Artikel

Alamat

Link Terkait

• Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pekalongan
• PPID Kabupaten Pekalongan
• Lapor Bup

Statistik Pengunjung

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengatakan, halal bihalal sebagai tradisi khas Indonesia. Tradisi ini tidak langsung berasal dari syariat agama.
Menurutnya halal bihalal lahir dari pengamalan nilai ajaran agama, Nilai tersebut diterjemahkan dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia.

“Halal bihalal itu tradisi, bukan agama. Nilainya berangkat dari pengamalan ajaran agama, Ia menyebut halal bihalal sebagai bentuk vernakularisasi ajaran agama. Proses ini menunjukkan kreativitas masyarakat dalam menerjemahkan nilai religius," terangnya.

Menurutnya, tradisi ini hanya ditemukan di Indonesia. Hal tersebut menjadi bukti penerimaan nilai agama melalui pendekatan budaya.

Sementara itu Plt Bupati Pekalongan, H Sukirman menyoroti peran strategis Muhammadiyah dalam mendukung kemajuan pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Pekalongan khususnya melalui lembaga pendidikan dan rumah sakit di Kabupaten Pekalongan.

“Terimakasih pada PDM Kabupaten Pekalongan yang berkontribusi besar memiliki komitmen kuat dalam memajukan pendidikan dan kesehatan di kabupaten Pekalongan selama ini. Ini menjadi contoh baik bagaimana organisasi masyarakat dapat bersinergi dengan pemerintah,” ungkapnya.

Ketua Pimpinan Daerah Muhammdiyah (PDM) Kabupaten Pekalongan, H Mulyono dalam sambutannya menyampaikan rasa terima kasih atas kehadiran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Ia berharap kehadiran tersebut dapat memberikan motivasi bagi seluruh elemen masyarakat untuk terus berkontribusi dalam dunia pendidikan.

Dalam kegiatan tersebut, Mendikdasmen RI hadir didampingi Plt. Bupati Pekalongan H. Sukirman, S.S., M.S. Dialog pendidikan ini diikuti oleh ratusan peserta yang terdiri dari kepala sekolah SMP, SMA/SMK/MA negeri dan swasta, kepala sekolah Muhammadiyah, unsur Dinas Pendidikan Kota dan Kabupaten Pekalongan, perwakilan organisasi pendidikan, serta sivitas akademika UMPP.

Rektor UMPP, Dr. Nur Izzah, S.Kp., M.Kes., dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kehadiran Mendikdasmen RI dan Plt. Bupati Pekalongan. Ia menjelaskan bahwa dialog pendidikan ini merupakan wadah strategis untuk memperkuat sinergi seluruh elemen dalam menciptakan lingkungan sekolah yang lebih aman dan nyaman.

“Harapannya, kegiatan ini dapat meningkatkan semangat kita semua yang saat ini berjuang untuk memajukan pendidikan di Indonesia,” ungkap Dr. Nur Izzah.

Mendikdasmen RI Prof. Dr. Abdul Mu’ti, M.Ed. dalam arahannya menekankan pentingnya menata pondasi belajar sejak dini dengan menciptakan ekosistem sekolah yang ramah, bebas kekerasan, serta menghargai martabat guru dan siswa. Menurutnya, sekolah yang aman dan nyaman akan melahirkan generasi yang lebih unggul serta berkarakter.

Sementara itu, Plt. Bupati Pekalongan H. Sukirman, S.S., M.S., menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Pekalongan mendukung penuh upaya peningkatan kualitas pendidikan melalui penguatan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, lembaga pendidikan, serta masyarakat.

Dialog pendidikan berlangsung interaktif dengan sesi diskusi dan tanya jawab antara peserta dengan Mendikdasmen RI, membahas berbagai isu pendidikan, mulai dari penguatan karakter, perlindungan terhadap guru dan siswa, hingga upaya menciptakan sekolah yang bermartabat.

Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun komitmen bersama dalam menciptakan sekolah yang menjadi tempat belajar yang aman, nyaman, dan mendukung perkembangan potensi siswa secara optimal, sekaligus memberikan ruang yang layak dan bermartabat bagi para guru sebagai pendidik.

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Plt. Bupati Pekalongan, H. Sukirman, S.S., M.S. Dalam kesempatan itu, Plt. Bupati menyampaikan apresiasi atas kunjungan yang dilakukan Kantor Imigrasi sebagai wujud penguatan kerja sama antara pemerintah daerah dengan instansi vertikal.

“Saya bersyukur pada kesempatan ini kita bisa berdiskusi lebih lanjut, sekaligus mempererat silaturahmi. Ini menjadi hal yang penting dalam membangun sinergi antar lembaga,” ujar Sukirman.

Lebih lanjut, Sukirman menegaskan bahwa pertemuan ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, namun juga momentum penting bagi Pemkab Pekalongan untuk memperoleh informasi serta pengarahan terkait kebijakan keimigrasian yang dijalankan oleh Kantor Imigrasi.

“Pada kesempatan kali ini, kami ingin mendapatkan pengarahan dan informasi terkait kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi,” katanya.

Menurut Sukirman, sinergi antara pemerintah daerah dengan instansi vertikal harus terus dijaga dan diperkuat, karena keduanya memiliki tanggung jawab bersama dalam menjalankan kebijakan pemerintah serta menjaga stabilitas dan ketertiban wilayah.

“Selain silaturahmi, tentu kerja sama antar lembaga dan antar institusi ini sangat penting. Kantor Imigrasi merupakan instansi vertikal yang tentunya kita harus berupaya bersama-sama untuk mengamankan serta melaksanakan apa yang menjadi kebijakan institusi,” jelasnya.

Ia berharap koordinasi yang terbangun melalui pertemuan tersebut dapat memberikan dampak positif dalam mendukung pelayanan publik, khususnya dalam hal pengawasan dan pelayanan keimigrasian di wilayah Kabupaten Pekalongan.

Pertemuan berlangsung hangat dan penuh keakraban, serta diakhiri dengan sesi diskusi dan koordinasi terkait berbagai hal yang berkaitan dengan pelayanan keimigrasian di Kabupaten Pekalongan.

Dalam sambutannya, Plt. Bupati Sukirman menyampaikan apresiasi dan rasa bangga atas semangat masyarakat serta panitia yang terus mendorong kemajuan olahraga sepak bola di daerah. Menurutnya, antusiasme warga menjadi modal penting dalam membangun prestasi olahraga di Kabupaten Pekalongan.

“Pemerintah Kabupaten Pekalongan sangat berbangga karena semangat Bapak-Ibu semua untuk memajukan sepak bola terus berkembang dari waktu ke waktu,” ujarnya.

Ia juga mengapresiasi kondisi lapangan yang dinilai sangat baik dan mendukung terselenggaranya kompetisi. Plt. Bupati berharap fasilitas olahraga yang tersedia dapat terus dirawat bersama demi mendukung kegiatan positif masyarakat.

Turnamen Purwodadi Cup, lanjutnya, merupakan ajang yang sangat dinantikan oleh masyarakat. Selain menjadi hiburan, kegiatan ini juga dapat menjadi wadah bagi para pemain yang memiliki bakat dan hobi sepak bola, bahkan yang sudah berpengalaman secara profesional.

“Kegiatan ini merupakan sarana silaturahmi, sarana untuk berkumpul, sekaligus mewadahi sahabat-sahabat yang punya hobi maupun profesi di sepak bola,” ungkapnya.

Plt. Bupati Sukirman menekankan pentingnya menjunjung tinggi sportivitas selama pertandingan berlangsung. Ia juga memberikan semangat kepada seluruh tim yang bertanding agar dapat menunjukkan permainan terbaik hingga babak final.

