Artikel

Alamat

Link Terkait

• Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pekalongan
• PPID Kabupaten Pekalongan
• Lapor Bup

Statistik Pengunjung

Kapolres Pekalongan AKBP Rachmad C. Yusuf, S.I.K., M.Si menyampaikan bahwa kegiatan panen raya ini merupakan bentuk nyata dukungan Polri bersama Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam memperkuat swasembada pangan, khususnya komoditas jagung.

“Pada hari ini kita melaksanakan kegiatan panen jagung serentak untuk Kuartal II. Sebelumnya kita juga melaksanakan meeting bersama Bapak Presiden, beliau kegiatannya di Tuban, sementara kita berada di Doro. Alhamdulillah kegiatan berjalan dengan lancar,” ungkap Kapolres.

Ia menambahkan, hasil panen jagung yang diperoleh nantinya akan diarahkan untuk mendukung kebutuhan pangan nasional melalui Bulog. Hal ini merupakan kelanjutan dari program Kuartal I yang sebelumnya telah dilakukan melalui pembagian bibit jagung kepada kelompok tani.

“Hasil panen nanti akan kita arahkan ke Bulog. Karena pada Kuartal I kita sudah melaksanakan pembagian bibit jagung. Ini juga untuk mendukung ketahanan pangan, khususnya untuk Bulog dalam hal jagung,” jelasnya.

Selain panen raya, kegiatan juga dirangkaikan dengan groundbreaking pembangunan 10 gudang ketahanan pangan Polri, yang diharapkan menjadi fasilitas pendukung strategis dalam penguatan distribusi dan penyimpanan hasil pertanian, sekaligus mendukung ketersediaan pangan di daerah.

Plt. Bupati Pekalongan H. Sukirman, S.S., M.S. mengapresiasi peran Polri, khususnya jajaran Polres Pekalongan, yang tidak hanya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, namun juga berkontribusi aktif dalam sektor pertanian dan ketahanan pangan.

“Kami dari Pemerintah Kabupaten Pekalongan tentu mengapresiasi Polri, khususnya Pak Kapolres beserta seluruh jajaran. Selain mampu mengkonsolidasikan kamtibmas, Polri juga mampu memberikan yang terbaik sebagaimana disampaikan Bapak Presiden dalam pidatonya,” tutur Sukirman.

Ia menegaskan bahwa kegiatan tersebut selaras dengan instruksi Presiden RI untuk memperkuat ketahanan pangan nasional melalui keterlibatan semua pihak, termasuk Polri bersama kelompok tani dan masyarakat.

“Polri turut memberikan kontribusi nyata di bidang pertanian dan ketahanan pangan dengan melaksanakan instruksi Presiden untuk ketahanan pangan, melalui penanaman jagung bersama kelompok-kelompok tani dan seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Pekalongan,” lanjutnya.

Dengan adanya panen raya serentak dan pembangunan gudang ketahanan pangan ini, diharapkan produksi jagung di Kabupaten Pekalongan semakin meningkat serta mampu mendukung rantai pasok pangan nasional secara berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Pekalongan juga menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan Polri dan seluruh stakeholder dalam memperkuat sektor pertanian serta menjaga stabilitas ketahanan pangan daerah

Plt. Bupati Pekalongan H. Sukirman, S.S., M.S. menyampaikan bahwa Kabupaten Pekalongan telah terlibat sejak awal dalam proses pembentukan KDMP, mulai dari tahapan kick off hingga peletakan batu pertama di Kecamatan Kesesi. Ia menegaskan, kehadiran KDMP merupakan bagian dari kebijakan strategis pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi dari bawah.

“Kabupaten Pekalongan terlibat dalam proses ini sejak awal, mulai dari kick off bersama Pak Dandim, Pak Kapolres, serta pimpinan DPRD. Pertama kali kita meletakkan batu pertama di Kesesi, dan hari ini kita sama-sama menyaksikan operasionalisasi,” ujar Sukirman usai zoom peresmian operasionalisasi 1061 KDMP oleh Presiden RI, di KDMP Tanjungkulon Kajen, Sabtu (16/5/2026).

