Artikel

Alamat

Link Terkait

• Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pekalongan
• PPID Kabupaten Pekalongan
• Lapor Bup

Statistik Pengunjung

Kepala DKPP Kabupaten Pekalongan, Yudhi Himawan, S.T., M.Sc., M.T., menyampaikan bahwa Gerakan Pangan Murah merupakan tindak lanjut arahan pemerintah pusat dalam upaya pengendalian inflasi daerah, khususnya pada komoditas pangan.

“Gerakan Pangan Murah ini merupakan salah satu upaya stabilisasi harga bahan kebutuhan pokok di lapangan, terutama menjelang puasa dan Lebaran. Hari ini kami laksanakan di Kecamatan Talun dan ke depan akan digelar di beberapa lokasi lainnya,” ujar Yudhi.

Dalam kegiatan tersebut, DKPP menyediakan sekitar 300 paket bahan kebutuhan pokok dengan harga di bawah pasar. Komoditas yang disediakan antara lain beras, gula, minyak goreng, dan kebutuhan pokok lainnya yang banyak dibutuhkan masyarakat.

Yudhi berharap, kegiatan ini dapat membantu masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga lebih terjangkau serta meringankan beban pengeluaran rumah tangga menjelang Ramadan.

“Kami ingin memastikan masyarakat tetap dapat memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Meskipun jumlahnya terbatas, ini adalah bentuk kehadiran pemerintah dalam membantu mengurangi beban masyarakat,” tambahnya.

Antusiasme masyarakat terlihat sejak pagi hari. Salah satu warga Talun, Selvi, mengaku terbantu dengan adanya pasar murah tersebut.

“Menurut saya sangat membantu, apalagi harga kebutuhan pokok sekarang sedang naik. Selisih harganya lumayan, bisa sekitar Rp2.000 lebih murah dibandingkan di pasaran. Harapannya, kegiatan seperti ini bisa lebih sering diadakan, terutama menjelang Lebaran,” ungkapnya.

Pemkab Pekalongan berkomitmen untuk terus menghadirkan program-program pro rakyat guna menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat, khususnya dalam momentum hari besar keagamaan. 

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Pekalongan, Dra. Siti Masruroh, M.Si menyampaikan salam hormat sekaligus permohonan maaf dari Bupati Pekalongan, Dr. Hj. Fadia Arafiq, S.E., M.M., yang sedianya hadir secara langsung namun berhalangan karena tugas kedinasan di Semarang.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Pekalongan, kami menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Pekalongan atas terselenggaranya Manasik Haji Terintegrasi ini. Semoga kegiatan ini menjadi bekal penting bagi para calon jamaah haji,” ujarnya.

Ia menjelaskan, tahun 2026 merupakan tahun pertama penyelenggaraan ibadah haji berada di bawah naungan Kementerian Haji dan Umrah. Pemerintah Kabupaten Pekalongan menyambut baik perubahan tersebut dan berharap pelayanan kepada jamaah semakin profesional dan optimal.

Tahun ini, sebanyak 941 calon jamaah haji asal Kabupaten Pekalongan akan diberangkatkan melalui Embarkasi Solo dan terbagi dalam empat kelompok terbang (kloter). Dari jumlah tersebut, lebih dari 700 jamaah termasuk kategori risiko tinggi (risti), baik karena faktor usia maupun kondisi kesehatan. Jamaah tertua berusia 85 tahun dan termuda 16 tahun.

“Kondisi ini menjadi perhatian bersama agar pelayanan benar-benar mengedepankan prinsip haji ramah lansia, ramah disabilitas, dan ramah perempuan,” jelasnya.

Pemerintah Kabupaten Pekalongan, lanjutnya, berkomitmen mendukung kelancaran penyelenggaraan ibadah haji, termasuk memfasilitasi keberangkatan dan kepulangan jamaah dari dan ke Embarkasi Solo sesuai amanat peraturan perundang-undangan.

Pada kesempatan tersebut juga diperkenalkan empat Petugas Haji Daerah (PHD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2026 yang telah lolos seluruh tahapan seleksi, terdiri dari tiga petugas layanan umum dan satu petugas layanan kesehatan. Mereka akan mendampingi jamaah selama pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci.

Siti Masruroh mengungkapkan, mayoritas calon jamaah haji tahun ini telah menunggu sekitar 13 tahun sejak mendaftar pada 2012. Karena itu, ia mengajak seluruh jamaah untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin, baik secara fisik maupun mental.

“Kami berpesan agar seluruh calon jamaah mengikuti manasik dengan sungguh-sungguh, menjaga kesehatan, mematuhi aturan yang telah ditetapkan, serta saling menjaga dan mengingatkan selama proses persiapan hingga pelaksanaan ibadah,” tuturnya.