“Selamat bertanding, junjung tinggi sportivitas dan fair play. Semoga klub yang bertanding hari ini bisa melaju sampai final bahkan menjadi juara,” pesannya.

Musrenbang tersebut mengusung tema “Penguatan Infrastruktur Dasar yang Merata dan Optimalisasi Potensi Daerah untuk Memacu Pertumbuhan Ekonomi Inklusif.”

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Plt. Bupati Pekalongan, H. Sukirman, S.S., M.S., serta dihadiri jajaran Forkopimda, Kepala OPD, Camat dan Lurah se-Kabupaten Pekalongan, serta unsur organisasi vertikal dan elemen masyarakat lainnya.

Dalam sambutannya, Plt. Bupati Pekalongan H. Sukirman menegaskan bahwa Musrenbang merupakan forum strategis untuk menyelaraskan program pembangunan daerah agar tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat.

“Musrenbang ini menjadi wadah penting dalam menyatukan aspirasi masyarakat dengan arah kebijakan Pemerintah Daerah. Harapannya, program pembangunan yang disusun benar-benar memberi dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Plt. Bupati juga menyampaikan beberapa indikator makro pembangunan daerah yang menjadi perhatian bersama, di antaranya pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, serta angka kemiskinan. Menurutnya, capaian pembangunan tersebut harus terus diperkuat melalui kebijakan yang terarah, terutama melalui pembangunan infrastruktur dasar dan penguatan sektor ekonomi daerah.

Ia menekankan bahwa pembangunan tahun 2027 harus fokus pada kebutuhan prioritas masyarakat, seperti peningkatan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan, pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, penanganan kemiskinan dan pengangguran, serta penguatan mitigasi bencana.

“Kita harus memastikan bahwa program yang dirancang tidak sekadar seremonial, namun betul-betul memberikan hasil nyata. Infrastruktur dasar menjadi prioritas penting untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Bapperida Kabupaten Pekalongan, Trisno Suharsanto, S.E., M.Si., dalam laporannya menyampaikan bahwa pelaksanaan Musrenbang RKPD merupakan amanat dari Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah.

Ia menjelaskan bahwa dokumen RKPD wajib ditetapkan paling lambat bulan Juni, dan RKPD Tahun 2027 merupakan tahun kedua penjabaran RPJMD.

“Penyusunan RKPD Tahun 2027 ini telah melalui tahapan panjang mulai Musrenbang desa dan kelurahan pada September 2025, konsultasi publik rancangan awal pada Januari 2026, Musrenbang kecamatan pada Februari 2026, hingga Musrenbang kabupaten pada hari ini sebagai tahapan terakhir di bulan Maret,” terang Trisno.

Trisno menambahkan, setelah Musrenbang ini rancangan RKPD akan dilakukan review serta fasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Daerah.

Ia menyebutkan Musrenbang RKPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2027 diikuti kurang lebih 180 peserta, terdiri dari unsur perangkat daerah, DPRD, LSM, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat dan agama, asosiasi profesi, serta forum disabilitas, forum anak, dan forum perempuan.

Dalam kegiatan tersebut, turut hadir sejumlah narasumber, yakni Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan H. M. Yulian Akbar, S.Sos., M.Si., Fungsional Perencana Ahli Madya Bappeda Provinsi Jawa Tengah Marrlupi Juliningrum, S.T., M.T., serta Kepala BPS Kabupaten Pekalongan Maibu Barwis Sugiharto, S.St., M.Si.

Musrenbang 2026 mengenai RKPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2027 diharapkan menghasilkan rumusan program pembangunan yang terarah, terukur, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat, guna mewujudkan Kabupaten Pekalongan yang semakin maju, sejahtera, dan berdaya saing.

Hal tersebut disampaikan Abdul Munir dalam sambutannya pada kegiatan Musrenbang 2026 penyusunan RKPD Kabupaten Pekalongan di Aula Setda Lantai 1, Selasa (31/3/2026).

