Bantu kami meningkatkan kualitas Website Resmi Kabupaten Pekalongan dengan mengisi survei singkat (±1 menit).
KAJEN – Pemerintah Kabupaten Pekalongan menggelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 di lapangan belakang Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Pekalongan, Senin (1/6/2026). Upacara yang diikuti oleh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, Polri, serta berbagai elemen masyarakat tersebut berlangsung khidmat sebagai wujud penghormatan terhadap dasar negara Republik Indonesia.
Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 mengusung tema “Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia”, sebagaimana ditetapkan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Tema tersebut menegaskan pentingnya Pancasila sebagai perekat keberagaman bangsa sekaligus menjadi landasan dalam mewujudkan perdamaian dan harmoni di tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Dalam kesempatan tersebut, Plt. Bupati Pekalongan, H. Sukirman, S.S., M.S., menyampaikan bahwa peringatan Hari Lahir Pancasila tidak boleh dimaknai hanya sebagai kegiatan seremonial semata, melainkan menjadi momentum untuk mengimplementasikan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
Menurutnya, sesuai arahan dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), nilai-nilai Pancasila harus diwariskan kepada generasi penerus bangsa tidak hanya melalui pembelajaran di sekolah atau tulisan yang terpampang di kantor-kantor pemerintahan, tetapi juga melalui keteladanan dalam perilaku dan tindakan nyata.
“Nilai-nilai luhur Pancasila harus hadir dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya sekadar menjadi materi pelajaran atau slogan, tetapi benar-benar diwujudkan dalam sikap, perilaku, dan cara kita melayani masyarakat,” ujarnya.
Sukirman menegaskan bahwa para pimpinan daerah dan seluruh aparatur pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk menjadi teladan bagi masyarakat. Oleh karena itu, setiap ASN harus mampu menjaga sikap, perilaku, dan tutur kata agar senantiasa mencerminkan nilai-nilai Pancasila.
“Kami, para pimpinan di Kabupaten Pekalongan bersama seluruh aparatur negara, ingin memberikan suri teladan kepada masyarakat. Menjaga perilaku dan lisan agar tetap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila merupakan hal yang sangat penting,” katanya.
Ia menambahkan, sebagai pelayan masyarakat, setiap langkah dan kebijakan pemerintah selalu menjadi perhatian publik. Karena itu, seluruh kebijakan yang diambil harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila, mengedepankan keadilan, persatuan, serta kesejahteraan masyarakat.
“Selain memberikan contoh yang baik, setiap kebijakan yang diambil juga harus selaras dengan nilai-nilai Pancasila sehingga mampu memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Kabupaten Pekalongan,” tambahnya.
Melalui peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 ini, Pemerintah Kabupaten Pekalongan berharap semangat persatuan, gotong royong, toleransi, dan pengabdian kepada bangsa dapat terus diperkuat sebagai fondasi dalam membangun Kabupaten Pekalongan yang maju, harmonis, dan sejahtera.
Senin, 1 Juni 2026
KAJEN – Plt. Bupati Pekalongan, H. Sukirman, S.S., M.S., menerima audiensi dari Aliansi Gempar Pekalongan Raya terkait sejumlah persoalan yang terjadi di beberapa desa di wilayah Kabupaten Pekalongan. Audiensi yang berlangsung di Halaman Kantor Setda Kabupaten Pekalongan dan dilanjutkan di Ruang Rapat Bupati Setda Kabupaten Pekalongan pada Jumat (29/5/2026) tersebut menjadi wadah dialog antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam upaya mencari solusi atas berbagai permasalahan yang disampaikan.
WONOKERTO – Upaya memperkuat ketahanan kawasan pesisir terus dilakukan melalui gerakan penanaman mangrove serentak yang digelar di sejumlah wilayah pantai Jawa Tengah, Senin (25/5/2026). Kegiatan yang dipusatkan di pesisir Pantai Wonokerto, Kabupaten Pekalongan itu menjadi bagian dari program penguatan pembinaan teritorial tahun 2026.
