KAJEN - Demi tercapainya mutu pendidikan di Kabupaten Pekalongan, Pemkab mengajak para camat dan kades se-Kabupaten Pekalongan untuk optimalkan gerakan anak kudu sekolah, yaitu gerakan yang bertujuan untuk mencari anak-anak di Kabupaten Pekalongan yang seusia sekolah namun tidak sekolah,Jum’at (28/2).
“Ini kita sebut dengan gerakan kudu sekolah, itu akronim yang secara filosofi maknanya harus sekolah” Jelas Bupati di Aula Setda lantai 1,
Pada tahun 2020 ini jumlah anak yang tidak sekolah 4346 anak, pada tahun 2019 sebanyak 380 anak dimasukkan ke sekolah lagi, kemudian pada tahun 2020 ditargetkan sekitar 1300 anak-anak supaya sekolah lagi.
Mengajak anak yang drop out untuk sekolah lagi bukanlah hal yang mudah, oleh karena itu harus ada upaya-upaya yang sistemik, terstruktur, kemudian masiv karena gerakan ini harus melibatkan seluruh komponen masyarakat, di tingkat kabupaten sudah dibentuk tim kudu sekolah yang diketuai oleh tim penggerak PKK yang punya akses naik ke atas ke tengah maupun ke bawah, kemudian ditingkat kecamatan diketuai oleh Camat masing-masing kecamatan, dan di desa juga diketuai oleh Kepala Desa masing-masing.
Pemkab berharap seluruh anak-anak di Kabupaten Pekalongan, anak-anak se-usia sekolah yang mestinya harus menikmati dunia pendidikan dapat kembali ke sekolah, ada beberapa hambatan yang membuat anak putus sekolah, diantaranya hambatan yang secara kultural, hambatan secara psikologis, kemudian hambatan secara ekonomi.
Hal ini yang harus diurai, secara kultur masyarakat masih berpandangan bahwa tidak sekolahpun bisa menjadi bos, inilah yang perlu dirubah. Kemudian secara psikologis memang anak-anak mengalami trauma di Sekolah karena proses keuntungan dan lain-lain.
Selain itu secara ekonomis juga akan diurai, pemerintah bidang pendidikan akan memfasilitasi agar anak-anak mau kembali ke sekolah, biaya akan ditanggung dan dicari dari berbagai sumber seperti, Pemda, Pemprov, Pemrintah Pusat.
Tim gerakan anak kudu sekolah terdiri dari berbagai pihak, mulai dari kecamatan maupun desa, juga dari organisasi kemasyarakatan, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh pemuda, semua terlibat, sehingga dapat mengoptimalkan untuk menyadarkan kembali supaya anak-anak yang seusia sekolah di Kabupaten Pekalongan ini harus sekolah kembali, karena pendidikan adalah modal utama untuk mencapai derajat yang lebih baik dimasa yang akan datang.
Anak yang tidak sekolah di Kabupaten Pekalongan pada data awal sejumlah 3494, ternyata setelah dilakukan pendataan baru jumlahnya menjadi 4346 yang tersebar di 19 kecamatan.Tahun ini pemkab telah mengembalikan 389, 3 anak di jalur formal dan 386 di jalur non formal melalui PKBM yang tersebar di 19 kecamatan.
Tentunya ini tidak lepas dari bantuan APBD yang memberikan bantuan biaya personal sebanyak Rp. 300.000;, dan bantuan dari baznas yang bertujuan untuk mencerdaskan terutama sebagai komitmen maka memberikan biaya personal Rp. 300.000;dan di tahun 2020 targetnya dari 3494 ini 680 anak kembali ke sekolah.
Dana APBD 2020 sebesar Rp. 500.000: untuk biaya personal, kemudian saat ini juga dilakukan pendekatan, dari baznas siap mendampingi biaya personal juga sebesar Rp. 300,000.
Target anak kembali ke sekolah pada tahun 2021 sebanyak125 anak, kemudian tahun 2022 sebanyak 1400 anak, Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Pekalongan tidak lepas dari para camat dan kades, di sekolah juga sudah terdapat aplikasinya, dan nanti diharapkan Kepala Desa berkoordinasi dengan sekolah-sekolah di Kabupaten Pekalongan terkait data anak-anak tidak sekolah.