Menurutnya, kebijakan pembentukan KDMP merupakan langkah nyata pemerintah dalam membangun kekuatan ekonomi desa. Ia menekankan bahwa keberadaan KDMP tidak akan menggeser peran pelaku UMKM, melainkan menjadi mitra yang saling menguatkan melalui konsep sinergitas.

“Peran UMKM terhadap eksistensi KDMP ini adalah sinergitas. Barang-barang UMKM yang berpotensi untuk dipasarkan melalui Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih ini juga akan diakomodir melalui koperasi tersebut,” jelasnya.

Sementara itu, Dandim 0710/Pekalongan Letkol Arm Ihalauw Garry Herlambang, S.Sos. menyampaikan bahwa progres pembentukan KDMP di wilayah Kabupaten Pekalongan terus berjalan secara bertahap. Hingga saat ini, telah terbentuk sebanyak 65 titik yang telah siap dalam tahapan penguatan sarana dan pendukung operasional.

Ia menambahkan bahwa operasional penuh masih dalam proses karena pendistribusian perlengkapan dilakukan secara bertahap, terutama untuk wilayah barat. Meski demikian, program ini diharapkan mampu memperkuat ekonomi daerah melalui penguatan perputaran ekonomi dari desa.

“Harapannya sesuai arahan pemerintah pusat, ekonomi berputar dari bawah sehingga masyarakat desa benar-benar menikmati pertumbuhan ekonomi di desa-desa. Jika ekonomi bawah kuat, maka akan menumbuhkan ketahanan nasional,” lanjutnya.

Terkait kekhawatiran sebagian pelaku usaha tentang persaingan dengan keberadaan KDMP, Dandim menegaskan bahwa konsep yang dibangun adalah kolaborasi dan sinergi, bukan kompetisi.

“Intinya program ini memperkuat ekonomi daerah. Dilakukan bersama-sama dan bersinergi. Konsepnya bukan untuk saling bersaing,” tegasnya.

Peresmian Operasionalisasi 1.061 KDMP oleh Presiden RI ini menjadi tonggak penting dalam upaya penguatan koperasi sebagai pilar ekonomi nasional. Pemkab Pekalongan berkomitmen untuk terus mendukung percepatan pembentukan KDMP di seluruh wilayah, guna memastikan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat desa serta pelaku UMKM lokal.

Plt. Bupati Pekalongan H. Sukirman, S.S., M.S. menyampaikan bahwa perda ini penting sebagai payung hukum untuk melindungi cagar budaya yang sudah ada maupun yang baru ditemukan. Menurutnya, pelestarian cagar budaya juga harus mampu memberikan manfaat lebih luas, salah satunya sebagai daya tarik wisata yang berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat.

“Kita akan koordinasikan dengan dinas terkait seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Pariwisata agar cagar budaya ini bisa menjadi daya tarik wisata dan menumbuhkan ekonomi karena efek multipliyer-nya luas,” ungkap Sukirman.

Ia menambahkan, Pemkab Pekalongan akan membentuk tim khusus untuk menelusuri dan melakukan pendataan di lapangan. Tim tersebut juga akan menindaklanjuti isu-isu yang berkembang di masyarakat terkait dugaan hilangnya sejumlah benda bersejarah, termasuk kemungkinan adanya pelanggaran.

“Nanti kita cek melalui tim khusus yang akan menelusuri temuan-temuan di lapangan. Kalau memang ada pelanggaran tentu akan kita proses sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan H. Sumar Rosul, S.IP., M.AP. menyampaikan bahwa perda ini merupakan bentuk komitmen bersama antara pemerintah daerah dan DPRD untuk mengamankan benda-benda yang diduga cagar budaya. Ia menyebut inventarisasi awal telah dilakukan oleh dinas terkait dengan jumlah sekitar 160 objek diduga cagar budaya.

“Dari hasil inventarisasi, ada sekitar 24 objek yang sudah dinyatakan fix dan selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) untuk ditetapkan sesuai ketentuan perda,” jelasnya.

