Artikel

Alamat

Link Terkait

• Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pekalongan
• PPID Kabupaten Pekalongan
• Lapor Bup

Statistik Pengunjung

Menurut bupati, Muhammadiyah  Kajen  sangat dinamis dalam mengembangkan sarana pendidikan, baik pendidikan dasar maupun menengah.  Tidak hanya masalah pendidikan, juga  pengembangan pelayanan kesehatan. Untuk itu Muhammadiyah hadir memberikan alternatif, tidak perlu jauh-jauh, cukup di kabupaten  Pekalongan khususnya di Kajen juga sudah tersedia.”, lanjutnya

Bupati menilai  pondok pesantren Muhammadiyah  sangat bagus dan akan sangat baik anak-anak didik  nanti masuk di pondok pesantren selain lembaga-lembaga formal yang sudah ada.

Mengenai peran  pemerintah , dikatakan pemerintah melakukan penataan terhadap regulasi dan menfasilitasi. Bantuan-bantuan sosial keagamaan dan bantuan sarana pendidikan menjadi konsen pemerintah untuk mendukung gerakan dari persarikatan Muhammadiyah khususnya di Kajen sebagai ibukota Kabupaten. “ Jadi ini sinergi dengan dinamika pembangunan yang dilakukan oleh pemkab ,” pungkasnya

Dalam kesempatan tersebut juga diserahkan bantuan  sosial  dari Pemkab secara simbolis untuk panti asuhan yatim putra putri Muhammadiyah Kajen. ( Humas Kominfo )

Publisher : aris

Menurut Bupati Asip, untuk mewujudkan tercapainya kerjasama tersebut, dalam untuk mewujudkan rencana akan berdiri Universitas Negeri Semarang (UNDIP) sebagai upaya pembangunan infrastruktur kota dibidang pendidikan di wilayah Kesesi.

Selanjutnya Bupati menyampaikan dua permasalahan dalam penataan kota berupa masalah kekumuhan dan kebutuhan air bersih, oleh karenanya pihaknya akan melakukan perbaikan infrastruktur fisik berupa pembuatan ruang terbuka hijau sebagai ruang interaksi sosial masyarakat,. “ Dan perbaikan sarana suplai air bersih, karena ini tantangan kita disamping lingkungan yang kumuh. Dan tentunya itu akan kita atasi,’’ Ungkapnya.

Bupati menambahkan pihaknya dalam jangka panjang juga menargetkan setiap kecamatan di Kabupaten Pekalongan akan ada rumah sakit untuk mewujudkan keadilan pembangunan pada bidang kesehatan dan untuk menunjang perbaikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. ‘’ Kami juga mentarget bahwa setiap kecamatan di Kabupaten Pekalongan harus ada rumah sakit dan ini sedang kami targetkan. Karena tugas peemrintah itu mewujudkan nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan,’’ Ujarnya.

Selanjutnya berkaitan Covid-19 , Bupati Asip berpesan kepada masyarakat untuk tetap melakukan protokol kesehatan sebagai bentuk ikhtiar dalam mencegah penularan kembali virus Covid-19 di Kabupaten Pekalongan. ‘’ Masalah Covid-19, saya berharap kita terus melakukan ikhtiar. Apabila keluar rumah melakukan aktivitas jangan lupamemakai masker. Karena mencegah lebih baik daripada mengobati untuk melindungi diri kita,’’ Pungkasnya.

Publisher : aris

Bupati Asip menuturkan bantuan dari Propinsi ini melengkapi 75 ribu bantuan warga yang berasal dari anggaran Pemkab, dan Pemerintah pusat berupa BLT/sosial, dana desa, serta bantuam dari masyarakat ormas seperti Muhammadiyah, NU dan lainnya. “ Pada hari ini Pemprov menganggarkan kembali bantuan khusus untuk penjual-penjual, UMKM seperti penjual roti, keripik dan lain-lain yang di rumah-rumah agar terbantu,” ungkap bupati Asip.

Dikatakan, Pemprov memberian bantuan 3 paket senilai rata-rata 3 juta sampai 1,5 juta. Bantuan tersebut diharapkan digunakan untuk menambah modal omzet para pedagang serta dikelola menjadi bahan makanan yang selanjutnya bisa dititipkan ke SRC (pojok lokal) .

Menurut bupati setiap pembelian produk pojok lokal berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Disarankan pula produk makanan basah, makanan ringan/ snack pemasarannya bekerjasama dengan SRC atau ke Alfamart melalui kepala Dinas Perindagkop UMKM kabupaten Pekalongan. Selain itu Bupati mengusulkan penjual berdagang di UMKM senter di Madukaran. “ Saya menyarankan ada paguyuban pedagang agar didata guna mendapat bantuan. Disamping dapat bantuan ini, nanti kalau memang akan meningkatkan usaha, pemkab juga akan bantu modal,” tambahnya.

Dengan support atau bantuan dari pemerintah, Bupati yakin produk makanan UMKM tidak terpengaruh kondisi pandemi dan diharapkan untuk ketahanan sosial ekonomi di saat situasi pandemi.

