Artikel

Alamat

Link Terkait

• Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pekalongan
• PPID Kabupaten Pekalongan
• Lapor Bup

Statistik Pengunjung

Kegiatan yang diikuti para camat dan kepala desa se-Kabupaten Pekalongan itu dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan, M. Yulian Akbar, S.Sos., M.Si., mewakili Plt. Bupati Pekalongan. Workshop menghadirkan narasumber dari BPKP Provinsi Jawa Tengah, Komisi XI DPR RI, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Jawa Tengah, serta Kementerian Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal.

Sekda Kabupaten Pekalongan, M. Yulian Akbar menegaskan bahwa pengelolaan keuangan desa yang baik merupakan fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan yang tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Pekalongan saat ini tengah memperkuat komitmen untuk membangun tata kelola pemerintahan yang lebih baik, baik di tingkat kabupaten maupun desa.

"Kami ingin membangun budaya pemerintahan yang semakin akuntabel. Perbaikan tata kelola bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi juga harus dilakukan bersama oleh pemerintah desa," ujarnya.

Ia menjelaskan, penyelenggaraan workshop ini menjadi momentum bagi pemerintah desa untuk memperbarui pemahaman mengenai kebijakan pengelolaan keuangan desa sekaligus mempersiapkan perencanaan pembangunan tahun 2027 melalui penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).

Sekda juga mengajak seluruh peserta memanfaatkan kesempatan tersebut untuk berdiskusi langsung dengan para narasumber yang berasal dari berbagai instansi pemerintah pusat. Menurutnya, berbagai informasi dan pengalaman yang disampaikan akan menjadi bekal penting dalam meningkatkan kualitas pengelolaan Dana Desa.

Selain itu, Yulian menyampaikan pesan Plt. Bupati Pekalongan agar setiap pemerintah desa mengelola Dana Desa secara transparan, akuntabel, dan sesuai kebutuhan prioritas masyarakat.

"Setiap anggaran yang diterima desa harus benar-benar direncanakan dengan baik, dilaksanakan sesuai ketentuan, serta diawasi secara optimal agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat," katanya.

Ia juga meminta para camat untuk terus meningkatkan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah desa di wilayah masing-masing, sehingga potensi permasalahan dalam pengelolaan Dana Desa dapat dicegah sejak dini.

Melalui workshop tersebut, Pemkab Pekalongan berharap tercipta kesamaan pemahaman antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa dalam mewujudkan tata kelola keuangan desa yang semakin efektif, akuntabel, serta mampu mendorong pembangunan desa yang berkelanjutan.

Kegiatan yang merupakan kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Pekalongan, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), dan Anggota DPR RI Muhammad Hanif Dhakiri itu diikuti sekitar 150 pelaku usaha dari Kabupaten dan Kota Pekalongan.

Dalam sambutannya, Sukirman menyampaikan apresiasi kepada Muhammad Hanif Dhakiri beserta LKPP yang telah memfasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas bagi para pelaku usaha. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat kemampuan UMKM agar semakin siap berpartisipasi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

"Kegiatan seperti ini sangat penting karena memberikan pemahaman mengenai aturan, mekanisme, dan tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dengan memahami ketentuan yang berlaku, proses pengadaan dapat berjalan dengan baik, tertib, dan memberikan rasa aman bagi seluruh pihak," ujar Sukirman.

Ia menilai, kemampuan pelaku usaha dalam mengikuti perkembangan regulasi menjadi faktor penting untuk meningkatkan daya saing UMKM. Karena itu, ia mengajak seluruh peserta memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menggali informasi sebanyak mungkin dari para narasumber.

Sukirman juga optimistis UMKM Kabupaten Pekalongan memiliki potensi besar untuk berkembang. Selain dikenal sebagai sentra batik, Kabupaten Pekalongan juga memiliki beragam produk unggulan di bidang kuliner, kerajinan, dan sektor kreatif lainnya yang kualitasnya mampu bersaing di pasar nasional.

"Saya berharap para pelaku usaha terus mengikuti kebijakan dan program yang dikeluarkan LKPP. Pemerintah terus membuka peluang bagi UMKM untuk terlibat dalam pengadaan barang dan jasa. Manfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan kualitas usaha sehingga mampu menjadi mitra pemerintah yang profesional dan berdaya saing," tuturnya.

Melalui kegiatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Pekalongan berharap semakin banyak UMKM lokal yang memahami sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah sehingga dapat berpartisipasi secara aktif, memperluas pasar, serta memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. 

Pembukaan TMMD Sengkuyung dihadiri Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Pekalongan H. Sukirman, S.S., M.S., Dandim 0710/Pekalongan Letkol Inf. Muhammad Nurul Chabibie, S.H., jajaran Forkopimda, Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, kepala perangkat daerah, Forkopimcam Wonopringgo, serta masyarakat Desa Wonorejo.