Sumar Rosul juga menyampaikan bahwa salah satu ketentuan penting dalam penetapan cagar budaya adalah usia bangunan minimal 50 tahun, serta memiliki nilai sejarah, religi, maupun filosofis. Beberapa objek yang masuk kategori diduga cagar budaya antara lain Pendopo Eks Bupati, Rumah Dinas di kawasan Nusantara I, Pabrik Gula Sragi, sejumlah jembatan tua, tempat ibadah, hingga Arca Ganesha di Linggoasri.

Lebih lanjut, ia mendorong agar bangunan bersejarah milik pemerintah daerah dapat dimanfaatkan untuk mendukung wisata budaya, seperti dijadikan museum. Menurutnya, Kabupaten Pekalongan memiliki potensi besar untuk menghadirkan museum wayang dan keris, sebagai pelengkap warisan budaya yang telah diakui UNESCO.

Dengan disahkannya Perda Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya ini, Pemkab Pekalongan berharap upaya perlindungan aset sejarah daerah semakin terarah, sekaligus mampu mendorong pengembangan pariwisata serta memperkuat identitas budaya Kabupaten Pekalongan.

Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yakni Analis Muda Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Tengah, Wiwid Widiawati, yang memberikan penguatan materi terkait kebijakan dan implementasi Reformasi Birokrasi (RB) general maupun RB tematik di lingkungan pemerintah daerah.

Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Pekalongan, Ari Lailani, S.TP, dalam sambutannya menyampaikan bahwa reformasi birokrasi merupakan agenda penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas, sekaligus mendukung percepatan pencapaian program strategis nasional.

“Reformasi birokrasi sebagaimana tertuang dalam PermenPANRB Nomor 3 Tahun 2023 bertujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan melalui birokrasi yang berkualitas. Ini juga diarahkan untuk mendukung percepatan pencapaian prioritas kerja Presiden,” ujar Ari.

Ia menambahkan bahwa arah reformasi birokrasi di Kabupaten Pekalongan telah dituangkan dalam Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 111 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Tahun 2023–2026, yang memfokuskan pelaksanaan RB pada dua aspek, yakni reformasi birokrasi general dan reformasi birokrasi tematik.

Lebih lanjut, Ari menyampaikan bahwa capaian indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Pekalongan menunjukkan hasil yang cukup baik. Pada tahun 2025, indeks RB Kabupaten Pekalongan tercatat mencapai 81,11.

“Capaian tersebut patut kita syukuri, namun jangan membuat kita lengah. Kita harus terus memperkuat implementasi reformasi birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan di setiap OPD,” tegasnya.

Sementara itu, narasumber Wiwid Widiawati dalam paparannya menekankan pentingnya komitmen seluruh perangkat daerah dalam menjalankan aksi reformasi birokrasi yang terukur, khususnya dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik serta akuntabilitas kinerja.

Menurutnya, reformasi birokrasi saat ini tidak hanya berorientasi pada pemenuhan administrasi, tetapi harus berdampak langsung kepada masyarakat.

Melalui kegiatan fasilitasi ini, Pemkab Pekalongan berharap seluruh OPD dapat menyusun langkah-langkah strategis dan aksi nyata untuk mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi, baik general maupun tematik, guna mewujudkan pemerintahan yang profesional, adaptif, dan melayani.

Kegiatan tersebut diikuti oleh perwakilan OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan sebagai bagian dari upaya penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2026. 

Kegiatan yang dikemas santai dan penuh keakraban itu menjadi ajang silaturahmi antara pemerintah daerah, pelaku usaha kecil, dan masyarakat. Ratusan warga memadati lokasi untuk menikmati beragam kuliner rakyat yang disajikan para pedagang lokal.

Sebelum tiba di lokasi acara, rombongan terlebih dahulu melakukan gowes bersama dari kawasan Setda Kabupaten Pekalongan menuju Tugu Duren Sedayu, Pegaden, hingga finis di UMKM Center Kedungwuni. Dalam perjalanan tersebut, rombongan juga meninjau Dapur SPPG di Desa Pegaden Tengah.