Capaian gerakan anak kudu sekolah pada tahun2019 yaitu, tersusunnya buku panduan kudu sekolah, pencanangan gerakan kudu sekolah pada tanggal 2 mei 2019, sosialisasi gerakan kudu sekolah ke kecamatan dan desa, kemudian penerbitan Perbub nomer 48 tahun 2019 tentang wajib belajar 9 tahun. Pemkab akan mendorong supaya anak-anak tidak hanya menyelesaikan di 9 tahun saja, tapi supaya sampai 12 tahun.Dengan launching aplikasi anak kudu sekolah, sebanyak 389 Anak Tidak Sekolah (ATS) telah berhasil kembali memasuki sekolah, 285 desa/kelurahan telah menyerahkan data anak tidak sekolah sejumlah 4346 anak yang awalnya 3494 anak.
Tantangan gerakan anak kudu sekolah adalah cara pandang sebagian masyarakat yang menyatakan bahwa sekolah belum menjamin peningkatan taraf hidup atau kesejahteraan, rendahnya motivasi bagi anak dan orang tua, dan kurang sosialisasi gerakan yang belum maksimal di kabupaten, kecamatan, dan juga desa, harapannya dengan koordinasi semua pihak nanti tantangan bisa diselesaikan
Solusinya yaitu dengan adanya mekanisme gerakan kudu sekolah, peran dan tanggung jawab baik kabupaten, kecamatan, maupun desa dapat di tingkatkan pada setiap tahapannya, selain itu juga perlu komitmen dan dukungan untuk implementasi gerakan kudu sekolah dari stagholder, kecamatan, dan desa, juga perlunya dukungan orang tua, masyarakat, dan sekolah untuk mendorong anak tidak sekolah kembali ke sekolah baik formal maupun non formal, saat ini ada 32 PKBM yang siap menampung anak-anak yang tidak sekolah.
Hal ini tentunya menjadi tanggung jawab pemerintah, tentu pemerintah kabupaten harus punya grand strateginya untuk mengatasinya, sehingga terget pada tahun 2022 maksimal seluruh anak-anak yang drop out, Anak Tidak Sekolah (ATS), bisa kembali ke sekolah-sekolah baik formal maupun non formal, sekolah non formal seperti kejar paket dapat dilaksanakan di PKBM yang di fasilitasi oleh pemerintah sehingga mereka layak untuk mendapatkan ijazah setara dengan sekolah-sekolah formal ( Red)
Publisher : aris
Jumat, 28 Februari 2020
KAJEN – Palang Merah Indonesia bukanlah sebuah unit yang mencari keuntungan, tetapi adalah sebuah sarana untuk membantu masyarakat yang tidak mampu dan juga memberikan bantuan serta pertolongan kepada masyarakat atas musibah dan bencana yang terjadi di wilayah Kabupaten Pekalongan. Hal tersebut disampaikan Ketua PMI Kabupaten Pekalongan Ir. Arini Harimurti saat membuka acara Musyawarah Kerja PMI Kab. Pekalongan di Aula Kecamatan Bojong Kab. Pekalongan Kamis pagi tadi (27/2).
KAJEN - Duta besar kuasa Usaha perdagangan Pemerintah Australi Mr Cox allester merasa puas dengan penerapan kegiatan Program KOMPAK berjalan sesuai ketentuan di Kabupaten Pekalongan. KOMPAK (Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan) adalah fasilitas yang didanai oleh Pemerintah Australia untuk mendukung Pemerintah Indonesia dalam mencapai target mengurangi tingkat kemiskinan dan mengatasi kesenjangan
Oleh karena itu, sebagai evaluasi terhadap apa yang telah dilakukan PMI Kabupaten Pekalongan, dan sebagai sarana untuk menyusun program kerja PMI ke depan, PMI Kabupaten Pekalongan menggelar acara tersebut yang dihadiri pula oleh para Pengurus PMI Kab. Pekalongan, beberapa Kepala OPD terkait dan Ketua PMI Kecamatan serta para Relawan PMI Se Kab. Pekalongan. “Ayo kita evaluasi dan susun bareng-bareng Program Kerja ini. PMI ini ada karena kepercayaan masyarakat, oleh karena itu, mari bersama-sama kita galang PMI dari masyarakat dikembalikan ke masyarakat,” ujar Arini.
Lebih lanjut Arini menyampaikan, sebagai salah satu indikasi PMI sudah dipercaya oleh masyarakat adalah adanya Bulan Dana PMI yang semakin tahun semakin meningkat hasilnya. Disamping itu juga banyaknya permintaan P3K disetiap event-event, serta UDD (Unit Donor Darah) yang semakin hari persediaan darahnya semakin banyak. “Kepercayaan masyarakat sudah kita dapatkan, tetapi bagaimana kita mempertahankan kepercayaan, ini yang lebih sulit,” tegasnya.
