Artikel

Alamat

Link Terkait

• Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pekalongan
• PPID Kabupaten Pekalongan
• Lapor Bup

Statistik Pengunjung

Menurut Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Pekalongan Kholis Jazuli, anggaran yang dialokasikan untuk pemilu terbagi dalam dua tahap dengan total sekitar Rp32,46 miliar. Sesuai ketentuan, KPU harus melaporkan penggunaan dana hibah dari pemerintah daerah kepada DPRD paling lambat 9 April. Namun, dalam evaluasi yang dilakukan, DPRD menilai laporan dari KPU masih bersifat global dan belum memuat rincian yang diperlukan.

“Kami ingin mengetahui secara detail bagaimana anggaran ini digunakan, termasuk alokasi untuk kampanye, logistik, dan kebutuhan lainnya. Saat ini, laporan yang kami terima masih terlalu umum, sehingga perlu dilakukan evaluasi lanjutan,” ujar Kholis Jazuli Ketua Komisi A DPRD Pekalongan.

Selain itu, DPRD menilai laporan realisasi anggaran yang disampaikan KPU masih bersifat global dan belum memberikan rincian yang diperlukan untuk memastikan transparansi penggunaan dana. Ketua Komisi A DPRD meminta agar laporan tersebut diperjelas dengan detail pengeluaran di setiap tahapan Pilkada.

Menanggapi hal itu, Ketua KPU Kabupaten Pekalongan Laelatul Izzah mengakui bahwa laporan yang dibawa dalam evaluasi kali ini memang belum mencantumkan rincian yang diharapkan. Pihaknya berkomitmen untuk segera menyusun laporan yang lebih detail sesuai permintaan DPRD.

“Kami menyadari bahwa laporan yang kami sampaikan masih dalam bentuk global. Ini menjadi tugas kami untuk segera melengkapinya agar lebih rinci dan transparan,” kata perwakilan KPU.

Sebagai tindak lanjut, DPRD berencana menggelar pertemuan evaluasi lanjutan dengan KPU. Tidak menutup kemungkinan, evaluasi berikutnya akan melibatkan pimpinan DPRD serta gabungan komisi lainnya untuk memastikan seluruh aspek penggunaan anggaran dapat dikaji dengan lebih mendalam.

“Ini juga penting dalam rangka efisiensi anggaran, sesuai arahan Presiden. Kami ingin memastikan apakah ada sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) dari tahun 2024 yang perlu dilaporkan,” tambahnya.

Dengan adanya evaluasi lanjutan ini, DPRD berharap laporan penggunaan anggaran KPU dapat lebih transparan dan rinci, sehingga masyarakat dapat mengetahui bagaimana dana pemilu dikelola dengan baik.

Bupati Fadia menyampaikan bahwa pihak Pemerintah Kabupaten Pekalongan tidak mempunyai wewenang untuk memperbaiki jalan provinsi. Akan tetapi masyarakat bisa menyampaikan laporan terkait kerusakan jalan melalui aplikasi Jalan Cantik milik DPU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah.

Jalan cantik adalah aplikasi yang berfungsi untuk melaporkan kerusakan jalan dan jembatan yang berada di wilayah provinsi Jawa Tengah. Aplikasi Jalan Cantik di bangun oleh DPU Bina Marga Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah ( DPU BINMARCIPKA JATENG ) sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat jawa tengah melalui aplikasi tersebut.

Masyarakat bisa melaporkan situasi kerusakan jalan atau jembatan yang anda lihat melalui aplikasi yang tersedia di play store. Laporan yang telah masuk bisa di pantau melalui aplikasi dari proses pengerjaan jalan hingga selesai akan kami laporkan kepada anda melalui aplikasi Jalan Cantik

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Murdiarso, Kepala BAPPERIDA Trisno Suharsanto, dan Kepala Dinas Perhubungan Agus Purwanto.

