KAJEN - Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sangat penting artinya dalam proses pembangunan yang dilakukan Kabupaten/Kota, karena RTRW merupakan salah satu dasar dan pertimbangan perencanaan pembangunan.
Perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan Kabupaten/Kota, seperti adanya akses jalan tol, adanya jalur sutet, berubahnya fungsi lahan karena alam, seperti rob dan berubahnya arah orientasi pembangunan karena arus investasi berakibat tidak relevannya RTRW yang sudah ada.
Pertimbangan-pertimbangan tersebut yang melatarbelakangi Pemerintah Kabupaten Pekalongan mengajukan Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah tahun 2011-2031 kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
Sebagai Tindak lanjut dari pengajuan tersebut, Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mengundang Kabupaten Pekalongan bersama Kabupaten Purbalingga dan Kota Cilegon yang sama-sama mengajukan perubahan RTRW dalam Rapat Koordinasi Lintas Sektoral di Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel, Kamis (17/10/2019).
Dalam acara tersebut, Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si, memimpin delegasi Pemkab Pekalongan diantaranya Sekretaris Daerah Dra. Hj. Mukaromah Syakoer, MM beserta para Asisten dan 21 Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Pekalongan. Dan mengingat pentingnya perubahan RTRW ini bagi Kabupaten Pekalongan, Bupati Asip Kholbihi memaparkan langsung di depan Team Evaluasi Teknis Persetujuan Substansi Perubahan RTRW Propinsi/Kabupaten/Kota terkait rencana perubahan RTRW Kabupaten Pekalongan.
Dalam paparanya, Bupati Asip menekankan pentingnya perubahan RTRW terkait dengan percepatan pembangunan di Kabupaten Pekalongan dan pemberian kepastian penggunaan/pemanfaatan dan pengembangan lahan bagi berbagai pemangku kepentingan.
Lebih lanjut, Bupati Asip menyampaikan bahwa dalam pengajukan rencana perubahan RTRW ini, pemerintah Kabupaten Pekalongan telah mempertimbangkan secara detail berbagai aspek yang menyangkut keseimbangan dan keberlanjutan program.
"Prinsip keseimbangan dan keberlanjutan sangat penting untuk diperhatikan dalam rencana perubahan RTRW ini, Kabupaten Pekalongan di satu sisi berharap menarik investasi di sektor industri, namun di sisi lain harus tetap eksis di bidang produksi pertanian. Inilah contoh konkret aspek keseimbangan dan keberlanjutan yang benar-benar diperhitungkan dalam rencana perubahan RTRW,” ujar Bupati KH. Asip.
Di akhir paparannya Bupati Pekalongan berharap besar akan disetujuinya Rancangan Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan tahun 2011-2031. “Kami sangat berharap rancangan perubahan RTRW yang kami ajukan ini akan mendapatkan persetujuan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia,” harap KH. Asip. (didik/dinkominfo kab.pekalongan)
- Kekuatan media adalah kekuatan yang efektif untuk mengontrol jalannya kekuasaan, bahkan kekuatannya dinilai lebih dahsyat dari kontrol struktural yang dilakukan oleh partai politik. Demikian disampaikan Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH, M.Si dalam sarasehan kegiatan Press Tour ke Jepara yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pekalongan, Rabu (16/10/2019).
KAJEN - Pemerintah Kabupaten Pekalongan kebut pembangunan RSUD Kesesi. Hal itu dimaksudkan untuk menunjang pelayanan kesehatan di Kabupaten Pekalongan. Pemkab pun menggelontorkan dana mencapai Rp 9 miliar dalam pembangunannya. Adapun RSUD Kesesi merupakan rumah sakit bertipe D. Progres pun terus digenjot agar RSUD bisa selesai akhir tahun.
KAJEN - Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si mengatakan saat ini pihaknya tengah mengkaji pemanfaatan embung untuk persediaan air bagi masyarakat. Tak hanya untuk penanganan kelangkaan air bersih di musim kemarau saat ini, namun juga untuk mengantisipasi di tahun-tahun mendatang.
KAJEN - Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si menegaskan Pemerintah Kabupaten Pekalongan menyiapkan Rp 3 miliar untuk mengatasi kelangkaan air. Selain itu, dana itu juga untuk melakukan di danau buatan. Pasalnya Pemkab tengah memproyeksikan sejumlah danau untuk mengatasi kekeringan dengan adanya reservoir.
