Artikel

Alamat

Link Terkait

• Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pekalongan
• PPID Kabupaten Pekalongan
• Lapor Bup

Statistik Pengunjung

Ketua Dekranasda kabupaten Pekalongan, Ashraff, dalam sambutannya yang dibacakan oleh ketua harian Dekranasda mengatakan , Dekranasda selaku mitra Pemkab terus berupaya menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul, kreatif dan inovatif. Salah satu upaya yang dilakukan adalah konsisten memberikan dan menciptakan peluang adanya pelatihan. Pelatihan memilliki peran vital untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM di tanah air.

“UMKM kita potensinya banyak sekali, apabila dikemas dengan sistem pemasaran berbasis digital diharapkan akan menjadi semakin berkembang,” ujar Ashraff

Ashraff menilai pelatihan berbasis kompetensi ini memiliki prospek yang baik dan dapat menjadi peluang kerja yang luas di masa kini. Selain dapat menjadi bekal sebagai karyawan, para peserta yang mengikuti pelatihan ini juga dapat membuka lapangan kerja sendiri. Apalagi di kabupaten Pekalongan sudah cukup banyak para pengusaha berbasis online yang menjadi ‘crazy rich’ baru meskipun lokal.

Lebih lanjut disampaikan bahwa pandemi covid 19 mengajarkan banyak hal khususnya bagi pelaku UMKM . Dengan adanya pandemi para pengrajin,produsen mau tidak mau harus memasuki pasar digital untuk menjual produksi dan transaksinya. Oleh sebab itu penguasaan di bidang marketing online sangat diperlukan.

Dalam kesempatan ini Ashraff berharap para peserta yang telah selasai mengikuti pelatihan nantinya bisa lebih mengembangkan ilmu yang telah mereka pelajari. “ Keberhasilan pelatihan berbasis kompetensi tidak hanya diukur dari penyelenggaraannya saja, tapi hal yang terpenting adalah bagaimana ilmu yang telah diajarkan bisa diterapkan dan dikembangkan sehingga memiliki nilai ekonomi dan mampu meningkatkan derajat kehidupan khususnya para peserta pelatihan,” tegasnya.

Tak lupa Ashraff juga mengapresiasi dan berharap BLK kabupaten Pekalongan kedepannya bisa menjadi pusat pelatihan ketarmpilan dan pengembangan wirausaha perlu terus dilakukan. Selain itu, revitalisaasi dan melanjutkan upaya mewujudkan BLK transformatif yaitu BLK yang mampu melakukan penyesuaian diri secara cepat terhadap kebutuhan pasar di tengah perjalanan yang dimamis, serta mampu terus mengembangkan diri sehingga menjadi BLK yang unggul.

Sementara itu Kepala Dinas Koperasi UkM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan, Dra Siti Masruroh,M.Si dalam laporannya menyampaikan rangkaian pelatihan yang diselenggarakan terdiri dari 8 paket pelatihan, yang masing masing paket diisi 16 peserta. Masruroh berharap para peserta pelatihan nantinya dapat dimanfaatkan dalam rangka pengembangan UMKM di Kabupaten Pekalongan.

“Terkait dengan pelatihan digital marketing (marketing online), kami berharap menyangkut program Dekranasda, 2 paket latihan (32 peserta) bisa dikembangkan lebih lanjut, khususnya pada program Dekranasda untuk pengembangan UMKM di kabupaten Pekalongan khususnya membantu dalam pemasaran digital,” jelasnya. (Dian-Kominfo)

”Pencanangan Kampung Pancasila Desa Tanujungsari ini saya harapkan menjadi percontohan dan akan berkembang di semua kecamatan di Kabupaten Pekalongan. Pancasila harus ditanamkan dalam diri setiap warna Negara Indonesia, tak terkecuali warga Kabupaten Pekalongan,” tutur Bupati.

Bupati menyampaikan bahwa saat ini masih banyak perbedaan-perbedaan yang ada di Kabupaten Pekalongan yang kemudian menjadi konflik dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh sebab itu, menurutnya, penting untuk menanamkan kembali nilai-nilai pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya di Kabupaten Pekalongan.

