Artikel

Alamat

Link Terkait

• Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pekalongan
• PPID Kabupaten Pekalongan
• Lapor Bup

Statistik Pengunjung

Peluncurun Dashat Berkembang dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan Rembug Stunting Tingkat Kabupaten Pekalongan Tahun 2022 yang dihadiri oleh Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, SE MM dan dilaksanakan di Balai Desa Tengeng Wetan Kecamatan Siwalan, Selasa (7/6).

Dashat merupakan program pemerintah melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam rangka penanganan stunting dengan memberikan pendampingan kepada calon pengantin, ibu hamil, ibu pasca melahirkan, balita usia 1 dan 2 tahun berupa menu yang mengandung unsur gizi seimbang seperti karbohidrat, protein dan mineral.

Dalam sambutannya pada kegiatan tersebut, bupati menyampaikan harapannya terkait Program Dashat Berkembang yang diluncurkan. “Kita pada pagi hari ini membuat inovasi percepatan penurunan stunting melalui program Dashat Berkembang dan dengan adanya program ini diharapkan dapat menjadi upaya kontrol dan menurunkan stunting di Kabupaten Pekalongan ini,” ujar bupati.

Dalam kegiatan tersebut bupati juga menyampaikan bahwa pemkab menargetkan stunting di Kabupaten Pekalongan dapat turun 3,5% per tahun, “Stunting ini PR bagi kita semua yang Insya Allah penurunan stunting ini 3,5% per tahun adalah target kita,” kata bupati.

Oleh karena itu, bupati meminta kepada seluruh Kepala Desa, Camat, Kepala Puskesmas serta OPD terkait yang hadir untuk bersama-sama berkomitmen untuk menurunkan stunting, “Kita berkumpul di sini untuk bersama-sama berkomitmen stunting di Kabupaten Pekalongan harus turun drastis,” ucap bupati.

Bupati juga meminta kerjasama dan peran serta dari seluruh pihak untuk memberi edukasi kepada masyarakat tentang kesehatan, pola pangan beragam, bergizi, berimbang, sehat, dan aman, “Masih banyak masyarakat yang kurang tahu terhadap kesehatan dan bagaimana stunting ini bisa terjadi ini yang harus kita ajarkan kepada masyarakat,” ungkap bupati.

Menurutnya, faktor pola asuh juga penting untuk menjadi perhatian bersama. Bupati mengungkapkan bahwa pola asuh yang berubah-ubah kepada anak juga meningkatkan risiko stunting. Terlebih bagi para orang tua yang bekerja dan menitipkan anaknya kepada nenek, pembantu atau susternya. Perhatian terhadap apa yang anak makan menjadi berkurang, sehingga perlu kontrol ketat terhadap pola asuh yang dijalankan, “Kalau tidak kita kontrol pola asuh ini akan berpengaruh terhadap stunting kepada anak itu sendiri,” ujar bupati.

Bupati menuturkan, stunting berpengaruh terhadap pertumbuhan fisik dan kecerdasan anak. Hal itu merupakan ancaman bagi anak-anak generasi masa depan Kabupaten Pekalongan. Sehingga harus ditangani dengan serius.

Kepala Dinas Kesehatan Setiawan Dwi Antoro, SKM, M.Kes melaporkan kegiatan diikuti oleh 140 orang peserta, “140 peserta dari unsur lintas sektor, lintas organisasi profesi dan juga organisasi masyarakat di Kabupaten Pekalongan dengan narasumber yaitu Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan dan juga BKKBN pusat,” jelas Setiawan.

Selain rembug stunting dan launching Dashat Berkembang, juga digelar pemeriksanaan balita dan ibu hamil risiko tinggi oleh dokter spesialis anak dan spesialis kandungan.

Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Dinas P3A dan PPKB Fatiroh, SP, MM. melalui wawancara terpisah menjelaskan pendampingan menu seimbang lewat program Dashat Berkembang di Kabupaten Pekalongan dilaksanakan di 10 desa lokasi khusus yang berada di 10 Kecamatan meliputi Kecamatan Siwalan, Tirto, Buaran, Kedungwuni, Karangdadap, Kajen, Kesesi, Kandangserang, Paninggaran dan Petungkriyono.

