KAJEN – Pemerintah Kabupaten Pekalongan menyampaikan jawaban resmi atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Jawaban itu disampaikan Wakil Bupati Pekalongan dalam Rapat Paripurna DPRD yang digelar Jumat (25/7/2025).

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Pekalongan, H. Sukirman, S. S., M. S., menyampaikan apresiasi atas masukan dari DPRD yang dinilai penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Pekalongan.

"Kami mengucapkan terima kasih atas pandangan dan saran seluruh fraksi. Semua ini menjadi bahan penting untuk penyempurnaan kebijakan daerah,” ujarnya.

Menanggapi pertanyaan Fraksi PKB dan PAN terkait arah kebijakan makro ekonomi, Pemerintah Daerah menegaskan fokus pada upaya menurunkan angka kemiskinan melalui strategi peningkatan pendapatan, pengurangan pengeluaran, serta pengentasan kantong - kantong kemiskinan. Pelaksanaannya dilakukan melalui program produktif yang bersumber dari APBD dan dukungan sektor swasta, perguruan tinggi, serta organisasi masyarakat.

Terkait rencana penerapan kebijakan lima hari sekolah yang dipertanyakan Fraksi PKB dan Golkar, Pemerintah Daerah menyatakan program tersebut masih dalam tahap kajian dan uji coba. 

“Kebijakan ini akan mempertimbangkan nilai sosial, budaya lokal, serta keberlangsungan pendidikan keagamaan. Aspirasi masyarakat akan ditampung sebelum ada keputusan final,” tegas Wakil Bupati.

Pemerintah Kabupaten Pekalongan juga menjelaskan kenaikan pendapatan pada perubahan APBD 2025 yang dipengaruhi peningkatan pajak daerah, retribusi layanan kesehatan dari RSUD Kraton dan RSUD Kajen, serta tambahan transfer dari bagi hasil pajak provinsi.

Selain itu, pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) akan dilakukan secara efisien dengan fokus pada program prioritas dan produktif.

Menanggapi masukan fraksi terkait sektor pariwisata, Pemerintah menyiapkan langkah penguatan infrastruktur objek wisata, pengembangan destinasi baru, serta promosi wisata berbasis kolaborasi dengan dunia pendidikan dan pelaku usaha.

“Dengan keterbatasan keuangan daerah, kami fokus menekan belanja seremonial yang kurang produktif, sehingga anggaran dapat lebih diarahkan pada pelayanan publik,” jelas Wakil Bupati.

Rapat paripurna diakhiri dengan penegasan komitmen pemerintah untuk memperkuat sinergi dengan DPRD dalam mewujudkan Kabupaten Pekalongan yang maju, adil, dan sejahtera.