"Saya yakin dengan pencanangan Kampung Pancasila ini menjadi contoh yang baik bahwa kita hidup berdampingan. Kalau kita rukun apapun bisa terwujud. Kalau kita tidak rukun toleransi kita tidak tinggi, tidak bisa hidup berdampingan apapun mau sehebat apapun tidak akan bisa terwujud." ujar Bupati.

Bupati berharap Pencanangan Kampung Pancasila membawa manfaat yang besar untuk kabupaten pekalongan. “Juga membuat kita semua lebih rukun, damai, dan membuat Kabupaten Pekalongan lebih hebat,." ungkap Bupati.

Selain itu pada kesempatan tersebut Bupati juga menyampaikan dukungannya terkait rencana Kampung Berdamai yang akan ada di Kabupaten Pekalongan. “Kampung Berdamai ini diharapkan dapat menjadi percontohan agar masalah yang ada di lingkungan masyarakat kabupaten pekalongan tidak selalu harus dibawa ke meja hijau tetapi dapat diselesaikan secara kekeluargaan sehingga Pekalongan menjadi kabupaten yang damai dan tentram,” harap Fadia.

Dandim 0710/ Pekalongan, Letkol CZI Hamonangan Lumban Toruan, S.IP dalam sambutannya menyampaikan bahwa Pancasila merupakan bagian pertahanan bangsa Indonesia. “Pancasila adalah ruh dan jiwa bangsa ini yang harus terus kita gunakan di. seluruh pelosok negeri ini. Kampung Pancasila ini merupakan sebagai wujud toleransi yang ada di wilayah Kodim 0710/ Pekalongan. Dengan adanya keragaman agama, suku dan ras yang ada, namun semua dapat hidup berdampingan,” tutur Dandim.

Desa Tanjungsari merupakan salah satu desa percontohan dipilih untuk dicanangkan sebagai Kampung Pancasila.

Menurut Dandim, dengan perkembangan teknologi dan perkembangan zaman, nasionalisme dalam diri warga negara, cenderung menurun. “TNI sudah mulai berfikir dan mengonsepkan. Kegiatan ini untuk meningkatkan nasionalisme di generasi bangsa, generasi penerus kita selanjutnya. Disamping itu juga, untuk menangkal faham radikalisme yang meracuni generasi muda kita,” terang Dandim.

Menurutnya, Pancasila sangat dalam artinya, oleh sebab itu, peresmian Kampung Pancasila tersebut bukan hanya seremonial belaka. “Namun setiap hari dan seterusnya, kampung ini akan menjadi pembinaan khusus dari kami, bagaimana bisa hidup berdampingan antara masyarakat yang berbeda agama, suku dan ras sebagai bukti keberhasilan pencanangan Kampung Pancasila ini,” ujar Dandim.

Pencanangan Kampung Pancasila dihadiri Wakil Bupati Pekalongan, Kajari Kabupaten Pekalongan, Kapolres Pekalongan, Kepala OPD terkait di lingkungan Pemkab Pekalongan, para camat dan jajaran Forkopimcam, para tokoh agama dan tokoh masyarakat, para kades, dan perwakilan dari BAZNAS Kabupaten Pekalongan serta masyarakat Desa Tanjungsari. (Red)

Sumber : Tim Prokompim Kab. Pekalongan

“Kajen sebagai Ibu Kota Kabupaten Pekalongan baru berumur 21 tahun. Masih banyak kekurangan baik dari segi infrastruktur maupun gedungnya,” tutur wabup.

Lebih lanjut wabup menjelaskan, pendapatan per kapita penduduk Kabupaten Pekalongan sekitar Rp 23 juta per tahun dan tingkat pengangguran terbuka sekitar 4,7 persen.

Sementara, angka kemiskinan juga masih cukup tinggi, yaitu sekitar 11 persen. Oleh karena itu, pemkab, kata wabup, memerlukan bimbingan, dukungan dan kerja sama dengan instansi-instansi vertikal dalam penyelenggaraan pemerintahan.

“Kami bersama pemerintah yang ada Insya Allah akan bekerja sesuai apa yang menjadi visi dan misi Pemerintah Pusat yang harus sinergi dengan Pemerintah kabupaten. Kami akan berusaha keras.” ucap Riswadi.