Menurutnya, pembangunan merupakan tanggung jawab bersama, sedangkan DPRD memiliki peran konstitusional untuk memastikan aspirasi masyarakat yang lahir dari proses perencanaan partisipatif dapat terakomodasi sesuai kemampuan keuangan daerah serta berdasarkan skala prioritas.

“Sinergi DPRD dan pemerintah daerah sangat diperlukan untuk memastikan program-program yang telah dirumuskan dalam RPJMD dapat berjalan optimal. DPRD memiliki tanggung jawab yang sama dengan pemerintah daerah, yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

Pokok Pikiran DPRD Jadi Dasar Penyusunan RKPD dan APBD
Dalam kesempatan tersebut, Abdul Munir menjelaskan bahwa pokok-pokok pikiran DPRD merupakan dokumen kajian permasalahan pembangunan yang disusun berdasarkan aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses, rapat dengar pendapat, hingga kunjungan kerja anggota DPRD di daerah pemilihan masing-masing.
Dokumen tersebut selanjutnya menjadi salah satu bahan penting dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta menjadi dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), hingga APBD Kabupaten Pekalongan.

Abdul Munir juga menyoroti perlunya peningkatan kinerja pemerintahan daerah, salah satunya melalui optimalisasi pendapatan daerah. Ia menyebut pendapatan dari Dana Insentif Daerah (DID) mengalami penurunan dan jauh dari target, sehingga diperlukan upaya bersama untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun pendapatan dari sumber lainnya seperti DAK dan DAU.
Selain itu, ia mendorong seluruh perangkat pemerintahan hingga tingkat desa untuk meningkatkan kompetensi dan berinovasi dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Pada sektor pembangunan, Ketua DPRD menekankan pentingnya pemerataan pembangunan infrastruktur hingga wilayah pelosok dan pedesaan. Ia mengungkapkan keterbatasan anggaran masih menjadi kendala, sehingga sejumlah ruas jalan belum dapat tertangani secara optimal.

Ia pun menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Pekalongan telah mencanangkan tahun 2027 sebagai tahun infrastruktur, sehingga perlu dipersiapkan secara matang.

Di bidang pendidikan, Abdul Munir memaparkan bahwa kebutuhan rehabilitasi gedung TK, SD, dan SMP Negeri diperkirakan mencapai Rp550 miliar dalam lima tahun. Namun, kemampuan APBD untuk rehabilitasi sekolah hanya sekitar Rp30 miliar per tahun, sehingga diperlukan langkah percepatan agar kebutuhan sarana pendidikan dapat terpenuhi.

Sementara di sektor kesehatan, ia menyoroti tantangan besar terkait keberlanjutan layanan Rumah Sakit Kraton. Menurutnya, pemerintah daerah perlu segera menyiapkan rumah sakit pengganti agar pelayanan kesehatan tetap berjalan pada tahun-tahun mendatang.

Abdul Munir juga menekankan tingginya ketergantungan pendanaan Kabupaten Pekalongan terhadap pemerintah pusat. Dari total APBD sekitar Rp2,5 triliun, kontribusi PAD hanya sekitar Rp711 miliar.

Oleh karena itu, ia mendorong adanya terobosan dan koordinasi yang lebih intensif dengan pemerintah pusat. Salah satu hasil koordinasi tersebut yakni disetujuinya anggaran sebesar Rp37,8 miliar untuk penanganan Kali Meduri pada tahun 2026, terutama di wilayah Desa Jeruksari untuk mengurangi ancaman rob dan banjir. Penanganan wilayah rawan lainnya juga direncanakan berlanjut pada tahun 2027 dan 2028.

“DPRD siap mendukung langkah pemerintah daerah untuk memperjuangkan program-program strategis ke pusat, demi kepentingan masyarakat,” tegasnya.

Di akhir sambutannya, Abdul Munir menegaskan komitmen DPRD Kabupaten Pekalongan untuk terus melayani masyarakat dengan sepenuh hati serta mengutamakan kepentingan rakyat dalam setiap kebijakan pembangunan daerah. 

