KAJEN– Sintren Kabupaten Pekalongan ditetapkan sebagai Warisan Budaya Takbenda (WBTb) Indonesia untuk kategori atau domain Seni Pertunjukan. Penetapan Karya Budaya Sintren sebagai salah satu WBTb itu disampaikan pada acara Apresiasi Penetapan Warisan Budaya Indonesia Tahun 2019 di Istora Gelora Bung Karno, Selasa (8/10/2019) malam.
Kegiatan diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Republik Indonesia sebagai salah satu rangkaian kegiatan Pekan Kebudayaan Nasional (PKN) 2019 di Komplek Gelora Bung Karno yang berlangsung dari tanggal 7 – 13 Oktober 2019.
Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, S.H.,M.Si didampingi istri yang sekaligus Ketua Komunitas Perempuan Berkebaya Kabupaten Pekalongan Dra. Hj. Munafah, Staf Ahli Bupati Dra. Hj. Siti Masruroh, M.Si, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dra. Hj. Sumarwati, S.IP., M.AP beserta Kabid Kebudayaan dan jajarannya menghadiri acara tersebut untuk menerima apresiasi, mewakili Pemerintah dan Masyarakat Kabupaten Pekalongan.
Dalam laporannya Direktur Jenderal Kebudayaan, Hilmar Farid menyampaikan bahwa kegiatan tersebut dihadiri oleh 11 Pimpinan Daerah yang terdiri dari 7 Gubernur dan 4 Wakil Gubernur sebagai penerima langsung lembar penetapan Warisan Budaya Takbenda dan 27 Bupati dari berbagai daerah di Indonesia.
“Kami berharap kegiatan tidak berhenti pada apresiasi terhadap objek pemajuan kebudayaan dan sumber daya manusia kebudayaan saja, tetapi harus dikembangkan dan dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan berbasis kebudayaan,” katanya.
Dijelaskan Hilmar, pelaksanaan kegiatan Apresiasi Penetapan Warisan Budaya Takbenda didukung oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota yang memberikan sumbangan berupa pertunjukan kesenian dan kuliner yang tahun ini ditetapkan sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia dalam rangka ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini.
“Terdapat 40 grup penampil dengan total 481 peserta, mulai dari yang termuda, yakni Okta Setia Jaya (12 Tahun, dari Kabupaten Pekalongan), penampilan Sintren dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah hingga yang tertua Bapak Abdullah (83 tahun) menampilkan kesenian Zikir Berdah dari Jambi. Ini menjadi bukti bahwa kebudayaan milik semua generasi, kebudayaan menjadi sumber kebahagiaan semua umur,” tutur Hilmar Farid.
Pemberian status Budaya Takbenda menjadi Warisan Budaya Takbenda Indonesia diberikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan rekomendasi Tim Ahli yang meliputi 5 domain sesuai dengan Konvensi 2003 UNESCO tentangSafeguarding of Intangible Cultural Heritage yang sudah diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 2007 melalui Peraturan Presiden no. 78 tahun 2007 tentang Pengesahan Convention for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage.
Lima domain tersebut yakni, pertama, Tradisi dan Ekspresi Lisan, termasuk bahasa sebagai wahana warisan budaya takbenda. Ke-2, Seni pertunjukan. Ke-3, Adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan, ke-4, Pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta, dan ke-5 Kemahiran kerajinan tradisional.
Penyerahan lembar penetapan sendiri dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri Cahyo Kumolo didampingi oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi kepada Gubernur Seluruh Indonesia atau yang mewakili. Pada Tahun ini, terdapat 31 Provinsi yang menerima Lembar Penetapan Warisan Budaya Takbenda Indonesia. Kegiatan Apresiasi Penetapan Warisan Budaya Takbenda Indonesia Tahun 2019 merupakan bentuk Apresiasi Pemerintah Republik Indonesia terhadap objek dan sumber daya manusia kebudayaan serta upaya untuk pelindungan warisan budaya takbenda melalui inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi objek pemajuan kebudayaan yang melibatkan pemerintah daerah, akademisi dan komunitas.
Dalam sambutannya Mendikbud mengatakan bahwa Program Penetapan ini dilakukan agar para Gubernur, Kepala Daerah di tingkat Provinsi, Kabupaten, Kotamadya atau pemangku kepentingan dan masyarakat dapat melakukan pelestarian, yaitu dengan melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan serta melakukan pembinaan warisan budaya takbenda tersebut sebagai kekuatan budaya dalam pembangunan yang berkelanjutan.
“Untuk meningkatkan upaya pelestarian dalam bentuk penetapan yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu diikuti oleh pemerintah daerah dalam tindak lanjut hasil penetapan dengan melakukan kegiatan-kegiatan nyata seperti festival, seminar, sarasehan, workshop atau bahkan dapat masuk ke dalam kurikulum pendidikan yang membangkitkan semangat pelestarian warisan budaya takbenda,” ujar Mendikbud.