Kajati Jateng, Andi Herman, S.H., M.H dalam sambutannya menyampaikan, kehadiran kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yaitu untuk mendukung segala kebijakan pemerintah dalam rangka pembangunan baik di pusat maupun di daerah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, orientasi penegakan hukum yang nanti akan dikedepankan adalah bagaimana penegakan hukum bermanfaat untuk masyarakat. Diantaranya yaitu dukungan kejaksaan terkait pertumbuhan ekonomi melalui beberapa layanan jasa hukum yang ada di kejaksaan khususnya yg dilakukan oleh jaksa pengacara negara. Selain itu, juga, bersama dengan Kepolisian melakukan penegakan hukum pidana, juga dukungan terkait penyelenggaraan pemerintahan, khususnya di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

“Semoga dapat disinergikan antara Kejari dengan teman-teman di kejaksaan tinggi juga bisa dikomunikasikan agar fungsi jaksa dapat mendukung kebijakan pemerintah yang ada di kabupaten pekalongan.” kata Andi Herman menyampaikan harapannya.

Sebelum tiba di Kabupaten Pekalongan, Rombongan Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Tengah telah melaksanakan kegiatan kunjungan kerja selama 2 hari yaitu mulai tanggal 30-31 Maret 2022 ke sejumlah Kejaksanaan Negeri dan Pemkab, diantaranya Kendal, Batang, Brebes, Tegal, dan Pemalang.

Tujuan dari kunjungan kerja ke Kabupaten Pekalongan dan daerah-daerah lainnya yaitu untuk menjalin silaturahmi dengan Kejaksaan Negeri dan Pemerintah Daerah. Kejati Jateng baru ditugaskan selama kurang lebih 4 minggu. Selain itu juga untuk konsolidasi dan menyampaikan beberapa perkembangan terkait kebijakan Pimpinan Kejaksaan. (Red)

Sumber : Tim Prokompim Kab. Pekalongan

Dalam kesempatan tersebut, bupati memberikan apresiasi kepada PMI Kabupaten Pekalongan yang telah bekerja dengan tulus demi kemanusiaan, "PMI ini memang hal yang luar biasa, karena semua pengurusnya tidak ada yang digaji. Semua karena memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi," ungkap bupati.

Ketua PMI Kabupaten Pekalongan, Ir. Hj. Arini Harimurti, dalam laporannya Muskerkab PMI 2022 akan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Tahun 2021 dan menyampaikan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja yang akan dimintakan persetujuannya kepada peserta Muker.

Disebutkan, jumlah peserta Muker sebanyak 100 orang, terdiri dari unsur Pengurus PMI Kabupaten, Pengurus PMI Kecamatan dan relawan.

“Salah satu tugas utama PMI adalah penyediaan daerah. UDD (Unit Donor Darah) mengalami penurunan stok darah pada tahun 2021. Disebutkan, kantong darah pada tahun 2020 sebanyak 13.506 kantong darah, namun pada tahun 2021, hanya 11.582 kantong. “Banyak pendonor yang enggan mendonorkan darahnya selama Pandemi Covid-19,” kata Arini.

PMI telah berupaya, dengan kerja sama TNI dan Polri dan juga jemput bola dengan mobil keliling dari kecamatan satu ke kecamatan lainnya. “Oleh karena itu, akan diberikan penghargaan bagi kecamatan yang tergiat melaksanakan donor darah,” ucap Arini.

Terkait penanggulangan bencana dan P3K, pada tahun 2021, sebanyak 61 kali, di antaranya menangani banjir selama 29 kali, kecelakaan air selama 15 kali, kebakaran, tanah longsor, distribusi air bersih akibat kemarau dan pencemaran limbah, serta pohon tumbang selama 35 kali.

Arini juga melaporkan bahwa Unit Klinik Pratama PMI yab belum lama dibuka, sudah melakukan 1.781 pemeriksaan kesehatan dan melayani tes rapid antigen 1.626 pemeriksaan. “Rencana tahun 2022, PMI bertekad membantu pemerintah terkait kemanusiaan, tetap siap sedia 24 jam. Ada tujuh kegiatan yang disusun sesuai Renstra dan akan dimintakan persetujuan dalam Muker ini,” imbuh Arini.