Plt. Bupati Pekalongan, Sukirman, mengatakan bahwa pelaksanaan TMMD Sengkuyung merupakan bentuk kolaborasi nyata antara Pemerintah Kabupaten Pekalongan, TNI, Polri, dan seluruh elemen masyarakat dalam mewujudkan pemerataan pembangunan di wilayah pedesaan.

"Kami kembali bersinergi dengan TNI dan Polri. Bersama jajaran Forkopimda, Ketua DPRD, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan seluruh masyarakat, kita kembali membuka TMMD Sengkuyung di Desa Wonorejo. Program ini tidak hanya menyasar pembangunan infrastruktur, tetapi juga pemberdayaan masyarakat, penyuluhan kesehatan, penguatan Posyandu, peran PKK, dan berbagai kegiatan lainnya," ujar Sukirman.

Ia menjelaskan, pembangunan infrastruktur menjadi prioritas utama dalam TMMD Sengkuyung sebagai bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam meningkatkan konektivitas dan kualitas pelayanan dasar di desa. Selain itu, program ini juga bertujuan memperkuat kemanunggalan TNI, Polri, dan masyarakat serta mendorong pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi, kesehatan, dan sektor lainnya.

Sukirman menambahkan, ke depan program TMMD akan terus dilaksanakan di desa-desa yang masih membutuhkan peningkatan infrastruktur. Penentuan lokasi dilakukan berdasarkan pemetaan yang disusun oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) dengan mempertimbangkan tingkat kebutuhan di lapangan.

Sementara itu, Dandim 0710/Pekalongan, Letkol Inf. Muhammad Nurul Chabibie, S.H., menyampaikan bahwa TMMD merupakan implementasi kemanunggalan TNI dengan rakyat dalam mendukung pembangunan nasional yang dimulai dari desa.

"Melalui TMMD ini kami membangun bersama masyarakat. TNI lahir dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Karena itu kami terus berkolaborasi dengan pemerintah daerah, Polri, DPRD, pemerintah desa, dan seluruh elemen masyarakat agar pembangunan dapat berjalan optimal," ungkapnya.

Ia menjelaskan, sasaran fisik TMMD Sengkuyung Tahap III Tahun 2026 di Desa Wonorejo berupa pengerasan jalan sepanjang kurang lebih 800 meter yang terbagi dalam dua segmen. Infrastruktur tersebut diharapkan mampu meningkatkan aksesibilitas masyarakat dan mendukung aktivitas perekonomian desa.
Selain sasaran fisik, TMMD juga melaksanakan berbagai kegiatan nonfisik seperti penyuluhan wawasan kebangsaan, kesehatan, serta pembinaan kepada masyarakat. Menurut Dandim, kegiatan tersebut bertujuan menumbuhkan rasa cinta tanah air, meningkatkan semangat bela negara, sekaligus memperkuat persatuan dan kesatuan masyarakat.

Melalui pelaksanaan TMMD Sengkuyung Tahap III Tahun 2026 ini, Pemerintah Kabupaten Pekalongan bersama TNI berharap pembangunan di Desa Wonorejo dapat berjalan lebih cepat, memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, serta semakin mempererat sinergi antara pemerintah, TNI, Polri, dan seluruh elemen masyarakat dalam membangun Kabupaten Pekalongan yang maju, mandiri, dan sejahtera. 

Pada penyaluran tahap ini, sebanyak 500 buruh tani tembakau menerima bantuan sebesar Rp300.000 per bulan selama dua bulan. Para penerima manfaat berasal dari berbagai kecamatan di Kabupaten Pekalongan.

Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Pekalongan, H. Sukirman, S.S., M.S., mengatakan bahwa bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah sekaligus apresiasi kepada para buruh tani tembakau yang telah berkontribusi dalam mendukung industri hasil tembakau.

"Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Pekalongan baru saja menyalurkan Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada buruh tani tembakau. Sebanyak 500 orang pada tahap ini menerima bantuan sebesar Rp300 ribu per bulan selama dua bulan," ujar Sukirman.

Menurutnya, penyaluran BLT DBHCHT merupakan bagian dari pemanfaatan dana bagi hasil cukai yang dikembalikan kepada daerah untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, khususnya mereka yang terlibat dalam sektor pertembakauan.

"Ini merupakan bentuk penghargaan dan apresiasi pemerintah kepada para petani dan buruh tani tembakau. Mereka berperan menghasilkan komoditas tembakau yang menjadi sumber penerimaan negara dari cukai, kemudian dana tersebut dikembalikan ke daerah melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau," jelasnya.