Ditetapkan 267 Warisan Budaya Takbenda
Sejalan dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya, Direktorat Jenderal Kebudayaan telah melaksanakan kegiatan Penetapan Warisan Budaya Takbenda Indonesia. Kegiatan ini telah dilaksanakan sejak tahun 2013, dan pada tahun 2019 ini ditetapkan sebanyak 267 Warisan Budaya Takbenda melalui Sidang Penetapan Warisan Budaya Tak benda Indonesia pada tanggal 13-16 Agustus 2019 yang dihadiri oleh Dinas Bidang Kebudayaan dari 31 Provinsi. Warisan Budaya Takbenda Indonesia yang telah ditetapkan sejak tahun 2013-2019 dengan total keseluruhan sebanyak 1.086 Karya Budaya.
Dalam arahannya, Mendagri, Tjahjo Kumolo berharap kegiatan penetapan warisan budaya takbenda ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat komitmen kita bersama dalam memajukan kebudayaan dan memperkuat kerjasama lintas-instansi baik di tingkat pusat maupun daerah, khususnya berkenaan dengan warisan budaya takbenda. “Besar harapan saya bahwa penetapan warisan budaya takbenda ini diikuti dengan rangkaian kebijakan pengelolaan yang sistematis oleh Pemerintah Daerah,” ungkap Mendagri.
Terpisah, Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si usai acara menyampaikan, kesenian sintren merupakan salah satu kesenian asli Kabupaten Pekalongan yang perlu dieksplorasi terus-menerus, terutama dalam rangka menegakkan kedaulatan budaya Indonesia. “Saya berterima kasih sekali kepada seluruh pihak yang sudah sama-sama mengangkat kesenian sintren ini menjadi warisan budaya nonbendawi dan diakui secara Nasional oleh Kemendikbud sebagai kesenian khas yang bertumpu pada latar belakang kehidupan masyarakat Kabupaten Pekalongan,” ujar Asip.
Ke depan, pihaknya akan mengadakan gelar budaya lokal dan sintren ini akan terus ditampilkan dan terus disempurnakan, sehingga menjadi bentuk kesenian yang dinamis, namun tetap berakar pada nilai-nilai tradisional yang sudah kita warisi secara turun-temurun.
Budayawan asal Kabupaten Pekalongan, Agus Sulistiyo, menuturkan, sintren merupakan kesenian asli dari Kabupaten Pekalongan, dalam kesejarahannya, ada data-data yang sedikit banyak berkaitan, antara cerita tutur masyarakat dengan tokoh-tokoh yang tersebut dalam sintren, antara lain tokoh Sulasih dan Sulamjono. Di mana Sulamjono dalam data sejarah disebut sebagai Penguasa Pekalongan di tahun 1632. “Ini yang menjadikan dasar paling logis yang menyatakan bahwa sintren asli dari Kabupaten Pekalongan,” ujar Agus.* (Didik & Lilik Dinkominfo Kab. Pekalongan)
- Bupati Pekalongan H. Asip Kholbihi, SH, M.Si menerima penghargaan Natamukti Kategori Kabupaten, sebuah apresiasi bagi pegiat UMKM dari Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM). Penghargaan diterima Kepala Disperindagkop UKM Ir. Hurip Budi Riyantini dan Ketua Dekranasda Kabupaten Pekalongan, Dra. Hj. Munafah Asip Kholbihi, mewakili Bupati, dalam acara Galang UMKM 2019 Bogor, di Bogor, Jawa Barat, Senin (7/10).
KAJEN - Siswa siswa SMP N 2 Kesesi ujuk kebolehan pada acara pagelaran kethoprak bocah dengan tema " sesuluh ki ageng cempaluk " , di Anjungan Jawa Tengah Taman Mini Indonesia Indah ( TMII ) Jakarta, minggu ( 06/10/2019) pagi. Judul ki Ageng cempaluk diambil dari nama tokoh pendiri kabupaten Pekalongan.
KAJEN - Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, mengintruksikan Direktur PDAM Tirta Kajen Kabupaten Pekalongan yang baru Nur Wachid untuk langsung tancap gas atau gas poll. Instruksi itu ditekankan Bupati lantaran mengaku prihatin dengan kondisi Perusda Air Minum Tirta Kajen yang hingga kini tidak berkembang dibandingkan dengan perusda sejenis di daerah tetangga seperti di Kabupaten Kendal, Batang, Kota Pekalongan, dan Pemalang.
KAJEN – TMMD Sengkuyung Tahap III di Desa Ujungnegoro, Kesesi, Kabupaten Pekalongan dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Pekalongan, Ir. Hj. Arini Harimurti.
KAJEN - Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, , Rabu (2/10/2019) menerima penghargaan Pembina Program Kampung Iklim (Proklim) Utama 2019 dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar di Auditorium Manggala Wanabhakti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta.
