Selasa, 15 Oktober 2019
KAJEN - Pemkab Pekalongan menyiapkan anggaran hingga Rp 200 juta untuk membantu pembuatan sumur di wilayah terkena dampak kekeringan. Hal tersebut disampaikan Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si pada saat kunjungan kerja ke wilayah yang terdampak kekeringan yaitu Desa Rowocacing, tepatnya di Dukuh Rowocacing Gede, Kecamatan Kedungwuni, Senin (14/10/2019).
“Untuk kekeringan di Rowocacing ini salah satu solusinya adalah sharing, warga menyiapkan lahan sekitar 6 x 6 meter, dan bantuan sumurnya dari Pemkab yang anggarannya sampai Rp 200 juta,“ tandas Bupati Asip.
Menurut Bupati, trennya kalau musim kemarau, mereka sudah tidak bisa mengambil air dari sumur permanen mereka. “Nanti kita meminta kepada warga agar menyediakan lahan, nanti kita akan bantu membuat pompa sumur dalam. Insya Allah dengan pompa sumur dalam ini bisa memenuhi kebutuhan air rumah tangga dari 1000 jiwa ini. Makin cepat makin baik, sekaligus untuk menyelesaikan persoalan kekeringan yang ada di Rowocacing,” terang Bupati.
Disampaikan Bupati KH. Asip, setiap pihaknya mengunjungi daerah yang berpotensi kekeringan, harus memberikan solusi jangka pendek, menengah maupun panjang. “Kemarin, di Desa Lambanggelun Paninggaran, alhamdulillah kita sudah mengalirkan air sejauh 8 kilometer. Bantuan jangka pendek bentuknya seperti bantuan air bersih dengan tanki air bersih. Di Rowocacing ini nanti setelah ada musyawarah warga untuk menentukan lokasi pembangunan sumur dalam di mana, nanti kita akan survei secara teknis, dan tidak akan lama kita kerjakan, sehingga kemudian kekeringan di Dukuh Rowocacing Gede ini bisa kita atasi,” tegas Bupati.
Namun demikian, Bupati juga mengucapkan terima kasih kepada sejumlah organisasi masyarakat yang telah membantu menyalurkan air bersih. Kekeringan sudah dialami warga Dukuh Rowocacing Gede sejak sekitar 1,5 bulan terakhir. Bupati berusaha menyelesaikan masalah kekeringan satu per satu. Pihaknya akan mendorong PDAM agar memperluas jaringan layanan air bersih. Saat ini Sambungan Rumah Tangga yang terpasang sebanyak 14.000 SR. Ditargetkan, pada tahun 2023-2024 30.000 SR sekaligus untuk memeratakan. selain itu juga ada program Petanglong, untuk wilayah perkotaan. (red)
Publisher : aris
Senin, 14 Oktober 2019
Sabtu, 12 Oktober 2019
Sabtu, 12 Oktober 2019
Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, yang hadir dalam final Liga Santri Pekalongan 2019 mengatakan, final liga santri kali ini merupakan final yang keempat dan selama gelaran kompetisi ini berjalan dengan baik dan lancar. “Saya atas nama Pemkab Pekalongan mengapresiasi kompetisi ini dan berharap ke depan akan diselenggarakan lebih meriah lagi,” katanya.
Bupati menyampaikan terima kasih atas perjuangan Kesebelasan Pondok Pesantren Baitul Muqodas yang telah mencurahkan segalanya untuk menjadi juara dan Pondok Pesantren Nurul Huda Banat Simbang Kulon yang telah mendapat runner up. “Kami ucapkan selamat bagi pemenang dan bagi yang lain ayo tingkatkan prestasi,” ujarnya.
