Artikel

Alamat

Link Terkait

• Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pekalongan
• PPID Kabupaten Pekalongan
• Lapor Bup

Statistik Pengunjung

Selasa, 29 September 2020

Kunjungan kerja Menko PMK ke Gudang Bulog Bondansari Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan bertujuan untuk memastikan ketersediaan beras. Seperti diketahui, pemerintah melalui bantuan Presiden menyalurkan 450 ribu ton beras untuk 10 juta keluarga penerima manfaat PKH (Program Keluarga Harapan). Masing-masing akan mendapatkan 15 kg beras per keluarga selama 3 bulan.

Disamping mengecek ketersediaan, Menko PMK juga mengecek kualitas, bobot, serta delivery beras. “ Berasnya klasifikasi medium, jenis IR dan produk lokal, “ ujar Menko PMK Muhajir.

Muhajir menerangkan alasan memilih produk lokal karena sesuai arahan Presiden agar dengan produk lokal dibeli oleh Bulog kemudian dijadikan bantuan sosial , maka daya beli masyarakat/petani terangkat dan nantinya kalau persediaan di Bulog sudah terjual habis, panen raya di Pekalongan dan sekitarnya akan bisa diserap oleh Bulog.

Muhajir juga meminta untuk bobot beras harus sesuai yaitu 15 kg dan tidak boleh dikurangi.Selain itu, Ia berpesan agar beras benar-benar diterima oleh keluarga penerima manfaat. “Karena itu saya minta transporter betul-betul menjamin bahwa beras ini akan diterima oleh keluarga penerima manfaat. Tidak boleh dititipkan, atau ditumpuk di suatu titik lalu silahkan diambil sendiri. Ini tidak boleh, “ tegasnya.

Dalam kesempatan kunjungan kerja tersebut selain ke Bulog, Menko PMK juga meninjau e-warung Kampung Singgah. Muhajir mengungkapkan dirinya senang melihat e-warung yang dikunjunginya bisa tumbuh dan sangat bagus. “Saya senang sekali e-warung yang tadi saya kunjungi bisa tumbuh, jadi ada kelebihan/keuntungannya, karena melayani para penerima bantuan sosial, ini sebagian bisa disishkan untuk membangun warungnya sehingga warungnya lebih baik , tidak seperti warung-warung biasa tapi warungnya modern, “ ungkapnya.

Muhajir berpesan agar disiapkan bahan-bahan kebutuhan pokok yang memang menjadi prioritas dari para keluarga penerima PKH terutama keluarga penerima PKH yang masih punya anak kecil, baik itu bayi maupun bocah, tentang asupan gizinya. “ Karena itu saya mohon pengelola e-warung dan pendamping PKH betul-betul memberikan arahan, saran dalam belanja, harus diarahkan supaya dia belanja sesuai dengan kebutuhan gizi keluarga terutama untuk anak-anaknya. Yang lebih penting lagi, supaya dilayani dengan baik, “ pintanya

Diharapkan e-warung nantinya berkembang menjadi usaha kecil mikro ( UKM ) sehingga bisa tumbuh nenjadi kekuatan ekonomi pedesaan. ( Ar-Kominfo )

Publisher : aris

Dikatakan bupati Asip Kholbihi dalam sambutannya, bahwa acara komunikasi kemitraan ini dilakukan sebagai upaya untuk melakukan penguatan kelembagaan aparatur desa , seiring dengan berlakunya undang-undang desa yang dikuatkan oleh desentralisasi fiskal tingkat desa.

‘’Berlakunya undang-undang desa yang diiringi dengan desentralisasi fiskal di tingkat desa, maka seluruh dinamika pembangunan yang ada di desa ini tidak bisa lepas dari kontrol publik,’’ kata Bupati Asip Kholbihi.

Bupati menambahkan, dengan berlakunya undang-undang desa tersebut, maka transparansi anggaran desa ini harus diawasi melalui 3 tahapan. Tahapan yang pertama adalah pada tahap perencanaan anggaran dimana pada tahap awal ini pasti tidak akan luput dari pengawasan  berbagai pihak. Tahapan kedua adalah proses pengerjaan dari anggaran dan tahap ketiga adalah pengawasan pada tahap evaluasi anggaran.

Oleh karena itu, Bupati Asip mengungkapkan bahwa dengan pedoman itu aparatur desa harus berhati-hati dalam melakukan pengelolaan anggaran dana desa, sebab apabila norma-norma tersebut tidak diperhatikan akan menimbulkan masalah, karena menurutnya pengawasan itu dilakukan dari berbagai pihak mulai dari pengawasan internal yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah baik itu kecamatan dan kabupaten, juga pengawasan eksternal yang dilakukan oleh perorangan, kelompok, LSM, pewarta dan lembaga yang tidak ada saluran resminya.

