KAJEN – Perbaikan infrastruktur di Kesesi untuk menunjang transformasi daerah Kesesi yang akan dijadikan icon kerjasama triple helix antara perguruan tinggi, sektor usaha dan pemerintah terus dilakukan Pemkab Pekalongan. “hal ini sebagai wujud dukungan untuk melakukan perubahan di Kesesi supaya bisa lebih baik lagi diberbagai bidang infrastruktur” Ungkap Bupati Pekalongan KH.Asip Kholbihi,SH.M.Si, saat kunjungan kerja ke Desa Kesesi, Kecamatan Kesesi pada hari ini, Jumat (10/7/2020).
Menurut Bupati Asip, untuk mewujudkan tercapainya kerjasama tersebut, dalam untuk mewujudkan rencana akan berdiri Universitas Negeri Semarang (UNDIP) sebagai upaya pembangunan infrastruktur kota dibidang pendidikan di wilayah Kesesi.
Selanjutnya Bupati menyampaikan dua permasalahan dalam penataan kota berupa masalah kekumuhan dan kebutuhan air bersih, oleh karenanya pihaknya akan melakukan perbaikan infrastruktur fisik berupa pembuatan ruang terbuka hijau sebagai ruang interaksi sosial masyarakat,. “ Dan perbaikan sarana suplai air bersih, karena ini tantangan kita disamping lingkungan yang kumuh. Dan tentunya itu akan kita atasi,’’ Ungkapnya.
Bupati menambahkan pihaknya dalam jangka panjang juga menargetkan setiap kecamatan di Kabupaten Pekalongan akan ada rumah sakit untuk mewujudkan keadilan pembangunan pada bidang kesehatan dan untuk menunjang perbaikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. ‘’ Kami juga mentarget bahwa setiap kecamatan di Kabupaten Pekalongan harus ada rumah sakit dan ini sedang kami targetkan. Karena tugas peemrintah itu mewujudkan nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan,’’ Ujarnya.
Selanjutnya berkaitan Covid-19 , Bupati Asip berpesan kepada masyarakat untuk tetap melakukan protokol kesehatan sebagai bentuk ikhtiar dalam mencegah penularan kembali virus Covid-19 di Kabupaten Pekalongan. ‘’ Masalah Covid-19, saya berharap kita terus melakukan ikhtiar. Apabila keluar rumah melakukan aktivitas jangan lupamemakai masker. Karena mencegah lebih baik daripada mengobati untuk melindungi diri kita,’’ Pungkasnya.
Publisher : aris
Jumat, 10 Juli 2020
KAJEN – Sebagai wujud kepedulian terhadap beban para pelaku usaha UMKM, khususnya pelaku usaha makanan ringan dan makanan basah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyalurkan Bantuan Jaring Pengaman Ekonomi (JPE) Bahan Baku. Bantuan senilai maksimal 3 juta rupiah ini secara simbolis diserahkan oleh bupati Pekalongan Asip Kholbihi SH.,M.Si di toko SRC Karangayar pada Jum’at ( 10/07) pagi di Karanganyar.
KAJEN - Pemkab Pekalongan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menerima perwakilan guru honorer yang tergabung dalam Forum Komunikasi Wiyata Bakti ( FKWB) di ruang rapat bupati pada Rabu (08/07) pagi. Perwakilan FKWB diterima langsung oleh bupati Pekalongan Asip Kholbihi SH.,M.Si didampingi kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan, Sumarwati S.Pd., MAP beserta jajaran serta kepala Dinkominfo Anis Rosidi SSos.,M.Si .
KAJEN - Dalam rangka inventarisir tanah aset pemerintah daerah kabupaten Pekalongan, Pemkab Pekalongan bekerjasama dengan KPK dan BPN mengadakan kegiatan sosialisasi sistem inventarisasi tanah instansi pemerintah ( INTIP ) pada Selasa ( 07/07) di aula lantai II setda kab. Pekalongan. Acara sosialisasi dibuka oleh bupati Pekalongan Asip Kholbihi SH.,M.Si dan diikuti oleh kepala BPKD, camat, lurah, kabid kanwil BPN propinsi Jawa Tengah dan dari kantor pertanahan kabupaten Pekalongan.
Bupati Asip menuturkan bantuan dari Propinsi ini melengkapi 75 ribu bantuan warga yang berasal dari anggaran Pemkab, dan Pemerintah pusat berupa BLT/sosial, dana desa, serta bantuam dari masyarakat ormas seperti Muhammadiyah, NU dan lainnya. “ Pada hari ini Pemprov menganggarkan kembali bantuan khusus untuk penjual-penjual, UMKM seperti penjual roti, keripik dan lain-lain yang di rumah-rumah agar terbantu,” ungkap bupati Asip.
Dikatakan, Pemprov memberian bantuan 3 paket senilai rata-rata 3 juta sampai 1,5 juta. Bantuan tersebut diharapkan digunakan untuk menambah modal omzet para pedagang serta dikelola menjadi bahan makanan yang selanjutnya bisa dititipkan ke SRC (pojok lokal) .