KAJEN - Masih tingginya kasus korupsi di Indonesia terjadi karena berbagai faktor. Salah satunya adalah karena masih rendahnya integritas. Oleh karena itu KPK memandang perlu menggalakkan pendekatan pemberantasan korupsi melalui upaya membangun integritas.
KAJEN - Upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2019 tingkat Kabupaten Pekalongan dilaksanakan di alun-alun Kajen, mengambil tema “Pancasila sebagai dasar penguatan karakter bangsa menuju Indonesia maju dan bahagia’, Selasa (01/10/2019). Bertindak sebagai inspektur upacara Kapolres Pekalongan AKBP Aris Tri Yunarko, S.I.K., M.Si dan komandan upacara Kapolsek Wiradesa AKP Yorisa Prabowo, S.Pd.
BOGOR
Penganugerahan penghargaan ini atas kerja sama KUKM dengan MarkPlus, Inc. lewat MarkPlus Institute. Founder & Chairman MarkPlus, Inc. yang juga Chairman ICSB Indonesia Hermawan Kartajaya, menjelaskan, penghargaan Natamukti dibagi menjadi tiga kategori.
Natamukti diberikan kepada kota dan/atau kabupaten yang berhasil dalam mempromosikan UMKM lokal, mendorong peningkatan kualitas produk UMKM lokal, serta membangun ekosistem UMKM di daerahnya. Kabupaten Pekalongan merupakan salah satu kabupaten/ kota yang mendapatkan penghargaan ini.
Penghargaan kategori lainnya yakni Natamukti Ganapravara. Penghargaan ini diberikan kepada pemenang Natamukti Nindya tahun-tahun sebelumnya yang terus menunjukkan kinerja bagus di tahun berikutnya. “Atau dengan kata lain, mereka adalah yang sudah pernah meraih Natamukti Nindya dan hingga kini terus menunjukan kinerja positif dalam memajukan UMKM di daerahnya,” tutur Hermawan Kertajaya.
Natamukti Nindya sendiri adalah penghargaan tertinggi dari Natamukti. Kota atau kabupaten peraih Natamukti Nindya adalah terbaik dari yang terbaik dari semua peraih Natamukti. Untuk tahun ini Natamukti Nindya diraih oleh Kabupaten Sleman.
Lebih lanjut Hermawan Kertajaya menjelaskan, penentuan penerima Penghargaan Natamukti ini dilakukan melalui proses panjang. Dimulai dari riset yang dilakukan tim ICSB dari berbagai daerah, yang kemudian diverifikasi dilapangan oleh tim ahli International Council for Small Business (ICSB) mengacu pada Model Natamukti, yaitu bagaimana melakukan pengembangan UMKM yang Terpercaya, Terdepan, dan Teratur.
Kegiatan Galang UKM Indonesia 2019 Bogor terdiri dari tiga rangkaian agenda utama, yakni penghargaan Natamukti dan apresiasi dari ICSB Indonesia Presidential Award bagi para pihak yang mendukung dan berkontribusi positif terhadap kemajuan UKM di Indonesia, seminar UKM, seminar untuk menambah wawasan para pelaku UKM, serta pameran dan kurasi UKM Brilian, yakni sesi pameran & seleksi para pelaku UKM di setiap kota untuk memperoleh predikat UKM BRILIAN 2019.
Dalam acara ini, hadir para kepala daerah dan para pelaku UKM yang membagikan ilmunya kepada masyarakat. Selain Hermawan, hadir Wali Kota Bogor Bima Arya, Sekretaris Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Rully Indrawan dan Jacky Mussry, Chairman ICSB Indonesia.(Tim Humas Dinkominfo Kab. Pekalongan)
Bupati juga menyampaikan apresiasi yang luar biasa kepada anak-anak SMP N Kesesi dan kepala sekolah serta semua yang terlibat dalam pagelaran kethoprak bocah tersebut. " Insyaalloh akan saya kasih penghargaan semua " ucapnya.
Pada kesempatan ini Bupati menyampaikan bahwa pada tahun 2019 ini pihaknya akan membangun rest area seluas 10 hektare. Yang sekaligus dijadikan sentra batik, ada mall dan hotelnya juga di kabupaten Pekalongan.
Diharapkan nantinya masyarakat tidak usah keluar, cukup belanja batik di rest area kabupaten Pekalongan. Disamping itu pada tahun ini juga ada exit tol, yang mana cukup keluar dari Bojong saja, tidak perlu ke kota Pekalongan.