Sumber : Tim Prokompim Kab. Pekalongan

Kegiatan diikuti 1.104 orang peserta yang lulus Seleksi PPPK Tahap I dan II Formasi Guru 2021 sebagaimana dilaporkan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pekalongan, Wiryo Santoso S.IP, MH. “Pengangkatan PPPK ini merupakan satu hal yang sangat ditunggu-tunggu dan dinanti-nanti sebagai wujud pemerintah untuk memenuhi kebutuhan tenaga guru, dengan mempertimbangkan pengabdian, deddikasi dan kompetensi,” ujar Wiryo.

Sebelumnya, terhadap 1.104 orang yang lulus seleksi Tahap I dan II kemudian diusulkan dan dilakukan verifikasi oleh BKN. “Alhamdulillah semuanya sudah mendapatkan Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. (Nomor Induk PPPK),” kata Wiryo.

Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, SE MM dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat kepada para guru yang telah diangkat menjadi PPPK. “Saya ucapkan selamat kepada Keluarga Besar PPPK. Saya turut bahagia dan bangga,” tutur bupati.

Menurutnya, guru-guru yang diangkat menjadi PPPK hari ini ada yang mengabdi bertahun-tahun, bahkan ada yang puluhan tahun. “Ini bukan hal yang biasa. Bapak Ibu sudah bekerja dengan setulus hati. Akhirnya Puasa Bapak Ibu selama ini dibalas dengan Lebaran hari ini oleh Allah dengan pengangkatan dan SK hari ini,” ungkap bupati.

Bupati berpesan kepada para guru yang diangkat menjadi PPPK agar bersemangat dalam bekerja. Dalam kesempatan tersebut, bupati menitipkan pendidikan dan masa depan anak-anak Kabupaten Pekalongan kepada para guru, tak terkecuali guru PPPK.. “Saya minta ajari mereka, cintai mereka dengan kasih sayang yang tulus, Jadikan mereka sahabat yang baik. Jadikan mereka anak dari bapak ibu semua, sehingga mereka nyaman bersekolah. Sehingga bisa benar-benar mencintai sekolah, tidak takut ke sekolah, Tidak takut dengan guru, tapi lebih cinta kepada guru,” ungkap bupati. Karena, menurutnya, cinta dan segan dengan takut itu berbeda.

Bupati juga menyatakan akan selalu mensupport PPPK dan meminta kepada para PPPK untuk senantiasa mendukung terwujudnya visi misi Kabupaten Pekalongan.

Sumber : Tim Prokompim Kab. Pekalongan

Melalui sambutannya pada kegiatan tersebut, bupati menyampaikan dukungannya untuk Pondok Pesantren di Kabupaten Pekalongan, “Saya sangat mendukung sekali pesantren ini Masya Allah luar biasa,” ujar bupati.

Saat ini di Kabupaten Pekalongan terdapat 105 pesantren yang terdaftar di Kementerian Agama (Kemenag) dengan jumlah santri kurang lebih mencapai 12.000 santriwan dan santriwati.

Dengan jumlah tersebut, persaingan antar pesantren menjadi semakin ketat. Oleh karenanya, bupati berharap agar seluruh pesantren di Kabupaten Pekalongan dapat menjaga kerukunan dan bersaing dengan cara yang baik, “Saya berharap antar pesantren rukun, baik, bersaing dengan cara yang baik,” tutur bupati.

Bupati juga menyampaikan harapanya agar anak-anak di Ponpes semuanya agar dapat menjadi anak-anak yang shalih dan shalihah, “Semua masyarakat yang anak-anaknya yang bersekolah disini semoga bisa menjadi anak-anak yang shalih shalilah, dan bisa melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi lagi” ujar bupati.