Disampaikan Gus Mensos Saifullah, Alat berat ini sebelumnya berada di Sentra Kemensos yang berada di Sukabumi. Karena, melihat Kabupaten Pekalongan sangat membutuhkan untuk penanganan danpa Bencana Longsor Petungkriyono kemudian alat ini diserahkan ke Pemkab Pekalongan. "Kami serahkan alat berat ini kepada ibu Bupati Pekalongan, tujuannya untuk membantu evakuasi longsor yang saat in terjadi di Petungkriyono. Selain itu, semoga alat berat bisa digunakan untuk kegiatan masyarakat yang lainnya," terangnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Pekalongan Hj Fadia Arafiq menyampaikan terimakasihnya kepada Kementrian Sosial, Mensos Gus Ipul yang sudah memberikan bantuan alat berat ini. Menurutnya baru kali ini ada menteri yang cepat sekali memberikan bantuan ke daerah, pihaknya berharap bantuan tersebut dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Kabupaten Pekalongan.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Sosial karena pada saat kami sangat membutuhkan, bantuan langsung diberikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Pekalongan," ujarnya.

Ditambahkan Bupati Fadia, Kondisi geografis Kabupaten Pekalongan yang memiliki banyak daerah dataran tinggi membuat ketersediaan alat berat menjadi sangat penting, terutama dalam penanganan bencana. Rencananya, ekskavator yang diterima dari Kemensos RI akan langsung dibawa ke Petungkriyono untuk mendukung pembukaan dan penyambungan jalan di daerah-daerah yang terisolasi akibat bencana.

“Di wilayah kami terdapat banyak daerah tinggi. Alat yang kami miliki terkadang tidak mencukupi, dana dari kami juga tidak mencukupi. Sehingga, memang bantuan ini sangat diperlukan masyarakat,” jelasnya,”pungkasnya.

Rumah sakit milik Pemerintah Kabupaten Pekalongan tersebut telah menambah jadwal pelayanan poliklinik. Saat ini sudah tersedia poli siang, dari sebelumnya hanya pagi saja, Hal tersebut diungkapkan Direktur RSUD Kajen, dr Imam Prasetyo melalui Kasi Rawat Inap, Rawat Jalan dan Instalasi Gawat Darurat (IGD) Endang Sulistiawati, Rabu (12/2/2025).

"Dengan dibukanya poli siang juga diharapkan dapat mengurai kepadatan antrean poli pagi, supaya tidak penuh baik layanan untuk pasien ataupun area parkirnya. Masyarakat bisa manfaatkan poli siang ini biar lebih nyaman, tidak mengantre terlalu lama dan Panjang," terangnya.

Ditambahkan, Saat ini jumlah pasien yang berobat rawat jalan di RSUD Kajen berkisar antara 500-700 orang per hari. Dengan membuka poli siang dipastikan masyarakat yang berobat ke RSUD Kajen akan lebih nyaman.

Senada ditambahkan, Kepala Bagian Tata Usaha RSUD Kajen, Mila Ratnaningrum bersama Kepala Sub Bagian Perencanaan, Pemasaran, dan Hubungan Masyarakat, Jumhanudin, Layanan Poliklinik siang di RSUD Kajen saat ini sudah dioptimalkan dengan penambahan tenaga Dokter Spesial dan tenaga medis lainya. Dengan optimistis kehadiran poli siang ini diharapkan dapat mengurai antrean pasien.

“Kami mengajak masyarakat memanfaatkan adanya layanan Poli Siang ini, selain itu juga memanfaatkan pendaftaran periksa via daring atau online. Sampai saat ini pendaftaran via online ini baru dimanfaatkan 70 persen dari total pasien per hari,” terangnya.

Sekda Kabupaten Pekalongan, M Yulian memaparkan, Progres Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam penanganan bencana saat ini adalah fokus pada pembukaan jalur dan pembersihan wilayah terdampak. Selain itu juga penanganan arus listrik di wilayah Kecamatan Petungkriyono yang sudah tertangani 100%.
"Semua korban dipastikan mendapat bantuan melalui APBD, pasca masa tanggap darurat selama 14 hari ini diupayakan akses jembatan yang putus segera rampung,” terangnya.