DORO – Polres Pekalongan menggelar Panen Raya Jagung Serentak Kuartal II sekaligus Groundbreaking 10 Gudang Ketahanan Pangan Polri yang dilaksanakan di lahan pertanian Desa Rogoselo, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, Sabtu (16/5/2026). Kegiatan tersebut menjadi bagian dari program nasional ketahanan pangan yang dilaksanakan serentak di berbagai daerah dan terhubung langsung melalui agenda bersama Presiden Republik Indonesia.
KAJEN – Pemerintah Kabupaten Pekalongan turut ambil bagian dalam agenda nasional peresmian Operasionalisasi 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) yang diresmikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia. Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam penguatan ekonomi kerakyatan berbasis desa.
KAJEN – Pemerintah Kabupaten Pekalongan bersama DPRD Kabupaten Pekalongan resmi mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya dalam rapat paripurna DPRD di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Pekalongan, Rabu (13/5/2026). Pengesahan perda tersebut menjadi langkah strategis dalam menjaga warisan sejarah serta memperkuat perlindungan hukum terhadap aset budaya di daerah.
Dalam kesempatan tersebut, perwakilan Aliansi Gempar Pekalongan Raya menyampaikan sejumlah aspirasi dan laporan masyarakat terkait tata kelola pemerintahan desa, pelayanan publik, serta pelaksanaan pembangunan di beberapa desa yang dinilai perlu mendapatkan perhatian dan evaluasi dari pemerintah daerah.
Menanggapi berbagai aspirasi yang disampaikan, Plt. Bupati Pekalongan H. Sukirman menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang telah menyampaikan masukan secara terbuka dan konstruktif. Menurutnya, partisipasi masyarakat merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel.
"Alhamdulillah, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga dan Aliansi Gempar Pekalongan Raya yang telah menyampaikan aspirasinya. Dengan adanya masukan ini, pemerintah daerah dapat memahami persoalan yang terjadi secara lebih utuh sehingga langkah-langkah penyelesaian dapat dilakukan secara tepat," ujar Sukirman.
Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Pekalongan akan segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai persoalan yang menjadi perhatian masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan desa.
Menurut Sukirman, evaluasi tersebut mencakup aspek administrasi pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat, pelaksanaan pembangunan desa, hingga dugaan praktik pungutan liar yang dilaporkan oleh masyarakat.
"Kami akan melakukan evaluasi secara total terhadap tata kelola pemerintahan desa. Jika ditemukan adanya praktik pungutan liar maupun pelanggaran lainnya, tentu akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Kami juga akan berupaya mencegah agar praktik-praktik seperti itu tidak terjadi lagi di kemudian hari," tegasnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa pembangunan desa dan kualitas pelayanan publik harus menjadi prioritas bersama. Pemerintah Kabupaten Pekalongan berkomitmen untuk terus melakukan pembinaan dan pengawasan agar penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan sesuai aturan serta mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
Audiensi berlangsung dengan suasana dialogis dan kondusif. Pemerintah Kabupaten Pekalongan berkomitmen menindaklanjuti berbagai masukan yang telah disampaikan sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Jumat, 29 Mei 2026
Hal tersebut disampaikan Sukirman saat memberikan sambutan dan Penyerahan Hewan Qurban di Masjid Al - Muhtarom, Kajen, Rabu (27/5/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Sukirman menyampaikan bahwa momentum Idul Adha tidak hanya dimaknai sebagai ibadah kurban semata, tetapi juga menjadi pengingat pentingnya dedikasi dan pengabdian kepada masyarakat.
“Idul Adha mengandung makna pengorbanan, keikhlasan, serta nilai perjuangan yang harus terus kita teladani bersama. Pemerintah Kabupaten Pekalongan berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan penuh keikhlasan, totalitas, dan dedikasi,” ujarnya.
Ia menambahkan, semangat pengorbanan yang diajarkan dalam Idul Adha diharapkan mampu memperkuat kepedulian sosial serta kebersamaan di tengah masyarakat Kabupaten Pekalongan.
Pada kesempatan itu, Sukirman juga menyampaikan bahwa Kabupaten Pekalongan menerima bantuan satu ekor sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Bantuan tersebut nantinya akan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Pekalongan, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah melaksanakan ibadah kurban. Semoga amal ibadah yang dilakukan diterima Allah SWT,” katanya.