Ditambahkan Arini, ada beberapa hal yang harus dievaluasi terkait program kerja tahun 2020, seperti bagaimana agar organisasi PMI ini menjadi kuat, bagaimana pelayanan pada masyarakat menyangkut sumber daya manusianya, bagaimana sistem penanggulangan bencana dan pelayanan kesehatan masyarakat. “Mohon masukan dan kritik agar PMI tetap berada yang terdepan dan tercepat untuk mencapai sasaran yang lebih tepat sehingga kepercayaan masyarakat semakin meningkat dengan kinerja kawan-kawan di lapangan. Ayo bareng-bareng, sumber daya perlu mendapat perhatian, bisa dengan pelatihan-pelatihan atau cara yang lain,” tambahnya. (451h)
Publisher : aris
Kamis, 27 Februari 2020
“Saya senang dengan kemajuan dan dampak yang dicapai melalui Program KOMPAK di Kabupaten Pekalongan khususnya. Dan juga melihat kolaborasi yang baik bagaimana Program KOMPAK berkontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan di Kab Pekalongan”ungkap Mr Cox saat berkunjung di Sekolah Sungai Desa Lolong Karanganyar.(26/2)
Mr Cox memberi apresiasi dengan pemilihan daerah intervensi kegiatan Program KOMPAK Kecamatan Petungkriyono yang merupakan daerah pinggiran dengan akses yang sulit sudah tepat.” Pecapaian kesuksesan Pentungkriyono yang sudah digagas dari Kec Petung berharap bisa direplikasi ke Kec lainnya’tandasnya.
Sementara itu Bupati Pekalongan Asip Kholbihi mengucapkan terima kasih atas bantuan Pemerintah Australia melalui Program KOMPAK, yang menurut beliau turut berkontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan di Kab Pekalongan menjadi satu digit, meningkatkan kapasitas aparatur Pemda dan juga meningkatkan kualitas dan akses terhadap layanan dasar.
Ia berharap kedatangan Mr. Allaster cox beserta rombongan bisa memicu sekaligus mempromosikan kabupaten Pekalongan di masyarakat Australi karena alam kabupaten Pekalongan yang menurut Mr. Cox begitu indah, begitu damai dan nyaman sehingga ini menjadi modal utama untuk memperluas promosi wisata kabupaten Pekalongan
Selain itu juga agar masyarakat Australia nanti tahu betul bahwa Pekalongan itu adalah sebuah daerah yang beautiful. Indah alamnya, masyarakatnya ramah tamah, makanannya enak, sehingga ada kunjungan wisatawan Australi.
Sementara itu Kepala Bappeda dan Litbang Yulian Akbar mengungkapkan salah satu kontribusi dirasakan adalah terkait perencanaan daerah yang semakin tertata dan terarah. Bukan hanya perencanaan Kabupaten, tapi juga Kecamatan dan Desa. Alat analisis SEPAKAT juga menjadi salah satu alat yang bermanfaat dan membantu untuk melakukan analisis kemiskinan dengan metode quadrant melihat dari bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur.(red)
Publisher : aris
Kamis, 27 Februari 2020
“Dana Desa harus dikelola dengan benar karena uang negara, dan uang negara 1 rupiah saja pertanggungjawabannya sama dengan 1 triliun, jangan dilihat nominalnya, akuntabilitas menjadi taruhan Kepala Desa,” tegas Bupati.
Dijelaskan Bupati, dari tahun ke tahun Dana Desa (DD) dalam penganggarannya mengalami kenaikan yang signifikan. Tercatat, pada tahun 2015 jumlah DD baru Rp. 77,7 Milyar, kemudian 2016 meningkat menjadi Rp. 174,5 Milyar, 2017 meningkat lagi menjadi Rp 222,5 Milyar, 2018 meningkat lagi menjadi Rp. 227,8 Milyar, lalu 2019 meningkat menjadi Rp. 259,7 Milyar, dan pada tahun 2020 harapannya akan naik mnjadi Rp. 266.3 Milyar. Mekanismenya langsung ke rekening desa, namun pengelolaannya tetap melalui BPMD. Sedangkan, Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD dari tahun ke tahun juga mengalami peningkatan yang signifikan. Tahun 2017 sebesar Rp 95,9 Milyar, 2018 meningkat Rp. 99,7 Milyar, lalu pada tahun 2019 meningkat Rp. 103,5 Milyar, dan tahun 2020 meningkat Rp. 110,7 Milyar.
