KAJEN – Tahapan kampanye Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2026 di Kabupaten Pekalongan resmi dimulai. Di tengah persaingan 77 calon kepala desa di 34 desa, para kandidat diminta tidak hanya menyampaikan visi dan program, tetapi juga mampu mengendalikan pendukungnya agar perbedaan pilihan tidak memicu konflik menjelang pencoblosan pada 18 November 2026.
Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2026 di Kabupaten Pekalongan mulai memasuki tahapan kampanye pada 10–12 November 2026. Sebanyak 350 personel Polres Pekalongan disiapkan untuk mengamankan seluruh rangkaian pemungutan suara.
Komitmen menjaga situasi tetap kondusif ditegaskan melalui deklarasi damai dan penandatanganan komitmen kampanye damai yang melibatkan para calon kepala desa bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Selasa 10 November 2026.
Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pekalongan, H. Sukirman, mengatakan seluruh pihak telah sepakat untuk bersama-sama menyukseskan Pilkades Serentak di 34 desa. Kesepakatan tersebut diharapkan tidak berhenti pada seremoni deklarasi, tetapi diwujudkan selama proses pemilihan berlangsung.
Berdasarkan penetapan calon pada 9 November 2026, terdapat 77 calon kepala desa yang berkontestasi di 33 desa. Sementara satu desa lainnya, yakni Desa Ketitang Kidul, Kecamatan Bojong, hanya memiliki satu calon kepala desa.
“Sekarang kita memasuki tahapan kampanye mulai 10 sampai 12 November, kemudian masa tenang 13 hingga 17 November, dan pemungutan suara atau pencoblosan pada 18 November 2026,” terang Sukirman.
Ia mengingatkan masyarakat agar tidak sekadar menentukan pilihan berdasarkan kedekatan personal maupun dukungan kelompok. Pendidikan politik perlu terus diberikan agar warga mempertimbangkan kapasitas, kemampuan, serta program kerja masing-masing calon.
Menurutnya, tanggung jawab para calon kepala desa tidak berhenti setelah pemungutan suara selesai. Siapa pun yang terpilih harus mampu menjaga hubungan sosial masyarakat dan melanjutkan pembangunan desa.
Sementara itu, Kapolres Pekalongan, AKBP Zamrul Aini, menegaskan deklarasi damai tidak boleh hanya menjadi formalitas melalui penandatanganan dokumen. Komitmen tersebut harus benar-benar diterapkan oleh para calon beserta pendukungnya di lingkungan masing-masing.
“Deklarasi damai ini tidak hanya di atas kertas, tidak hanya tanda tangan, tetapi betul-betul diterapkan makna damai tersebut dan diaplikasikan di lingkungan desa masing-masing,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan para calon kepala desa agar menunjukkan tanggung jawab sebagai calon pemimpin, terutama dalam mengendalikan para pendukungnya. Menurutnya, sikap dan tindakan calon akan berpengaruh terhadap situasi keamanan selama tahapan Pilkades.
Untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan, Polres Pekalongan telah menyiapkan 350 personel guna mengawal pelaksanaan Pilkades Serentak 2026.
Dengan dimulainya masa kampanye, seluruh calon dan pendukungnya diharapkan menjaga ketertiban serta tidak melakukan tindakan yang berpotensi memicu konflik. Kondusivitas hingga hari pencoblosan menjadi tanggung jawab bersama, sehingga perbedaan pilihan tidak berkembang menjadi perpecahan di tengah masyarakat