Ditambahkan Sekda Yulian, Selain sembako, kebutuhan air bersih dan perbaikan fasilitas umum seperti sekolah juga menjadi prioritas. Pihaknya juga mengucapkan terima kasih kepada DPRD atas kehadiran dan kontribusinya di selama bencana.

Terpisah, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pekalongan, Abdul Munir menekankan pentingnya percepatan penanganan agar masyarakat terdampak dapat segera menerima bantuan dan kembali menjalankan aktivitas dengan normal. Pihaknya juga berharap sekolah-sekolah yang terdampak bencana sudah dapat digunakan Kembali.

"Kami mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dalam penanganan awal, namun percepatan harus terus dilakukan, termasuk pengerahan alat berat ke wilayah yang masih terhambat pembersihan lumpur," terangnya.

Ditambahkan Munir, Jika memungkinkan pihaknya menekankan pentingnya percepatan penggunaan Dana Tak Terduga (DTT) untuk penanganan bencana.

Rapat kerja yang berlangsung di gedung paripurna DPRD pada Selasa, 28 Januari 2025 ini dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Drs. H. Abdul Munir. Turut hadir dalam rapat tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan, M. Yulian Akbar, S.Sos., M.Si., serta perwakilan dari berbagai perangkat daerah seperti BPBD, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, para camat terdampak bencana, dan OPD lainnya.

Dalam pembukaan rapat, Abdul Munir menekankan pentingnya percepatan penanganan agar masyarakat terdampak dapat segera menerima bantuan dan kembali menjalankan aktivitas normal. "Kami mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dalam penanganan awal, namun percepatan harus terus dilakukan, termasuk pengerahan alat berat ke wilayah yang masih terhambat pembersihan lumpur," ungkapnya.

DPRD juga menargetkan agar hingga 3 Februari 2025, sekolah-sekolah yang terdampak bencana sudah dapat digunakan kembali. "Normalisasi jalur Doro-Petungkriyono untuk memperlancar distribusi bantuan," tambah Abdul Munir.

Wakil Ketua DPRD, H. Sumar Rasul, S.I.P., M.A.P., juga menyampaikan hal serupa. Ia menekankan pentingnya percepatan penggunaan Dana Tak Terduga (DTT) untuk penanganan bencana. Ia juga meminta agar status tanggap darurat diperpanjang guna memaksimalkan pemulihan akses jalan. "Santunan bagi korban meninggal dunia harus segera disalurkan agar dapat meringankan beban keluarga yang ditinggalkan," ujarnya.

Sekretaris Daerah M. Yulian Akbar memaparkan progres penanganan bencana. Ia menyampaikan bahwa proses evakuasi telah dihentikan pada hari ke-8 pasca bencana. Fokus kini beralih pada pembukaan jalur dan pembersihan wilayah terdampak. Penanganan arus listrik di Petungkriyono sudah tertangani 100%.

"Data korban longsor di Petungkriyono mencatat 25 korban meninggal dunia, 1 korban hilang yang telah diterima dengan ikhlas oleh keluarga melalui surat pernyataan, serta 13 korban luka-luka, di mana saat ini masih ada 3 orang dalam perawatan di RSUD Kajen dan 1 orang di RSUD Banjarnegara," jelasnya.

"Semua korban dipastikan mendapat bantuan melalui APBD, dan dalam masa tanggap darurat selama 14 hari ini diupayakan agar akses jembatan yang terdampak segera terbuka. Selain sembako, kebutuhan air bersih dan perbaikan fasilitas umum seperti sekolah juga menjadi prioritas," lanjutnya. Sekda juga mengucapkan terima kasih kepada DPRD atas kehadiran dan kontribusinya di lokasi bencana.

Dari hasil tinjauan Menteri Dody akan upayakan percepatan perbaikan dua jembatan prioritas yaitu jembatan dranan yang menjadi jembatan penghubung antar desa dan jembatan tembelan yang notabenenya menjadi akses utama masyarakat setempat menuju ibukota Kabupaten Pekalongan melalui Kecamatan Doro.