Pada kegiatan tersebut, bupati juga menyosialisasikan program-program unggulan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan diantaranya kesehatan gratis cukup menunjukkan KTP dan melahirkan gratis di puskesmas dan rumah sakit milik pemkab, bantuan bagi penunggu pasien tidak mampu, bantuan seragam sekolah bagi siswa tidak mampu di Sekolah Negeri, serta program perbaikan infrastruktur jalan alus rejeki mulus.

Selain itu, bupati juga menyampaikan bahwa tahun ini pemkab telah melaksanakan pemberian insentif kepada kepada 1000 guru ponpes, 300 penghafal Al-Qur’an, serta penjaga makam didesa-desa.

Sumber : Tim Prokompim Kab. Pekalongan

Dalam sambutannya, Tri Yuli Setyowati menyampaikan terima kasih atas penyambutan dari Pemkab Pekalongan. Menurutnya, kemiskinan merupakan tanggung jawab bersama dan kemiskinan tidak bisa dihalangi, namun bagaimana inovasi untuk mengurangi kemiskinan itu yang perlu dilakukan. “Oleh karena itu, Kami mengunjungi Kabupaten Pekalongan untuk melakukan studi tiru mengenai inovasi penanggulangan kemiskinan dan penanganan anak tidak sekolah dengan inovasinya yang keluar sebagai Juara Umum, serta bagaimana langkah-langkah dalam menangani situasi pandemi Covid-19 untuk diterapkan di wilayah kami,” tutur Tri Yuli. Harapannya, hasil dari studi tiru berguna bagi pemkab dan masyarakat Kabupaten Blora.

Menurut Tri Yuli, dari kondisi geografis, dan jumlah APBD yang dimiliki, Pemkab Blora dan Pemkab Pekalongan hampir sama. Jumlah kecamatannya pun hampir sama. Kabupaten Blora terdiri dari 16 kecamatan, sedangkan Kabupaten Pekalongan 19 kecamatan. “Secara geografis Kabupaten Pekalongan ini sangat komplit, laut punya, darat punya, hutan punya. Blora 46%nya adalah hutan. Kayu jati kualitas terbaik di Indonesia, bahkan di dunia. Tetapi karena wilayah kami 46% hutan dan masyarakat kami di sekitaran hutan, angka kemiskinan masih tinggi, yaitu. 12,9%. Apalagi di masa pandemi Covid-19 kemarin, semua naik. Kondisi kita hampir mirip, namun hasilnya lebih maksimal di Pekalongan, Itu lah alasan kami datang ke Kabupaten Pekalongan,” tutur Tri Yuli.

Wakil Bupati Pekalongan H. Riswadi, SH saat menerima rombongan Pemkab Blora mengucapkan terima kasih atas kunjungan dan kepercayaan kepada Pemkab Blora kepada pihaknya. “Semoga bisa memberikan referensi dan bermanfaat bagi Pemkab dan masyarakat Blora,” ujar Wabup Riswadi.

Dalam sambutannya, Wabup Riswadi memaparkan, luas wilayah Kabupaten Pekalongan sekitar 870 Km2 dan jumlah penduduk sekitar 976.000an. Wilayah Kabupaten Pekalongan terdiri dari 12 kilometer pantai, 5 daerah terjal 4 daerah pesisir, dan sisanya merupakan daratan. “Pertumbuhan ekonomi kita 4,2%. Pernah minus 2,5% pada saat Covid-19. Pendapatan per kapita sekitar 23-25 juta per tahun. APBD 2,2 – 2,4 T per tahun. Memang, belanja langsung dan belanja tidak langsung belum seimbang dan PAD belum memuaskan,” tutur Riswadi.

Wabup menyatakan Pemkab Blora dapat mengadopsi seluruhnya program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pekalongan atau sebagian.

Dijelaskan, di Kabupaten Pekalongan pada tahun 2020 hampir tidak ada pembangunan sama sekali akibat Pandemi Covid-19. “Angka kemiskinan naik pun. Kami merupakan Kepala Daerah yang dilantik belakangan, yaitu pada 27 Juni 2021 dan 24 hari kemudian Ulang Tahun Kabupaten Pekalongan. Oleh karena itu, kami pun merasa belum banyak yang kami perbuat. Karena awal kami menjabat, Covid-19 masih tingi-tingginya. Hampir tidak ada pembanguan sama sekali, yang ada refocussing. Kita minus pertumbuhan ekonominya. Angka kemiskinan juga naik,” jelas Riswood, sapaan akrab Riswadi.

