KAJEN — Pemerintah Kabupaten Pekalongan menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pekalongan, Rabu (14/10/2025), di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pekalongan.

Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan dan dihadiri oleh unsur pimpinan serta anggota DPRD, Forkopimda, Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli bupati, serta kepala OPD di lingkungan Kabupaten Pekalongan.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Pekalongan, H. Sukirman, S.S., M.S., menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh fraksi DPRD atas saran, masukan, serta pandangan konstruktif yang disampaikan terhadap Raperda APBD 2026.

“Pemerintah daerah tentu akan terus berupaya melakukan kajian terhadap potensi pendapatan daerah, baik dari sektor pajak, retribusi, maupun peningkatan kinerja BPR. Kami berharap dukungan dari seluruh pihak agar potensi PAD dapat terus diperkuat demi kemandirian fiskal daerah,” ujar Sukirman.

Lebih lanjut, ia menyampaikan sejumlah langkah strategis pemerintah daerah dalam menghadapi tahun anggaran 2026, antara lain, Menjaga ketahanan pangan daerah melalui penguatan cadangan pangan pemerintah daerah (CPPD), menjaga keterjangkauan harga, serta memperlancar distribusi bahan pangan, Pengelolaan sampah terpadu dengan melibatkan masyarakat, penguatan TPS 3R, serta rencana pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemberdayaan UMKM melalui pelatihan, pendampingan, kemudahan akses perizinan dan keuangan, serta fasilitasi sertifikasi produk, Peningkatan iklim investasi, dengan memberikan kemudahan perizinan, insentif, dan infrastruktur penunjang yang memadai.

Terkait capaian investasi daerah, Sukirman menyampaikan bahwa hingga saat ini nilai realisasi investasi di Kabupaten Pekalongan telah mencapai Rp1,44 triliun. Sementara itu, di sektor pariwisata, pemerintah terus mendorong promosi digital, kerja sama dengan pihak ketiga, serta pengembangan infrastruktur wisata untuk mendukung peningkatan kunjungan wisatawan.

Selain menyampaikan jawaban atas pandangan fraksi, wabup juga menegaskan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam menjaga kesinambungan pembangunan daerah.

“Dokumen APBD ini mungkin belum sepenuhnya memuaskan seluruh pihak, namun kita akan terus berkomunikasi dan membahasnya lebih lanjut, baik dalam rapat komisi maupun koordinasi bersama TAPD,” ungkapnya.

Di akhir sambutannya, Sukirman berharap agar seluruh elemen pemerintahan dapat memperkuat kolaborasi demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik serta masyarakat Kabupaten Pekalongan yang maju, sejahtera, dan berdaya saing.