Sementara itu pada kesempatan yang sama ketua DPRD kabupaten Pekalongan Dra. Hj. Hindun MH berharap dengan kebolehan anak-anak kita nanti juga akan melahirkan generasi baru di Kabupaten Pekalongan yang bisa newarisi budaya budaya yang bisa mendatangkan kabupaten Pekalongan agar semakin sejahtera lahir dan batin. " kita tahu bahwa kabupaten Pekalongan punya banyak potensi. Potensi wisatanya sangat bagus, ada beberapa potensi wisata yang harus dikembangkan oleh pemkab Pekalongan. Oleh karena itu dengan sinergitas dari seluruh OPD, seluruh elemen masyarakat, baik yang ada di Jakarta, luar kabupaten Pekalongan semuanya dengan yang ada di kabupaten Pekalongan tentu sangat bisa memberikan potensi bisa berkembang dengan baik ". tuturnya.
Hindun juga mengucapkan terimakasih kepada bupati Pekalongan atas inovasi yang sudah dilakukan bupati selama 3,5 tahun ini. " Alhamdulilah pembangunan kabupaten Pekalongan berkembang dengan baik, wisatanya juga maju, baik wisata yang sudah ada maupun yang baru. Termasuk juga batik yang sudah melegenda, harus bisa dinasionalisasi, diinternasionalkan. Ini sudah dibuktikan oleh bupati kita dengan kerjasama antar daerah dan dengan luar negeri", ungkapnya.
"Mudah mudahan semakin menumbuhkan masyarakat kita masyarakat pengusaha, masyarakat home industry, baik batik, kuliner, dan sebagainnya untuk bisa berkembang dengan baik" tambahnya.
Dalam kesempatan itu juga dari Badan Penghubung Jateng, M Wahyu Alamsyah SH
menyampaikan kepada warga perantau Jawa Tengah dan warga perantau kabupaten Pekalongan yang ada di Jabodetabek untuk bisa memanfaatkan ajang ini sebagai sarana silaturahmi sekaligus diharapkan bisa memberikan kontribusi, bersinergi dengan pemerintah daerah untuk membangun kabupaten Pekalongan.
Wahyu juga menyampaikan pada bulan November Badan Penghubung provinsi Jateng akan meluncurkan suatu bentuk aplikasi berbasis android yaitu JATENG SIP Sebagai sarana informasi, promosi dan pelayanan bagi masyarakat Jateng di Jabodetabek dan juga bagi masyarakat Jateng secara keseluruhan.
Peluncuran aplikasi ini agar masyarakat Jateng yang ada di Jabodetabek pada saat yang akan datang bisa mengikuti, menghadiri kegiatan atau event event yang ada di kabupaten/kota dengan harapan nantinya aplikasi ini dapat menunjang kegiatan dan menumbuhkan perekonomian masyarakat. Kabupaten / kota di Jawa Tengah.
Pagelaran kethoprak bocah diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan kebudayaan kabupaten Pekalongan dengan ketua penyelenggara sekaligus kepala dinas dikbud kab. Pekalongan , hj. Sumarwati. Menurut Sumarwati kesempatan tampill di Anjungan Jateng TMII Jakarta tersebut merupakan kesempatan emas. " semoga nanti setelah menyaksikan bersama kita bisa mengambil hikmahnya dari penampilan anak anak dari SMP N 2 Kesesi". Pungkasnya.
Pagelaran kethoprak bocah " Sesuluh ki ageg cempaluk " dihadiri bupati Pekalongan KH Asip Kholbihi SH MSi, ketua DPRD dra. Hj Hindun MH, ketua penyelenggara sekaligus kepala Dinas dikbud Hj Sumarwati, Ketua Komisi A, komisi B, Komisi C, dan Komisi D DPRD kab Pekalongan, ketua paguyuban Jateng serta jajaran pengurus, Asisten Pemerintahan dan kesra drs. Ali Riza, kepala kantor kesbangpol, kepala dinporapar, para kepala sekolah SMP se kabupaten Pekalongan, komunitas paguyuban se Pekalongan, serta warga rantau Jateng di Jakarta ( red )
Hal itu ditandai dengan dilaunchingnya pengelolaan sampah berbasis aplikasi Yowaste di Desa Pecakaran, Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan, Jumat (4/10/2019).
Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, mengatakan, pengolahan sampah di Kabupaten Pekalongan awalnya masih berbasis offline dan sekarang akan mulai diberlakukan dengan menggunakan aplikasi online.
“Sudah sejak 10 hingga 15 tahun lalu pengolahan sampah dilakukan dengan cara offline, sekarang kita transformasikan menjadi berbasis online,” kata Bupati.
Aplikasi Yowaste, kata Bupati, berbasis aplikasi android yang akan mengubah sampah menjadi sesuatu yang bernilai ekonomi. “Teknisnya nanti warga mengumpulkan sampah, lalu mengklik aplikasi Yowaste, kemudian petugas akan datang untuk menimbang sampah dan akan ditransfer berdasarkan nilai sampah tersebut,” ujarnya.
Dijelaskan Bupati KH. Asip, untuk tahap pertama sampah yang akan dikelola yakni sampah plastik dan kardus. “Ada kriteria sampah yang bisa dikelola di aplikasi yowaste,” terangnya.