KAJEN – Pembangunan sejumlah kampus perguruan tinggi di wilayah Kabupaten Pekalongan dinilai memacu pertumbuhan ekonomi di Kota Santri secara signifikan. Hal itu disampaikan Bupati Pekalongan KH Asip Kholbihi SH.,M.Si saat sambutan pada acara Groundbreaking Ceremony Pembangunan Gedung Rektorat Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan ( UMPP ), di wilayah Kelurahan Pekajangan, Kecamatan Kedungwuni, Rabu (16/10/2019) pagi.
KAJEN - Perpustakaan diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk mencintai budaya lokal, lebih dekat dengan buku menjadikan Perpustakaan sebagai sahabat terbaik, sekaligus sebagai pusat sumber belajar dan berkegiatan bagi masyarakat sehingga berujung pada meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia.
– Bupati Pekalongan, KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si meyakini pada akhir tahun 2019 ini Kabupaten Pekalongan akan bebas banjir rob. Pasalnya, pembangunan tanggul penanggulangan banjir dan rob selesai dibangun. Keyakinan itu disampaikan Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si saat meninjau penutupan Sungai Mrican di Desa Wonokerto Kulon, Kecamatan Wonokerto, Selasa (15/10/2019) sore.
KAJEN – Pemkab Pekalongan menargetkan pada tahun 2019 ini bebas kumuh dengan menyelesaikan penanganan wilayah kumuh seluas 162,05 Hektare hingga akhir Tahun 2019 ini. Target bebas kumuh pada tahun 2019 ini disampaikan Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH, M.Si pada saat tinjauan ke Sungai Mrican yang ditutup di wilayah Kecamatan Wonokerto, Selasa (15/10/2019) sore.
KAJEN
Kegiatan diikuti Asisten Pemerintahan dan Kesra Drs. Ali Riza, M.Si dan Kepala Dinkominfo H. Anis Rosidi, S.Sos, M.Si, Kabid Kehumasan Dinas Kominfo Eka Iman Prabawa, SH, M.Eng serta para Kasi dan sejumlah staf Dinkominfo sebagai pendamping peserta press tour.
Melalui fungsi kontrol yang dimiliki oleh media, Bupati berharap agar media selalu melakukan cek dan ricek serta balancing dalam memberitakan atau menginformasikan suatu isu. “Kami juga berharap ada berita yang konstruktif dan produktif untuk dikabarkan kepada masyarakat, tetapi juga ada berita yang bersifat korektif, deduktif dan edukatif,” tutur Bupati Asip.
Dalam kegiatan press tour yang melibatkan puluhan mitra media itu, diharapkan bisa menyamakan gelombang antara Pemkab Pekalongan dan media massa tanpa saling intervensi tugas dan fungsi masing-masing.
Menurut Bupati, kekuasaan yang tidak ada kontrol akan membahayakan dan akan cenderung melahirkan penguasa yang tirani atau penguasa yang mau menangnya sendiri. Oleh karena itu, pihaknya sangat terbuka dengan kritik dan saran yang membangun, bahkan akan berterima kasih jika ada saran, kritik dan masukan, selama didukung fakta yang benar dan dapat dipercaya.
“Kalau Kepala Daerah yang lain mungkin marah-marah kalau mendapatkan informasi yang kurang enak. Kalau saya tidak. Saya selalu menggunakan terminologi “Alhamdulillah wa Syukurilah. Alhamadulillahnya kita ada koreksi, Syukurnya, langsung kita ke lokasi untuk mengecek dan bahkan eksekusi,” ungkap Bupati.
Dengan menerima pemberitaan di media massa secara positif, pihaknya akhirnya bisa mengecek ke lapangan untuk mengetahui kebenaran pemberitaan tersebut dan menyelesaikan permasalahannya. “Kalau berkaitan dengan tempat tinggal langsung kita benahi, kalau terkait dengan kesehatan, sudah ada treatment dari pemerintah. Kalau itu berkaitan dengan bencana, kita sudah punya manajemen penanggulangannya,” tutur Bupati.
Menurut bupati, impact sebuah berita bisa mempengaruhi opini masyarakat sehingga mereka tergerak. “Inilah peran besar media dalam mempengaruhi publik dan publik tergerak untuk melakukan perubahan,” ujar Bupati.
