KAJEN — Pemkab Pekalongan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pekalongan terus mengintensifkan penyaluran bantuan air bersih bagi masyarakat yang mengalami kekeringan. Hingga saat ini, tercatat sebanyak 3,6 juta liter air bersih telah didistribusikan ke puluhan desa terdampak.

Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Kabupaten Pekalongan, Agus Pranoto, S.H., M.H., menjelaskan bahwa penyaluran air bersih ini didasarkan pada permohonan resmi dari para kepala desa. Program dropping air ini mulai digencarkan sejak bulan Juli.
"Kita mulai dropping di bulan Juli, sampai sekarang. Hingga saat ini ada 42 desa yang tersebar di 13 kecamatan masih meminta droping" ujar Agus Pranoto.

Ia merinci, dari data rekapitulasi, jumlah warga yang terdampak kekeringan dan menerima bantuan ini mencapai 41.768 jiwa. Dalam operasionalnya, petugas melakukan pengiriman setiap hari dengan mengerahkan belasan tangki air.

"Sampai saat ini setiap hari kita dropping itu antara 10 sampai mungkin 16 tangki. Sampai saat ini masih, dilaksanakan" tambahnya.

Adapun wilayah yang saat ini masih menjadi sasaran dropping air bersih di antaranya meliputi Kecamatan Doro (mencakup Desa Sawangan, Wringin Agung, dan Kutosari), Kedungwuni, serta Wonopringgo (termasuk Getas, Jetak Kidul, Ponpes Raudhatul Qur'an, dan Ponpes Al Qutub). Penyaluran juga masih menjangkau wilayah Kesesi, Talun, hingga Paninggaran.

Dalam pelaksanaannya, BPBD Kabupaten Pekalongan tidak bekerja sendiri. Keterbatasan armada tangki milik BPBD disiasati dengan menggandeng berbagai instansi terkait untuk membentuk tim operasional dan pasokan armada.

"Untuk dropping air, BPBD hanya punya satu tangki. Sehingga untuk dropping air, kita pinjam satu tangki dari Kementerian PU, kemudian juga dibantu PMI," jelas Agus Pranoto.

Selain itu, bantuan armada dan operasional juga datang dari unsur Polres Pekalongan, Polres Pekalongan Kota, Kodim, Denpom, Brimob, hingga sejumlah instansi pemerintah seperti Baznas, Korpri, BKRI, Pramuli, RSUD Kraton, dan Dinas LHP.

Terkait mekanisme penyaluran, warga yang mengalami kekeringan harus melapor terlebih dahulu melalui Pemerintah Desa untuk kemudian diteruskan ke BPBD guna dilakukan asesmen.
"Jadi masyarakat yang mengalami kekeringan, dari pemerintah desa membuat permohonan, nanti kita asesmen dulu. Kalau di sana ternyata hanya satu-dua orang dan itu pribadi mungkin tidak bisa mengirim bantuan, tapi kalau jumlahnya memang banyak, nanti akan dikirim," terangnya.

Dalam proses distribusinya, petugas kerap menghadapi tantangan waktu dan jarak tempuh yang bervariasi. Durasi penyaluran bergantung pada ketersediaan sarana penampungan di lokasi, seperti tandon air berkapasitas 5.200 liter yang telah dipasang di sejumlah titik, penggunaan terpal, maupun penampungan jerigen warga.

Menghadapi kondisi kekeringan yang masih meluas, BPBD mengimbau masyarakat agar senantiasa bersabar serta melakukan introspeksi bersama terhadap pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dan sumber air.

Ia mengingatkan agar masyarakat ke depan lebih bijak dalam menggunakan air bersih serta bersama-sama menjaga kelestarian sumber-sumber mata air dan sumur resapan agar ketersediaan air tetap terjaga dengan baik.