Bupati menambahkan, Pemkab pekalongan sudah mempunyai road map atau peta jalan untuk mendukung aksi Indonesia bebas sampah pada tahun 2025. “Sampah kita setiap hari sejumlah 700 ton, dengan 30 persennya adalah sampah plastik dan sampah ini akan kita kelola dengan baik,” tuturnya.
Melalui program ini, lanjut Asip, merupakan bukti bahwa Kota Santri mampu menjalankan amanat nasional berkaitan Indonesia bebas sampah, khususnya sampah plastik. “Kita punya komitmen untuk mengurangi sampah hingga 70 persen yang sudah diwujudkan dengan pembuatan perda pada tahun 2018 dan perbup pengedalian sampah plastik dan stereofoam pada tahun 2019,” lanjutnya
Tidak hanya itu, aksi nyata pengurangan sampah juga diwujudkan dalam aksi Berjumpa atau Bersih Jumat Pagi yang dilakukan bersama masyarakat dan bentuk kegiatan lainnya.
“Kita juga berkomitmen untuk membersihkan sungai dengan slogan “kaline resik rejekine apik, kaline kotor rejekine ora glontor”, dan Kabupaten Pekalongan akan menjadi pelopor sebagai kota/kabupaten bebas sampah,” paparnya. ( red )
Padahal, Kabupaten Pekalongan memiliki kelebihan kaya akan sumber air baku. "Setelah dilantik langsung gas poll. Konsolidasi internal cukup seminggu," tandas Bupati KH. Asip Kholbihi, saat melantik Direktur Perusda Air Minum Tirta Kajen masa bakti 2019-2024 di Aula Lantai I Setda Kabupaten Pekalongan Nur Wachid, Kamis (3/10/2019 ) sore.
Pelantikan Direksi Perumda Air Minum Tirta Kajen masa bakti 2019-2024 dihadiri Wakil DPRD Kabupaten Pekalongan Mas'udah dan sejumlah pejabat teras di lingkungan Pemkab Pekalongan seperti Sekda Mukaromah Syakoer, Kepala Bappeda Bambang Irianto, dan mantan Plt Direktur PDAM Kajen Kasmari.
Adapun dasar regulasi Pelantikan dan pengambilan acara ini adalah Keputusan Bupati nomor 539/323/2019 tentang pengangkatan direksi PDAM Tirta Kajen masa jabatan 2019-2024. Selaku direktur adalah Nur Wachid yang sebelumnya menjabat direktur PDAM Demak.
Nur Wachid terpilih sebagai direktur Perumda Air minum Tirta Kajen berdasarkan hasil seleksi direksi Perumda yang telah dilaksanakan oleh tim pansel hasil bentukan Pemkab Pekalongan. Pengambilan sumpah dan pelantikan dilakukan langsung oleh Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, .
Setelah proses pelantikan dan pengambilan sumpah, Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, meminta jajaran direksi dan karyawan di PDAM Kajen langsung gerak cepat dan gaspol mengembangkan perusahaan milik pemerintah daerah ini.
"Seorang muslim terikat dengan janjinya. Pak Nur Wachid ini seorang pendatang baru ikut tes ternyata lolos seleksi. Model rekrutmen inilah jawaban akan kemajuan yang kita inginkan. Sungguh ironi di Kabupaten Pekalongan kaya sumber air tapi perkembangan PDAM dari dulu sampai sekarang masih itu itu saja," katanya.
"Direktur baru sudah berjanji tahun 2024 minimal 30 ribu sambungan rumah tangga. Nanti akan kita evaluasi, tahun 2024 ada pergerakan ga? Lakukan gerak cepat, manajemen modern. Semuanya semangat semua agar PDAM maju. Kendal kantornya luar biasa. Gajinya sudah 16 kali," sambungnya.
Untuk itu, lanjut bupati akan memberikan gaji karyawan PDAM Tirta Kajen sebanyak 20 kali dengan catatan ada perbaikkan hasil kinerja. Namun begitu apabila dalam perjalanan nanti tidak menunjukkan hasil baik ya tentu akan berlaku sebaliknya.(didik /dinkominfo kab.pekalongan)
Kegiatan sedianya akan dibuka Bupati H. Asip Kholbihi, SH, M.Si. Namun, pada waktu yang sama, Bupati menghadiri puncak Kegiatan Festival Iklim Tahun 2019 untuk menerima penghargaan Program Kampung Iklim di Hotel Century Park, Jakarta.
Dalam Pembukaan TMMD Sengkuyung III, Dan satgas TMMD Sengkuyung Tahap lll tahun 2019 . Komandan SST Parman melaporkan, sasaran fisik TMMD kali ini yaitu makadam jalan vol 287x 3 meter, makadam jalan vol 980 m x 2,& m , plat Dekker 2 m x 4 m, kantong simpang 8 meter x 2,5 (2 unit).
Selain itu, kegiatan juga memiliki sasaran non fisik berupa penyuluhan kesadaran bela negara dan wawasan kebangsaan, penyuluhan narkoba, kamtibmas, UU Lalu Lintas, Penyuluhan Kerukunan Antar Umat Beragama dan Bahaya Radikalisme, Penyuluhan Kesehatan Lingkungan, Penyuluhan Penanggulangan Bencana, Pemutaran Film Perjuangan, Penyuluhan KB serta Penyuluhan Ketrampilan Keluarga.
Dijelaskan, sumber dana kegiatan berasal dari APBD Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 235 juta dan APBD Kabupaten Pekalongan sebesar Rp. 100.150.000, sehingga jumlahnya sebesar Rp. 335.150.000.
Parman dalam laporannya menjelaskan, tujuan kegiatan yakni untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, memperlancar arus lalu lintas dan mendorong semangat masyarakat dalam membangun desa, serta meningkatkan kemanunggalan TNI dan rakyat.
Wakil Bupati Pekalongan membacakan Sambutan Gubernur Jawa Tengah, mengutarakan, Program TMMD merupakan bagian dari cara merawat dan mengikat kebersamaan serta kegotongroyongan untuk mengatasi persoalan-persoalan kebangsaan. “Sinergitas dan kemanunggalan TNI dengan rakyat, serta pemerintah pusat dan daerah melalui TMMD seperti inilah menjadi kekuatan luar biasa untuk memajukan desa, menggali dan mendayagunakan potensi serta mengatasi berbagai isu/persoalan terkini dengan solusi,” tutur Wabup Arini.
Gubernur dalam sambutannya berharap seluruh desa di Jawa Tengah maju dan mandiri, rakyatnya sejahtera, jalan dan jembatan makin memadai sehingga aksebilitas dan mobilitas makin lancar. Kemudian sarana prasarana fasilitas umum untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat juga makin baik. Pada prinsipnya masyarakat harus betul betul dapat hidup secara baik, sehat dan sejahtera.
Di akhir sambutannya, gubernur mengajak melalui TMMD ini, agar kita mengoptimalkan berbagai program kegiatan lintas sektoral guna membantu penanggulangan kemiskinan, pengangguran dan lainnya.
Pada sesi wawancara Wabup Arini Harimurti menambahkan, membangun merupakan tanggung jawab bersama, antara Pemerintah, TNI, Polri, dan masyarakat,sehingga kegiatan semacam ini sangat diharapkan. “Ini bentuk sengkuyung, bentuk kerjasama seperti tadi waktu kita upacara kita lihat ada semua unsur termasuk masyarakat , ada tokoh masyarakat, ada organisasi masyarakat, semua ikut sengkuyung. Oleh karena itu mari kita jadikan kesengkuyungan ini sebagai inspirasi,” ujar Arini.
Menurutnya, akhir-akhir ini banyak yang menyampaikan aspirasi dengan cara anarkis. “Titik Inilah kita jadikan inspirasi kita termasuk dari bawah ke atas bahwa kita harus guyub rukun seperti tadi kita lihat di lapangan semua unsur ada. Jadi keguyuban, kegotongroyongan ini yang harus dihidupkan terus, khususnya di kabupaten Pekalongan,” harap Wabup. Selain itu, wabup juga berpesan agar masyarakat mengantisipasi munculnya penyakit pada saat pergantian musim nanti.
Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Dra. Hj. Hindun, MH, menilai kegiatan TMMD TNI Manunggal Membangun Kabupaten Pekalonganini hal yang positif dalam rangka untuk mewujudkan desa yang makmur dan sejahtera. “Ini harus terus dilanjutkan karena ternyata ada jalan-jalan desa yang masih perlu dibangun. Dengan adanya TMMD ini, percepatan pembangunan bisa selesai dengan baik dan mendapat dukungan masyarakat. Partisipasi masyarakat sangat bagus,” ungkap Hindun.
Terdapat sekitar 600 meter panjang jalan yang belum selesai dan menjadi kewenangan desa. Ruas jalan ini merupakan jalan usaha tani dan jalan poros. “Kita harapkan desa juga bisa partisipasi, rembug desa agar jalan ini bisa selesai karena ini jalan setapak dan aksesnya desa antara Desa Windurojo dan Desa Ujungnegoro. Masyarakat juga sangat membutuhkan karena lebih cepat untuk menuju ke kesesi. Kita harapkan untuk bisa diteruskan, bersama-sama antara pemerintah desa, kabupaten dan bisa dilanjutkan TMMD. Kalau ada intervensi dari provinsi juga kita sangat berterimakasih,” ucap Hindun.(Tim Dinkominfo Kab. Pekalongan)
Dalam kegiatan tersebut bupati menerima penghargaan bersama dengan 6 Gubernur dan 43 Bupati/Walikota se Indonesia. Kegiatan tersebut merupakan puncak acara Festival Iklim Tahun 2019 yang sebelumnya diawali dengan workshop optimalisasi dana desa untuk pengendalian perubahan iklim.
