menurunkan angka kemiskinan. Sehingga pengangguran dan kemiskinan juga turun, dan yang paling penting semuanya sejahtera untuk memutus mata rantai kemiskinan,” tegasnya.

Sementara itu, Menko PM Abdul Muhaimin Iskandar mengingatkan bahwa penurunan angka kemiskinan nasional bukan terjadi secara otomatis. Di balik capaian statistik tersebut terdapat kerja nyata pemerintah daerah, kepala desa, perguruan tinggi, dunia usaha, pesantren, dan masyarakat yang terlibat langsung dalam pemberdayaan.

Berdasarkan data BPS 2026 yang disampaikan Cak Imin, tingkat kemiskinan nasional turun dari 8,57 persen menjadi 8,07 persen. Sementara jumlah penduduk miskin ekstrem berkurang dari 2,8 juta menjadi 1,7 juta jiwa.
“Kita harus menyadari bahwa angka kemiskinan ini tidak turun dengan sendirinya. Di balik turunnya angka kemiskinan ini ada orang-orang yang mau turun tangan. Merekalah yang hari ini kita rayakan. Yang kita nilai adalah siapa yang dampaknya nyata dan dibuktikan,” ujar Cak Imin.

Ia menegaskan, pemerintah kini mendorong perubahan pendekatan penanggulangan kemiskinan. Bantuan sosial tetap diperlukan sebagai perlindungan bagi masyarakat rentan, tetapi harus diikuti program pemberdayaan agar penerima bantuan memiliki kemampuan untuk keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan.

Sejumlah program didorong untuk mempercepat transformasi tersebut, mulai dari Sekolah Rakyat, pemberdayaan orang tua siswa melalui Program Laskmi, akses permodalan bagi pelaku usaha mikro dan rintisan, pendampingan perguruan tinggi untuk pengembangan desa, hingga program Makan Bergizi Gratis, Kampung Nelayan, dan kemudahan akses pupuk bagi petani.

“Bantuan sosial sementara, berdaya selamanya. Perlindungan sosial tetap menjadi bantalan bagi masyarakat agar tidak jatuh. Tetapi arah kita jelas, dari dibantu menjadi berdaya, dari berdaya menjadi mandiri,” tegasnya.

Cak Imin juga meminta agar praktik pemberdayaan yang terbukti berhasil di suatu daerah tidak berhenti sebagai prestasi lokal. Program tersebut harus dapat direplikasi di daerah lain melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah, BUMN, dunia usaha, perguruan tinggi, serta berbagai elemen masyarakat.

Pemerintah juga menekankan pentingnya penggunaan data sosial ekonomi yang akurat agar program pengentasan kemiskinan tepat sasaran dan benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat yang membutuhkan.

Mandaya Award menjadi salah satu bentuk apresiasi pemerintah pusat terhadap daerah dan berbagai pihak yang dinilai berhasil menjalankan pemberdayaan masyarakat secara nyata.