Terkait hal tersebut, pemerintah menyikapi dengan 2 perspektif. Pertama, kata bupati, yakni perspektif yang umum, biasanya apatis. Dan yang kedua perspektif responsif. “Saya mengambil terminologi yang kedua. Jadi saya bersyukur, kita ada hal yang belum kita ketahui panjenengan ketahui, kemudian dibuat pemberitaan kepada khalayak, bahwa ada hal yang perlu kita perhatikan. Baik diperhatikan secara khusus oleh pemerintah maupun mengundang empati dari warga masyarakat”, ucap Bupati.
Lebih lanjut Bupati mengatakan, media adalah salah satu pilar reformasi. Oleh karena itu harus terus-menerus melakukan pembenahan. Pemerintah sendiri, menurutnya, memerankan 2 fungsi penting yaitu sebagai regulator dan fasilitator.
Bupati menjelaskan mengapa dirinya selalu menekankan pemerintahan yang terbuka atau good governance. “Karena ini manfaatnya banyak sekali. Kita ini dipercaya oleh banyak lembaga, termasuk lembaga internasioanl, seperti dari Jerman, Australia, Jepang, Swiss, Amerika, karena apa. Karena kita punya niatan untuk membuka diri menjadi pemerintahan yang good governance,” terangnya
Dampak dari kepercayaan lainnya yaitu dberikannya bantuan baik dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi yang porsi cukup lumayan. Menurutnya, Pemkab Pekalongan juga diperhatikan oleh lembaga-lembaga pemerintahan maupun Perguruan Tinggi dan lembaga-lembaga nirlaba yang lain. “Hampir tiap minggu Pemkab Pekalongan mendapatkan berbagai perhargaan yang berasal dari berbagai lembaga. Saya meyakini semua itu antara lain karena peran dari media yang menyajikan berita yang menghadirkan fakta, bukan hoaks,” ungkap Bupati.
Terkait dengan progress pembangunan di Kabupaten Pekalongan, bupati menjelaskan, ekonomi Kabupaten Pekalongan tumbuh di angka 5,76% dan tingkat kemiskinan turun drastis. “Ini menunjukkan bahwa iklim usaha di Kabupaten Pekalongan terbuka dengan baik,” ujarnya.
Dari aspek infrastruktur, seperti pasar, jalan, infrastruktur pendidikan, infrastruktur ekonomi serta infrastruktur penunjang seperti tempat-tempat wisata menurutnya, yang menikmati langsung adalah masyarakat. “Masyarakat senang kalau kita melakukan hal hal yang riil atau nyata dan dapat dinikmati. Sebaliknya, akan ada respon negatif jika kita tidak segera melakukan pembangunan,” imbuhnya.
Menutup sambutannya, Bupati mengucapkan terima kasih kepada awak media yang telah memberikan kontribusi positif baik secara lisan maupun tulisan. “Karena tentu Pemerintah tidak bisa sendirian mewujudkan cita-cita idealismenya yaitu membangun masyarakat Kabupaten Pekalongan yang bahagia sejahtera lahir batin,” pungkasnya.
Esok harinya, kegiatan dilanjutkan dengan studi banding terkait Kemitraan Media ke Pemkab Kudus. (Tim Humas Dinkominfo Kab. Pekalongan)
Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si, didampingi Kepala Bappeda dan Litbang, Kepala DPU dan Taru, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Pelaksana BPBD, Camat Kesesi, Direktur PDAM Tirta Kajen, Direktur BKK Kabupaten Pekalongan, saat meninjau pembangunan RSUD Kesesi menjelaskan, tahun depan pusat pelayanan kesehatan itu bisa digunakan.
“Pembangunan rumah sakit umum daerah (RSUD) Kesesi ini progressnya malah plus. Kemarin ada berita-berita itu, namun setelah kita cek bukan deviasi tapi progressnya malah plus 12 persen. Diharapkan nanti tepat waktu tepat mutu,” jelasnya, Rabu (16/10/2019).
Lebih lanjut, kata Bupati, meski dikebut pembangunannya pihaknya meminta bangunan memiliki standarisasi. “Wajib hukumnya bangunan rumah sakit memiliki standarisasi. Maka dari itu kami serahkan ke pengembang berpengalaman dalam pembangunan RSUD,” ucapnya.
Dituturkan Bupati, untuk tahun ini Rp 9 miliar dikeluarkan Pemkab Pekalongan melalui APBD Kabupaten Pekalongan. “Bangunan utama semoga bisa selesai tahun ini agar bisa digunakan karena rumah sakit ini sudah sangat dibutuhkan oleh masyarakat wilayah Kesesi dan sekitarnya, bahkan bisa mengcover daerah perbatasan Pemalang bagian selatan. Insya Allah akhir tahun bisa kita fungsikan dan awal tahun sudah bisa berfungsi,” tutur Bupati.