Program Kampung Iklim adalah program berlingkup nasional yang dikembangkan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dan seluruh pihak dalam melaksanakan aksi lokal untuk meningkatkan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim dan pengurangan emisi gas rumah kaca.
Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, ditemui usai menerima penghargaan mengatakan, penghargaan Proklim 2019 diterima karena adanya regulasi yang dibuat oleh Pemkab Pekalongan berkaitan dengan perubahan iklim.
"Kita kurangi pencemaran, kebersihan ditingkatkan, dan regulasi berkaitan dengan perubahan iklim kita jaga, supaya tidak terlalu panas," katanya.
Selain itu kata Bupati, Pemkab juga membuat banyak gerakan seperti kebersihan lingkungan, penanganan sampah, penjagaan sumber-sumber air serta kelestarian hutan kita jaga. "Itu merupakan upaya yang sudah kami lakukan sehingga mendapat penghargaan ini," jelasnya.
Dikatakan Bupati, selain dirinya, salah satu desa di Kabupaten Pekalongan yang punya kegiatan menjaga cuaca dan iklim yakni Desa Sinangorprendeng Kecamatan Kajen juga menerima penghargaan Proklim Utama.
"Sinangohprendeng desanya bersih, adem, trentem karena Bu Lurahnya mempunyai banyak program untuk menjaga cuaca dan iklim sehingga semakin baik," terangnya.(didik /dinkominfo kab.pekalongan).
Demikian disampaikan Sekda Kabupaten Pekalongan Dra. Mukaromah Syakoer MM membacakan Sambutan Bupati dalam Sosialisasi Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI) di Hotel Santika Pekalongan, Selasa (1/10). Survei dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pekalongan bersama Inspektorat Kabupaten Pekalongan.
Menurut Sekda, kehadiran integritas Individu, organisasi, nasional, merupakan pertahanan terbaik untuk mencegah terjadinya korupsi. “Karena tanpa integritas, sebaik apapun sistem yang diterapkan, akan terus muncul korupsi,” tutur Mukaromah.
Lebih lanjut Sekda mengutarakan, tujuan dilaksanakannya SPI ini adalah untuk memetakan risiko korupsi dan membangun upaya-upaya pencegahan korupsi, sistem integritas serta sistem anti korupsi, dengan fokus pada beberapa OPD yaitu Perhubungan, Kesehatan, Infrastruktur, Penanaman Modal, Perijinan, Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah serta Pengadaan Barang/Jasa. Sosialisasi diikuti 20 peserta dari OPD tersebut. Sosialisasi disampaikan Kepala BPS Kabupaten Pekalongan, Siti Mardiyah.
29 Kasus Korupsi di Pemkab/Pemkot
Berdasarkan data KPK Semester I, Januari-Juni 2019, dari 63 kasus tindak pidana korupsi yang ditangani KPK berdasarkan instansi, di Indonesia terdapat 29 kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di pemkab/pemkot.
Sedangkan brdasarkan jenis perkara, terdapat 49 kasus suap, 11 kasus pengadaan barang/jasa, 2 kasus penyalahgunaan wewenang dan 1 kasus buatan.
“Integritas dalam konteks pemerintahan adalah penggunaan kekuasaan resmi atau wewenang oleh para pejabat publik, untuk tujuan-tujuan yang sah menurut hukum. Keteguhan aparatur antara birokrasi dan pejabat publik untuk tidak meminta atau menerima apapun yang bukan menjadi haknya merupakan bentuk integritas yang dapat membantu mendukung terciptanya good governance,” ungkap Sekda.
Untuk mendukung terwujudnya good governance tersebut, KPK merancang SPI yang dapat dilaksanakan secara mandiri oleh kementerian, lembaga dan pemerintah daerah. SPI hadir untuk mengindikasikan adanya perilaku korupsi dan mengukur tingkat integritas dalam suatu lembaga pemerintahan dari sisi internal, eksternal, maupun laporan-laporan terkait.
“Penilaian integritas dilakukan pada integritas internal melalui survei pegawai , integritas eksternal melalui masyarakat penerima layanan publik, penilaian eksternal melalui narasumber ahli dan faktor koreksi melalui laporan aduan masyarakat dan dokumen LKHPN,” jelas Sekda.
Hasil dari SPI ini nantinya akan dilaporkan kepada KPK sebagai dasar kebijakan anti korupsi yang bermanfaat untuk menentukan identifikasi area rentan korupsi. Indikator keberhasilan kegiatan anti korupsi dan peningkatan kualitas kepercayaan publik kepada pemerintah.
“Bukan bermaksud untuk menakut nakuti, tetapi untuk menyampaikan maksud tujuan SPI mengadakan survei, serta memberikan pemahaman pentingnya membangun integritas dalam rangka mewujudkan good governance di lingkungan pemkab Pekalongan”, tutur Mukaromah.