Pada kesempatan ini, tambah Bupati, Kabupaten Pekalongan menjadi tuan rumah Liga santri Nusantara yang tadi telah dibuka ketua tanfidziyah PCNU Kabupaten Pekalongan. “Ayo ramaikan gelaran ini dengan berpartisipasi secara maksimal dan jadi tuan rumah yang baik dengan spirit didalam badan yang sehat terdapat jiwa yang sehat,” terangnya. (didik/dinkominfo kab.pekalongan)
Publisher : aris
Jumat, 11 Oktober 2019
"Ini masalah perut orang banyak mas, Pemkab bertindak harus berhati-hati. Karena, ada ribuan pengusaha batik dan jeans wash. Kalau kita asal tutup saja dan tidak ada solusi bahaya. Pemkab sudah mempunyai solusi terkait pembuangan limbah dan hari ini juga saya akan bertemu dengan pengusaha batik dan jeans untuk membahas limbah," ujarnya.
Bupati Asip menambahkan pihaknya berpesan, jika masih ada pengusaha yang masih membuang limbah ke sungai segera laporkan. "Nek ijek ono sing buang limbah (kalau masih ada yang buang limbah) ke sungai, langsung laporkan kepada saya, jangan ke dinas," tambahnya.
Ratusan warga dari Pegaden Tengah, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Jumat (11/10/2019) menggelar unjuk rasa di kantor Bupati Pekalongan terkait dengan pembuangan limbah jeans wash ke sungai.
Ratusan warga membentangkan kertas karton bertulisan isi tuntutan. Semisal 'rindu udara segar','bersihkan sungai kami dari limbah','entah apa yang merasukimu LH,'jangan korbankan kami dengan bisnismu', dan 'stop buang limbah ke sungai'.
Tidak hanya itu, mereka juga berteriak lantang melontarkan tuntutan mereka. "Kami datang ke kantor Bupati untuk menuntut, agar pemerintah segera tutup pengusaha jeans wash yang membuang limbah ke sungai," kata Zamrodin (31) warga Desa Pegaden Tengah saat ditemui Tribunjateng.com.
Menurutnya ada tujuh pengusaha di Desa Pegaden Tengah tapi yang mempunyai ijin hanya satu pengusaha. "Kemarin para pengusaha sudah didemo oleh warga, tapi pengusaha tidak menggubris. Oleh karena itu, kami meminta Bupati Asip untuk menutut pabrik tersebut," jelasnya.
Jumat, 11 Oktober 2019
Padahal keresahan tersebut sudah disikapi dengan peluncuran program resik-resik kali, atau bersih-bersih sungai, dan penciptaan sungai tanpa tercemari limbah, melalui program fasilitasi IPAL pribadi maupun komunal.
"Karena dengan program Kaline Resik Rejekine Apik, Wis Ora Jamane Kaline Kotor Rejekine Gelontor ini, pemerintah menginginkan lingkungan berjalan secara baik, namun tidak menghentikan industri masyarakat, bahkan mendukung industri berjalan secara baik, bahkan meningkat," kata bupati.
Karena itu pihaknya melakukan pendekatan dengan pengusaha untuk pembuatan IPAL pribadi, sehingga limbah yang dibuang ke sungai sudah sesuai baku mutunya, tidak mencemari, atau pembangunan bak limbah, yang secara berkala akan diambil untuk dibuang ke IPAL standar di Simbang Kulon Buaran, dan IPAL Pakis Putih Kedungwuni dimaksimalkan lagi fungsinya.
"Kita juga melakukan langkah preventif, melakukan penutupan usaha yang tidak berizin, dan bandel. Tapi sekarang ini alhamdulillah pengusaha sepakat dengan program pemerintah, sehingga akan difasilitasi, terkait persoalan perizinan, kemudian sistem yang disederhanakan, sehingga semuanya patuh serta tetap dapat menjalankan usaha secara baik," tandas Asip.
Kemudian Kapolres Pekalongan AKBP Aris Tri Yunarko, S.IK.,M.Si, menegaskan bahwa limbah tidak boleh dibuang secara sembarangan, karena itu juga melanggar hukum. Karena itu pihaknya memberikan apresiasi kepada para pengusaha yang mendukung program pemerintah untuk kebersihan lingkungan.
Sementara Abdul Hadi dari Paguyuban Pencucian Jeans Wal Asri, mengaku bahwa keberadaan paguyuban sebagai wadah komunikasi antar pengusaha dalam rangka menjalankan usaha, agar baik, aman, nyaman, berkah, serta menjadi mediator antara pemerintah dan pengusaha.