Ditambahkan Bupati, nanti di bagian belakang kita akan bangun lagi, sehingga tahun 2022 sudah settle menjadi RSUD Type D. Untuk itu, pembangunan rumah sakit ini harus kita dorong untuk pelayanan masyarakat. Hal ini agar derajat pelayanan kesehatan bisa kita tingkatkan melalui pembangunan fisik-fisik sepertu RSUD Kesesi ini.
“Karena RSUD Kesesi ini Type D maka memungkinkan untuk kami ajukan ke Pemerintah Pusat untuk melanjutkan pembangunan tahap kedua melalui APBN,” tambahnya. (didik/dinkominfo kab.pekalongan)
"Kita juga lagi melakukan kajian, untuk memanfaatkan embung-embung (danau buatan) yang ada, yang nantinya kita gunakan untuk persediaan air," katanya di sela dropping air di Dusun Bantul Wetan, Desa Kesesi Kecamatan Kesesi, Rabu (16/10/2019) siang.
Dijelaskan KH. Asip, air yang berada di embung terlebih dahulu dilakukan proses water treatment, selanjutnya baru disalurkan ke warga sekitar. Saat ini terdapat lima embung di Kabupaten Pekalongan. "Kita juga sudah survei keberadaan aset-aset air seperti di Sigesing, untuk dilakukan water treatment, agar bisa digunakan warga," ujarnya.
Selain itu, kata Bupati, Pemkab Pekalongan juga telah menyiapkan dana tak terduga sebesar Rp 3 miliar. Dana itu bisa dicairkan sesuai prosedur dan kebutuhan di lapangan.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pekalongan, Budi Raharjo, menjelaskan bahwa catatan pekan lalu ada 26 desa terdampak. Kini terdapat 27 desa dengan 36.302 jiwa terdampak yang tersebar di 11 kecamatan.
“Jumlah jiwa itu ada di 11 kecamatan, yaitu Kecamatan Kandangserang, Karangdadap, Kedungwuni, Wonopringgo, Doro, Karanganyar, Paninggaran, Kesesi, Wonokerto, Sragi dan Kajen,” imbuhnya.
BPBD sejauh ini terus melakukan penyaluran air ke desa terdampak. Sejak bulan Agustus 2019 hingga Rabu (16/10/2019), total 378 tangki atau sebanyak 1.775.000 liter air bersih. "Kami sekali kirim bergilir dua truk tangki air, yang satu tangki kapasitasnya 6.000 liter," jelasnya.
Salah satu warga Dusun Bantul Wetan, Desa Kesesi, Kecamatan Kesesi, Trikuati (45), mengatakan bahwa daerahnya mulai mengalami kelangkaan air bersih sejak awal Agustus kemarin. Warga pun mengandalkan air sungai untuk mandi, cuci bahkan untuk minum. "Kadang kalau ada uang ya beli air bersih. Satu galon air Rp 3 ribu, butuhnya sehari sampai 4 galon," jelasnya. (didik/dinkominfo kab.pekalongan)
Sebagai langkah awal, Bupati Pekalongan dengan didampingi Kepala Bappeda dan Litbang, Kepala DPU dan Taru, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Pelaksana BPBD, Camat Kesesi, Direktur PDAM Tirta Kajen, Direktur BKK Kabupaten Pekalongan, meninjau dua danau yang ada di Kecamatan Kesesi. “Kami datang ke danau di Desa Watugajah untuk meninjau kualitas airnya,” jelas Bupati Pekalongan, Asip Kholbihi, Rabu (16/10/2019).
Dilanjutkannya, water treatment perlu dilakukan agar air danau bisa dikonsumsi. “Harapan kami dua danau di Kecamatan Kesesi bisa menyokong kebutuhan air bersih saat musim kemarau, karena air di Danu itu akan kami salurkan ke pemukiman warga,” ujarnya.
Bupati KH. Asip juga mengemukakan, berencana melakukan water treatment di danau buatan selain di Kecamatan Kesesi. Adapun di Kabupaten Pekalongan terdapat lima danau buatan, yang juga akan dilakukan water treatment oleh Pemkab. Lima danau itu terdapat di Kecamatan Kesesi, Kajen, Bojong, dan Karanganyar.