Dandim 0710/Pekalongan Letkol Arm. Ihalauw Garry Herlambang, S.Sos., menjelaskan bahwa pembangunan Jembatan Gantung Garuda tidak hanya dilakukan di satu lokasi, namun terdapat tiga titik pembangunan jembatan gantung di wilayah Kabupaten Pekalongan.

“Hari ini kita melaksanakan groundbreaking di Desa Galangpengampon. Namun secara keseluruhan ada tiga titik pembangunan di wilayah kami, yakni di Desa Yosorejo Kecamatan Siwalan dan Desa Domiyang Kecamatan Paninggaran,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Drs. H. Abdul Munir, M.M., menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Pusat dan jajaran TNI atas dimulainya pembangunan jembatan yang sangat dibutuhkan masyarakat. Menurutnya, pembangunan ini menjadi jawaban atas kebutuhan akses transportasi warga yang sempat terputus akibat jembatan sebelumnya roboh diterjang banjir.

“Dulunya di lokasi ini sudah ada jembatan, namun karena banjir besar, jembatan tersebut roboh. Kami sangat berterima kasih kepada Pemerintah Pusat melalui TNI yang telah membantu pembangunan kembali akses vital ini,” ungkapnya.

Pembangunan jembatan gantung tersebut disambut antusias oleh masyarakat. Salah satu warga Desa Sibetok, Lina (37), mengaku sangat terbantu karena pembangunan jembatan akan mempermudah akses warga dan mempersingkat waktu tempuh dalam aktivitas sehari-hari.

“Saya sangat senang sekali karena nanti aksesnya jadi lebih dekat. Terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo yang telah membangun jembatan di desa kami. Ini sangat bermanfaat untuk warga,” tuturnya.

Prosesi groundbreaking tersebut turut dihadiri jajaran Forkopimda Kabupaten Pekalongan, di antaranya Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, perwakilan Polres Pekalongan, Kejaksaan Negeri, Camat Wonopringgo, serta perangkat desa setempat. 

Penyerahan ini merupakan kewajiban pemerintah daerah sesuai ketentuan, yakni paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir untuk dilakukan pemeriksaan oleh BPK.

Penyerahan LKPD unaudited ini juga dilakukan secara serentak oleh 35 pemerintah daerah lainnya di Jawa Tengah, sebagai bentuk komitmen dalam tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

Pada kesempatan tersebut, Sukirman menegaskan bahwa penyusunan laporan keuangan dilakukan dengan mengedepankan integritas dan akuntabilitas, serta memastikan penggunaan anggaran tepat sasaran dan minim kebocoran.

“Prioritas keuangan diarahkan pada program nasional seperti penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi, kesehatan, pendidikan, serta pendampingan proyek strategis nasional,” ujarnya.

Hadir dalam kegiatan tersebut Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, bersama para kepala daerah se-Jateng, serta diikuti sekretaris daerah, inspektur, dan kepala BPKAD dari seluruh wilayah.

Sementara itu, Ahmad Luthfi mengapresiasi seluruh pemerintah daerah yang telah menyelesaikan dan menyerahkan LKPD tepat waktu. Menurutnya, hal tersebut menunjukkan komitmen dan kerja sama yang baik dari seluruh jajaran pemerintah daerah.

“Dibutuhkan komitmen, kerja keras, dan kerja sama seluruh jajaran. Kami sangat mengapresiasi dedikasi Bapak dan Ibu sekalian,” ungkapnya.

Ia menambahkan, BPK akan segera melakukan pemeriksaan terinci atas laporan keuangan yang telah diterima guna memastikan kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah serta kewajaran penyajian laporan.

Lebih lanjut, ia berharap komunikasi antara tim pemeriksa dan pemerintah daerah dapat berjalan baik sehingga proses pemeriksaan berlangsung lancar. Ia juga mengingatkan bahwa laporan keuangan yang baik mencerminkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.