Sukirman turut mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pekalongan dan berharap momentum Idul Adha dapat mempererat persaudaraan serta meningkatkan semangat gotong royong di tengah kehidupan bermasyarakat.
Rabu, 27 Mei 2026
Gerakan penanaman mangrove dilakukan secara serentak di 29 titik wilayah pesisir yang berada di jajaran Kodam IV/Diponegoro dan Kodam V/Brawijaya. Program tersebut menjadi bagian dari upaya berkelanjutan dalam menjaga kelestarian lingkungan sekaligus memperkuat ketahanan wilayah teritorial pesisir.
Dalam kegiatan tersebut, sebanyak seribu bibit mangrove ditanam di Pesisir Wonokerto, Kabupaten Pekalongan dengan melibatkan unsur TNI, Polri, Pemerintah Kabupaten Pekalongan, pelajar, komunitas lingkungan, hingga masyarakat pesisir.
Komandan Kodim 0710/Pekalongan Letkol Gerry Herlambang mengatakan, penanaman mangrove menjadi bentuk nyata kepedulian terhadap lingkungan sekaligus langkah strategis menjaga stabilitas kawasan pesisir dari ancaman abrasi dan intrusi air laut.
“Kegiatan ini mengusung tema TNI Angkatan Darat Peduli Lingkungan, Mangrove Tumbuh TNI Tangguh. Kali ini sekitar seribu pohon mangrove kita tanam bersinergi dengan berbagai pihak, mulai TNI, Polri, Pemkab Pekalongan hingga masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, keberadaan hutan mangrove memiliki peran vital sebagai benteng alami pesisir yang mampu menahan abrasi, mengurangi dampak rob, hingga menekan risiko kerusakan akibat perubahan iklim.
Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pekalongan Sukirman mengapresiasi gerakan penanaman mangrove tersebut. Ia menilai, ekosistem mangrove tidak hanya penting bagi perlindungan lingkungan, tetapi juga mendukung keberlangsungan ekonomi masyarakat pesisir.
“Ini bukan sekadar seremoni, tetapi langkah nyata menjaga garis pantai dan memperkuat perlindungan kawasan pesisir,” katanya.
Masyarakat menyambut positif kegiatan itu karena selama ini abrasi dan rob menjadi ancaman serius bagi permukiman warga serta lahan produktif di kawasan pantai. Selain mampu menahan gelombang laut, hutan mangrove juga menjadi habitat penting berbagai biota yang menopang sektor perikanan masyarakat.
Pemerintah berharap gerakan penanaman mangrove tidak berhenti pada tahap penanaman semata, melainkan disertai perawatan dan pengawasan berkelanjutan agar manfaat ekologisnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.
Minggu, 24 Mei 2026
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan sosial ketenagakerjaan kepada para nelayan yang memiliki risiko tinggi saat bekerja di laut. Hadir dalam kegiatan tersebut Plt. Bupati Pekalongan, H. Sukirman, S.S., M.S., Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Dra. Hj. Siti Masruroh, M.Si, Kepala BPJS Ketenagakerjaan, serta para nelayan dari berbagai wilayah di Kabupaten Pekalongan.
Plt. Bupati Pekalongan, H. Sukirman, S.S., M.S., menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah memberikan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kepada 485 nelayan sebagai bentuk perlindungan terhadap risiko kecelakaan kerja maupun musibah yang tidak diharapkan.
“Program ini merupakan bagian dari upaya perlindungan sosial yang sedang kami jalankan. Setelah sebelumnya diberikan kepada para marbot, kini program BPJS Ketenagakerjaan juga menyasar para nelayan,” ujarnya.
Ia menambahkan, ke depan jumlah penerima manfaat akan terus ditambah. Pemerintah Kabupaten Pekalongan juga mendorong para nelayan untuk memiliki kesadaran mendaftarkan diri secara mandiri dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan karena iurannya dinilai cukup terjangkau.
Menurutnya, perlindungan tersebut penting untuk memberikan rasa aman bagi nelayan saat bekerja, termasuk manfaat santunan kecelakaan kerja maupun santunan kematian yang dapat meringankan beban keluarga ketika tertimpa musibah.