Hadir dalam pembukaan Muker, Sekda Kabupaten Pekalongan, Ketua Dewan Kehormatan PMI Kabupaten Pekalongan dan anggotanya , Kepala OPD terkait di lingkungan Pemkab Pekalongan, Camat se-Kabupaten Pekalongan dan pengurus PMI Kecamatan, para relawan PMI. (Red)

Sumber : Tim Prokompim Kab. Pekalongan

Pada kesempatan tersebut bupati juga mengapresiasi kekompakan LDII. "Saya menilai LDII Kabupaten Pekalongan ini kompak, dan kantornya, walaupun hasil swadaya sendiri tapi bagus. Ini bisa jadi contoh bagi organisasi yang lainnya. Kalau kompak dan solid, Insya Allah, susah saja menjadi mudah," ujar Bupati.

Sementara itu Ketua LDII Kabupaten Pekalongan, Umar Wiyarto, menyampaikan terima kasih atas perhatian dan bantuan dari pemkab. "Kami berharap sinergitas antara pemkab dan LDII bisa terus ditingkatkan untuk Pembangunan Kabupaten Pekalongan,” ujar Umar. (Red)

Sumber : Tim Prokompim Kab. Pekalongan

Fadia dan beberapa pimpinan daerah lainnya menyampaikan program masing-masing dalam sebuah fragmen. “Program kolaboratif dengan KOMPAK (Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan) ini juga berkontribusi meningkatkan Indek Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pekalongan dari 68,97 (pada tahun 2018) menjadi 70,11 (tahun 2021),” ungkap  Fadia saat diundang sebagai narasumber dalam forum tersebut.

Gerakan KUDU Sekolah menjadi salah satu pemutus mata rantai kemiskinan di sektor pendidikan. Gerakan ini telah mengembalikan 1.397 anak tidak sekolah (ATS) ke sekolah. 

Sebelumnya, Team Leader KOMPAK, Anna Winoto, dalam sambutannya mengatakan, pihaknya dipercaya oleh Pemerintah Australia dan Indonesia untuk mengejar sebuah mimpi, yaitu agar seluruh masyarakat bisa mendapat akses pelayanan dasar dan akses ekonomi yang sama “Kelompok miskin, kelompok difabel, ibu-ibu kepala keluarga, masyarakat di perdesaaan agar mendapat kesempatan yang sama untuk mengakses layanan dasar dan kesempatan ekonomi,” ujar Anna. Dia berharap, agar terus memperjuangan dan berbagi untuk memperluas praktik baik dari manfaat apa yang telah dikolaborasikan. KOMPAK berkolaborasi dengan 24 kabupaten di 7 Provinsi di Indonesia.

Forum Inspirasi Nasional Kolaborasi untuk Indonesia merupakan forum berbagi pengetahuan (knowledge sharing), di tingkat pusat. Forum diselenggarakan KPPN/ Bappenas sehubungan dengan masa kerja KOMPAK yang akan berakhir pada Juni 2022. Forum diselenggarakan untuk berbagi praktik baik dan pembelajaran hasil kerja KOMPAK kepada seluruh pemangku kepentingan termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, serta mitra pembangunan lainnya.

Forum inspirasi di tingkat pusat menjadi puncak rangkaian Forum Inspirasi yang telah diselenggarakan di tingkat daerah mulai Aceh, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, hingga Papua.

Tema yang diusung dalam Forum Inspirasi yaitu terkait tata kelola pemerintahan, layanan dasar, dan pengembangan ekonomi lokal. Inspirasi dari Kabupaten Pekalongan mengenai pendekatan kolaboratif dalam tata pemerintahan serta pemanfaatan alat analisa yang mempertajam penargetan program penanggulangan kemiskinan akan memberikan masukan berharga bagi kebijakan pembangunan.