Dalam suasana santai sambil menikmati kopi dan jajanan rakyat, Sukirman menilai geliat ekonomi masyarakat Kabupaten Pekalongan terus menunjukkan perkembangan positif. Menurutnya, berkumpulnya puluhan pelaku UMKM dalam satu lokasi menjadi bukti kuatnya potensi ekonomi kerakyatan di daerah tersebut.

“Iya, kita tadi pertama sepeda santai dari Kajen bersama Pak Kapolres, Pak Dandim, dan seluruh jajaran Kepala OPD. Kita dari Kajen start lalu kemudian meninjau Dapur SPPG di Desa Pegaden Tengah, setelah itu ke UMKM Center. Ini judulnya ‘Ngopi Bareng Bakul Jajan’. Semua kuliner yang ada di Kabupaten Pekalongan tumpah blek ada di sini, luar biasa,” ujar Sukirman.

Ia menilai sektor kuliner dan UMKM memiliki peluang besar menjadi penopang ekonomi daerah, terlebih dengan rencana pengembangan berbagai fasilitas pendukung di kawasan tersebut.
“Ini menunjukkan eksistensi kita di ekonomi sangat luar biasa dan ini akan menjadi daya tarik massa seluruh masyarakat. Dan kalau nanti sirkuitnya sudah beroperasi pasti ini menjadi kesinambungan yang luar biasa untuk meningkatkan perekonomian masyarakat,” katanya.

Sukirman berharap kawasan UMKM Center Kedungwuni ke depan dapat berkembang menjadi pusat wisata olahraga sekaligus wisata kuliner baru di Kabupaten Pekalongan.
“Insya Allah jadi pusat spot center, destinasi wisata olahraga dan kuliner Pekalongan,” tambahnya.

Kegiatan “Ngopi Bareng Bakul Jajan” berlangsung meriah dengan hadirnya berbagai stan makanan tradisional hingga kuliner kekinian. Antusiasme masyarakat terlihat tinggi karena dapat berinteraksi langsung dengan Plt. Bupati Pekalongan sambil menikmati sajian UMKM lokal.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kapolres Pekalongan AKBP Rachmad C. Yusuf, Dandim 0710/Pekalongan Letkol Arm Garry Herlambang, serta jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Pekalongan.

Kegiatan bertajuk Misi Kampanye Sungai Bersih itu dipusatkan di wilayah Pekalongan Raya dengan rangkaian agenda mulai dari Fun Run, aksi bersih sungai, hingga diskusi lingkungan bersama kepala daerah.

Ratusan peserta yang terdiri dari masyarakat umum, Forkopimda, hingga kepala daerah mengikuti Fun Run dari Lapangan Mataram Kota Pekalongan menuju Museum Batik Kota Pekalongan dengan jarak tempuh sekitar 3 hingga 4 kilometer.

Usai olahraga bersama, rombongan langsung turun melakukan aksi pembersihan sungai sebagai simbol kampanye perubahan perilaku masyarakat terhadap persoalan sampah.

Plt Bupati Pekalongan, Sukirman mengatakan, gerakan tersebut bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan bentuk peringatan serius bahwa kondisi sungai di kawasan Pantura sudah memprihatinkan.
“Dan setiap daerah yang dikunjungi, mereka kemudian membersihkan sampah dan itu memberi contoh kepada kita semua. Dan kita juga ikut kemudian membersihkan sampah di sungai-sungai yang kita miliki sebagai kemudian dorongan kepada masyarakat untuk kita berperilaku yang sama,” ujarnya.

Ia menjelaskan, Sungai Watch merupakan komunitas lingkungan internasional yang digagas tiga bersaudara asal Prancis, yakni Gary, Sam, dan Kelly, yang selama ini fokus menangani persoalan sampah sungai. Gerakan mereka mendapat sambutan langsung dari Gubernur Jawa Tengah dalam perjalanan kampanye lingkungan dari Bali menuju Jakarta.