Dalam kesempatan tersebut, Wabup membacakan sambutan Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, SE, MM, bahwa terkait penanggulangan kemiskinan, Pemkab Pekalongan antara lain mendapatkan penghargaan Inovatif Government Award tahun 2020 dengan Kategori Sangat Inovatif dari Kemendagri Top 45 Inovatif Pelayanan Publik pada ajang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tingkat Nasional Tahun 2020 dengan Inovasi Laboratorium Kemiskinan.

Juara Umum Inovasi Pelayanan Publik

Pada tahun 2021, Pemkab Pekalongan menjadi Juara Umum setelah masuk Top 45 Inovatif Pelayanan Publik pada ajang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tingkat Nasional Tahun 2021 dengan Aplikasi KUDU Sekolah. Penghargaan lainnya yaitu, masuk dalam Penilaian Indeks Daya Saing Daerah dalam Penganugerahan IDSD Tingkat Prov Jateng Tahun 2021.

Lebih lanjut Riswood mengutarakan, sepanjang tahun 2020 Pandemi Covid-19 mempengaruhi perekonomian di Indonesia, tak terkecuali di Kabupaten Pekalongan. Sehingga secara makro, kebijakan pembangunan Kabupaten Pekalongan mengalami perlambatan, seperti angka kemiskinan 10,19% lebih tinggi dari capaian yang ditargetkan, yaitu 9,71%.

Gerakan KUDU Sekolah, lanjutnya, memiliki posisi strategis dalam meningkatkan harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Gerakan KUDU sekolah melakukan pendataan dan pengembalian anak tidak sekolah ke jenjang formal maupun non formal, serta menyisir dewasa tidak sekolah untuk didorong kembali bersekolah. Hal ini mempengerahui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang awalnya sangat rendah, menjadi 70,11% di tahun 2021, dan tahun 2022 ini ditarget 71,19%. “Ini salah satu program yang dijalankan,” ujarnya.

Sumber : Tim Prokompim Kab. Pekalongan

Terbaru, BPKD menggandeng Bank Jateng telah meluncurkan inovasi pembayaran PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), dimana mulai 1 April 2022 lalu masyarakat yang akan membayar PBB selain dapat melakukannya di Bank Jateng melalui Teller, ATM atau I Banking dan Kantor Pos, bisa juga melalui aplikasi GoPay, Tokopedia, Indomaret, Alfamart serta PPOB Arindo.

Masyarakat juga bisa mengecek secara mandiri posisi status pembayaran PBB mereka apakah sudah terbayar atau belum dengan menggunakan layanan aplikasi di playstore/google play dengan mengunduh aplikasi “Cek Pembayaran PBB BPKD Kab. Pekalongan”. Sedangkan untuk pembetulan SPPT, masyarakat dapat mengakses melaui aplikasi simpelpbb.pekalongankab.go.id secara online, sampai batas waktu 30 Juni 2022 mendatang.

Sementara itu, berdasarkan arahan KPK RI, maka pada Tahun 2022 telah dilakukan penyesuaian NJOP (Nilai Jual Objek Pajak). Penyesuaian ini didasarkan pada zona nilai tanah dari BPN, harga jual beli sesuai BPHTB, serta data nilai pasar yang dikeluarkan oleh desa/ kelurahan.

Dengan adanya kenaikan NJOP, tentu secara otomatis nilai pajak PBB yang harus dibayarkan oleh masyarakat akan naik. Oleh karena itu, untuk mengimbangi kenaikan tersebut, Pemkab Pekalongan memberikan stimulus kepada Wajib Pajak sebesar 87% untuk meringankan beban masyarakat. Dengan kebijakan stimulus tersebut diharapkan masyarakat Kabupaten Pekalongan akan lebih taat pajak.