Sementara itu, perwakilan nelayan Pencakaran, Slamet Budiono, mengaku bersyukur dan menyambut baik program tersebut. Ia menilai program BPJS Ketenagakerjaan sangat membantu para nelayan dalam memberikan rasa tenang saat bekerja melaut.
“Kami mewakili para nelayan mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Pekalongan atas perhatian dan bantuan yang diberikan kepada nelayan,” ungkapnya.
Melalui sosialisasi ini, Pemerintah Kabupaten Pekalongan berharap semakin banyak nelayan yang memahami pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan guna meningkatkan kesejahteraan dan keselamatan kerja para nelayan di Kabupaten Pekalongan.
Jumat, 22 Mei 2026
Bertindak sebagai inspektur upacara, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pekalongan, H. M. Yulian Akbar, S.Sos., M.Si menyampaikan bahwa peringatan Harkitnas menjadi momentum penting untuk kembali meneguhkan semangat persatuan dan kemandirian bangsa dalam menghadapi tantangan zaman.
Dalam sambutannya, Sekda menegaskan bahwa kemajuan bangsa tidak ditentukan oleh bantuan pihak lain, melainkan oleh kekuatan tekad rakyat untuk bersatu dalam satu visi besar demi masa depan Indonesia yang lebih baik.
“Tema Harkitnas tahun ini mengingatkan kita bahwa kebangkitan nasional adalah milik kita semua. Kebangkitan harus dimulai dari kesejahteraan individu yang kemudian terakumulasi secara kolektif demi kejayaan bangsa,” ujarnya.
Sekda juga menyampaikan bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, visi kemandirian bangsa diwujudkan melalui berbagai program strategis nasional yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat.
Beberapa program tersebut di antaranya Makan Bergizi Gratis yang kini berjalan masif di sekolah-sekolah untuk membangun fondasi kesehatan generasi masa depan. Selain itu, pemerintah juga mendorong pemerataan akses pendidikan melalui pembangunan Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda di wilayah afirmasi, disertai peningkatan mutu guru serta penyediaan beasiswa guna mengurangi kesenjangan kualitas sumber daya manusia.
Di sektor kesehatan, pemerintah menghadirkan program Cek Kesehatan Gratis secara luas sebagai bentuk perlindungan kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Sekda menilai langkah tersebut menjadi bagian dari pembangunan ekosistem kesejahteraan yang utuh, termasuk kedaulatan pangan dan perlindungan sosial.
Lebih lanjut, Sekda menjelaskan bahwa upaya kesejahteraan masyarakat juga diperkuat melalui pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang diarahkan menjadi kekuatan ekonomi baru di tingkat desa. Melalui koperasi tersebut, masyarakat diharapkan memperoleh akses lebih dekat terhadap pupuk, permodalan, distribusi hasil panen, sembako, obat-obatan terjangkau, hingga layanan ekonomi dasar.
Dalam kesempatan itu, Sekda juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengimplementasikan arah pembangunan nasional yang berpedoman pada Asta Cita, yakni delapan misi besar sebagai kompas pembangunan bangsa.
Ia menekankan bahwa peringatan Harkitnas 2026 harus menjadi panggilan untuk memperkuat solidaritas sosial, meningkatkan literasi digital, serta memastikan pembangunan tetap berorientasi pada kemajuan bersama.
“Selamat Hari Kebangkitan Nasional ke-118. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan bangsa demi kedaulatan negara,” pungkasnya.
Selasa, 19 Mei 2026
Kapolres Pekalongan AKBP Rachmad C. Yusuf, S.I.K., M.Si menyampaikan bahwa kegiatan panen raya ini merupakan bentuk nyata dukungan Polri bersama Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam memperkuat swasembada pangan, khususnya komoditas jagung.
“Pada hari ini kita melaksanakan kegiatan panen jagung serentak untuk Kuartal II. Sebelumnya kita juga melaksanakan meeting bersama Bapak Presiden, beliau kegiatannya di Tuban, sementara kita berada di Doro. Alhamdulillah kegiatan berjalan dengan lancar,” ungkap Kapolres.
Ia menambahkan, hasil panen jagung yang diperoleh nantinya akan diarahkan untuk mendukung kebutuhan pangan nasional melalui Bulog. Hal ini merupakan kelanjutan dari program Kuartal I yang sebelumnya telah dilakukan melalui pembagian bibit jagung kepada kelompok tani.