"Kami akan upayakan secepatnya untuk perbaikan di Petungkriyono, karena hari ini kondisinya berkabut besok kalau sudah cerah tim kami akan meninjau seperti apa kerusakan yang yerjadi. Kalau untuk jembatan bailey sudah siap namun kendala adalah cuaca yang sampai saat ini belum baik sehingga alat berat belum bisa masuk," ucap Menteri Dody kepada awak media.

Sekda M. Yulian Akbar menyambut baik upaya yang dilakukan Kementerian PU RI dalam membuka akses bagi masyarakat Petungkriyono. Pasalnya saat ini masih ada 8 dusun terisolir karena putusnya beberapa jembatan kecil penghubung antar desa akibat bencana banjir bandang dan tanah longsor kemarin. Total ada sekitar 13 jembatan (termasuk jembatan tembelan dan jembatan dranan).

"Tadi pak menteri sudah melihat lokasi. karena cuaca belum baik, Tim Kementerian PU akan meninjau kembali dan akan mendatangkan alat berat dengan kapasitas yang lebih besar. Untuk pembangunan jembatan bailey juga sudah siap menunggu kondisi cuaca aman, pembangunan jembatan akan segera dilaksanakan dengan dibantu oleh Tim gabungan dan juga TNI dan Polri," Tutur Sekda Yulian.

Turut hadir dalam kegaiatan tersebut Kapolres Pekalongan AKBP Doni Prakoso Widamanto, Dandim 0710/Pekalongan Letkol Infanteri Rizky Aditya, Kepala Dinas PU Taru Murdiarso, Kepala Bapperida Trisno Suharsanto, Kepala Dinperkim LH M. Abduh Ghazali, Kepala Dinkominfo Supriyadi, Plt. Kepala BPBD Agus Pranoto, Kepala Dinas PMD Agus Dwi Nugroho, serta Kabag Pembangunan Eka Iman Prabawa.

Budiono mengatakan, sesuai prosedur bahwa operasi SAR banjir bandang dan tanah longsor di Petungkriyono berlangsung 7 hari atau bisa lebih cepat apabila seluruh korban ditemukan. "Kami mengevakuasi 2 jenazah dari dekat jembatan Sepingit atas laporan warga. Kemudian kami mengirim satu SRU untuk penyisiran disana siapa tau bisa menemukan korban lagi, namun hingga jumat tidak ada lagi tanda-tanda keberadaan korban longsor. "Hingga kemarin (Sabtu, 25/1/2025) seluruh korban longsor sudah berhasil dievakuasi dan diidentifikasi tim SAR gabungan sesuai laporan kehilangan,” ucapnya.

Adapun, satu korban terakhir atas nama Teguh Imanto, warga Kayupuring, ternyata bukan korban dari kejadian tanah longsor di Desa Kasimpar. berdasarkan hasil penelusuran, korban hilang bernama Teguh Imanto diduga terseret sungai yang banjir dan lokasinya agak jauh dari titik longsor dan diyakini bahwa korban tidak pernah mencapai lokasi longsor di desa kasimpar, Hal itu membuat korban tidak masuk kategori korban longsor.

Pihak keluarga korban atas nama Teguh Imanto juga menyatakan pihaknya mengikhlaskan atas apa yang terjadi terhadap anggota keluarganya. "Istri Teguh (aropah) menyatakan kepada kami bahwa keluarga telah ikhlas dan tidak keberatan apabila operasi pencarian dihentikan,” jelasnya. “Namun kami dari Basarnas akan terus melakukan pemantauan dan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait apabila ada informasi penemuan kami siap mengevakuasinya. Maka dengan telah ditemukannya seluruh korban tanah longsor di desa Kasimpar, maka pada hari ini, senin, 27 Januari 2025 pada pukul 09.30 WIB operasi SAR ini resmi kami tutup,” imbuhnya.