Kepada para narasumber dan petugas, ia juga meminta agar memberikan penjelasan secara lengkap dan melayani jamaah dengan penuh kesabaran, khususnya kepada jamaah lansia dan risiko tinggi.

Melalui kegiatan Manasik Haji Terintegrasi ini, diharapkan seluruh calon jamaah haji Kabupaten Pekalongan Tahun 2026 memiliki pemahaman yang komprehensif terkait tata cara pelaksanaan ibadah haji, sehingga dapat menjalankan rangkaian ibadah dengan lancar dan kembali ke tanah air sebagai haji yang mabrur. 

Dalam sambutannya, Bupati Fadia Arafiq mengapresiasi peran strategis UPZ yang selama ini telah membantu pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pengumpulan dan penyaluran zakat, infak, dan sedekah kepada masyarakat yang membutuhkan.
Menurutnya, keberadaan UPZ menjadi ujung tombak BAZNAS dalam memastikan pengelolaan zakat berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran, sekaligus berkontribusi langsung terhadap pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pekalongan.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Fadia Arafiq juga secara simbolis menyerahkan penghargaan kepada sejumlah UPZ yang dinilai berprestasi dan aktif dalam pengelolaan zakat. Selain itu, diserahkan pula bantuan sosial melalui BAZNAS Kabupaten Pekalongan kepada para mustahik sebagai bentuk kepedulian dan sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga zakat.

Bupati berharap, melalui rapat koordinasi ini, seluruh UPZ dapat semakin meningkatkan kinerja, memperkuat koordinasi, serta menumbuhkan kesadaran berzakat di lingkungan masing-masing.
Sementara itu, Ketua BAZNAS Kabupaten Pekalongan menyampaikan bahwa Rakor UPZ menjadi momentum penting untuk evaluasi program, penguatan kelembagaan, serta penyamaan visi dalam pengelolaan zakat agar manfaatnya semakin dirasakan oleh masyarakat.

Sementara itu, Ketua BAZNAS Kabupaten Pekalongan, Muhtarom menyampaikan tahun ini BAZNAS Kabupaten Pekalongan berhasil mengumpulkan Rp6,2 miliar dari target yang ditetapkan sebesar Rp6,5 miliar tahun 2025.

"Alhamdulillah tahun ini capaian kita meningkat dari tahun 2025 sebesar Rp5,9 miliar menjadi Rp6,2 miliar, kurang sedikit dari target yang ditetapkan sebesar Rp 6,5 miliar," terangnya.

Rapat koordinasi ini diikuti oleh perwakilan UPZ dari berbagai instansi dan wilayah di Kabupaten Pekalongan, dengan tujuan memperkuat peran zakat sebagai instrumen pembangunan sosial dan ekonomi umat.

Wakil Bupati Pekalongan, H. Sukirman, S.S., M.S., menyampaikan bahwa TMMD merupakan wujud nyata sinergi antara TNI, Polri, dan Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pemerintah daerah, kata dia, hadir untuk memastikan program TMMD berjalan optimal dan tepat sasaran.

“TMMD ini memiliki beberapa program utama, di antaranya penyiapan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Harapannya, dengan infrastruktur yang baik, akses dan mobilitas warga dapat terjamin, sehingga berdampak positif pada peningkatan perekonomian masyarakat,” ujar Wabup Sukirman.

Ia menjelaskan, Desa Werdi menjadi salah satu desa prioritas di Kecamatan Paninggaran. Hal ini didasarkan pada potensi wilayah yang terus berkembang, mulai dari sektor pariwisata, pemberdayaan masyarakat, produk unggulan desa, hingga kreativitas warganya.

“Alhamdulillah, kita melihat antusiasme dan gotong royong masyarakat yang sangat tinggi dalam pembukaan TMMD ini. Insyaallah, selama satu bulan ke depan, sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat terus terjaga dengan baik,” tambahnya.

Lebih lanjut, Wabup menegaskan bahwa Bupati Pekalongan juga memberikan perhatian serius terhadap keberlanjutan program TMMD, khususnya dalam hal pemberdayaan masyarakat, pelestarian lingkungan, pelayanan kesehatan, serta penguatan ekonomi masyarakat desa.

Sementara itu, Perwira Penghubung (Pabung) Kodim 0710/Pekalongan, Mayor Cpl. Cahyono Yulianto, menjelaskan bahwa salah satu sasaran fisik utama dalam TMMD di Desa Werdi adalah pengaspalan jalan desa.

“Pengaspalan jalan ini diharapkan dapat membantu masyarakat, khususnya dalam memperlancar transportasi dan mendukung distribusi hasil panen warga Desa Werdi dan sekitarnya,” jelasnya.