Menurut Dia, kehadiran komunitas internasional itu menjadi tamparan bagi daerah-daerah di Pantura yang selama ini masih berkutat dengan persoalan klasik pencemaran sungai akibat sampah domestik.
“Karena tentu saja hampir merata di daerah Pantura kita ini problem sungai yang ada sampahnya sangat merata dan memprihatinkan,” tegasnya.

Ia menilai, penanganan sampah sungai tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan masyarakat dan kolaborasi lintas pihak.
Pemkab Pekalongan pun membuka peluang kerja sama lanjutan dengan Sungai Watch untuk membangun program penanganan sampah sungai secara berkelanjutan.
“Ya, tentu setelah ini kita akan followup kepada mereka bertiga ini. Saya yakin jaringan mereka adalah untuk konsentrasi ke sungai ini. Pasti kita akan juga tentu saja membuat program bareng dengan mereka nanti bentuknya seperti apa,” ungkapnya.

Selain kampanye lingkungan, Sukirman menyebut kegiatan Fun Run juga menjadi upaya membangun budaya hidup sehat dan kebersamaan di tengah masyarakat.

“Untuk lari ini hanya agar kita sehat, hanya untuk gembira begitu dan semoga ini terus menjadi budaya kita untuk lari,” pungkasnya.

Dikesempatan yang sama, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Lutfi menegaskan, Pihaknya bersama komunitas lingkungan internasional Sungai Watch, menggelar aksi penyelamatan sungai dan pembersihan sampah plastik di Kota Pekalongan ini merupakan aksi bagian dari rangkaian kegiatan "Run for Rivers".
Luthfi menyatakan dukungannya penuh terhadap Sungai Watch untuk membersihkan dan menghijaukan sungai-sungai di Jawa Tengah.

"Aksi Sungai Watch di Jateng ini sudah menyasar beberapa daerah, termasuk Blora, Grobogan, Demak, Kota Semarang, Batang, Pekalongan Raya dan berakhir hingga 24 Mei 2026 mendatang," terangnya.

Melalui kolaborasi ini, Pemprov Jateng menargetkan wilayahnya bebas dari polusi plastik di sungai, mendukung visi "Jateng Bebas Sampah.

Plt. Bupati Pekalongan, Sukirman mengatakan, bantuan kendaraan operasional tersebut merupakan bagian penting dalam mendukung keberlangsungan Program Koperasi Desa Merah Putih yang menjadi salah satu program prioritas Pemerintah Pusat.

“Sebagai bagian tindak lanjut Program Koperasi Desa Merah Putih, hari ini kami mendapatkan arahan sekaligus menerima alat transportasi berupa mobil pickup dan motor roda tiga. Ini bagian penting untuk kemudian operasional Koperasi Desa Merah Putih,” ujarnya.

Menurut Sukirman, program tersebut merupakan cita-cita Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui penguatan ekonomi kerakyatan.

Ia menilai keberadaan koperasi desa nantinya akan memberikan dampak luas bagi berbagai sektor, mulai dari pertanian, perkebunan, hasil bumi hingga pengembangan pelaku usaha kecil dan menengah.

“Program ini tentu diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan mensejahterakan masyarakat, khususnya di desa, sehingga akan membawa multiplier effect yang sangat luar biasa. Baik itu untuk perkebunan, pertanian, hasil bumi lainnya, maupun UKM dan UMKM agar semakin terdongkrak maju,” jelasnya.

Sukirman juga menegaskan agar seluruh kendaraan operasional yang diterima dapat dimanfaatkan secara maksimal sesuai dengan peruntukannya.

“Kendaraan-kendaraan ini harus dirawat dengan baik, operasionalnya harus lebih ditingkatkan, pemanfaatannya harus lebih efisien, dan tidak dipergunakan selain untuk operasional kegiatan Koperasi Merah Putih,” tegasnya.

Sementara itu, Dandim 0710/Pekalongan, Ihalauw Garry Herlambang menjelaskan bahwa pendistribusian kendaraan operasional untuk KDKMP dilakukan secara bertahap.

“Hari ini terdapat 29 mobil pickup 4x4 yang didistribusikan untuk KDKMP yang sudah 100 persen di Kabupaten Pekalongan. Selain mobil 4x4 juga ada kendaraan motor roda tiga, di mana satu titik KDKMP mendapatkan dua unit motor roda tiga,” ungkapnya.