‘’Setiap tindakan yang kita kerjakan itu pasti diawasi oleh berbagai pihak baik dari sektor pemerintah, kecamatan maupun kabupaten secara internal maupun pihak yang tidak ada saluran resminya, untuk itu perhatikan norma-norma yang berlaku,’’ ungkapnya.

Pengawasan itu juga tidak serta merta dilakukan, karena hal itu dijelaskan bupati Asip ada regulasi yang mengatur, yaitu undang-undang keterbukaan publik dimana setiap laporan dari masyarakat harus ditindaklanjuti, karena itu masuk dalam laporan pengaduan masyarakat.

Untuk itu Bupati Asip berpesan kepada seluruh aparatur desa untuk menjaga transparansi anggaran desa, juga memperhatikan norma-norma yang berlaku agar tidak  menimbulkan masalah di kemudian hari.

‘’ Ini menjadi media untuk kita melihat kredibilitas pengelolaan aggaran desa oleh pemerintah desa,’’ pesannya.

Pasar induk Wiradesa akan mulai dibangun pada awal bulan Oktober 2020 mendatang dengan total anggaran 92 milyar yang bersumber dari APBN melalui Perpres No.79 Tahun 2019, dimana sesuai Perpres tersebut Kabupaten Pekalongan mendapatkan bantuan senilai 3,5 triliyun yang dialokasikan untuk pembangunan daerah.

Dikatakan Bupati Asip Kholbihi pembangunan pasar induk Wiradesa ini direncanakan akan memakan waktu 2 tahun karena pembangunannya akan dilakukan sesuai instruksi kementrian perdagangan pusat dengan model pasar yang mengedepankan aspek keselamatan, keindahan, sirkulasi udara yang memadai dan hijau. Oleh karena itu Bupati Asip berharap pembangunan ini dapat dilakukan sesuai harapan supaya pasar induk Wiradesa menjadi pasar terbaik di Indonesia.

‘’Insyaallah nanti bulan Oktober-November pasar induk ini akan kita pindah semua. Hari ini kita selamatan, supaya pindahnya pedagang dari pasar induk yang mau dibangun dengan anggaran yang besar yaitu 92 milyar, dan dibangun selama 2 tahun ini ke pasar darurat,’’ Kata Bupati Asip Kholbihi saat memberikan sambutan dalam acara Pemindahan Pedagang Pasar Wiradesa ke Pasar Darurat pada pagi ini, Rabu (23/9/2020).

Bupati Asip juga berharap dengan akan dipindahkannya para pedagang ke pasar darurat, keamanan, keselamatan serta protokol kesehatan harus tetap diperhatikan supaya para pengunjung bisa tetap nyaman untuk berbelanja ke pasar darurat nantinya.

‘’Jangan lupa keamanan serta protokol kesehatan tetap dilaksanakan, supaya pendapatan tetap stabil walaupun di pasar darurat,’’ ujarnya.

Sementara itu Kepala Disperindagkop dan UMKM Kabupaten Pekalongan Ir Hurip Budi Riyantini mengatakan bahwa pemindahan para pedaganag pasar Wiradesa ke pasar darurat akan dilakukan secara bertahan yang akan dimulai pada tanggal 25 September 2020.

Adapun untuk jumlah total pedagang yang akan dipindahkan sendiri, Riyantini mengungkapkan bahwa ada 1998 pedagang yang masuk rincian database dengan rincian ruko 46, kios 212, los 1124, dan beceran sejumlah 216.

Untuk penataannya sendiri, lanjut Riyantini, akan dibagi menjadi 2 zonasi dagangan dengan pengelompokan dagangan basah dan kering.

‘’ Rencana pemindahan pedagang pasar darurat dimulai dari tanggal 1-11 Oktober 2020 dengan cara bertahap dengan model penataan yang dibagi menjadi 2 kategori,’’ ungkapnya. (Lus-Kominfo)

Publisher : aris

DOWNLOAD PENGANTAR PERPANJANGAN

Usai  penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat secara simbolis, Bupati Asip dalam sambutannya mengatakan,  bagi warga Desa Kutorojo yang mempunyai  tanah yang belum disertifikat maka bisa segera didaftarkan melalui pemerintah desa  sehingga tahun depan seluruh lahan yang ada di desa Kutorojo bisa disertifikasi.