Ditemui di ruang kerjanya pada Jumat (03/6/2022), Kepala BPKD Kabupaten Pekalongan Casmidi SE.,MSi mengungkapkan, BPKD optimis dengan berbagai inovasi yang telah diterapkan maka akan mampu memperluas jangkauan penerimaan, mempercepat penerimaan pendapatan daerah, serta lebih efektif mengurangi penyimpangan atau kebocoran uang negara, karena pajak yang dibayarkan oleh masyarakat akan langsung masuk ke kas daerah. “ Kami berharap dengan berbagai kemudahan layanan pajak yang ada, Tahun 2022 PAD Kabupaten Pekalongan akan meningkat, dan tentunya hal tersebut akan bermuara pada kesejahteraan masyarakat serta kemajuan pembangunan di Kabupaten Pekalongan” ujar Casmidi.

Terakhir, Casmidi mengungkapkan bahwa, SPPT PBB Tahun 2022 telah dibagikan ke masing-masing desa/ kelurahan sejak 31 Maret 2022 sehingga pembayaran PBB sudah dimulai sejak 1 April 2022 lalu, hal tersebut sekaligus sebagai tanda dimulainya lomba cepat tepat PBB Tahun 2022. “ Kami akan memberikan reward bagi desa atau kelurahan yang paling cepat dan tepat waktu dalam pembayaran pajaknya,” tegas Casmidi. (Dian-Kominfo)

Peringatan tersebut disampaikan Bupati pada momen Halal Bi Halal dan Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) PKH di Pendopo Bupati, Kamis (2/6). “Saya minta SDM PKH agar jangan sekali-kali menyalahgunakan kewenangan. Apabila ini terjadi, yang pertama, saya tidak akan segan-segan melaporkan kepada Kementrian Sosial. Yang ke dua, bisa kita sikapi dengan tindakan hukum,” ujar bupati.

Oleh karena itu, dalam kesempatan tersebut, bupati meminta agar tidak ada lagi SDM PKH yang memegang kartu milik KPM. “Kalau ada yang masih begitu, tolong hari ini dirubah. Kasihkan kepada yang berhak, biarkan mereka mencairkan sendiri sesuai kemauan mereka dan sesuai dia mau untuk apa dan sebagainya, jangan sampai kita yang pegang kartunya,” ujar bupati.

Selain itu, bupati juga berpesan agar SDM PKH tidak menjadi pengelola e-Warong maupun agen bank. “Saya tidak mau pendamping bukannya mengentaskan kemiskinan malah sibuk bisnis. Akhirnya fungsi bapak/ibu ini hilang. Jika saya tahu ini ada, saya akan minta Kemensos untuk memberhentikan oknum SDM PKH yang seperti ini..Karena orang-orang seperti ini menurut saya tidak layak menjadi pembina atau pendamping,” tegas bupati.

Bupati dalam kesempatan tersebut memohon maaf jika sedikit tegas dalam memberikan pembinaan. “Kenapa ini saya lakukan, karena saya tidak ingin warga Kabupaten Pekalongan bermasalah. Saya ingin bapak ibu semua selamat, tidak tersangkut masalah hukum. Saya ingin bapak ibu SDM PKH ini bisa jalan terus tidak ada yang diberhentikan karena menyalahgunakan kewenanangan,” ungkap bupati.

Menurut bupati, honor SDM PKH cukup layak, bahkan melebihi UMK Kabupaten Pekalongan. Oleh karena itu, bupati minta agar SDM PKH bersyukur dan menjalankan tugas pokok fungsinya dengan baik.

Bupati juga meminta agar SDM PKH melakukan tugasnya untuk updating data. “Tolong bapak ibu sekalian membantu Pemdes hingga Pemkab dalam pendataan yang sesuai kondisi di lapangan, agar program sesuai sasaran dan penerimanya benar-benar berhak.

Bupati berharap PKH benar-benar menjadi program yang nyata dan banyak warga Kabupaten Pekalongan yang terentaskan dari kemiskinan, salah satunya melalui updating data yang akurat.

