KAJEN - Empat daerah di wilayah pegunungan Kota Santri masuk dalam zona merah bencana. Sebagaimana diketahui sejumlah daerah atas yang kerap terjadi bencana longsor di antaranya, Kecamatan Kandangserang, Paninggaran dan lainnya.
KAJEN - Peraturan perundang-undangan mengenai jasa konstruksi dan peraturan lainnya yang terkait, Rabu (24/4/2019) didiseminasikan. Acara itu diadakan di aula lantai I Setda Kabupaten Pekalongan.
Kepala Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Pekalongan, Abdul Cholik, menyampaikan tujuan dilaksanakan acara sosialisasi dan diseminasi peraturan perundang-undangan jasa konstruksi dan peraturan lainnya yang terkait adalah agar pengelolaan kegiatan baik pejabat pengadaan, tim teknis dan pengawas serta penyedia jasa konstruksi memahami dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dulu Kumuh dan Hampir Ambruk, Kini Pasar Ngebrak Bligo Jadi Lebih Modern
Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si di sela-sela memimpin apel Hari Otonomi Daerah ke-23 dan Hari Kesiapsiagaan Bencana, Jumat (26/4/2019) di lapangan belakang Sekretariat Daerah menyampaikan, Kabupaten Pekalongan masih memiliki daerah yang masuk zona merah bencana.
"Kita masih memiliki daerah atas yang masuk zona merah bencana, ada empat daerah atas yang masuk daerah merah bencana. Untuk itu, saya menekankan agar instrumen kebencanaan dipersiapkan dengan baik. Tahap demi tahap dilaksanakan, termasuk kesiapsiagaan aparaturya,” ujar Bupati.
Pihaknya juga menyampaikan saat ini Pemkab Pekalongan tengah menangani persoalan rob di wilayah pesisir Kota Santri. Berdasarkan hasil rapat dengan Satker, pembangunan tanggul melintang untuk penanganan rob di daerah pesisir Kabupaten Pekalongan selesai akhir tahun 2019.
"Masyarakat tentu sudah memahami bahwa pembangunan tanggul raksasa penahan rob untuk mengatasi persoalan masih dalam proses. Saat ini rob juga sedang naik. Mungkin rob agak tinggi pada bulan April, Mei dan Juni. Insya Allah setelah pembangunan tanggul permasalahan rob bisa teratasi," katanya.
Pada kesempatan itu, Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si bersama Kapolres Pekalongan AKBP Wawan Kurniawan, SH.,S.IK.,M.Si, Dandim 0710 Pekalongan Letkol Inf. Arfan Johan Wihananto, S.IP.,MMS, Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Dewa Ketut Kartana, S.H., M.Hum.,dan Sekda Kabupaten Pekalongan Dra. Hj. Mukaromah Syakoer, MM mencoba makanan hasil masakan petugas mobil dapur portable. Hasil masakannya, kata dia, sudah sesuai standar gizi. Bahkan dirinya menyantap habis hasil masakan dari petugas yang mengelola mobil dapur portable.
Sehubungan dengan kerusakan mobil pemadam kebakaran, Pemkab Pekalongan akan memperbaiki serta menginventarisir kebutuhan atas kerusakan mobil kebakaran yang ada. Semua kebutuhan dengan unit mobil kebakaran akan diinvetarisir termasuk alat-alat kesiapsiagaan bencana.
"Biasanya soal mobil pemadam kebakaran itu lintas tidak hanya untuk kepentingan Kabupaten Pekalongan. Jadi apabila daerah tetangga butuh mobil pemadam kebakaran kita ke sana. Sebaliknya kalau kita butuh ya bisa mendatangkan mobil pemadam kebakaran daerah tetangga. Jadi saling melengkapi, dan ada kerja sama," ujar Bupati.
Pada apel tersebut juga diserahkan piagam penghargaan kepada para pemenang lomba. Yakni piagam penghargaan lomba pos siskampling lingkungan, juara I Gembong Selatan RT.001 RW.001 Kelurahan Kedungwuni Timur, juara II Dukuh Sicowet RT.02 RW.06 Desa Pododadi Kecamatan Karanganyar dan juara III Dukuh Watubelah RT. 13 RW.02 Kelurahan Kajen.
Selanjutnya, piagam penghargaan lomba gerakan Indonesia sadar administrasi kependudukan dalam rangka hari Otonomi Daerah, yakni juara I Desa Paninggaran, juara II Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan juara III Puskesmas Karanganyar.(didik/dinkominfo kab.pekalongan)
KAJEN - Proyek multiyears pembangunan tanggul raksasa sepanjang 6-7 kilometer, melintang dari kawasan pesisir Kabupaten Pekalongan hingga Kota Pekalongan, untuk menanggulangi masalah rob, Kamis siang (25/4/2019), ditinjau Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si.
Hal itu dilakukan secara mendadak lantaran sekarang ini terjadi genangan air rob di permukiman warga kawasan pesisir, dari limpasan air laut. Bahkan kondisi demikian diperkirakan akan terjadi sampai Juni mendatang.
Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si bersama beberapa Kepala OPD Pemkab Pekalongan saat melakukan tinjauan mendapati beberapa kawasan di Kecamatan Wonokerto, lokasi dibangunnya tanggul, tergenang rob.
"Sekarang ini rob sedang muncul, jadi mulai April sampai Juni mendatang rob akan tinggi. Apa korelasinya dengan tanggul yang ditinjau. Karena Pemkab mendukung penuh program tanggul, dengan pola multiyears untuk menanggulangi rob," kata bupati.
Tapi kenapa masih terjadi rob?. Asip menyatakan bahwa proyek tersebut sekarang ini masih dalam progres, dan masih ada dua sungai yang melimpaskan air laut ke permukiman. "Kenapa belum di atasi?, karena masih ada banyak kapal. Kenapa kapal belum dipindahkan?, karena belum ada tempat tambatannya," tandas dia.
Kedua sungai tersebut adalah Sungai Tratebang dan Mrican. Di Sungai Tratebang terdapat 100 kapal, sedangkan di Mrican sampai 160 kapal. Tak lama lagi akan segera di pindahkan. Dan proyek akan terus berlangsung sampai kontrak selesai, akhir Desember tahun ini.
"Jadi sekarang ini masyarakat terdampak rob diharapkan bersabar, karena nanti setelah tanggul terselesaikan, masalah rob dapat ditangani secara baik. Dan sekarang saja meski rob tinggi, tapi kondisinya sudah berbeda dari tahun sebelumnya tidak tinggi sekali," ungkap Bupati Asip.
Herdiana Kusuma Ningrum, PPK Sungai Pantai II, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana, menyebut bahwa proyek APBN multiyears dari Desember 2017 - Desember 2019 tersebut, melakukan pekerjaan penanggulangan banjir dan rob, dengan pembuatan tanggul sepanjang 6-7 kilo meter.
Kemudian pembuatan rumah pompa dengan penutupan dua sungai, untuk antisipasi ketika terjadi luapan air hujan. "Sekarang progresnya sudah mencapai 60 persen, sehingga kami mengharap masyarakat bersabar. Dan Desember kami memastikan sudah selesai sesuai kontraknya," tambah Herdiana.
Kepala BPBD Kabupaten Pekalongan, Budi Raharjo, menyebut bahwa rob yang terjadi beberapa hari terakhir menggenangi ribuan rumah di kawasan Kecamatan Wonokerto. Kemudian juga terjadi di Kecamatan Tirto, karena limpasan air laut.
"Semua sudah kita tinjau, dan kami memberikan bantuan bahan makanan di Kecamatan Wonokerto untuk membantu warga terdampak. Kemudian sekarang ini juga sedang dilakukan pembangunan tanggul, agar masalah rob dapat ditangani," jelas Budi.(didik/dinkominfo kab.pekalongan)
KAJEN - Pendidikan merupakan hal yang sangat terpenting dalam kehidupan dan pembangunan suatu daerah. Pasalnya, melalui pendidikan akan tercipta generasi muda yang memiliki sumber daya manusia handal dan mampu berdaya saing.
Hal ini dikatakan oleh Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si saat memberikan sambutan di Haflah Akhirusannah Pondok Pesantren Walindo yang berada di Desa Boyoteluk, Kecamatan Siwalan, Kamis (25/04/2019).
"Penting sekali anak-anak kita dididik dengan ilmu agama, saat ini Pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyeimbangkan model pendidikan,"kata Bupati.
Menurut Bupati Asip, tujuan dari hal itu adalah untuk mencetak generasi muda Indonesia yang berilmu, beriman dan berakhlakqul karimah.
Karena di jaman ini kita dituntut untuk mengerti tentang perkembangan jaman.
"Oleh karena itu, di pondok pesantren ini santri-santri dididik tidak hanya kuat di dalam ilmu agama saja, tetapi ilmu terapan yang lain juga dikuatkan. Saya mengucapkan selamat kepada para santri, mudah-mudahn ilmunya bermanfaat, karena Kabupaten Pekalongan membutuhkan peran santri untuk mendidik mental guna membekali rohani masyarakat Kabupaten Pekalongan agar masyarakat lebih bahagia, sejahtera, lahir dan batin, serta yang paling penting yaitu selamat dunia akhirat," ungkapnya.
Ia juga meminta kepada masyarakat yang hadir untuk menjaga kerukunan agar tercipta suasana yang kondusif di Kabupaten Pekalongan.
"Pesta demokrasi telah usai lupakan semua perbedaan pilihan, kini saatnya kita kembali guyub rukun untuk membangun Kabupaten Pekalongan yang lebih indah lagi," jelasnya. (didik/dinkominfo kab.pekalongan)
"Menyamakan persepsi antara pengelola kegiatan dan penyedia barang atau jasa terhadap peraturan yang ada. Kemudian temuan pemeriksaan dalam pelaksanaan pekerjaan pada konstruksi 2019 dapat diminimalisir," kata dia.