Ia menambahkan, nantinya setiap titik KDKMP juga akan mendapatkan satu unit truk yang saat ini masih dalam proses pengiriman.

“Untuk truk memang belum datang, tetapi nantinya tetap akan datang sesuai waktunya. Jadi dalam satu titik KDKMP nantinya akan ada satu unit truk, satu mobil pickup dan dua unit motor roda tiga,” tambahnya.

Menurutnya, secara keseluruhan terdapat 282 titik KDKMP di Kabupaten Pekalongan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 151 titik telah terverifikasi dan 60 titik sudah mencapai 100 persen kesiapan operasional.

“Secara bertahap nantinya akan diisi material secara step by step sehingga semuanya siap operasional,” pungkasnya. 

Adapun lokasi yang ditinjau meliputi ruas jalan Kesesi, jalan ambles di Jembatan Pelangi Pantianom Kecamatan Sragi, ruas jalan Jati Londo Kecamatan Kedungwuni, serta ruas jalan Sepacar Kecamatan Tirto.

Plt. Bupati Sukirman menegaskan bahwa perbaikan jalan rusak dan jembatan ambles menjadi prioritas Pemkab Pekalongan dalam dua tahun ke depan. Ia menyampaikan bahwa perbaikan akan dilakukan secara bertahap mulai tahun 2026 hingga 2027.

“Jalan yang rusak dan jembatan yang ambles akan kita perbaiki tahun 2026 sampai 2027. Ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah,” ujar Sukirman.

Selain perbaikan fisik, Sukirman juga menekankan pentingnya pengaturan transportasi, khususnya kendaraan truk yang melebihi tonase. Menurutnya, salah satu penyebab kerusakan jalan adalah aktivitas kendaraan berat dengan muatan berlebih.

“Kita akan mulai berpikir untuk mengatur lalu lintas transportasi, terutama truk yang muatannya melebihi tonase. Untuk itu kita akan duduk bareng dengan para pengusaha agar bisa mengatur tonase-tonase tersebut,” jelasnya.

Lebih lanjut, Sukirman menyampaikan bahwa pemerintah memahami aspirasi masyarakat terkait kondisi jalan. Ia menilai kritik maupun masukan dari masyarakat merupakan hal positif sebagai bentuk partisipasi publik dalam pembangunan.

“Ekspresi masyarakat untuk menyampaikan gagasan, ide, dan protes itu tidak akan menjadi problem. Itu bagian dari masyarakat menyuarakan aspirasinya. Tinggal bagaimana kita pahami bersama bahwa pemerintah tidak tinggal diam,” katanya.

Menurutnya, Pemkab Pekalongan terus berupaya menyeimbangkan antara pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan dan kesehatan dengan pembangunan infrastruktur, khususnya jalan.

“Tahun 2026 ini kita sudah melakukan efisiensi dan mempunyai anggaran yang kemudian kita alihkan kepada pembangunan jalan. Tahun 2027 sudah kita canangkan sebagai Tahun Infrastruktur bagi Kabupaten Pekalongan,” ungkapnya.

Pada kesempatan tersebut, Sukirman juga menyampaikan progres perbaikan jalan di beberapa titik. Ia menyebutkan bahwa ruas jalan Sepacar di depan SMP 1 Tirto ditargetkan selesai pada bulan Agustus 2026.

“Seperti Sepacar di depan SMP 1 Tirto, itu insya Allah bulan Agustus sudah halus. Begitu juga Jembatan Pelangi Pantianom, insya Allah Agustus juga selesai,” jelasnya.

Sukirman berharap masyarakat turut mendukung program pembangunan yang tengah dilakukan pemerintah daerah. Ia mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga fasilitas jalan yang telah dibangun.

“Masyarakat harus memahami bersama bahwa kita sama-sama menjaga dan memberikan pelayanan yang terbaik di segala bidang, terutama jalan. Harapannya jalan-jalan kita harus halus semuanya,” pungkasnya.