“Tidak mudah mengalokasikan dana desa sebesar Rp. 110.7 Milyar, butuh itung-itungan dan ketelitian. Yang paling penting untuk diperhatikan adalah penuntasan angka kemiskinan, dengan intervensi DD yang pada tahun 2016 jumlah kemiskinan 12,90%, kemudian pada tahun 2019 turun menjadi 9,71 %. Penurunan jumlah kemiskinan tidaklah mudah, ini hanya ada di beberapa kabupaten dan kota saja, oleh karena itu target pada tahun 2021 dapat menurun lagi menjadi 7,1 %,” ungkap Bupati.
Bupati berharap, dengan naiknya Dana Desa (DD), Kadespun harus perhatian betul, yang pertama yaitu bukan untuk memperkaya diri sendiri tetapi yang paling penting adalah untuk menurunkan angka kemiskinan, jangan sampai ada DD penduduk miskinnya malah bertambah.
“Pada tahun 2018-2019 ada 2 kasus yang melibatkan oknum Kepala Desa di Kabupaten Pekalongan ini, yang pertama terjadi kasus pada tahun 2017 karena ada Kepala Desa yang tidak beres dan sekarang menjadi urusannya kepolisian. Yang ke 2 pada tahun 2018 karena uangnya di bawa lari, dan ini adalah kasus salah satu Kepala Desa dari kecamatan di atas, dan sekarang sudah maju,” terang Bupati.
“Semoga di tahun ini tidak ada lagi kasus sehingga saudara-saudara kita yang tahun ini menjadi lurah selamat dunia akhirat semua. Ayo kita mulai babak baru karena panjenengan adalah kepala desa baru walaupun stok lama tapi ini aturannya baru, paradigma baru, modal pengawasannyapun baru,” imbuhnya. (didik/dinkominfo kab,pekalongan)
Publisher :aris
Rabu, 26 Februari 2020
Rabu, 26 Februari 2020
Mensos Juliari menjelaskan, kunjungannya ke Pekalongan, yakni Kota dan Kabupaten Pekalongan dalam rangka mewakili Pemerintah Pusat memberikan bantuan kepada korban banjir.
“Untuk di Kabupaten Pekalongan, besarnya bantuan sekitar Rp 334,7 juta. Semoga bantuan tersebut bermanfaat bagi korban banjir. Bantuan yang langsung diberikan yakni berupa selimut, makanan, lauk pauk siap saji, kasur dan lain-lain sehingga masyarakat tetap nyaman berada tempat penggungsian,” tandas Mensos.
Mensos RI tersebut menambahkan semoga genangan banjir yang merendam ratusan rumah warga bisa cepat surut. Dengan demikian, para pengungsi bisa kembali pulang ke rumahnya dan beraktifitas.
Mengenai penanggulangan banjir di daerahnya, Bupati menjelaskan Pemkab sudah berusaha meelakukan penanggulangan banjir. Di antaranya dengan menambah pompa penyedot air yang merupakan bantuan dari Gubernur Jateng. Kapasitas mesin pompa itu 500 liter per detik dan diletakkan di Desa Mulyorejo, Kecamatan Tirto. Ditempatkan di Desa tersebut karena daerahnya berada di hulu sehingga genangan banjir dialirkan ke Sungai Meduri.
Kemudian, kata Bupati, di Kecamatan Wonokerto banjirnya lebih luas lagi karena saat ini sudah ditanggul melintang untuk penanggulangan rob. Kalau untuk rob daerah itu sekarang sudah tidak ada sehingga banjir sekarang yang terjadi akibat air hujan dan akhir-akhir ini hujannya cukup ekstrim.
“Makanya agar genangan banjir cepat surut langkah yang dilakukan sementara dengan menjebol tanggul itu sepanjang lima meter, sehingga air bisa menuju ke laut. Nanti kalau pasang maka tanggul ini akan ditutup kembali supaya tidak terjadi rob,” tegas Bupati KH. Asip Kholbihi.
“Ke depan, pemerintah pusat sudah menganggarkan pembuatan pompa, lalu antara long storage dengan laut dibuat pintunya supaya banjir tidak terjadi lagi. Pemkab juga sudah tahu anatominya kenapa banjir hampir di semua pemukiman yakni melakukan normalisasi saluran. Saat ini sudah dilakukan pembersihan saluran guna memperlancar arus air,” imbuh Bupati. (didik/dinkominfo kab.pekalongan).
Publisher : aris
Rabu, 26 Februari 2020
Selasa, 25 Februari 2020
Selasa, 25 Februari 2020
Wilayah Kabupaten Pekalongan yang terdampak banjir perbatasan dengan wilayah Kota Pekalongan, oleh karena itu perlu adanya koordinasi antara Pemkab dan Pemkot Pekalongan guna menangani banjir agar tidak terulang lagi.