“Hasil panen nanti akan kita arahkan ke Bulog. Karena pada Kuartal I kita sudah melaksanakan pembagian bibit jagung. Ini juga untuk mendukung ketahanan pangan, khususnya untuk Bulog dalam hal jagung,” jelasnya.
Selain panen raya, kegiatan juga dirangkaikan dengan groundbreaking pembangunan 10 gudang ketahanan pangan Polri, yang diharapkan menjadi fasilitas pendukung strategis dalam penguatan distribusi dan penyimpanan hasil pertanian, sekaligus mendukung ketersediaan pangan di daerah.
Plt. Bupati Pekalongan H. Sukirman, S.S., M.S. mengapresiasi peran Polri, khususnya jajaran Polres Pekalongan, yang tidak hanya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, namun juga berkontribusi aktif dalam sektor pertanian dan ketahanan pangan.
“Kami dari Pemerintah Kabupaten Pekalongan tentu mengapresiasi Polri, khususnya Pak Kapolres beserta seluruh jajaran. Selain mampu mengkonsolidasikan kamtibmas, Polri juga mampu memberikan yang terbaik sebagaimana disampaikan Bapak Presiden dalam pidatonya,” tutur Sukirman.
Ia menegaskan bahwa kegiatan tersebut selaras dengan instruksi Presiden RI untuk memperkuat ketahanan pangan nasional melalui keterlibatan semua pihak, termasuk Polri bersama kelompok tani dan masyarakat.
“Polri turut memberikan kontribusi nyata di bidang pertanian dan ketahanan pangan dengan melaksanakan instruksi Presiden untuk ketahanan pangan, melalui penanaman jagung bersama kelompok-kelompok tani dan seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Pekalongan,” lanjutnya.
Dengan adanya panen raya serentak dan pembangunan gudang ketahanan pangan ini, diharapkan produksi jagung di Kabupaten Pekalongan semakin meningkat serta mampu mendukung rantai pasok pangan nasional secara berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Pekalongan juga menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan Polri dan seluruh stakeholder dalam memperkuat sektor pertanian serta menjaga stabilitas ketahanan pangan daerah
Sabtu, 16 Mei 2026
Plt. Bupati Pekalongan H. Sukirman, S.S., M.S. menyampaikan bahwa Kabupaten Pekalongan telah terlibat sejak awal dalam proses pembentukan KDMP, mulai dari tahapan kick off hingga peletakan batu pertama di Kecamatan Kesesi. Ia menegaskan, kehadiran KDMP merupakan bagian dari kebijakan strategis pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi dari bawah.
“Kabupaten Pekalongan terlibat dalam proses ini sejak awal, mulai dari kick off bersama Pak Dandim, Pak Kapolres, serta pimpinan DPRD. Pertama kali kita meletakkan batu pertama di Kesesi, dan hari ini kita sama-sama menyaksikan operasionalisasi,” ujar Sukirman usai zoom peresmian operasionalisasi 1061 KDMP oleh Presiden RI, di KDMP Tanjungkulon Kajen, Sabtu (16/5/2026).
Menurutnya, kebijakan pembentukan KDMP merupakan langkah nyata pemerintah dalam membangun kekuatan ekonomi desa. Ia menekankan bahwa keberadaan KDMP tidak akan menggeser peran pelaku UMKM, melainkan menjadi mitra yang saling menguatkan melalui konsep sinergitas.
“Peran UMKM terhadap eksistensi KDMP ini adalah sinergitas. Barang-barang UMKM yang berpotensi untuk dipasarkan melalui Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih ini juga akan diakomodir melalui koperasi tersebut,” jelasnya.
Sementara itu, Dandim 0710/Pekalongan Letkol Arm Ihalauw Garry Herlambang, S.Sos. menyampaikan bahwa progres pembentukan KDMP di wilayah Kabupaten Pekalongan terus berjalan secara bertahap. Hingga saat ini, telah terbentuk sebanyak 65 titik yang telah siap dalam tahapan penguatan sarana dan pendukung operasional.