"Karena selama ini pengusaha takut ketika berhadapan dengan berbagai urusan karena selalu disalahkan. Kemudian terkait dengan program pemerintah kami semua mendukung, sebab pada dasarnya kami mau membangun IPAL, tapi selama ini tidak mengetahui caranya, pernah ditipu oleh oknum pembuat IPAL, setelah mengeluarkan uang banyak hasil tidak maksimal," ungkap dia.
Paguyuban pengusaha juga meminta agar dilakukan studi banding ke tempat industri daerah lain, terkait bagaimana IPAL dan pembuangan limbah yang benar. Sehingga dapat diketahui tentang mekanisme, serta hasilnya. (didik/dinkominfo kab.pekalongan)
Publisher : aris
Jumat, 11 Oktober 2019
Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Suhanto mengutarakan, Bupati Pekalongan sebelumnya telah mengusulkan kepada Presiden dan Menteri Perdagangan dan Menteri PUPR, agar Pasar Wiradesa bisa direvitalisasi. “Kami dengan tim ingin melihat situasi dan kondisinya seperti apa. Ternyata setelah kita lihat, penataannya dari dulu belum pernah diadakan perbaikan,” tutur Dirjen.
Dengan penataan nantinya, diharapkan pedagang tidak tergusur dari tempat berjualannya. Dikatakan, Pemerintah, terutama Kementerian Perdagangan memiliki program Pembangunan Pasar Rakyat.
“Selama kepemimpinan Presiden Jokowi lima tahun pertama, targetnya 5.000 pasar dan alhamdulillah itu sudah terlampaui. Ini merupakan bagian dari itu, walaupun pembangunannya kemungkinan setelah periode ke dua kepemimpinan Bapak Presiden,” ungkap Dirjen.
Harapannya, setelah mengunjungi langsung Pasar Wiradesa, pihaknya akan bisa berbicara betul bagaimana kondisi riil Pasar Wiradesa yang diusulkan Bupati Pekalongan untuk direvitalisasi.
“Terlebih pasar ini sebelumnya pernah terbakar, sehingga memerlukan penanganan. Jangan sampai para pedagang tidak mempunyai tempat jualan yang pasti dan sekarang ada di tempat penampungan, alhamdulillah Pemerintah Daerah juga sudah mencoba dengan APBD yang ada, membangun pasar yang ada di belakang. Jika yang belakang sudah bagus tapi yang ada di depan tidak diperbaiki, dikhawatirkan akan memicu kecemburuan di antara para pedagang,” ujar Dirjen.
Oleh karena itu, pihaknya akan bekerja sama dengan Kementerian PUPR untuk merencanakan pembangunan Pasar Wiradesa. “Karena sudah masuk permohonan di Tahun 2019, usulan Bupati Pekalongan terkait revitalisasi Pasar Wiradesa akan dibahas bersama dengan Kementrian PUPR,” ucap Suhanto.
Dalam kunjungan tersebut, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri sekaligus memantau harga kebutuhan pokok di pasar tersebut. Dari hasil pemantauan, dijelaskan, harga kebutuhan pokok di Pasar Wiradesa cukup terkendali, bahkan cenderung lebih murah.
Sementara itu, Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH, M.Si menuturkan, pihaknya sudah mengusulkan ke Pemerintah Pusat agar pembangunan Pasar Wiradesa ini bisa dibantu. Disebutkan, total biaya revitalisasi pasar tersebut sebesar Rp. 140 miliar.
“Lahannya sudah siap, dana pendukung dari APBD juga sudah siap. Untuk yang kemarin kebakaran juga sudah kita pantau tetapi hanya untuk los saja, kiosnya nanti akan kita integrasikan melalui pembangunan,” jelas Bupati Asip.
Secara umum Pasar Wiradesa luasnya 1,8 hektare dan menampung sekitar 2.000 pedagang dan terletak di jalur pantura. “Sehingga harus ditata sebagus mungkin, supaya tidak menimbulkan kemacetan dan pedagangnya tetap aman, nyaman dan yang penting laris,” imbuh Bupati.