Dijelaskan bupati, Pemerintah mengadakan program PTSL  tersebut  gunanya antara lain pemilik tanah mendapat pengakuan secara sah dari negara. Kedua,  sertifikat  dapat meningkatkan  nilai ekonomi atau dapat dijadikan agunan di bank sebagai modal.  Dan fungsi ketiga, menurut Bupati,  jika sudah disertifikat tanah tadi, maka  tidak akan ada konflik sosial atas nama lahan. “ Oleh karena itu diharapkan masyarakatnya tambah guyub rukun dan semangat membangun desa Kutorojo, “ ujar Bupati

Dalam kesempatan tersebut Bupati juga  mengucapkan terimakasih kepada seluruh jajaran BPN Kabupaten Pekalongan yang telah bekerja keras sehingga pelaksanaan program PTSL di Kabupaten Pekalongan berjalan lancar

Sementara itu Kepala BPN Kabupaten Pekalongan,  Imawan Abdul Ghofur ST.,M.Si dalam laporannya menyampaikan  untuk dapat menyelesaikan pendaftaran tanah di Kabupaten Pekalongan, tiap tahun pihaknya  harus menyelesaikan rata-rata 33.840 bidang sampai tahun 2024.

“ Diharapkan dengan terbentuknya data pertanahan yang lengkap dan akurat, ke depan permasalahan tanah akan semakin berkurang, perencanaan pembangunan akan semakin mudah, “ ucap Imawan

Imawan juga memaparkan  jumlah bidang tanah yang ada di Desa Kutorojo adalah 1415 bidang. Target  hak sertifikat atas tanah sebanyak  542 bidang. Sampai saat ini jumlah sertifikat yang telah terbit di Desa Kutorojo sebanyak 157 sertifikat. Dan yang masih belum tersertifikat sekitar 358 bidang. ( Ar-Kominfo )

Publisher : aris

“ Masih ada lagi, derajat yang keempat  yang juga merupakan bagian dari upaya kita mencari keselamatan dunia akherat dalam konteks keilmuan yaitu mencintai.  Ini bisa diartikan sebagai orang yang memberikan kontribusi  positif terhadap pengembangan kajian-kajian keIslaman baik secara  sarana maupun prasarana, “ lanjutnya.

Yang tidak boleh adalah posisi  pada golongan kelima, yaitu tidak alim, tidak belajar (ngaji)  juga tidak mendengarkan , dan sama sekali tidak peduli dengan pengembangan pendidikan Islam, maka  pososi golongan ini termasuk  orang yang  celaka.

Selanjutnya Bupati menuturkan  persarikatan Muhammadiyah yang didirikan KH Ahmad Dahlan mengajarkan  bahwa kita tidak boleh hidup hanya untuk kepentingan diri sendiri tapi hidup kita semata mata didedikasikan untuk kepentingan umat Islam menuju kemaslahatan baik di dunia maupun di akherat.  Salah satu hal prinsip yang dipedomani persarikatan  Muhammadiyah adalah selalu berpikir  rasional di dalam setiap tindakan.

“ Dalam konteks apapun, warga Muhammadiyah selalu memadukan antara rasionalitas dalil aqli dan naqli. Kekuatan pendekatan inilah saya kira yang menjadikan organisasi ini berkembang terus, tidak hanya persoalan yang menyangkut masalah keagamaan, tapi masalah-masalah sosial, pengembangan-pengembangan lembaga pendidikan, kesehatan, dan lembaga-lembaga sosial yang lain berkembang sangat luar biasa, “ ungkapnya.

Dikatakan, Persarikatan Muhammadiyah telah melakukan pendekatan dakwah kulturan seperti pengajian-pengajian, pondok pesantren, telaah-telaah keilmuan, hal-hal yang menyangkut pendalaman forum syariah  sudah dilakukan sejak awal bahkan sekolah-sekolah dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi.

Kemudian yang tak kalah penting, kekuatan dakwah kultural harus di dukung/disinergikan dengan kekuatan dakwah struktural , yakni dakwah yang dilakukan oleh pemerintah atau  oleh sebagian orang yg menentukan kebijakan  agar penentuan kebijakannya tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah.  Karena  prinsip, pemerintah  dan agama adalah saudara kembar yang tidak terpisahkan.

Kuatnya sebuah dakwah Islamiyah sangat tergantung dair kuatnya  komitmen dakwah struktural yang dilakukan oleh pemerintah. “ Sekali lagi bahwa kita memproporsionalisasi  bahwa konteks pemerintah adalah menguatkan dakwah kultural yang sudah dilakukan jauh sebelum entitas pemerintah, “ tandasnya.

Ditambahkan pula fungsi pemerintah adalah menjadi pelindung bagi berkembangnya dakwah Islam di Indonesia.  Karena agama adalah sesuatu yang bersifat suci , wahyu. Sedangkan Pemerintah berfungsi menjadi penjaga  dari agama agar berkembang diikuti oleh umatnya dengan perasaan aman dan damai, tentu juga dengan kondisi aman dan stabil sehingga dakwah bisa berkembang dengan baik ( Ar-Kominfo )

Publisher : aris