Sebelumnya, Plt. Kepala Dinas Sosial, Totok Budi Mulyanto, SE melaporkan, Jumlah KPM PKH di Kabupaten Pekalongan sampai bulan Mei 2022 sebanyak 39.428 KPM dan jumlah SDM PKH sampai sekarang 109 orang. “Dengan rincian Koordinator Kabupaten 2 orang, Administrator Pangkalan Data 3 orang dan sisanya 104 orang adalah pendamping yang ada di 19 kecamatan,” jelas Totok.

Idealnya, lanjut Totok, 1 pendamping mendampingi 250 KPM. Namun, kondisi riil di Kabupaten Pekalongan, pendamping mendampingi 376 KPM, sehingga, menurutnya, masih membutuhkan sekitar 59 pendamping lagi.

Fungsi SDM PKH, dijelaskannya, antara lain melakukan updating data KPM di Kabupaten Pekalongan. “Data ini merupakan jumlah penerima bantuan PKH dan perubahan sosial setelah mendapatkan bantuan PKH,” ujar Totok. Diharapkan KPH yang menerima bantuan PKH dari tahun ke tahun kehidupan sosial ekonominya meningkat, sehingga dapat bergantian kepada masyarakat yang lebih membutuhkan.

Sumber : Tim Prokompim Kab. Pekalongan

Dalam sambutannya pada kegiatan tersebut, bupati memberikan apresiasi kepada pengelola e-Warong yang telah keluar dari penerima bantuan PKH dan berani untuk mandiri, “Ibu-ibu semuanya ini berani membuat dirinya menjadi mandiri, berani membuat jiwa dan mentalnya menjadi kaya, berani ikut berkontribusi untuk membantu teman-teman yang tidak mampu,” ujar bupati.

Bupati berpesan agar e-Warong di Kabupaten Pekalongan dapat kompak menjadi e-Warong yang baik dan tertib aturan dengan menyediakan barang atau produk terbaik bagi masyarakat. “Tidak ada yang semaunya sendiri. Maksudnya yang tidak bisa diarahkan. Sehingga nanti menghasilkan hasil yang tidak bagus,” tutur bupati.

Bupati menyatakan tidak akan segan-segan untuk menindak tegas bahkan memberikan sanksi jika ada e-Warong yang nakal, atau bahkan tidak menyediakan barang. “Jika bantuan berupa sembako tolong berikan yang terbaik. Tidak boleh asal-asalan, harus yang terbaik. Dan apabila yang tidak terbaik diberikan, kami tidak segan-segan untuk mencabut (mesin) EDC-nya,” ungkap bupati.

Bupati juga meminta dinas terkait melakukan kontrol ketat terhadap barang yang disediakan e-Warong. Sehingga jika ditemukan e-Warong yang menyediakan barang tidak layak dapat segera ditindak tegas, “Kami bisa memberhentikan bahkan bisa melaporkan langsung kepada aparat penegak hukum. Kalau tidak sesuai,” ucap bupati.

Pada kesempatan tersebut, bupati juga berharap agar pengelola e-Warong di Kabupaten Pekalongan benar-benar bisa mandiri dan tidak hanya bergantung kepada program PKH sembako saja. Karena, menurutnya, tidak semua bantuan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat miskin bentuknya berupa sembako tetapi terkadang juga berupa bantuan tunai.

Usaha-usaha lainnya juga perlu dikembangkan oleh para pengelola e-Warong agar kesejahterannya dapat meningkat dan lepas dari kemiskinan. Bupati menyatakan pemkab siap memberikan dukungan dan pendampingan usaha.

“Ibu-ibu harus bisa mandiri. Kalau perlu akan kami dampingi, yang mau membuat usaha-usaha lainya. Supaya warungnya ibu tidak menjadi warung musiman sebulan sekali tapi warung yang benar-benar ada,” pungkas bupati.