Menurut Bupati, hal ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam membangun pasar. “Tidak menggunakan investasi pasif tetapi polanya adalah pola menggunakan dana dari pemerintah,” ucap Bupati.
Pedagang nantinya menyewa dengan harga yang sangat murah. Dijelaskan, ukuran 4 x 6 meter sehari retribusinya tidak sampai Rp. 10 ribu. “Ini sangat membantu pedagang kalau pembangunan pasar itu menggunakan skema pembiayaan baik dari APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten. Ini terus menerus kita kembangkan termasuk di Pasar Kedungwuni dan pasar-pasar lain,” terang Asip. (Tim Humas Dinkominfo Kab. Pekalongan)
Publisher : aris
Jumat, 11 Oktober 2019
Bupati Pekalongan Asip Kholbihi mengatakan di Kabupaten Pekalongan terdapat puluhan ribu usaha mikro kecil menengah (UMKM) dengan berbagai jenis usaha.Menurutnya nanti kita akan klasifikasikan UMKM yang makanan dan fashion.
"Sehingga itu bisa memudahkan dalam melakukan pembinaan," kata Bupati Pekalongan Asip Kholbihi usai memberikan sambutan pada acara peresmian International Council for Small Business (ICSB) Indonesia Kordinator Kabupaten Pekalongan di Aula Lantai 1 Setda, Kamis (10/10/2019).
Bupati Asip mengungkapkan di Kabupaten Pekalongan sendiri, pertumbuhan ekonomi saat ini berada diangka 5,76 berada diatas angka pertumbuhan ekonomi pusat dan Provinsi."Sektor UMKM menyumbang besar terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga akan terus kita berdayakan," ungkapnya.
Dijelaskan, Pemkab Pekalongan mempunyai kepedulian besar terhadap keberadaan UMKM, sehingga beberapa waktu yang lalu mendapat penghargaan Natamukti di Bogor.
"Pembentukan International Council for Small Business (ICSB) Indonesia Korda Kabupaten Pekalongan salah satu tujuannya adalah untuk memberdayakan UMKM kita," jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinperindagkop dan UKM Kabupaten Pekalongan Ir. Hurip Budi Riyantini menuturkan, kegiatan Galang UKM Indonesia 2019 terdiri dari berbagi kegiatan diantaranya, pengukuhan pengurus, seminar UMKM Brilian, dan bazar oleh UMKM yang sudah terkurasi.
"Sehingga diharapkan UMKM di Kabupaten Pekalongan dapat naik kelas. Untuk menggerakkan sektor UMKM Pemkab akan kesulitan kalau sendiri, butuh menggandeng empat pilar yakni pengambil kebijakan, pelaku usaha, akademisi, dan juga peneliti," tambahnya.
Adapun susunan pengurus harian ICSB Kabupaten Pekalongan masa bakti 2019-2021 adalah Rossi Ardiyanti, SKM.,M.Kes (Ketua HIPMI dan Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan) sebagai Koordinator Daerah/Ketua, Ir. Rusdiono (Wakil Korda/Wakil Ketua I), Wahida Yurasef, ST (Wakil Korda/Wakil Ketua II), Eli Kartika, SE (Sekretaris I), Waryonani, SH (Sekretaris II), Uzlifatul Jannah, S.Pdi (Bendahara I), Isnaeni, SE (Bendahara II).
Selanjutnya, Wakil Ketua Bidang Akademis dan Riset Dr. Mahirun, SE.,M.Si (Ketua LPPM Universitas Pekalongan), Wakil Ketua Bidang Hubungan Pemerintahan Drs. Ali Riza, M.Si (Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Pekalongan), Wakil Ketua Ketua Bidang Korporasi Herdinanto, SE (Kepala Bank Jateng Cabang Kajen), dan Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan Komunitas H. Faelasuf, SE (Ketua KADIN Kabupaten Pekalongan). (didik/dinkominfo kab.pekalongan)
Publisher : aris
Kamis, 10 Oktober 2019