Artikel

Alamat

Link Terkait

• Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pekalongan
• PPID Kabupaten Pekalongan
• Lapor Bup

Statistik Pengunjung

Kegiatan tersebut berlangsung khidmat dan dihadiri oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan organisasi keagamaan, tokoh masyarakat, serta tamu undangan lainnya.

Bupati Pekalongan, Dr. Hj. Fadia Arafiq, S.E., M.M., menyampaikan harapannya agar kepengurusan DPD LDII yang baru dapat terus menjalin sinergi dan kerja sama yang baik dengan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.

“LDII diharapkan dapat terus bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan, khususnya di bidang sosial, keagamaan, dan kemasyarakatan,” ujar Bupati Fadia.

Ia juga menekankan pentingnya peran organisasi kemasyarakatan dalam membantu pemerintah dalam melayani masyarakat serta menjaga persatuan dan kerukunan antarumat beragama.

Menurutnya, seluruh elemen masyarakat memiliki tanggung jawab bersama dalam menciptakan suasana yang aman, damai, dan kondusif di Kabupaten Pekalongan.

“Saya menganggap seluruh warga Kabupaten Pekalongan, tanpa membedakan latar belakang, sebagai anak-anak saya sendiri. Pemerintah daerah berkomitmen untuk melayani dan mendukung seluruh masyarakat,” tegasnya.

Bupati Fadia berharap, pengurus DPD LDII yang baru dapat menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, profesional, serta aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan keagamaan yang bermanfaat bagi masyarakat.

Sementara itu, perwakilan pengurus DPD LDII Kabupaten Pekalongan menyampaikan komitmennya untuk terus mendukung program pemerintah daerah serta berperan aktif dalam pembinaan umat dan pembangunan daerah.

Melalui pelantikan dan pengukuhan ini, diharapkan terjalin sinergi yang semakin kuat antara Pemerintah Kabupaten Pekalongan dan DPD LDII dalam mewujudkan masyarakat yang religius, harmonis, dan sejahtera

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Perwakilan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah, Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapperida) Kabupaten Pekalongan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Pekalongan, serta para Purna Paskibraka Kabupaten Pekalongan.

Dalam sambutannya yang dibacakan oleh Sekda, Bupati Pekalongan menyampaikan bahwa pelantikan Duta Pancasila Paskibraka bukan sekadar seremoni, melainkan amanah dan tanggung jawab besar dalam menjaga serta mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat.

“Duta Pancasila Pascibraka diharapkan mampu menjadi teladan bagi generasi muda dalam menerapkan nilai-nilai kebangsaan, persatuan, dan cinta tanah air di era digital yang penuh tantangan,” ujar Sekda.

Ia menambahkan, para Duta Pancasila memiliki peran strategis dalam memperkuat konsensus dasar negara, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Menurutnya, perkembangan teknologi dan informasi yang pesat menuntut generasi muda untuk lebih adaptif, kreatif, dan inovatif, tanpa meninggalkan nilai-nilai luhur bangsa. Oleh karena itu, para Duta Pancasila diminta untuk terus mengembangkan program kerja yang relevan dengan kondisi masyarakat.

“Susunlah program-program yang inovatif, bermanfaat, dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Tidak semua kegiatan harus berbasis anggaran, namun harus dilandasi semangat pengabdian,” tambahnya.

Selain itu, Sekda juga mengajak seluruh perangkat daerah terkait, seperti Dinas Pendidikan, Dinas Pemuda dan Olahraga, serta Badan Kesbangpol, untuk terus memberikan pendampingan dan dukungan terhadap kegiatan Duta Pancasila Pascibraka.

Dengan dilantiknya Duta Pancasila Pascibraka Indonesia Kabupaten Pekalongan periode 2025–2029, diharapkan para generasi muda tersebut mampu menjadi agen perubahan dalam menjaga persatuan, memperkuat karakter bangsa, serta menanamkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan masing-masing.