“Nantinya Pemkab akan kerjasama dengan PDAM, dengan harapan kekeringan yang terjadi setiap tahunnya bisa diatasi dengan pemanfaatan air danau,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala DPU dan Taru Kabupaten Pekalongan, Wahyu Kuncoro, menjelaskan, perlu dilakukan water treatment agar air di dua danau bisa dikonsumsi. Pemkab Pekalongan akan maksimalkan danau buatan sebagai reservoir atau penyimpanan air. Hal itu dilakukan untuk mengatasi kelangkaan air bersih yang terjadi setiap tahun.
“Terdapat sejumlah danau buatan yang bisa dimanfaatkan. Seperti dua danau yang ada di Desa Watugajah, dan Desa Kesesi Kecamata Kesesi. Dua danau itu diproyeksikan menjadi tampungan air yang bisa dimanfaatkan untuk mencukupi kebutuhan air minum. Water treatment perlu dilakukan agar air bisa dikonsumsi, selama ini air di danau buatan hanya bisa untuk mencukupi kebutuhan pertanian,” ujar Wahyu Kuncoro.
“Dua danau itu diproyeksi menjadi reservoir yang dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhan air minum saat musim kemarau,” imbuhnya.(didik/dinkominfo kab.pekalongan).
“Dengan hadirnya delapan Perguruan Tinggi di Kabupaten Pekalongan, membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pekalongan yang ternyata melampaui pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan. Sepanjang sejarah baru terjadi. Pertumbuhan ekononi kita meningkat di angka 5,76%. Insya Allah akhir tahun ini kalau seluruh program berhasil, maka bisa mencapai angka 6”, tutur Bupati.
Selain itu, dengan banyaknya Perguruan Tinggi, menurutnya, juga berdampak pada tingkat penggangguran yang makin turun. Tingkat pengangguran terbuka di wilayah Kabupaten Pekalongan saat ini pada kisaran 4 persen, dari sebelumnya yang mencapai 6 persen. Menurut Bupati, hal itu karena semakin banyak tenaga kerja yang terserap diantaranya melaui job fair-job fair yang rutin dilaksanakan.
Pemkab juga akan membuka kawasan industri di wilayah Kecamatan Siwalan. “Banyak investor dari Dalam maupun Luar Negeri yang siap menanam modal di Kabupaten Pekalongan,” imbuhnya.
Groundbreaking pembangunan gedung rektorat UMPP dihadiri oleh tokoh Muhammadiyah, di antaranya, K.H. Farid Akhwan, Pengurus Daerah Muhammadiyah Kabupaten/Kota, Pengurus Daerah Aisyiyah, Rektor UMPP dan jajarannya, para dosen dan karyawan UMPP serta tamu undangan lainnya.
Bupati atas nama Pemkab Pekalongan menyatakan sangat mendukung berdirinya UMPP yang melengkapi iktiar-ikhtiar yang lain karena di Kabupaten Pekalongan sudah ada delapan perguruan tinggi, baik yang diinisiasi oleh kalangan swasta maupun pemerintah. “Sampai saat ini , atas inisiasi pemkab. telah lahir 3 Perguruan Tinggi yaitu PSDKU Undip, Politeknik Kajen ( Polban ) dan IAIN di Kajen,” sebut Asip.
Bupati Asip berterima kasih pada Pengurus Daerah Muhammadiyah beserta jajarannya yang terus-menerus berikhtiar untuk memulai lagi pembangunan UMPP yang sejarahnya sudah ada sejak Tahun 1960-an. “Hal ini menunjukkan semangat sarikat warga Muhammadiyah Pekajangan untuk tollabul ilmi (mencari ilmu) luar biasa, tak heran jika akhirnya sekarang terlaksana pembangunan gedung UMPP ini ” , ungkapnya.
Di akhir sambutannya, bupati berharap kehadiran UMPP dapat menjadikan masyarakat Kabupaten Pekalongan menjadi warga yang terdidik. “Manfaat UMPP ini hendaknya bisa dirasakan tidak hanya oleh kalangan akademik yang ada di UMPP saja, tapi saya minta nanti supaya bisa bergandeng tangan dengan pemkab agar kebijakan-kebijakan pemerintah yang memerlukan dukungan dari para pemuka agama dan akademisi betul-betul berorientasi pada kepentingan masyarakat,” pungkasnya.*(Tim Humas Dinkominfo Kab. Pekalongan)
Demikian harapan yang disampaikan Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Republik Indonesia dalam sambutan yang dibacakan oleh Inspektur Perpustakaan Nasional RI, Darmadi S.IP, MM pada kegiatan Safari Gerakan Nasional Pembudayaan Kegemaran Membaca di Pendopo Bupati Pekalongan, Kamis (17/10/2019).