Sementara itu kepala Dinas Perindagkop dan UMKM Ir Hurip Budi Riyantini menjelaskan para pelaku usaha yang mendapat bantuan adalah mereka yang terdampak covid19. Pemberian bantuan kali ini merupakan pelaksanaan tahap kedua, sebanyak 140 UMKM. Adapun penyalurannya dilaksanakan mulai tanggal 10 dan 11 juli 2020 , tersebar di 4 titik yaitu Doro, Wiradesa, Buaran dan Karanganyar. Tujuannya memberikan kemudahan bahan baku bagi pelaku usaha makanan dengan nilai bantuan maksimal 3 juta rupiah. ( Humas Kominfo )

Publisher : aris

Pertemuan bertajuk “ Audiensi dengan Forum Komunikasi Wiyata Bakti” tersebut untuk mendiskusikan eksistensi para guru wiyata bakti di kabupaten Pekalongan.  Dalam audiensi tersebut bupati  atas nama pemerintah mengucapkan terimakasih atas dedikasi dan pengorbanan para guru wiyata bakti yang telah  mengajarkan ilmu pengetahuan kepada anak didik.

“ Pemerintah sekarang openmind, menerima semua masukan, kritik dan saran. Kita diskusikan, musyawarohkan kemudian hasilnya mana nanti yang kita bisa, mana yang jangka menengah atau jangka panjang.”, ucap bupati

Menurutnya, ada kebijakan yang dirisaukan guru wiyata yaitu kalau nanti di sekolah ada guru negeri, ini nanti mempengaruhi eksistensi guru wiyata bakti sehingga perlu dicarikan jalan keluar yang baik. Nantinya melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan dibuat norma atau sistem yang standar. Bupati berharap  seiring kebijakan-kebijakan  dari pemerintah  pusat atau ada reformulasi berkaitan dengan status para guru wiyata bakti.  “ Tentu kami akan sambut dengan baik, disamping itu ada juga ruang kebijakan  yang bersifat lokal, dalam hal ini kebijakan pemkab,” ujarnya

Bupati meyakini  kepala dinas  mampu membuat sistem itu sehingga  proporsi guru negeri tidak akan mempengaruhi keberadaan guru wiyata bakti. Pemkab sendiri sudah mulai melakukan posisioning terhadap keberadaan guru wiyata bakti.

Ketua FKWB  Ifan Munawar Chaniago  mengutarakan titik fokus audiensi kali ini ada dua hal, yaitu pengakuan dan bosda, baik prosedural maupun nominalnya.  Terkait pengakuan, dinas pendi dikan dan kebudayaan  sudah menerbitkan surat keterangan. Sedangkan  untuk nominal bosda, pihaknya mengharap ada kenaikan tunjangan bosda.

Sementara itu Sumarwati  S.Pd.,MAP selaku kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan mengatakan guru  yang mendapatkan kesejahteraan wiyata bhakti  ada 1913. “ Sepanjang kita masih membutuhkan, kita lindungi guru wiyata bakti”, tegas Sumarwati.

Dijelaskan pula saat ini pihaknya masih petakan penataan guru karena sentral guru paling tinggi di 2 kecamatan yaitu di Bojong dan Kesesi. Sementara kekurangan guru selain di  2 kecamatan itu masih banyak ( Humas Kominfo )

Publisher : aris

Bupati menilai program inventarisir tanah pemerintah sangat penting karena kabupaten Pekalongan cukup kaya dan punya pengalaman tentang pemanfaatan tanah pemerintah.

Dijelaskan bupati, kegiatan sosialisasi dimaksudkan untuk menginventarisir tanah-tanah pemerintah yang sudah tercatat maupun belum. Yang sudah tercatat berarti sudah menjadi aset pemkab. Kemudian untuk tanah pemerintah yang belum tercatat,  setelah tercatat akan dilegalisasi. Sertifikatnya akan dibantu oleh BPN. “ Fokusnya ada di 2 kecamatan, Kedungwuni dan wiradesa. Karena memang dulu adalah aset desa Kedungwuni, sekararng menjadi aset pemerintah, karena dijadikan kelurahan. Aset-aset ini nanti akan kita kembangkan optimal seiring dengan pengembangan wilayah Kedungwuni dan Wiradesa,” paparnya.

Terkait kompleks Islamic centre, bupati menerangkan akan dibangun oleh Kemenag namun Kemenag sendiri menyarankan agar tanah dihibahkan sehingga  kepemilikannya menjadi  kepemilikan Kemenag RI. Kemudian  sudah dijanjikan dana pengembangan sebesar 25 Milyar. “ Pemkab akan memproses itu karena intinya untuk peningkatan kualitas mutu pendidikan, utamanya pendidikan agama dan pendidikan penunjang lainnya. Kompleks Islamic center ini dulu dimaksudkan seluruh pusat pendidikan difokuskan disitu. Nanti akan kita proses,” lanjutnya.

Sementara iru kepala BPN Jateng Imawan Abdul Ghofur dalam laporannya menyampaikan BPN sudah punya program PTSL (Pendaftaran Tanah sistematik Lengkap) di kabupaten Pekalongan yang sampai saat ini sudah diselesaikan 11 desa lengkap. Harapannya desa lengkap yang sudah dihasilkan tersebut bisaditindaklanjuti untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya. Selain itu perkembangan pendaftaran tanah di kabupaten Pekalongan saat ini baru sekitar 78 % dan sisanya akan diselesaikan sampai tahun 2023 sesuai roadmap provinsi Jawa Tengah.  (Humas Kominfo)

Publisher : aris