Menurut Bupati Fadia, saat ini Kabupaten Pekalongan menghadapi kondisi darurat akibat bencana yang terjadi secara beruntun dalam beberapa hari terakhir. Meski demikian, pemerintah daerah terus berupaya maksimal dalam melakukan penanganan di tengah berbagai keterbatasan.

“Kita menghadapi berbagai bencana, mulai dari banjir, longsor, hingga tanah gerak. Pemerintah daerah bersama TNI, Polri, relawan, dan masyarakat terus bergerak untuk membantu warga terdampak,” ujar Bupati.

Ia menyampaikan, upaya penanganan dilakukan melalui evakuasi warga, pengelolaan dapur umum, hingga pembersihan wilayah terdampak. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan sarana pendukung, seperti rumah pompa dan pompa portable untuk mempercepat surutnya genangan air.

“Kemarin sudah kita bangun satu rumah pompa besar yang dapat melayani tiga desa. Selain itu, satu unit pompa dari provinsi sudah dikirim, dan tiga unit lainnya masih dalam perjalanan. Jika masih kurang, akan kita tambah,” jelasnya.

Terkait status tanggap darurat, Bupati Fadia menyebutkan bahwa hingga saat ini Pemerintah Kabupaten Pekalongan belum menetapkannya. Namun, langkah-langkah antisipasi, termasuk pengalokasian anggaran penanganan bencana, sudah mulai dilakukan.

“Belum kita tetapkan status tanggap darurat, tetapi pengaturan pembiayaan dan penanganan sudah kita siapkan,” imbuhnya.

Bupati Fadia juga mengajak masyarakat untuk tetap bersabar dan mendukung upaya pemerintah dalam penanganan bencana. Ia menekankan pentingnya kerja sama semua pihak agar kondisi dapat segera pulih.

“Kita terus berupaya agar situasi segera normal kembali. Dengan kebersamaan dan gotong royong, saya yakin kita bisa melewati masa sulit ini,” pungkasnya.

Bupati Fadia menyampaikan bahwa situasi banjir yang terjadi hampir serentak di wilayah Jawa Tengah juga berdampak cukup serius di Kabupaten Pekalongan. Sejumlah titik pengungsian telah dibuka, bahkan di beberapa lokasi jumlah pengungsi mencapai hingga sekitar 350 orang.

Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Pekalongan memastikan kebutuhan dasar para pengungsi tetap terpenuhi. “Untuk dapur umum dan makanan, insya Allah tidak akan kurang. Mungkin tidak mewah, tetapi kami pastikan cukup,” ujar Fadia.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga melakukan pengecekan terhadap rumah pompa yang ada di wilayah terdampak. Ia memastikan seluruh rumah pompa milik pemerintah daerah masih berfungsi dengan baik, termasuk rumah pompa yang baru dibangun tahun lalu dan kini sudah dapat digunakan untuk menyedot serta membuang air.

Namun demikian, Fadia mengakui bahwa kendala utama terletak pada tingginya debit air serta meluapnya sungai, sehingga proses pembuangan air menjadi kurang maksimal.

Menurutnya, salah satu solusi jangka panjang adalah pembangunan tanggul, yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Meski begitu, Pemkab Pekalongan tetap melakukan langkah-langkah darurat, seperti pemasangan karung penahan air di sejumlah titik rawan.

Bupati Fadia juga menegaskan bahwa pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, termasuk dengan Gubernur Jawa Tengah Komjen Pol (Purn) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., agar penanganan infrastruktur yang rusak, khususnya sungai-sungai rawan banjir, dapat segera dilakukan.

Sebanyak 389 warga Desa Mulyorejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, saat ini masih mengungsi di Gedung Kopindo, Wiradesa, akibat terdampak banjir yang melanda wilayah tersebut. Data tersebut tercatat per Sabtu, 24 Januari 2026, pukul 12.00 WIB.

Koordinator pengungsi, Amruriza Utazami, menyampaikan bahwa jumlah pengungsi masih berpotensi bertambah karena kondisi banjir yang belum sepenuhnya stabil. “Total yang mengungsi saat ini ada 389 jiwa, dan belum diketahui apakah nanti masih ada tambahan pengungsi,” ujarnya.