Ia menambahkan, pelaksanaan TMMD melibatkan berbagai unsur, mulai dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, Kepolisian, hingga partisipasi aktif masyarakat setempat.

“Harapan kami, hasil dari TMMD ini benar-benar dapat memberikan manfaat yang nyata dan dirasakan langsung oleh masyarakat,” pungkasnya. 

Bupati Pekalongan Fadia Arafiq menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya kegiatan tersebut sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kebersihan dan kualitas lingkungan di wilayah perdesaan.

“Insya Allah ke depan jumlah bantuan ini akan terus ditambah. Saya berharap seluruh desa di Kabupaten Pekalongan nantinya memiliki kendaraan pengangkut sampah seperti ini karena manfaatnya sangat besar bagi masyarakat,” ujar Bupati.

Ia menegaskan bahwa keberadaan kendaraan pengangkut sampah sangat membantu desa dalam menjaga kebersihan lingkungan. Sampah yang tidak dikelola dengan baik, lanjutnya, berpotensi menimbulkan berbagai penyakit serta merusak keindahan lingkungan.
“Lingkungan yang bagus tidak akan terlihat indah jika sampah berserakan. Sampah yang kotor di sekitar kita bisa menyebabkan penyakit dan menjadi persoalan serius,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Fadia juga menyinggung arahan langsung Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto terkait persoalan sampah yang masih menjadi sorotan dunia. Menurutnya, sampah yang berserakan merupakan persoalan memalukan dan harus ditangani secara bersama-sama oleh seluruh pihak.

Bupati kemudian meminta Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Pekalongan, Agus Dwi Nugroho, S.STP., M.A.P., untuk menginstruksikan seluruh kepala desa agar menjadwalkan kegiatan kerja bakti rutin minimal satu kali dalam sebulan guna membersihkan lingkungan desa masing-masing.

Selain itu, Bupati Fadia mengungkapkan bahwa Kabupaten Pekalongan masih menghadapi pekerjaan rumah terkait tempat pembuangan sampah (TPS) yang dinilai telah mengalami kelebihan kapasitas.

“Kita masih memikirkan apakah TPS ini akan dipindahkan atau diperluas. Prinsip kami, sebisa mungkin memanfaatkan lahan yang sudah ada tanpa harus membeli tanah baru, agar anggaran dapat digunakan untuk pembangunan lainnya,” jelasnya.

Ia juga menekankan pentingnya pengelolaan TPS yang rapi, bersih, dan tidak menimbulkan bau bagi masyarakat sekitar. Menurutnya, pengelolaan sampah ke depan harus diarahkan agar memiliki nilai manfaat, termasuk melalui pengolahan sampah menjadi produk daur ulang.

Tak hanya itu, Bupati Fadia turut menyoroti kondisi armada truk pengangkut sampah milik Dinperkim LH yang dinilai telah banyak mengalami kerusakan. Ia berharap ke depan dilakukan perbaikan maupun pengadaan armada baru demi mendukung kebersihan Kabupaten Pekalongan.
“Kita semua ingin Pekalongan bersih, rapi, dan indah. Untuk itu, pengelolaan sampah harus menjadi perhatian bersama,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Dinperkim LH Kabupaten Pekalongan, Muhammad Abduh Ghozali, M.T., menjelaskan bahwa pengadaan kendaraan roda tiga tersebut dirancang untuk mendukung proses pengambilan dan pengangkutan sampah dari lingkungan permukiman menuju tempat pengumpulan sementara.

“Maksud dari pengadaan roda tiga ini adalah untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah. Bantuan ini diberikan kepada kelompok masyarakat yang berada paling dekat dengan sumber sampah agar pengambilan sampah di lingkungan dapat dilakukan secara optimal,” jelasnya.

Ia menambahkan, sampah yang telah dikumpulkan nantinya akan diangkut menuju Tempat Penampungan Sementara (TPS), TPS 3R, maupun lokasi pengumpulan lainnya sesuai dengan sistem pengelolaan sampah di masing-masing wilayah.

Sebanyak 20 unit kendaraan roda tiga tersebut disalurkan ke sejumlah kecamatan, yakni Kecamatan Kedungwuni sebanyak 10 unit, Kecamatan Tirto sebanyak 4 unit, Kecamatan Doro sebanyak 2 unit, Kecamatan Bojong sebanyak 1 unit, Kecamatan Kajen sebanyak 1 unit, dan Kecamatan Karanganyar sebanyak 1 unit.

Abduh Ghozali juga menyampaikan apresiasi kepada Bupati Pekalongan yang berkenan menyerahkan bantuan hibah tersebut secara langsung kepada para penerima.

“Penyerahan bantuan ini merupakan wujud nyata dukungan Ibu Bupati beserta Pemerintah Kabupaten Pekalongan terhadap upaya pengelolaan sampah di daerah,” katanya.

Ia berharap bantuan kendaraan roda tiga tersebut dapat meningkatkan efektivitas pengangkutan sampah di tingkat desa dan lingkungan, sehingga kebersihan serta kualitas lingkungan di Kabupaten Pekalongan semakin meningkat.

Langkah ini diambil menindaklanjuti arahan Presiden dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) di Bogor yang juga dihadiri oleh jajaran Pemerintah Kabupaten Pekalongan.Sukirman menjelaskan bahwa pemerintah daerah tengah mengkaji perubahan jam distribusi makanan. Jika pada hari biasa diberikan pada siang hari, terdapat opsi untuk mengalihkan distribusi menjadi sore hari guna keperluan berbuka puasa.

"Ini menjadi titik fokus kita, terutama di bulan Ramadan. Nanti mekanismenya seperti apa, apakah jadwalnya diubah ke sore hari karena siswa-siswa kita sedang berpuasa. Hal ini sedang kita matangkan," ujar Sukirman.
Wabup optimistis transisi ini akan berjalan lancar. Ia merujuk pada keberhasilan dapur-dapur unit pelaksana program sebelumnya yang tetap mampu melayani distribusi meskipun siswa sedang dalam masa libur sekolah.

"Kemarin sudah terbukti, bahkan saat libur pun dapur-dapur MPG kita mampu memberikan distribusi pelayanan kepada anak-anak. Jadi, secara teknis kita sudah siap," tambahnya.
Terkait teknis pelaksanaan di lapangan, Pemkab Pekalongan akan segera berkoordinasi dengan para Coordinator Wilayah (Korwil) pendidikan untuk melakukan supervisi menyeluruh.

Mengenai kendala anggaran, Sukirman menegaskan bahwa proses transisi administrasi adalah hal yang wajar dalam tahun anggaran baru dan tidak akan menghambat jalannya program.

"Karena ini anggaran baru, pasti ada proses transisi administrasi yang harus diikuti. Namun, saya kira tidak ada problem apa-apa. Semua tetap berjalan sesuai jalur," pungkasnya.

Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, melalui Wakil Bupati Pekalongan Sukirman, menyampaikan rasa syukur atas hadirnya tenaga-tenaga muda yang handal. Kehadiran para CPNS ini dipandang sebagai "motor" baru yang akan memperkuat fungsi pokok Dinas Perhubungan dalam melayani masyarakat. "Pesan Bupati yaitu loyalitas dan Satu Komando"

Dalam arahannya, Bupati menekankan pentingnya loyalitas dan kepatuhan terhadap hierarki kepemimpinan. Para CPNS diminta untuk memiliki dedikasi tinggi dan bekerja dalam satu komando yang tegak lurus kepada pimpinan tertinggi, yakni Bupati Pekalongan.

"Laksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Ini adalah langkah awal pengabdian saudara kepada masyarakat. Kami mengharapkan loyalitas, kekompakan, dan sikap satu komando agar pelayanan bisa berjalan cepat, tepat, dan membuat masyarakat nyaman," pesan Bupati dalam narasi tersebut.

Lebih lanjut, diingatkan bahwa status CPNS merupakan masa percobaan selama satu tahun. Selama periode ini, para pegawai baru diminta menjaga kedisiplinan dan menghindari pelanggaran agar proses menuju PNS berjalan lancar.

Pemerintah Kabupaten Pekalongan juga menitipkan peran penting kepada para CPNS untuk menjadi penyambung lidah pemerintah. Mereka diharapkan mampu memberikan edukasi yang positif kepada warga serta menetralisir isu-isu negatif yang berkembang di masyarakat.

"Harus sensitif dan responsif terhadap tantangan di lapangan. Berikan informasi yang komprehensif kepada masyarakat agar mereka mendapatkan edukasi yang baik terkait kebijakan pemerintah," tambahnya.

Salah satu penerima SK, Edi Prasetyo, yang ditempatkan di bidang Lalu Lintas, mengungkapkan rasa bangga dan harunya. Baginya, momen ini adalah penantian panjang yang membawa kebanggaan bagi keluarga.

"Saya sangat senang dan mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Pekalongan, khususnya Ibu Fadia Arafiq dan Bapak Riswadi (Wakil Bupati), yang telah memberikan kesempatan ini. Harapan saya ke depan adalah terus meningkatkan kinerja, khususnya di bidang lalu lintas di bawah arahan pimpinan," ujar Edi.

Proses rekrutmen 8 CPNS ini merupakan hasil kerja sama dengan Kementerian Perhubungan. Setelah menerima SK, para pegawai baru ini diharapkan segera melakukan aksi nyata dan belajar dari para senior untuk meningkatkan efektivitas serta efisiensi kerja di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Pekalongan.