Menurut bupati setiap pembelian produk pojok lokal berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Disarankan pula produk makanan basah, makanan ringan/ snack pemasarannya bekerjasama dengan SRC atau ke Alfamart melalui kepala Dinas Perindagkop UMKM kabupaten Pekalongan. Selain itu Bupati mengusulkan penjual berdagang di UMKM senter di Madukaran. “ Saya menyarankan ada paguyuban pedagang agar didata guna mendapat bantuan. Disamping dapat bantuan ini, nanti kalau memang akan meningkatkan usaha, pemkab juga akan bantu modal,” tambahnya.
Dengan support atau bantuan dari pemerintah, Bupati yakin produk makanan UMKM tidak terpengaruh kondisi pandemi dan diharapkan untuk ketahanan sosial ekonomi di saat situasi pandemi.
Sementara itu kepala Dinas Perindagkop dan UMKM Ir Hurip Budi Riyantini menjelaskan para pelaku usaha yang mendapat bantuan adalah mereka yang terdampak covid19. Pemberian bantuan kali ini merupakan pelaksanaan tahap kedua, sebanyak 140 UMKM. Adapun penyalurannya dilaksanakan mulai tanggal 10 dan 11 juli 2020 , tersebar di 4 titik yaitu Doro, Wiradesa, Buaran dan Karanganyar. Tujuannya memberikan kemudahan bahan baku bagi pelaku usaha makanan dengan nilai bantuan maksimal 3 juta rupiah. ( Humas Kominfo )
Publisher : aris
Jumat, 10 Juli 2020
Kamis, 9 Juli 2020
Pertemuan bertajuk “ Audiensi dengan Forum Komunikasi Wiyata Bakti” tersebut untuk mendiskusikan eksistensi para guru wiyata bakti di kabupaten Pekalongan. Dalam audiensi tersebut bupati atas nama pemerintah mengucapkan terimakasih atas dedikasi dan pengorbanan para guru wiyata bakti yang telah mengajarkan ilmu pengetahuan kepada anak didik.
“ Pemerintah sekarang openmind, menerima semua masukan, kritik dan saran. Kita diskusikan, musyawarohkan kemudian hasilnya mana nanti yang kita bisa, mana yang jangka menengah atau jangka panjang.”, ucap bupati
Menurutnya, ada kebijakan yang dirisaukan guru wiyata yaitu kalau nanti di sekolah ada guru negeri, ini nanti mempengaruhi eksistensi guru wiyata bakti sehingga perlu dicarikan jalan keluar yang baik. Nantinya melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan dibuat norma atau sistem yang standar. Bupati berharap seiring kebijakan-kebijakan dari pemerintah pusat atau ada reformulasi berkaitan dengan status para guru wiyata bakti. “ Tentu kami akan sambut dengan baik, disamping itu ada juga ruang kebijakan yang bersifat lokal, dalam hal ini kebijakan pemkab,” ujarnya
Bupati meyakini kepala dinas mampu membuat sistem itu sehingga proporsi guru negeri tidak akan mempengaruhi keberadaan guru wiyata bakti. Pemkab sendiri sudah mulai melakukan posisioning terhadap keberadaan guru wiyata bakti.
Ketua FKWB Ifan Munawar Chaniago mengutarakan titik fokus audiensi kali ini ada dua hal, yaitu pengakuan dan bosda, baik prosedural maupun nominalnya. Terkait pengakuan, dinas pendi dikan dan kebudayaan sudah menerbitkan surat keterangan. Sedangkan untuk nominal bosda, pihaknya mengharap ada kenaikan tunjangan bosda.
Sementara itu Sumarwati S.Pd.,MAP selaku kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan mengatakan guru yang mendapatkan kesejahteraan wiyata bhakti ada 1913. “ Sepanjang kita masih membutuhkan, kita lindungi guru wiyata bakti”, tegas Sumarwati.
Dijelaskan pula saat ini pihaknya masih petakan penataan guru karena sentral guru paling tinggi di 2 kecamatan yaitu di Bojong dan Kesesi. Sementara kekurangan guru selain di 2 kecamatan itu masih banyak ( Humas Kominfo )
Publisher : aris
Rabu, 8 Juli 2020
Rabu, 8 Juli 2020
Selasa, 7 Juli 2020
Bupati menilai program inventarisir tanah pemerintah sangat penting karena kabupaten Pekalongan cukup kaya dan punya pengalaman tentang pemanfaatan tanah pemerintah.