Bupati Pekalongan menyatakan mendukung dan mengapresiasi terselenggaranya kegiatan SPI tersebut dan berharap kegiatan itu memberikan manfaat, khususnya dalam rangka mewujudkan visi misi Bupati Pekalongan melalui misi ke4 yaitu Menyelenggarakan Birokrasi Pemerintahan yang Professional, Bersih dan berakhlak.
Bupati melalui Sekda berpesan kepada peserta untuk mengikuti kegiatan sosialisasi ini dengan sebaik-baiknya dan pada saat survei dilaksanakan agar memberikan jawaban yang sejujur-jujurnya dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.(Tim Dinkominfo Kabupaten Pekalongan)
Upacara dihadiri Bupati Pekalongan, KH. Asip Kholbihi, S.H., M.Si., Dandim 0710/Pekalongan Letkol Inf Arfan Johan Wihananto, S.I.P, , Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Dra. Hj. Hindun, M.H., Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan H. Riswadi, S.H., Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan H. Sutaji, SH.,MH., Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Pekalongan H. Suwoto, SH.,M.Hum, perwakilan Kejari Kajen.
Selanjutnya, Sekda Kabupaten Pekalongan, Dra. Hj. Mukaromah Syakoer, MM, besrta para Asisten dan para Staf Ahli Bupati serta para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Pekalongan dan tamu undangan lainnya.
Usai pelaksanaan upacara, Bupati bersama Forkopimda dan seluruh tamu undangan melaksanakan penandatanganan bersama dukungan Pilkades serentak tahun 2019 yang berkualitas, bermartabat, dan non transaksional.
Ditempat terpisah, Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi mengungkapkan upacara Hari Kesaktian Pancasila tingkat Kabupaten Pekalongan hari ini dihadiri Forkopimda lengkap dan diikuti oleh ratusan ASN, TNI, Polri, pelajar, tokoh agama, tokoh masyarakat yang ada di Kabupaten Pekalongan.
“Dalam upacara tadi ada pembacaan Pancasila oleh Kapolres, kemudian Ikrar oleh Ketua DPRD dan pembacaan UUD 1945 oleh Wakil Ketua. Hal ini terkandung maksud agar kita sebagai bangsa Indonesia harus tetap mempertahankan Pancasila sebagai nilai-nilai luhur, ideologi, falsafah bangsa,” ujar Bupati.
Dijelaskan Bupati, seluruh masyarakat Kabupaten Pekalongan berkomitmen untuk membela NKRI karena NKRI adalah bentuk final dari sistem bernegara kita. Artinya apabila ada paham-paham di luar itu, maka seluruh masyarakat Kabupaten Pekalongan tentu akan menolak. Hal ini adalah pengejawantahan dari makna peringatan Hari Kesaktian Pancasila tanggal 1 Oktober 2019.
“Saya berpesan kepada generasi muda, para pemuda, para mahasiswa, para pelajar yang ada di Kabupaten Pekalongan dalam momentum Hari Kesaktian Pancasila ini mari kita jaga persatuan dan kesatuan. Kita tidak usah melakukan tindakan yang di luar koridor hukum. Kalau ada persoalan yang menyangkut tentang aspirasi, silahkan disampaikan. Lembaga eksekutif dan legislatif di Kabupaten Pekalongan sangat terbuka untuk menampung aspirasi yang akan kita teruskan kepada pengambil kebijakan di Pemerintah Pusat,” terang Bupati KH. Asip.
Bupati menuturkan, pihaknya membuka saluran komunikasi terus-menerus melalui berbagai media dalam rangka mengantisipasi dan mengeliminir terjadinya sumbatan komunikasi antara masyarakat dengan jajaran Pemerintah sehingga hal-hal yang tidak kita inginkan bisa kita cegah. Inilah makna dari kita melakukan permusyawaratan yang adil dan beradab.
“Pancasila kalau kita internalisasi maka tatanan masyarakat ini akan semakin baik, masyarakat yang berke-Tuhan-an, yang mempunyai ideologi keagamaan yang kuat, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, menjaga persatuan. Yang paling penting apabila terjadi berbagai hal, ayo kita musyawarahkan dengan baik dalam rangka menuju keadilan bagi kita semua terutama keadilan yang kita upayakan terus-menerus di seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Pekalongan,” tandas Bupati.
Sementara itu, Kapolres Pekalongan menjelaskan di hari kesaktian Pancasila ini kita harus menghormati jasa-jasa para pahlawan yang telah berjuang demi Pancasila, yakni dengan setia kepada NKRI dan mendukung program-program pemerintah.
Kepada para pemuda, Kapolres berpesan untuk tetap belajar dan serap ilmu sebanyak-banyaknya. Karena ilmu itu akan bermanfaat ke depannya untuk membangun dan bekerja demi kesejahteraan Indonesia dan khususnya Kabupaten Pekalongan. (didik/dinkominfo kab.pekalongan)