Duta besar Australia untuk Indonesia, Penny Williams dalam sambutannya mengaku senang dapat bergabung untuk merayakan kemitraan Australia dan Indonesia untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan dasar serta peluang ekonomi untuk kelompok rentan dan masyarakat miskin. Sejak tahun 2015, Pemerintah Australia sudah bekerja sama dengan KOMPAK . “Australia dan Indonesia memiliki visi yang sama yaitu kawasan Indo-Pacifik yang stabil, makmur dan tangguh. Dan Kemitraan kita merupakan bagian penting dari visi tersebut,” tutur Penny. 

Sementara itu Menteri PPN/ Kepala Bappenas, Suharso Manoarfa, mengapresiasi Forum sebagai ajang untuk merayakan kolaborasi yang berjalan dengan sangat baik. “Harapan kami, kemitraan dan kerja sama antara Pemerintah Australia dan Indonesia yang sudah terjalin, kian solid dan kokoh di masa mendatang,” ungkap Suharso. (Red)

Sumber : Tim Prokompim Kab. Pekalongan

Dalam sambutannya Wakil Bupati Riswadi mengucapkan terimakasih kepada ibu-ibu yang tergabung dalam GWS sebagai organisasi wanita yang bersedia mendarmabaktikan pikiran dan tenaga untuk organisasi yang bersifat sosial.

“ibu-ibu ini nantinya diharapkan mampu untuk berkontribusi dalam membangun keluarga dan teman-temannya, yang arahnya adalah meningkattkan kesejahteraan,” katanya.

Riswadi juga menyarankan agar GWS bisa berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan ekonomi keluarga khususnya para wanita. Salah satunya dengan mengadakan berbagai pelatihan seperti konveksi, rias pengantin atau yang lain.

“intinya kami siap diberi masukan, karena kami sadar kami tidak mampu membangun dan menjadikan Kabupaten Pekalongan ini hebat. Untuk itu kami membuka pintu seluas-luasnya untuk diberi masukan,” terangnya.

Sementara itu, Ketua GWS kabupaten Pekalongan Rohanah menuturkan, Keberadaan kaum perempuan yang terwadahi dalam GWS mempunyai peran strategis salah satunya pemberdayaan keluraga dan membantu tugas pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“para anggota yang tergabung dalam GWS Kabupaten Pekalongan telah memiliki bermacam bekal keterampilan untuk dikembangkan seperti menjahit, seni tari rias pengantin, tata boga dan lainnya,” ujarnya

Dirinya mengajak para anggota GWS Kabupaten Pekalongan yang baru dilantik agar dapat meningkatkan etos kerja dan kebersamaan sehingga bisa berkontribusi dalam masyarakat.

Pelantikan Gerakan Wanita Sejahtera (GWS) Kabupaten Pekalongan dihadiri Ketua DPW GWS Provinsi Jawa Tengah, Ketua TP PKK Kabupaten Pekalongan Ny. Widi Riswadi , Perwakilan Kesbangpol Kabupaten Pekalongan, dan beberapa organisasi wanita. (Dian-Kominfo))

“Pemkab melaksanakan kegiatan dengan mengedapankan skala prioritas, karena keuangan pemerintah sejak pandemi Covid-19 cukup memprihatinkan sehingga anggaran harus dibagi untuk berbagai program dan kegiatan sesuai skala prioritas,” kata Fadia.

Dijelaskan, pada tahun 2022, Pemkab Pekalongan sudah melaksanakan beberapa program yang meski masih ada  kekurangannya namun nanti hal itu akan  dijadikan evaluasi agar bisa lebih baik pada 2023 nanti. Program tersebut antara lain yaitu kesehatan gratis hanya dengan KTP. “Walaupun masih ada batasan-batasannya, namun menurut saya, ini merupakan hal yang luar biasa,” ujar bupati.

Program lainnya yaitu, penunggu rumah sakit pasien kurang mampu yang dirawat di Puskesmas Rawat Inap dan rumah sakit milik Pemkab Pekalongan mendapatkan bantuan sebesar Rp. 50 ribu per hari. “Ini sudah sudah berlaku per 1 Januari lalu. Kita terus evaluasi kekuarangan program ini,” imbuh bupati.