Sukirman berharap bantuan yang diterima dapat dimanfaatkan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan keluarga sekaligus menjadi motivasi bagi para buruh tani tembakau agar terus meningkatkan produktivitas.

"Kami berharap bantuan ini benar-benar dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para penerima dan dapat menjadi penyemangat untuk terus meningkatkan kinerja serta produktivitas para buruh tani tembakau," pungkasnya.

Plt. Bupati Pekalongan, H. Sukirman, S.S., M.S., mengatakan rapat yang diinisiasi Polres Pekalongan tersebut menjadi langkah awal dalam menyusun strategi menghadapi prediksi musim kemarau yang diperkirakan berlangsung hingga September mendatang. Menurutnya, kondisi tersebut perlu diantisipasi melalui upaya mitigasi secara terpadu.

"Kami baru saja mengikuti rapat lintas sektoral yang diinisiasi oleh Bapak Kapolres untuk menyikapi prediksi musim kemarau yang diperkirakan cukup panjang hingga September. Karena itu, perlu dilakukan langkah-langkah mitigasi terhadap potensi kebakaran, kekeringan, dan dampak lainnya," ujar Sukirman.

Ia menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Pekalongan akan meningkatkan edukasi kepada masyarakat agar lebih peduli terhadap lingkungan, terutama di kawasan hutan, lahan pertanian, maupun area yang dipenuhi semak dan rumput kering yang berpotensi memicu kebakaran.

Menurut Sukirman, keterlibatan masyarakat menjadi kunci dalam mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan maupun dampak kekeringan. Oleh karena itu, sosialisasi dan edukasi akan terus diperkuat sebagai bagian dari upaya pencegahan sejak dini.

"Dengan kolaborasi seluruh pihak, kami berharap potensi bencana selama musim kemarau dapat diminimalkan sehingga masyarakat tetap merasa aman dan aktivitas dapat berjalan sebagaimana mestinya," pungkasnya. 

Pembinaan tersebut menjadi forum koordinasi antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan pemerintah kabupaten/kota dalam menyamakan langkah pelaksanaan berbagai kebijakan prioritas pemerintah. Sejumlah isu strategis yang dibahas meliputi pelaksanaan program strategis nasional, peningkatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), hingga pengendalian alih fungsi lahan sawah.

Usai mengikuti kegiatan, Sukirman menjelaskan bahwa Gubernur Jawa Tengah memberikan arahan agar seluruh pemerintah daerah terus mengoptimalkan implementasi program-program prioritas nasional sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat.

"Pembinaan ini merupakan agenda rutin Pak Gubernur bersama kepala daerah dan wakil kepala daerah. Tadi dibahas berbagai program strategis nasional, seperti KDMP, Program Makan Bergizi Gratis (MBG), dan sejumlah program prioritas lainnya," ujar Sukirman.

Ia menuturkan, salah satu perhatian utama dalam pembahasan adalah pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Menurutnya, Gubernur menekankan pentingnya melibatkan pelaku usaha lokal sebagai penyedia kebutuhan pangan agar program tersebut turut menggerakkan perekonomian daerah.

"Fokus dalam pelaksanaan MBG adalah bagaimana supplier lokal dapat dilibatkan, mulai dari penyedia sayur-mayur, telur, hingga kebutuhan pangan lainnya. Hal ini menjadi penekanan dari Pak Gubernur," jelasnya.

Selain membahas MBG, pemerintah daerah juga diminta berperan aktif meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Optimalisasi penerimaan pajak dinilai penting untuk mendukung pembangunan daerah.

"Seluruh pemerintah kabupaten diharapkan ikut mendorong kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak agar bersama-sama memenuhi kewajibannya membayar pajak kendaraan bermotor," kata Sukirman.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga melakukan evaluasi terhadap pengendalian alih fungsi lahan sawah. Upaya tersebut dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan lahan pertanian produktif sekaligus mendukung program ketahanan pangan yang menjadi prioritas pemerintah.

"Pengendalian alih fungsi lahan sawah terus dievaluasi karena berkaitan dengan berbagai program yang telah disiapkan pemerintah pusat agar dapat berjalan dengan baik," tambahnya.

Melalui pembinaan tersebut, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah pusat dalam mengimplementasikan berbagai program strategis demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan, M. Yulian Akbar, S.Sos., M.Si., menyampaikan bahwa dokumen Rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 merupakan dokumen strategis yang menjadi landasan dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027.

"Tahun 2027 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pekalongan Tahun 2025–2029. Karena itu, seluruh program dan kegiatan harus disusun secara terarah, efektif, efisien, serta mampu menjawab kebutuhan dan aspirasi masyarakat," ujarnya.

Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan Fakta Integritas sebagai bentuk komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan profesional. Sekda menegaskan bahwa seluruh aparatur pemerintah harus senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai integritas, kejujuran, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

"Penguatan integritas harus menjadi landasan dalam bekerja. Dengan komitmen yang kuat dari seluruh pihak, kita optimistis mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik demi Kabupaten Pekalongan yang maju, adil, dan sejahtera," katanya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Drs. H. Abdul Munir, M.M., menyampaikan bahwa pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 telah berjalan dengan baik dan memperoleh persetujuan dari seluruh fraksi DPRD.

"Alhamdulillah, pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 berjalan lancar. Seluruh fraksi pada prinsipnya menerima dan menyetujui Raperda ini untuk ditetapkan sesuai mekanisme yang berlaku," ujar Abdul Munir.

Ia mengatakan, pembahasan Raperda tersebut menjadi bagian penting dalam upaya memperkuat tata kelola keuangan daerah yang semakin transparan dan akuntabel. Berbagai catatan dan evaluasi yang muncul selama proses pembahasan akan menjadi bahan perbaikan bagi pemerintah daerah maupun DPRD dalam pelaksanaan APBD pada tahun-tahun berikutnya.

Menurutnya, DPRD juga berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelaksanaan fungsi pengawasan melalui penguatan kapasitas para anggotanya.

"Kami akan terus meningkatkan kemampuan anggota DPRD melalui bimbingan teknis agar semakin memahami mekanisme penyusunan anggaran dan pelaksanaan fungsi pengawasan. Dengan demikian, pengawasan terhadap penggunaan APBD dapat berjalan lebih efektif dan akuntabel," pungkasnya.

Melalui persetujuan bersama Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, penyampaian Rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027, serta penandatanganan Fakta Integritas, Pemerintah Kabupaten Pekalongan bersama DPRD menegaskan komitmen untuk terus memperkuat sinergi dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, serta pelayanan publik yang semakin optimal bagi masyarakat Kabupaten Pekalongan. 

Mewakili Plt. Bupati Pekalongan, Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan, M. Yulian Akbar, S.Sos., M.Si., menegaskan bahwa peningkatan kualitas pendidikan membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, termasuk PGRI sebagai organisasi profesi guru.

"Pemkab Pekalongan mengajak seluruh pihak, baik sekolah negeri maupun swasta, untuk terus bekerja sama meningkatkan kualitas pendidikan. Sinergi yang kuat diharapkan mampu memperbaiki berbagai indikator pembangunan, khususnya di bidang pendidikan dan kesejahteraan masyarakat," ujar Yulian.

Ia juga mengajak seluruh perangkat daerah dan insan pendidikan untuk terus memperkuat koordinasi sehingga setiap program yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Sementara itu, Wakil Ketua PGRI Provinsi Jawa Tengah, Muharif, S.Pd., M.M., mengapresiasi hubungan harmonis antara Pemerintah Kabupaten Pekalongan dengan PGRI yang selama ini terjalin dengan baik. Menurutnya, dukungan pemerintah daerah menjadi modal penting bagi organisasi dalam meningkatkan profesionalisme guru.

Muharif menjelaskan bahwa PGRI memiliki prinsip unitaristik, yakni mempersatukan seluruh guru tanpa membedakan jenjang pendidikan, latar belakang, maupun tempat bertugas. Karena itu, seluruh anggota diharapkan terus memperkuat persatuan dan menjaga soliditas organisasi.

"Melalui Konferensi Kerja ini, kami berharap lahir program-program yang mampu memperkuat kolaborasi antara PGRI, pemerintah daerah, Dinas Pendidikan, serta seluruh pemangku kepentingan. Jangan sampai masih ada silo mentality atau berjalan sendiri-sendiri. Yang dibutuhkan adalah ruang komunikasi dan kerja sama yang semakin kuat," ungkapnya.

Di sisi lain, Ketua PGRI Kabupaten Pekalongan, Kholid, S.IP., M.M., menekankan pentingnya menjaga kebersamaan dalam menjalankan roda organisasi. Menurutnya, kekompakan menjadi kunci agar PGRI mampu memberikan kontribusi nyata terhadap kemajuan pendidikan di Kabupaten Pekalongan.

"Kebersamaan harus terus dijaga. Dengan turun langsung ke sekolah-sekolah, mempererat komunikasi dengan anggota, dan saling bergotong royong, PGRI akan semakin kuat serta mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi dunia pendidikan," katanya.

Melalui Konkerkab I ini, PGRI Kabupaten Pekalongan diharapkan mampu menyusun program kerja yang adaptif terhadap perkembangan dunia pendidikan, memperkuat profesionalisme guru, serta semakin meningkatkan sinergi dengan Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing.