Artikel

Alamat

Link Terkait

• Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pekalongan
• PPID Kabupaten Pekalongan
• Lapor Bup

Statistik Pengunjung

Bupati Pekalongan, KH. Asip Kholbihi, SH, M.Si dalam sambutannya mengutarakan, akreditasi dalam rangka peningkatan kualitas, tak terkecuali RSUD Kraton. “Profil RSUD Kraton adalah RS rujukan regional yang sudah ada sejak zaman Belanda dengan segala pasang surut. Sekarang eranya pengembangan, sejalan perkembangan masyarakat. Rencana kita akan membangun enam lantai, namun karena menyesuaikan Rencana Tata Ruang Kota, pada tahun ini dibuat dua lantai dulu,” tutur Bupati.

Terkait hal-hal yang menyangkut penataan administrasi dan pelayanan medik, kata bupati, juga terus menerus dibenah. “Insya Allah kondisinya semakin baik. Walaupun incomenya menurun,” imbuh Bupati.

Namun, penurunan pendapatan akibat dari aturan baru BPJS yang menggunakan sistem berjenjang tersebut, dinilai Bupati sebagai hal yang wajar. “Karena pasien harus ke RS tipe C atau D dulu baru ke B. RSUD Kraton yang masuk Tipe B, merupakan rumah sakit rujukan. Dulu pasien ramai sekali seperti pasar, sekarang berkurang, wajar, karena dibagi pasien harus ke Puskesmas dulu, ke RS tipe C atau D dulu, baru ke B. Sepinya karena itu,” terang Bupati Asip.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati berpesan agar dokter-dokter di RSUD Kraton terus meningkatkan kompetensinya. Selain itu, dia juga berpesan agar keluarga besar RSUD Kraton selalu menjaga kekompakan serta membangun kerja sama. “Ini akan menjadi kekuatan baru bagi RSUD Kraton. Karena RS Kraton dikenal karena SDM dokter-dokter spesialis dan dokter umumnya, serta pelayanannya, di tengah situasi persaingan RS yang ada saat ini. Apalagi ini RS milik Pemkab Pekalongan yang ada di wilayah Pemkot Pekalongan,” ungkap Bupati.

Oleh karena itu, bupati berharap agar RSUD Kraton terus berupaya memberikan pelayanan yang terbaik. “Jadi bukan kompetisi, karena sistem berjenjang. Jadi nanti yang tidak ditangani di RS sekitar, bisa ditangani di RSUD Kraton. Tipenya masih B, tapi akan menjadi rujukan regional dan RS Pendidikan,” pungkasnya.

Sementara itu, Direktur RSUD Kraton, dr. Eko Widiantoro mengungkapkan untuk mencapai akreditasi SNARS (Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit) versi 1.1, pihak RSUD Kraton akan terus meningkatkan pelayanan. “Kami akan terus meningkatkan pelayanan serta melengkapi sarana dan prasarana agar tetap mampu melayani masyarakat dengan baik. Kami juga memiliki pelayanan unggulan seperti klinik Onkologi, hemodialisa, Urologi dan sebagainya,” terangnya usai menerima Tim Penilai KARS.

Menyusul pemberlakuan sistem berjenjang bagi pasien BPJS belum lama ini, cukup mempengaruhi jumlah pasien dan pendapatan rumah sakit tersebut. Dokter Eko Widiantoro menyebutkan, pendapatan RSUD Kraton turun sekitar Rp. 4-5 miliar pasca pemberlakuan sistem tersebut.

Penurunan tersebut menurut Direktur RSUD Kraton, dr Eko Widiantoro, sudah terjadi sejak dua tahun terakhir dan nilainya cukup signifikan. "Sebelum diterapkan, kita masih bisa mendapatkan income sebesar Rp 9 miliar per tahun, sekarang turun drastis hanya sekitar Rp 4 miliar hingga Rp 5 miliar per tahun," ungkapnya. (Tim Humas Dinkominfo Kab. Pekalongan)

Publisher : aris 

Pengarahan diperlukan agar sebanyak 210 Desa di Kabupaten Pekalongan yang akan menggelar Pilkades serentak pada Rabu tanggal 13 Nopember 2019, dengan slogan "Bermartabat, Berkualitas dan Non Transaksional" agar bisa diwujudkan.

Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si usai memberikan pengarahan mengatakan bahwa secara umum persiapan pelaksanaan Pilkades 2019 di wilayah Kecamatan Tirto dan Kecamatan Buaran berjalan lancar.

"Secara umum tidak ada masalah yang signifikan, semua berjalan baik, ada masalah satu dua wajar, kekurangan calon satu tapi sudah bisa diatasi, persoalan kedua perlu ada pendekatan lagi," katanya.

Dijelaskan Bupati, pihaknya akan mewujudkan sebuah tatanan demokrasi di desa dengan baik sehingga kepala desa yang terpilih benar-benar yang terbaik.

"Kita akan mencoba mewujudkan sebuah tatanan demokrasi di desa yang betul-betul kepala desa terpilih ini bukan karena uangnya banyak, tapi karena elektabilitas dan kapabilitasnya yang memadai sehingga dipercaya memimpin desa," ujar Bupati.

Sementara Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Dra. Hj. Hindun, MH menuturkan bahwa pihaknya sangat mendukung penyelenggaraan Pilkades serentak yang akan diselenggarakan di 210 desa pada tanggal 13 november 2019 mendatang.

“Kalau semuanya memberi contoh yang benar, mulai dari para tokoh desa baik BPD, LP2KD, tokoh pemuda, para sesepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat maupun para calon itu sendiri, insya Allah seluruh masyarakat akan mengikutinya dengan baik,” tandas Ketua DPRD.

Hindun berharap proses pengawasan juga bisa benar-benar dilaksanakan agar adil dan masyarakat merasa tenang, kerukunan tetap terjaga karena semua tonggone dewe kabeh.

“Semoga gelaran Pilkades serentak baik untuk Kecamatan Tirto dan Kecamatan Buaran serta kecamatan-kecamatan yang lain akan berjalan dengan baik. Mari kita ikuti aturan yang ada,” harap dan ajak Hindun.

Adapun Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PMD P3A dan PPKB) Kabupaten Pekalongan Muhammad Afib, S.Sos., mengungkapkan bahwa dalam pengarahan kepada calon kepala desa di Kecamatan Tirto dan Kecamatan Buaran sebanyak 12 Desa.

"Di Kecamatan Tirto ada 8 Desa yang menyelenggarakan Pilkades dengan total jumlah calon kepala desa sebanyak 22 orang. Sedangkan di Kecamatan Buaran ada 4 desa yang menyelenggarakan Pilkades  dengan 13 calon Kepala Desa," katanya. (didik/dinkominfo kab.pekalongan)

Publisher : aris 

Jawaban itu disampaikan Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pekalongan Dalam Rangka Penyampaian Jawaban Bupati Atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi dan Pendapat Bupati Atas Penyampaian Dua Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Pekalongan di Ruang Rapat Paripurna setempat, Jumat (18/10/2019).

Paripurna ini dihadiri Ketua DPRD Dra. Hj. Hindun, MH., Wakil Ketua DPRD masing-masing Riswadi dan Nunung Sugiantoro, dan sebagian besar anggota DPRD. Selain itu dihadiri pula Wakil Bupati Ir. Hj. Arini Harimurti dan jajaran OPD di Pemkab Pekalongan.

Sebelumnya bahwa dalam Sidang Paripurna Pandangan Umum Fraksi terhadap APBD 2020 sejumlah fraksi DPRD menyoroti pelayanan RSUD Kajen diantaranya Fraksi PAN dan Fraksi Golongan Karya agar kualitas pelayanan kesehatan ditingkatkan.

Dalam penyampaian jawaban, bupati akan terus membenahi pelayanan Rumah Sakit Kajen. Bahkan dalam kesempatan itu ia langsung meminta pada Direktur RSUD Kajen dan Kepala Dinkes tegas dalam memberikan sanksi apabila pelayanan masih tetap.

“Rumah Sakit Kajen itu sering dikritisi namun ya tetap saja, untuk itu saya minta tolong Kepada Direktur dan Dinas Kesehatan agar dibenahi dengan serius, dibina. Apabila ada perawat-perawat, tenaga medis yang masih Judes itu dijadikan Satpol saja. Sekali-kali harus ada tindakan tegas,” ancamnya.

Namun hal itu juga tidak hanya berlaku di Rumah Sakit saja, akan tetapi Puskesmas. Sebab sebelumnya Puskesmas Paninggaran sampai Ombudsman turun ke Puskesmas Paninggaran datang ke sana nggak ada yang kenal, mereka malah santai saja main HP.

“Pada saat saya ke sana nggak ada yang tahu, itu bisa saya jadikan Satpol semua itu. Kemarin perawat-perawat di rumah sakit Kajen ini viral, sudah viral pun nggak ada perubahan. Cepat ganti saja tuh yang seperti itu, dipanggil langsung ganti semua dan ini sudah ada rekomendasi dari kawan,” lanjutnya.

Selanjutnya, menjawab pertanyaan Fraksi PAN itu, Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si menyampaikan, Pemkab Pekalongan sudah memberikan tunjangan guru honorer di sekolah negeri sebesar Rp 550 ribu perbulan, dan untuk guru swasta sebesar Rp 250 ribu perbulan.

“Perhatian Pemda untuk guru PNS daerah atas diberikan tambahan tunjangan sebesar Rp 300 ribu perbulan,” terang Bupati.

Terpisah, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan Susanto Widodo menerangkan, untuk kesra WB 2020 ada 1.913 orang. Perbulannya mendapatkan Rp 550 ribu, sehingga dalam satu tahun alokasi anggarannya Rp 12.625.800.000. Sedangkan untuk BPJS bagi 1.913 guru WB sebesar Rp 11 ribu, sehingga dalam satu tahun anggarannya Rp 252.516.000.

“Untuk insentif guru swasta 2020 sebanyak 3.857 orang sebesar Rp 250 ribu perbulan, atau satu tahunnya dialokasikan Rp 11.571.000.000,” terang dia. (didik/dinkominfo kab.pekalongan)

Publisher : aris

Wali Kota Bekasi, dalam prolognya memaparkan, jumlah sampah di Kota Bekasi 1.800 ton per hari. Pihaknya ingin mengurangi jumlah sampah tersebut. Oleh karena itu, pihaknya melakukan studi banding ke Kabupaten Pekalongan untuk mengetahui sistem pengolahan sampah yang ada di Kabupaten Pekalongan seperti apa.

“Mudah-mudahan apa yang sudah dilakukan Bupati Pekalongan ini bisa kita jadikan studi tiru dan menjadi sebuah percontohan bagi daerah lainnya di seluruh wilayah Indonesia,” ujar Walikota Rahmat Efendi.

Walikota Bekasi berkunjung ke Kabupaten Pekalongan bersama Sekda dan jajarannya serta pengelola bank sampah. “Kami juga bawa Bank Sampah Induk untuk nanti tingkat RW, Kelurahan dan Kecamatan yang akan mengaplikasikannya di wilayah kami, sesuai dengan apa yang ingin kita dapat dari Kabupaten Pekalongan ini,” tutur Walikota.

Bupati Pekalongan, KH. Asip Kholbihi, SH, M.Si dalam penerimaan rombongan Walikota Bekasi dan jajarannya mengucapkan terima kasih atas kunjungan Wali Kota Bekasi dan rombongan. “Silaturahmi penting agar kita bisa membangun dan melayani masyarakat dengan cepat,” ungkap Bupati.

Terkait pengelolaan sampah di wilayahnya antara lain akan dilakukan dengan menggunakan aplikasi berbasis android. “Ini diinisiasi oleh kawan-kawan saya yang juga sudah punya pengalaman secara offline selama sepuluh tahun di Kabupaten Pekalongan,” tutur Bupati Asip Kholbihi.

Lebih lanjut bupati menjelaskan, saat ini dalam tahap sosialisasi. “Dan beberapa sudah kita komunikasikan dan mendapat sambutan yang luar biasa dari masyarakat Kabupaten Pekalongan,” imbuh Bupati.

Produksi sampah di wilayah Kabupaten Pekalongan, disebutkan bupati, sebanyak 356 ton per hari. “Walaupun ini bisa dikatakan tidak banyak, namun menjadi tantangan yang berat, sehingga muncullah inisiasi, bagaimana agar sampah ini memiliki nilai ekonomi dan dipilah sesuai dengan jenisnya,” ujar Bupati.

Pengelolaan lingkungan yang dilakukan Bupati Asip Kholbihi dilatarbelakangi predikat sebagai daerah terkumuh yang pernah disematkan pada Kabupaten Pekalongan pada tahun 2014. Oleh karena itu, sejak dilantik pada Juni 2016, bupati merasa harus melakukan langkah-langkah yang taktis, strategis dan cepat, tak terkecuali untuk menanggulangi kekumuhan.

“Ada kolaborasi, sinergi dengan berbagai pihak, sehingga pada tahun 2017, akhirnya kami mendapatkan penghargaan Adipura kota Kecil . Selain itu, pada tahun 2018, juga mendapatkan penghargaan Juara 2 dari Lomba Habitat. Tahun 2019, Juara III Lomba Habitat. Itulah penghargaan yang berkaitan erat dengan manajemen pengelolaan lingkungan ini kita dorong ke arah yang lebih ideal,” papar Bupati.

Salah satu inisiator aplikasi pengelolaan sampah di Kabupaten Pekalongan berbasis android, Wijanarko, mengatakan, pihaknya menamai aplikasi tersebut dengan Yo Waste. Sasaran aplikasi tersebut adalah kaum ibu. Aplikasi ini sudah diluncurkan Bupati Pekalongan pada tanggal 4 Oktober 2019 lalu & sudah disosialisasikan di tiga kecamatan.

Menurut Wijanarko, dari 70 persen sampah di Indonesia, 60 persennya dihasilkan dari rumah tangga. “Produsennya Ibu-ibu. Oleh karena itu, sasaran dari Yo Waste adalah ibu-ibu,” terang Wijan, sapaan akrab Wijanarko.

Menurutnya, sosialisasi mengenai aplikasi ini akan dilakukan beberapa kali. Pihaknya meyakini jika di Pekalongan sukses, di Bekasi juga akan sukses, karena wilayah perkotaan biasanya penyerapan penggunaan aplikasi lebih cepat.

Aplikasi Yo Waste
Mengenai cara penggunaan aplikasinya, Wijanarko, menjelaskan, pertama, warga bisa install atau mendownload aplikasi Yo Waste. Setelah diinstall, nanti akan ada dua menu, yang pertama yakni Yo Waste Sampah.

“Jika sampah rumah tangga penuh, klik tombol tersebut dan Yo Waste Poin akan datang untuk mengambil, sebelum dibawa, di rumah itu juga ditimbang dan diberi nama, difoto dan dikirim ke Classing Point terdekat. Setelah difoto, diverifikasi, misalnya dapat 10 kg, langsung dikonversi dalam bentuk uang, langsung masuk saldo di aplikasi Yo-Waste kita,” jelas Wijan.

Di samping reward dalam bentuk uang, pengguna aplikasi juga akan mendapatkan reward lainnya berupa konsultasi kesehatan gratis selama 24 jam pada menu yang dinamai Yo Waste Sehat.

Menu lainnya yakni Yo Waste PPOB. Dengan saldo yang ada di aplikasi Yo Waste, pengguna aplikasi bisa isi pulsa listrik maupun pulsa handphone dan kuota internet, membayar BPJS dan angsuran pembiayaan sejumlah leasing yang sudah kerja sama dengan Yo Waste.

“Ternyata dari mengumpulkan sampah, kita mendapatkan reward berupa uang dan konsultasi kesehatan, PPOB dan lain-lain. Nantinya bisa terakses di Puskesmas dan apotek serta dokter-dokter di Pekalongan. ‘Kita akan membangun karakter Ibu-ibu Kabupaten Pekalongan agar peduli dengan sampah,” ujar Wijanarko.

Menurut Wijan, aplikasi ini sangat simpel dan mudah serta gratis. Dari aplikasi tersebut, dinilai akan terjadi manajemen sampah yang sangat masif di setiap rumah tangga, sehingga ada dampak lingkungan dan sosial serta kesehatan yang bisa kita manfaatkan.

Penciptaan aplikasi ini dilatarbelakangi keprihatinan pihaknya dengan predikat Indonesia sebagai penghasil sampah terbesar ke-2 setelah Cina, yakni sebesar 600 juta ton per tahun dengan 70%nya berupa sampah plastik yang 60%nya besar berasal dari rumah tangga.

“Sampah non organik tidak terurai, perlu kita pikirkan, dengan tidak dibakar tapi agar mempunyai nilai lebih,” pungkasnya.(red)

Publisher : aris