Kegiatan dihadiri Hadir Wakil Bupati Pekalongan Ir. Hj. Arini Harimurti, Staf Ahli Bupati dan Asisten Sekda, Kepala Dinas Perpustakaan Dan Arsip Jawa Tengah yang diwakili Sekretaris Dinas Sapta Hermawati SH, MM, Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Pekalongan, Tuti Irianti SH, M.Si, Kepala OPD, Ketua TP PKK Kabupaten Pekalongan Dra. Hj. Munafah Asip Kholbihi, Ketua TP PKK Kecamatan & Desa/Kelurahan se-Kabupaten Pekalongan, Pimpinan Perguruan Tinggi dan Kepala SD, SMP, SMA, para tokoh masyarakat pegiat perpusatakaan, pejuang dan tokoh literasi, pemerhati perpusataan dan budaya baca, Bapak Ibu Guru Kepala Sekolah, Camat, pengelola perpustakaan, para guru dan siswa, media massa serta tamu undangan lainnya.
Dalam acara tersebut, Ketua TP PKK Kabupaten Pekalongan Dra. Hj. Munafah Asip Kholbihi dikukuhkan sebagai Bunda Baca.
Perpustakaan secara umum, kata inspektur, mempunyai peranan mewujudkan manusia yang cerdas, yang diharapkan memiliki kegemaran membaca, serta usaha dan terus mewujudkan masyarakat pembelajar.
Perkembangan perpustakaan saat ini, mulai dari Tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten dan Kota hingga tingkat Desa dan kelurahan, merupakan salah satu bentuk perhatian pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat terhadap peningkatan kegemaran membaca di masyarakat. Kami yakin perpustakaan hadir menjadi sarana pusat peradaban suatu bangsa dan menjadi lentera dalam pembangunan masyarakat di Indonesia.
“Kita semua percaya perkembangan perpustakaan sangat penting dalam mewujudkan masyarakat yang cerdas. Pemerintah telah melakukan koordinasi dengan berbagai lembaga maupun komponen baik itu pemda, akademisi, lembaga swasta, komunitas maupun masyarakat umum mengenai peran perpustakaan dan pengembangan kegemaran membaca masyarakat di Indonesia,” tutur inspektur.
Dikatakan, kegiatan safari ini dilaksanakan melalui program promosi yang informatif, implementatif dan komunikatif dalam menunjang penyebaran informasi yang lebih luas atas keberadaan dan arti penting perpustakaan serta membaca bagi peningkatan wawasan pengetahuan bagi masyarakat.
“Kegiatan ini merupakan amanah UU Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Yang menyatakan Perpustakaan Nasional mempunyai tugas sebagai Perpustakaan Pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, dan pusat jejaring perpustakaan,” jelas inspektur.
Lebih lanjut inspektur mengutarakan, Penguatan Literasi untuk Kesejahteraan menjadi kegiatan prioritas untuk mendukung program prioritas percepatan pengurangan kemiskinan. “Peran perpustakaan adalah menghubungkan antara sumber pengetahuan dan pengguna pengetahuan. Perpustakaan sebagai rumah, sumber pengetahuan dan pustakawan adalah katalisator dalam usaha mempercepat proses diseminasi sumber pengetahuan tersebut,” ujar Darmadi.
Atas nama pimpinan Perpustakaan Nasional mewakili Pemerintah dan atas nama pribadi, Inspektur Perpusnas, menyampaikan terima kasih kepada Bupati Pekalongan H. Asip Kholbihi, SH, M.Si beserta jajarannya yang selama ini telah memberikan dukungan terhadap program pengembangan perpustakaan dan pembudayaan gemar membaca guna peningkatan kualitas SDM di Kabupaten Pekalongan. Selain itu, pihaknya juga menyampaikan terima kasih atas apresiasi dan kehadiran para tamu undangan sekalian.
Safari Nasional Gemar Membaca Tahun 2019 Dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Ir. Hj. Arini Harimurti, mewakili Bupati Pekalongan H. Asip Kholbihi yang pada kesempatan yang sama masih berada di Jakarta untuk menghadiri rapat Koordinasi Lintas Sektor Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Purbalingga dan Kota Cilegon.