Dijelaskan bupati, kegiatan sosialisasi dimaksudkan untuk menginventarisir tanah-tanah pemerintah yang sudah tercatat maupun belum. Yang sudah tercatat berarti sudah menjadi aset pemkab. Kemudian untuk tanah pemerintah yang belum tercatat, setelah tercatat akan dilegalisasi. Sertifikatnya akan dibantu oleh BPN. “ Fokusnya ada di 2 kecamatan, Kedungwuni dan wiradesa. Karena memang dulu adalah aset desa Kedungwuni, sekararng menjadi aset pemerintah, karena dijadikan kelurahan. Aset-aset ini nanti akan kita kembangkan optimal seiring dengan pengembangan wilayah Kedungwuni dan Wiradesa,” paparnya.
Terkait kompleks Islamic centre, bupati menerangkan akan dibangun oleh Kemenag namun Kemenag sendiri menyarankan agar tanah dihibahkan sehingga kepemilikannya menjadi kepemilikan Kemenag RI. Kemudian sudah dijanjikan dana pengembangan sebesar 25 Milyar. “ Pemkab akan memproses itu karena intinya untuk peningkatan kualitas mutu pendidikan, utamanya pendidikan agama dan pendidikan penunjang lainnya. Kompleks Islamic center ini dulu dimaksudkan seluruh pusat pendidikan difokuskan disitu. Nanti akan kita proses,” lanjutnya.
Sementara iru kepala BPN Jateng Imawan Abdul Ghofur dalam laporannya menyampaikan BPN sudah punya program PTSL (Pendaftaran Tanah sistematik Lengkap) di kabupaten Pekalongan yang sampai saat ini sudah diselesaikan 11 desa lengkap. Harapannya desa lengkap yang sudah dihasilkan tersebut bisaditindaklanjuti untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya. Selain itu perkembangan pendaftaran tanah di kabupaten Pekalongan saat ini baru sekitar 78 % dan sisanya akan diselesaikan sampai tahun 2023 sesuai roadmap provinsi Jawa Tengah. (Humas Kominfo)
Publisher : aris
Selasa, 7 Juli 2020
Dalam kunjungannya yang bertujuan untuk melakukan cek langsung kondisi pembangunan di Desa Kebonsari , Bupati Asip juga berkesempatan memaparkan aspek penting pembangunan daerah yang menurutnya itu bersumber dari potensi desa-desa yang ada di Kabupaten Pekalongan.
‘’ Kami hadir kesini untuk silaturahmi ke Desa Kebonsari Karangdadap sekaligus untuk monitoring pelaksanaan pembangunan desa yang alhamdulilah di Desa Kebonsari ini tergolong lancar. Hanya saja apa-apa yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah akan kami jalankan,’’ Kata Bupati Asip.
Aspek lain sebagai pendorong kemajuan suatu daerah yang pertama adalah aspek pendidikan. Menurutnya, pendidikan di Kabupaten Pekalongan saat ini sudah bagus, mulai dari tingkat SD,SMP,SMA dan Perguruan Tinggi. Hal itu dibuktikan dengan telah berdirinya tujuh Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di Kabupaten Pekalongan.
‘’ Seperti pendidikan itu kita sekarang setidaknya sudah ada 7 perguruan tinggi negeri maupun swasta. Dan berdasarkan data, rata-rata anak-anak di Kabupaten Pekalongan itu ingin melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi dan ini sangat bagus,’’ Ujarnya.
Aspek selanjutnya adalah ekonomi. Dijelaskan oleh bupati Asip bahwa mayoritas masyarakat di Desa Kebonsari adalah sebagai pengrajin batik. Dan ini selaras dengan Kabupaten Pekalongan sebagai daerah industri penghasil sandang. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Pekalongan telah memberikan dukunganya dengan melakukan pembangunan sarana dan prasarana pendukung seperti pasar,akses jalan raya,masjid dan sarana publik lainya yang dapat meningkatkan nilai perekonomian masyarakat.
‘’ masyarakat di Desa Kebonsari basis mata pencaharianya disamping ada sawah, ini juga ada batik yang sudah ada sejak dahulu. Dan Kabupaten Pekalongan sendiri secara keseluruhan juga merupakan daerah produksi sandang.Dan untuk mendukung sarana itu kita membangun pasar Kedungwuni yang cukup besar dan yang lain seperti pasar di Bligo,Pekajangan,pasar Doro,pasar Sragi,kemudian InsyaAllah kita akan membangun pasar Wiradesa,’’ jelas Bupati Asip.
Selanjutnya Bupati Asip juga berpesan kepada masyarakat, walaupun saat ini Kabupaten Pekalongan sudah berzona hijau, masyarakat diharapkan tetap melakukan protokol kesehatan. Menurutnya, ini dilakukan untuk mencegak cluster kedua penyebaran virus Covid-19 di Kabupaten Pekalongan.
‘’Saya berpesan kepada masyarakat yang akan melakukan aktivitas untuk tetap menggunakan masker,terus rajin cuci tangan dan tetap jaga jarak. Itu merupakan ikhtiar untuk mengurangi angka penularan virus Covid-19,’’ Pesan Bupati Asip.
(Lus kominfo)
Minggu, 5 Juli 2020
Rabu, 1 Juli 2020