Selain itu, di bidang pendidikan, pemkab juga memberikan bantuan seragam bagi siswa di sekolah negeri dari keluarga tidak mampu. “Saya berharap program setidaknya bisa membantu anak Pekalongan bisa sekolah dan pintar semua,” ucap bupati

Terkait infrastruktur, pada tahun 2022, Pemkab Pekalongan menganggarkan peningkatan infrastruktrur jalan, jembatan dan saluran menjadi kurang lebih Rp. 130 Miliar, dari tahun 2021 yang anggarannya Rp. 50 Miliar. “Mudah-mudahan, pada 2023, bisa lebih ditingkatkan lagi anggaran untuk peningkatan infrastruktur jalan, jembatan dan saluran irigasi yang PR nya cukup banyak,” ucap bupati.

Selain itu, tahun ini, lanjut Fadia, Kabupaten Pekalongan mendapatkan bantuan dari Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 60,8 miliar untuk infrastruktur di Kabupaten Pekalongan. “Mudah-mudahan dari Pusat juga nanti ada bantuan dan tahun 2023 lebih banyak lagi,” harap bupati.

Dalam kesempatan tersebut Fadia juga mengatakan pihaknya akan menata lingkungan Alun-alun Kabupaten Pekalongan. “Tahun 2022 ini, Alun-alun Kajen akan ditata dan dipercantik serta akan mengusung aikon Kabupaten Pekalongan sebagai Kota Santri,” ujarnya.

Selain itu, kegiatan lainnya yaitu pemkab akan mengembangkan wisata di Kota Santri, antara lain di Objek Wisata Linggo Asri, Kajen. “Kita anggarkan di Perubahan Anggaran 2022 dan jika tidak cukup, akan dilanjutkan pada tahun 2023,” terang bupati.

Rehab Pasar

Peresmian Pasar Kedungwuni dan Pasar Wiradesa saat ini masih dalam tahap pengecekan kepemilikan kios dan loosnya. Dalam waktu dekat kedua pasar tersebut akan diresmikan. Pemkab juga berencana akan merehab atau bahkan membangun kembali Pasar Kajen dan menata Pasar Sragi agar lebih nyaman bagi pedagan maupun pembeli. “Oleh karena itu, kami harap masukan dari bapak ibu semua yang hadir di Musrenbang ini,” ungkap Bupati Fadia. Bupati menyatakan akan lebih banyak mendengarkan saran dan masukan dari para peserta Musrenbang untuk menyusun rencana kerja.

Fadia juga berharap adanya pembangunan hotel, agar wilayahnya lebih ramai dan banyak dikunjungi tamu atau wisatawan sehingga perekonomian warga Kabupaten Pekalongan meningkat. “Kami juga akan memanfaatkan atau memfungsikan aset-aset milik Kabupaten Pekalongan yang mangkrak agar lebih bermanfaat,” kata Fadia .

Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Dra. Hj. Hindun, MH, dalam sambutannya berharap, Musrenbang tidak hanya menjadi musyawarah pepesan kosong. “Prioritas dan arah pembangunan sesuai visi-misi bupati agar dicermati kembali. Saya tetap berpedoman pada RPJMD, pada visi-misi bupati, serta arah pembangunan tahun ke dua ini. Ini juga harus dimengerti oleh masyarakat, sehingga apa yang menjadi harapan masyarakat dengan apa yang dibangun oleh pemkab dan masyarakat tidak sungkan untuk hadir dan menyampaikan masukan dalam Musrenbang,” tutur Hindun.

Musrenbang dihadiri Sekretaris Bappeda Provinsi Jawa Tengah, Ketua DPRD Dra. H. Hindun, MH beserta unsur Forkopimda Kabupaten Pekalongan, Wakil Ketua serta Ketua Komisi DPRD Kabupaten Pekalongan, Wakil Bupati Pekalongan H. Riswadi, SH, Sekda Kabupaten PEkalongan M. Yulian Akbar, S.Sos, M.Si, para Staf Ahli Bupati, para Asisten Sekda, Plt Kepala Bappeda Litbang dan Kepala OPD di lingkungan Pemkab Pekalongan, para camat, tokoh masyarakat dan stakeholders terkait. (Red)

Sumber : Tim Prokompim Kab. Pekalongan