Bupati menjelaskan untuk melakukan langkah-langkah yang strategis berkaitan dengan darurat banjir yang sudah ditetapkan di wilayah kabupaten dan kota.“Karena wilayah kabupaten dan kota berdampingan jadi tidak bisa secara parsial tapi harus terintegrasi penanganan, utamanya adalah sungai permi, sungai meduri yang merupakan sungai kota dan kabupaten,” Jelas Bupati di Ruang Kresna Sekretariat Daerah Kota Pekalongan.
Lebih lanjut, Bupati menerangkan pengelolaan longstorage yang memanjang dari Kabupaten masuk ke kota ini juga perlu mendapat penanganan, intinya hal-hal yang dapat mengakibatkan terjadinya banjir karena tampungan volume air hujan yang ekstrim ini menjadi pelajaran setelah tanggul penanganan rob selesai.
Langkah-langkah penanganan yang perlu dilakukan yaitu langkah jangka pendek, menengah dan panjang, jangka pendeknya adalah revitalisasi saluran, kemudian jangka menengah yaitu dengan melakukan penyempurnaan pompanisasi, penyempurnaan tanggul dan lain-lain, kemudian untuk jangka panjangnya adalah membuat polder di purworejo lalu menutup Sungai Bremi dan Sungai Meduri.
Untuk tempat penutupannya di rumah pompanya yang ada di kabupaten pekalongan, kemudian nanti sharring mana yang menjadi tanggung jawab kabupaten, kota, BBWS, PUSDATARU, semua sinergi bisa dibicarakan dengan baik, harapannya dengan cara seperti ini kedepan tidak ada banjir lagi, dan untuk keadaan sehari-hari bisa ditangani dengan efektifitas tanggul penahan rob.
Acara yang dihadiri oleh Walikota Pekalongan, Wakil Walikota PekalonganHM. Saelany Machfudz, SE., Bupati PekalonganH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si, Kepala BBWS Pemali JuaanaIr. H. Ruhban Ruzziyatno, MT., serta atas nama Kepala Dinas Pusdataru Provinsi Jawa TengahH. AgusPurwanto, ST, MT., mendapatkan hasil penanganan sungai Bremi dan Sungai Meduri yang akan dilakukan dengan pembangunan pintu dan stasiun pompa di pertemuan muara Sungai Bremi dan Meduri, proses pembebasan lahan akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan, karena letak rencana pembangunan pintu dan stasiun pompa berada di wilayah Kabupaten Pekalongan. Pemerintah Kota Pekalongan akan menggeser pompa untuk membantu operasionalisasi sistem pompa yang akan dibangun.
Desain untuk penanganan muara Sungai Bremi dan Meduri dibuat maksimalis. Hal itu mendasari pada kejadian banjir yang terjadi saat ini sangat besar sebagai akibat tingginya curah hujan, sehingga desain yang maksimalis tersebut diharapkan dapat mengantisipasi curah hujan yang relative tinggi di waktu-waktu yang akan datang.
Penanganan parapet Sungai Bremi dan Meduri akan dikoordinasikan Pemprov Jawa Tengah dengan Pemkot dan Pemkab Pekalongan, kemudian untuk penanganan tuntasnya yaitu dengan pembangunan pintu dan setasiun pompa, serta pengusulan normalisasi oleh Pemprov Jateng kepada Menteri PU-PR.
Pembangunan tanggul dan longstorage di sisi utara tanggul Mulyorejo Kabupaten Pekalongan diusulkan oleh Pemprov Jateng kepada Menteri PU-PR. Pemkot dan Pemkab Pekalongan menyiapkan lahan untuk disposal pengerukan sungai, serta penanganan permasalahan sosial.
Selain itu uga direncanakan akan dilakukan pengalihan sebagai catchment area Sungai Bremi dan Meduri ke Kali sengkarang. Penanganan darurat di Wilayah Mulyorejo dan Tirto dengan bantuan pompa dari BBWS Pemali Juana dengan kapasitas 500 liter per detik.
Pemerintah Provinsi Jawa tengah Mengusulkan penanganan Kali Kupang (Loji) dan Banger Kota Pekalongan kepada Menteri PU-PR. Kemudian penyempurnaan Kali Silempang untuk mengurai beban sistem Mrican-Wonokerto, dan Pemeritah Kota, Kabupaten Pekalongan, serta Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan segera mengkoordinasikan dalam pengelolaan sistem polder bersama.(red)
Publisher : aris
Selasa, 25 Februari 2020