Ia menjelaskan, para warga telah mengungsi di Gedung Kopindo selama kurang lebih satu minggu. Selama masa pengungsian, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak terus mengalir.

Amruriza mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Pekalongan, khususnya Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, serta sejumlah instansi yang telah membantu para pengungsi. Bantuan tersebut datang dari Dinas Sosial, Taruna Siaga Bencana (Tagana), dapur umum, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), serta Puskesmas yang memberikan layanan kesehatan bagi para warga.

Terkait penyebab banjir, Amruriza menyebutkan bahwa genangan air dipicu oleh hujan deras di wilayah selatan Kabupaten Pekalongan, ditambah dengan air rob, serta limpasan air dari Kali Pencongan yang memperparah kondisi banjir di wilayah Mulyorejo dan sekitarnya.

Selain banjir, bencana longsor juga terjadi di Kecamatan Talun, tepatnya di wilayah Krompeng. Pemerintah daerah telah menurunkan tim ke lokasi dan mengevakuasi sebanyak 17 warga terdampak. Penanganan serupa juga dilakukan di sejumlah wilayah lain seperti Petung dan kawasan bawah yang turut terdampak banjir.

Dalam keterangannya, Bupati Fadia mengimbau masyarakat untuk bersabar menghadapi situasi bencana ini. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah bersama unsur TNI, Polri, dan Forkopimda terus bekerja maksimal dalam penanganan bencana di seluruh wilayah Kabupaten Pekalongan.

Wakil Bupati Pekalongan H. Sukirman, S.S., M.S. menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia, Menteri Pertanian, serta Komisi C DPRD Kabupaten Pekalongan atas perhatian dan dukungan terhadap sektor pertanian di daerah.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden, Menteri Pertanian, serta Komisi C DPRD Kabupaten Pekalongan yang terus mendorong penguatan sektor pertanian di daerah. Bantuan alsintan ini menjadi wujud nyata dukungan pemerintah pusat kepada petani,” ujarnya.

Menurut Wakil Bupati, bantuan alsintan tersebut merupakan langkah strategis untuk meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus memperkuat ketahanan pangan di Kabupaten Pekalongan. Ia menegaskan bahwa Kabupaten Pekalongan siap berperan aktif dalam menyukseskan program nasional Swasembada Pangan.

“Bantuan ini tentu menjadi semangat dan motivasi bagi kelompok-kelompok tani kita. Dengan alat yang lebih modern dan efisien, produktivitas pertanian dapat terus ditingkatkan,” kata Sukirman.

Ia juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Pekalongan sejalan dengan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mengembalikan posisi Jawa Tengah sebagai salah satu daerah penopang ketahanan pangan nasional.

“Kami mendapat arahan dari Gubernur Jawa Tengah untuk terus meningkatkan produksi pertanian. Oleh karena itu, kondisi persawahan kita, termasuk yang terdampak banjir, terus kami monitor bersama DKPP,” jelasnya.

Sukirman mengungkapkan bahwa target produksi pertanian Kabupaten Pekalongan tahun 2026 cukup optimistis, yakni padi sekitar 222.000 ton, jagung 12.600 ton, dan tebu 115.000 ton. Target tersebut diharapkan mampu menopang capaian ketahanan pangan Jawa Tengah.

“Target ini bukan hanya angka, tetapi komitmen bersama. Dengan dukungan alsintan, pendampingan, dan kerja keras petani, kami yakin target produksi pertanian bisa tercapai,” tegasnya.

Lebih lanjut, Wakil Bupati menekankan bahwa ketahanan pangan tidak hanya bergantung pada komoditas utama seperti padi dan jagung, tetapi juga pada partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan potensi lingkungan sekitar.