Wakil Bupati Pekalongan Ir. Hj. Arini Harimurti dalam sambutannya mengungkapkan, menyambut dengan gembira kegiatan safari tersebut. Arini berterima kasih dan berharap kegiatan serupa bisa digelar pada tahun-tahun berikutnya. “Karena dengan safari ini, kami semua menjadi termotivasi untuk gemar membaca, untuk melakukan literasi, sehingga memahami dan menganalisa keadaan sebenarnya,” ujar Wabup Arini.
Arini mencontohkan, sering mendapat informasi atau berita melalui whatsapp, sebagian orang sering kemudian langsung meneruskan berita atau informasi yang didapatkan dari grup whatsapp tanpa mengecek terlebih dahulu. “Padahal kita tidak tahu persis apakah informasi tersebut benar atau tidak. Dengan motivasi membaca ini, saya berharap jika kita menerima suatu informasi, kita membaca dulu, ini benar tidak, kemudian memahami, menganalisa, ini benar atau tidak sebelum kita teruskan,” ucap Arini.
Tangkal Hoax
Oleh karena itu, dengan kegiatan ini, diharapkan juga dapat menangkal adanya berita-berita hoax. “Jadi literasi semacam ini, setelah kita mendapat pencerahan dari Pusat maupun Provinsi, kita ingin semakin ingin tahu berita-berita yang kita terima, kita seleksi, kalau memang itu hoax, tentu saja jangan sampai tersebar,” ungkap Wabup.
Menurut Wabup, literasi mempunyai peran yang penting dalam mendorong kesejahteraan masyarakat yang sangat menentukan masa depan bangsa.”Karena dengan membaca, kemudian menganalisa, kita akan tahu masa depan, gambaran dan tantangannya seperti apa. Kalau kita tidak tahu tantangan masa depan seperti apa, bagaimana kita menyiapkan masa depan bangsa ini. Kalau kita tidak membaca, menganalisa, bagaimana kita tahu permasalahan yang akan datang,” kata Arini.
Wabup mengatakan, pernah membaca, bahwa UNESCO pada tahun 2016 program literasi bisa menghasilkan manfaat, antara lain untuk memunculkan kepercayaan diri dan , empowerment (pemberdayaan), dengan mekanisme pembiayaan yang sama efektifnya dengan pendidikan sekolah, sehingga program literasi ini, sama sefektifnya dengan sekolah-sekolah formal. “Saya berharap, dengan adanya gerakan membaca atau literasi ini, masyarakat Kabupaten Pekalongan bisa lebih sejahtera,” ucap Arini.
Senada dengan Inspektur Perpusnas, Arini juga sepakat sudah saatnya mengubah paradigma atau melakukan transformasi bahwa perpustakaan yang dulu sebagai gudang buku, hendaknya saat ini menjadi tempat berkegiatan masyarakat, untuk pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan ketrampilan. “Sehingga bukan hanya sebagai gudang buku saja, tetapi bagaimana menarik perhatian anggota kita dan masyarakat agar lebih cinta pada perpustakaan, melakukan kegiatan di perpustakaan yang bermuara untuk peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat,” terang Arini. (Tim Humas Dinkominfo Kab. Pekalongan)
Dalam tinjauan itu, Bupati didampingi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sirhan, Kepala Bappeda dan Litbang Bambang Irianto, Kepala Dinas Perkim dan LH Trinanto, dan Kepala BPBD Budi Raharjo.
“Penutupan Sungai Mrican ini sebagai satu bagian dari desain besar penanggulangan rob di Kabupaten Pekalongan. Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan didukung oleh para pemilik kapal. Ini ada puluhan kapal yang dulunya ada di selatan tanggul kita geser ke utara tanggul,” ujar Bupati.
Tujuannya, lanjut dia, sesuai dengan persoalan teknis, yakni sesuai dengan perencanaan dimana salah satu sumber rob diyakini akibat tingginya volume Sungai Mrican. “Sumber rob yang menggenangi wilayah Wonokerto dan sekitarnya ini adalah sumbernya dari Sungai Mrican. Oleh karena itu pada hari ini Sungai Mrican kita tutup,” ujar Bupati.