Ia menambahkan bahwa operasional penuh masih dalam proses karena pendistribusian perlengkapan dilakukan secara bertahap, terutama untuk wilayah barat. Meski demikian, program ini diharapkan mampu memperkuat ekonomi daerah melalui penguatan perputaran ekonomi dari desa.
“Harapannya sesuai arahan pemerintah pusat, ekonomi berputar dari bawah sehingga masyarakat desa benar-benar menikmati pertumbuhan ekonomi di desa-desa. Jika ekonomi bawah kuat, maka akan menumbuhkan ketahanan nasional,” lanjutnya.
Terkait kekhawatiran sebagian pelaku usaha tentang persaingan dengan keberadaan KDMP, Dandim menegaskan bahwa konsep yang dibangun adalah kolaborasi dan sinergi, bukan kompetisi.
“Intinya program ini memperkuat ekonomi daerah. Dilakukan bersama-sama dan bersinergi. Konsepnya bukan untuk saling bersaing,” tegasnya.
Peresmian Operasionalisasi 1.061 KDMP oleh Presiden RI ini menjadi tonggak penting dalam upaya penguatan koperasi sebagai pilar ekonomi nasional. Pemkab Pekalongan berkomitmen untuk terus mendukung percepatan pembentukan KDMP di seluruh wilayah, guna memastikan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat desa serta pelaku UMKM lokal.
Sabtu, 16 Mei 2026
Plt. Bupati Pekalongan H. Sukirman, S.S., M.S. menyampaikan bahwa perda ini penting sebagai payung hukum untuk melindungi cagar budaya yang sudah ada maupun yang baru ditemukan. Menurutnya, pelestarian cagar budaya juga harus mampu memberikan manfaat lebih luas, salah satunya sebagai daya tarik wisata yang berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat.
“Kita akan koordinasikan dengan dinas terkait seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Pariwisata agar cagar budaya ini bisa menjadi daya tarik wisata dan menumbuhkan ekonomi karena efek multipliyer-nya luas,” ungkap Sukirman.
Ia menambahkan, Pemkab Pekalongan akan membentuk tim khusus untuk menelusuri dan melakukan pendataan di lapangan. Tim tersebut juga akan menindaklanjuti isu-isu yang berkembang di masyarakat terkait dugaan hilangnya sejumlah benda bersejarah, termasuk kemungkinan adanya pelanggaran.
“Nanti kita cek melalui tim khusus yang akan menelusuri temuan-temuan di lapangan. Kalau memang ada pelanggaran tentu akan kita proses sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan H. Sumar Rosul, S.IP., M.AP. menyampaikan bahwa perda ini merupakan bentuk komitmen bersama antara pemerintah daerah dan DPRD untuk mengamankan benda-benda yang diduga cagar budaya. Ia menyebut inventarisasi awal telah dilakukan oleh dinas terkait dengan jumlah sekitar 160 objek diduga cagar budaya.
“Dari hasil inventarisasi, ada sekitar 24 objek yang sudah dinyatakan fix dan selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) untuk ditetapkan sesuai ketentuan perda,” jelasnya.
Sumar Rosul juga menyampaikan bahwa salah satu ketentuan penting dalam penetapan cagar budaya adalah usia bangunan minimal 50 tahun, serta memiliki nilai sejarah, religi, maupun filosofis. Beberapa objek yang masuk kategori diduga cagar budaya antara lain Pendopo Eks Bupati, Rumah Dinas di kawasan Nusantara I, Pabrik Gula Sragi, sejumlah jembatan tua, tempat ibadah, hingga Arca Ganesha di Linggoasri.
Lebih lanjut, ia mendorong agar bangunan bersejarah milik pemerintah daerah dapat dimanfaatkan untuk mendukung wisata budaya, seperti dijadikan museum. Menurutnya, Kabupaten Pekalongan memiliki potensi besar untuk menghadirkan museum wayang dan keris, sebagai pelengkap warisan budaya yang telah diakui UNESCO.
Dengan disahkannya Perda Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya ini, Pemkab Pekalongan berharap upaya perlindungan aset sejarah daerah semakin terarah, sekaligus mampu mendorong pengembangan pariwisata serta memperkuat identitas budaya Kabupaten Pekalongan.
Rabu, 13 Mei 2026