“Kami juga mendorong masyarakat untuk memanfaatkan pekarangan sebagai sumber pangan. Ini bagian dari upaya membangun ketahanan pangan dari tingkat rumah tangga,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala DKPP Kabupaten Pekalongan Yudhi Himawan, S.T., M.Si., M.T. melaporkan bahwa bantuan alsintan yang disalurkan pada kesempatan tersebut berjumlah 17 unit, yang didistribusikan kepada 10 kelompok tani serta sebagian dikelola oleh DKPP untuk mendukung kelompok tani lain sesuai hasil kajian teknis.

Adapun jenis bantuan yang disalurkan meliputi traktor roda dua, traktor roda empat, crawler tractor, Drone, serta combine harvester. Seluruh bantuan tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan efisiensi pengolahan lahan dan hasil panen petani.

Perwakilan Kelompok Tani Desa Sokoyoso, Utami, mengungkapkan bahwa bantuan traktor roda empat yang diterima sangat membantu kelompok tani dalam pengolahan lahan. Ia menyebutkan bahwa kelompok taninya mengelola sekitar 50 hektare lahan dengan produktivitas mencapai 6 ton per hektare.

“Dengan adanya bantuan ini, kami berharap hasil pertanian semakin meningkat dan kesejahteraan petani semakin baik,” ujarnya.

Melalui penyaluran bantuan alsintan ini, Pemerintah Kabupaten Pekalongan berharap sektor pertanian semakin maju, produktif, dan mampu mendukung ketahanan pangan secara berkelanjutan.

​Dalam peninjauan tersebut, ditemukan dua orang pengungsi yang kondisinya membutuhkan perawatan medis segera. Menanggapi situasi darurat ini, H. Sukirman langsung mengambil langkah cepat dengan menghubungi pihak rumah sakit secara pribadi guna memastikan ketersediaan ruang perawatan. Langkah responsif ini mendapat apresiasi langsung dari Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen.

​"Terima kasih untuk Pak Wakil Bupati Pekalongan sudah langsung mengontak pihak rumah sakit dan insyaallah hari ini mereka akan langsung dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan pelayanan kesehatan," ujar Taj Yasin saat meninjau posko.

​Terkait penanganan teknis, Taj Yasin menjelaskan bahwa saat ini proses pemompaan air dari pemukiman menuju sungai terus dilakukan secara intensif. "Hari ini sudah mulai kita pompa juga masuk ke sungai sehingga alhamdulillah sudah ada penurunan banjir yang ada di kawasan-kawasan permukiman," jelasnya. Untuk solusi jangka panjang, pemerintah telah menyiapkan anggaran sekitar Rp50 miliar guna perbaikan tanggul secara permanen dan peninggian sepanjang aliran sungai yang dijadwalkan mulai dikerjakan pada tahun ini.

​Mengenai distribusi bantuan, stok logistik bagi warga di dalam maupun di luar pengungsian dipastikan dalam kondisi aman. Bantuan yang datang dari berbagai lembaga seperti NU hingga swadaya masyarakat terus mengalir. Namun, Taj Yasin menekankan pentingnya koordinasi satu pintu agar bantuan tidak tumpang tindih.

​"Saya berharap untuk masyarakat yang membagikan, relawan tolong jangan langsung dibagi ke masyarakat tapi dikondisikan ke BPBD dan Dinas Sosial Kabupaten/Kota Pekalongan supaya tidak dobel-dobel," tegasnya.

​Pemerintah menegaskan bahwa prioritas utama saat ini adalah memastikan seluruh masyarakat dalam kondisi sehat dan aman. "Prioritas untuk jangka pendeknya memang untuk masyarakat sehat aman, untuk jangka menengahnya kita tutup dulu yang jebol lalu kita perbaiki permanen," pungkas Taj Yasin. Dengan pengawasan ketat dari H. Sukirman dan jajaran OPD Kabupaten Pekalongan, diharapkan aktivitas warga dapat segera kembali normal.

Dalam sambutannya, Bupati Pekalongan menegaskan bahwa konsultasi publik menjadi forum strategis bagi pemerintah daerah untuk menyerap masukan dari berbagai pihak dalam menentukan arah dan prioritas pembangunan daerah ke depan, khususnya di tengah keterbatasan anggaran.