Sebelumnya Perwakilan e-Warong Kabupaten Pekalongan Asiyah, melaporkan, saat ini di Kabupaten Pekalongan setidaknya ada 62 e-Warong yang masing-masing beranggotakan 8-10 orang pengurus.

“Kami berterima kasih atas dukungan bupati serta dinas-dinas terkait. Dinas sosial, penamping PKH, TKSK, atas dukungannya selama ini sehingga program BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) berjalan dengan lancar dan baik,” ujar Aisiyah.

Aisiyah juga memohon dukungan agar e-Warong di Kabupaten Pekalongan dapat berjalan dengan baik dan meningkatkan kesejahteraan para pengurusnya.

Sumber : Tim Prokompim Kab. Pekalongan.

Menurut Fadia, persiapan lahir batin diperlukan, karena calon jemaah haji akan meninggalkan tanah air dan keluarga dalam waktu yang cukup lama. “Persiapan lahir dan batin sangat diperlukan agar calon Jemaah ini dapat khusyu’ menjalankan ibadah haji ditanah suci,” tutur Fadia.

Pada kesempatan tersebut Fadia berpesan antara lain agar seluruh calon jemaah haji asal Kabupaten Pekalongan berhati-hati saat menjalankan ibadah haji. “Jangan sampai tersesat atau hilang terpisah dari rombongan, Rombongan kita harus benar-benar sesuai, komunikasinya harus baik, lebih baik jika ada nomor HP atau apa sehingga tidak ada kejadian hilang,” ujarnya.

Fadia juga mengingatkan kepada calon Jemaah yang memiliki penyakit atau obat-obatan rutin yang wajib diminum agar membawa obat-obatnya. Panitia memang mempersiapkan tenaga medis untuk mendampingi akan tetapi obat-obatan pribadi tetap penting untuk dipersiapkan dan dibawa oleh Jemaah, “Obat-obatannya jangan lupa dibawa. Jangan sampai disana nanti bingung,” tuturnya.

Terkait perbekalan yang harus dibawa para calon Jemaah haji, Fadia berpesan agar calon Jemaah membawa perbekalan secukupnya saja. Membawa perbekalan berlebihan nantinya akan merepotkan calon Jemaah saat membawanya dalam perjalanan, “Bawa yang seperlunya yang memang benar-benar diperlukan,” pesan Fadia.

Sebelumnya, Kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan, Sukarno dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan manasik yang digelar hari itu bertujuan sebagai sarana kegiatan pembekalan dan juga silaturahmi.

“Tujuannya sebagai sarana para Jemaah haji untuk menerima pembekalan manasik haji tingkat kabupaten, sekaligus berpamitan mohon doa restu sekaligus pamitan dengan Pemerintah Kabupaten Pekalongan, instansi terkait, keluarga, dan masyarakat Kabupaten Pekalongan pada umumnya. Selain itu, juga sebagai sarana saling bersilaturahim saling mengenal antara calon Jemaah haji dengan pengenalan petugas kloter,” tutur Sukarno.

Sukarno melaporkan tahun ini pemberangkatan Jemaah haji Kabupaten Pekalongan akan dilaksanakan dalam 2 kloter yaitu kloter 32 yang rencanananya akan berangkat pada Jum’at 24 Juni 2022 dan kloter 33 yang rencanannya akan berangkat pada Sabtu 25 Juni 2022.

“Kloter 32 digabung dengan Kabupaten Banjarnegara dengan jumlah Jemaah haji, 261 orang dari Banjarnegara dan 95 Jemaah dari Kabupaten Pekalongan ditambah 4 petugas. Kloter 33 nantinya akan digabung dengan Kabupaten Batang dengan jumlah 146 Jemaah dari Kabupaten Batang dan 211 Jemaah dari Kabupaten Pekalongan ditambah dengan 4 petugas kloter,” jelas Sukarno.

Rencananya seluruh calon Jemaah ini nantinya akan tiba kembali di Indonesia pada hari Minggu 7 Agustus 2022 melalui Bandara Adi Sumarmo Solo.

Sumber : Tim Prokompim Kab. Pekalongan