Dikatakan, air yang masuk ke Sungai Mrican hanya air rumah tangga. Jika hujan lebat dan volumennya bertambah, maka akan dipompa ke longstorage. “Ini upaya kita untuk penanggulangan rob secara maksimal. Alhamdulillah progresnya berjalan dengan baik, dari paket 1,2 dan 3. Saya berterima kasih terutama kepada seluruh pelaksana, yaitu dari BBWS Semarang yang terus-menerus melakukan koordinasi sehingga apapun yang terjadi selalu bisa kita komunikasikan. Dan dukungan penuh masyarakat Kecamatan Wonokerto, khususnya para pemilik kapal yang dengan kesadaran sendiri memindahkan kapal yang tonasenya besar,” katanya.
Ditandaskan, Sungai Mrican secara resmi sudah ditutup, artinya air tidak mengalir ke laut karena sudah dibendung tanggul. “Masyarakat juga senang karena lingkungan bersih, dan tambat labuh kapal lebih dekat dengan laut. Nanti akan dilengkapi sarana-prasarana untuk istirahat para nahkoda dan ABK (anak buah kapal),” ujarnya.
Asip meyakini, jika tanggul selesai dibangun wilayah yang terdampak rob pada tahun 2019 ini akan bebas rob. “Wilayah yang selama ini tergenang rob mudah-mudahan bisa bebas sehingga masyarakat bisa normal kembali,” harapnya.
Selain menanggulangi rob, tanggul itu juga ada longstorage sepanjang 4 kilometer, lebar 30 meter, dan dengan kedalaman air 5 meter yang akan dikembangkan sebagai tempat wisata dan olahraga air. Manfaat lainnya, lanjut dia, ada akses jalan yang bisa dilalui warga untuk ke tambak, dan akses baru dari satu desa ke desa lainnya.
Sementara itu, perwakilan pelaksana proyek, Agus Yanto, menerangkan, progres tanggul rob sudah 98 persen. Target pembangunan tanggul sepanjang 4 km itu pada Desember 2019. “Kita tinggal perapian saja dan proteksi di atasnya. Di atasnya nanti akan dikasih sirtu sehingga nanti bisa untuk akses lalu lintas para nelayan,” terang dia.
Salah satu pemilik kapal, Slamet mengaku tidak keberatan tambat labuh kapal dipindahkan ke sisi utara tanggul. Ia meminta agar di lokasi itu dibangun sarana prasarana untuk nahkoda, ABK, dan nelayan seperti mushola dan lainnya. Selain itu, akses ke lokasi itu agar diberi lampu penerangan jalan. (didik/dinkominfo kab.pekalongan)
Dijelaskan Bupati, pada Tahun 2014, Kabupaten Pekalongan menyandang predikat daerah terkumuh se-Jawa Tengah dengan luas kekumuhan mencapai 614, 52 ha. Namun, berkat penanganan dengan baik dan kerjasama dengan berbagai pihak, kata Bupati, saat ini terjadi penurunan wilayah kumuh yang sangat drastis. Bahkan pada Tahun 2019 ini Bupati KH. Asip menargetkan Kabupaten Pekalongan bebas kumuh.
Berdasarkan SK Bupati Pekalongan Nomor 663/ 408 Tahun 2014 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh sebesar 671,84 Ha. Namun yang diakui oleh Nasional yakni seluas 614,52 Ha di 34 Desa/ 7 Kecamatan.
Menurutnya, ada beberapa gerakan ataupun inisiasi masyarakat yang punya andil besar untuk penurunan kekumuhan, seperti GENTONG HEBAT (Gerakan Gotong Royong Hidup Bersih dan Sehat ), BERJUMPA (Bersih Jum’at Pagi), GEMA SAHE (Gerakan Masyarakat Sapu Bersih Sampah dan Bongkar Helikopter/ jamban liar) serta ABANG RUDI (Ayo Bangun Rumah Sendiri).
“Setelah semua program tersebut terakumulasi dan dijalankan dengan baik, kita juga mendapatkan bantuan yang signifikan dari program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh), dengan capaian pengurangan kumuh yang luar biasa,” ujar KH. Asip.
Disebutkan, pada tahun 2016 capaian pengurangan kumuh seluas 84,94 hektare (sisa 529,58 Ha). Pada tahun 2017 seluas 50 Ha (sisa 479,58 Ha) dan pada tahun 2018 seluas 317,53 Ha (sisa 162,05 Ha). Capaian Penanganan Kumuh seluas 162,05 Ha ditargetkan selesai pada tahun 2019 ini, sehingga Kabupaten Pekalongan bebas kumuh tahun 2019 ini. ( Tim Humas Dinkominfo Kab. Pekalongan)