“Dengan kondisi keuangan daerah yang terbatas, kita harus benar-benar menentukan prioritas pembangunan. Pemerintah Kabupaten Pekalongan ingin mendengarkan langsung masukan dari masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan agar program pembangunan yang direncanakan benar-benar tepat sasaran dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat,” ujar Bupati Fadia.

Bupati Fadia juga menekankan bahwa infrastruktur dasar, khususnya jalan, menjadi prioritas utama pembangunan daerah, karena memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, konektivitas wilayah, serta pengembangan potensi pariwisata dan sektor unggulan daerah. Selain itu, Pemkab Pekalongan terus berupaya menjaga pelayanan dasar, termasuk sektor kesehatan, agar tetap berjalan optimal meski menghadapi tantangan pengurangan anggaran dari pemerintah pusat.

Sementara itu, Kepala Bapperida Kabupaten Pekalongan Trisno Suharsanto, S.E., M.Si. dalam laporannya menyampaikan bahwa Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD merupakan salah satu tahapan penting dalam proses penyusunan RKPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2027.

“Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh masukan dan saran dari para pemangku kepentingan sebagai bahan penyempurnaan Rancangan Awal RKPD. RKPD ini merupakan penjabaran dari RPJMD, dengan arah kebijakan pembangunan tahun 2027 yaitu penguatan infrastruktur dasar yang merata serta optimalisasi potensi daerah guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif,” jelas Trisno.

Ia juga menjelaskan bahwa tahapan penyusunan RKPD diawali dari Musrenbang Desa yang telah dilaksanakan pada September–Oktober 2025, dilanjutkan konsultasi publik pada Januari 2026, Musrenbang Kecamatan pada Februari 2026, Musrenbang Kabupaten pada Maret 2026, fasilitasi provinsi pada Juni 2026, hingga penetapan Peraturan Bupati tentang RKPD pada awal Juli 2026.

Kegiatan konsultasi publik ini menghadirkan narasumber dari Bappeda Provinsi Jawa Tengah, Harso Susilo, S.T., M.M., serta Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan, M. Yulian Akbar, S.Sos., M.Si., dengan moderator Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Pekalongan.

Acara tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Pekalongan H. Sukirman, S.S., M.S., unsur Forkopimda, para Kepala OPD, para Camat, serta perwakilan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Pekalongan. Melalui forum ini, Pemkab Pekalongan berharap terwujud sinergi antara pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, berkelanjutan, dan berkeadilan. 

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, saat meninjau dapur umum sekaligus lokasi banjir di Kecamatan Tirto, pada Senin, 19 Januari 2026. Dalam kunjungannya, Bupati memastikan kesiapan dapur umum serta ketersediaan logistik bagi warga terdampak, tidak hanya itu Bupati Fadia turut mencicipi makanan untuk pastikan enak dan layak dikonsumsi.

Bupati Fadia Arafiq mengatakan, dapur umum disiapkan untuk memenuhi kebutuhan makan para pengungsi, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan ibu hamil. Ia menegaskan bahwa Pemkab Pekalongan berkomitmen memberikan pelayanan maksimal selama masa tanggap darurat banjir.

“Pemkab Pekalongan telah membuka dapur umum di 12 titik pengungsian untuk memastikan para pengungsi mendapatkan makanan yang layak dan cukup. Kami juga terus memantau kondisi di lapangan agar bantuan tepat sasaran,” ujar Fadia Arafiq.

Selain dapur umum, Pemkab Pekalongan juga menyalurkan bantuan logistik lainnya serta mengerahkan petugas dari berbagai instansi untuk membantu proses evakuasi dan pelayanan pengungsi. Bupati Fadia mengimbau masyarakat agar tetap waspada mengingat curah hujan masih berpotensi tinggi dalam beberapa hari ke depan.

Pemkab Pekalongan juga terus berkoordinasi dengan BPBD, TNI, Polri, serta relawan untuk memastikan penanganan banjir berjalan optimal hingga kondisi kembali normal.