Adapun peserta dari kegiatan ini dari penyedia barang dan jasa, unsur organisasi perangkat daerah (OPD) dan kepala Badan usaha milik daerah (BUMD). "Narasumber dari lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah dan lembaga pengembangan jasa konstruksi," kata dia.
Sekda Kabupaten Pekalongan Dra. Hj. Mukaromah Syakoer, MM yang membacakan sambutan Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si menyampaikan, sosialisasi dan diseminasi peraturan perundang-undangan jasa konstruksi dan peraturan lainnya yang terkait merupakan agenda penting sebagai sarana evaluasi kinerja yang telah berjalan selama ini.
"Saya berharap sosialisasi ini dapat meningkatkan pengetahuan serta mendorong kinerja para penyelenggara jasa konstruksi dalam mengembangkan kemitraan yang solid dan produktif dengan pemerintah daerah dalam pembangunan khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan fisik dan infastruktur," jelasnya.
Menurut Bupati dalam sambutannya yang dibacakan Sekda, pekerjaan konstruksi merupakan salah satu penopang penting dalam segi kehidupan karena secara tidak langsung dapat meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, usaha mikro serta usaha kecil sebagaimana diatur dalam PP Nomor 16 tahun 2018 dengan prinsip 'value for money' yang diartikan setiap uang yang dibelanjakan pemerintah diukur dari aspek kualitas, jumlah waktu, biaya dan lokasi serta penyedia.
Hal tersebut telah diikuti dengan perkembangan teknologi seperti aplikasi Sirup, Sikap dan aplikasi lainnya. Artinya, kata bupati, bagi para pelaku usaha konstruksi lokal, penyelenggara seperti PPK, PPTK dan lainnya harus mampu mengadopsi perkembangan ilmu pengetahuan melalui pelatihan, sertifikasi dan lainnya termasuk sosialisasi jasa konstruksi ini.
Pada kesempatan itu, Sekda Mukaromah Syakoer menekankan untuk para peserta agar bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik serta tanyakan persoalan dan permasalahan sedetil mungkin kepada narasumber. "Jangan sampai kegiatan yang ada di Kabupaten Pekalongan ada hal yang tidak diinginkan," tandas dia.
Apabila lagi, lanjut Sekda, Pemerintah Kabupaten Pekalongan dan asosiasi badan usaha telah menandatangani pernyataan komitmen bersama. Menurut dia, penandatanganan komitmen bersama ini bukan sekedar tanda tangan, namun harus dilaksanakan secara komprehensif atau menyeluruh. (didik/dinkominfo kab.pekalongan)
Bupati Pekalongan Pastikan UNBK di Kabupaten Pekalongan Berjalan dengan Baik
KAJEN - Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si meninjau langsung hari pertama pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) 2019 di Kabupaten Pekalongan, Senin (22/02/2019).
Kunjungan di dua sekolah, SMPN 1 Kedungwuni dan SMPN Wonopringgo 1, Bupati memastikan kelancaran ujian di hari pertama untuk pelajar tingkat SMP/MTs.
Kedatangan Bupati ke sekolah untuk mengetahui kesiapan dan fasilitas yang secara teknis sudah dilengkapi oleh pihak sekolah. Jumlah komputer yang disediakan pihak sekolah juga tidak luput dari pemantauan tersebut.
"Secara teknis, saya melihat tidak ada masalah. Komputer sudah tersedia, jaringan, server dan sarana lain juga sudah ada dan saya pastikan pelaksanaan UNBK di Kabupaten Pekalongan berjalan dengan baik," kata Bupati Pekalongan Asip Kholbihi usai melakukan tinjauan pelaksanaan UNBK di SMPN 1 Kedungwuni.
Tidak hanya itu, kedatangannya juga untuk memberikan motivasi kepada seluruh peserta untuk mengerjakan soal dengan percaya diri dan jangan lupa berdoa.
Menurut Bupati Asip, di SMPN 1 Kedungwuni pesertanya cukup banyak ada 246 peserta dan di bagi tiga sesi.
Pihaknya juga melihat anak-anak sekarang sudah semakin terbiasa dengan UNBK dan ini menunjukkan adanya peningkatan secara kuantitas dan kualitas kepesertaan UNBK di Kabupaten Pekalongan.
"Dulu kita masih sekitar 60 persen dan sekarang sudah 91 persen, yang 9 persen akan diselesaikan pada tahun 2020," jelas Bupati Pekalongan.
Terpisah Anggun Ayunaia (15) salah satu peserta UNBK dari SMPN 1 Kedungwuni mengatakan persiapan sebelum ujian, selain belajar, berusaha, dan berdoa. Ia meminta doa restu kepada orang tua dan guru.
"Saya ikut sesi yang kedua dan mata pelajaran yang diujikan yaitu Bahasa Indonesia. Saya berharap dapat nilai yang bagus agar bisa masuk ke SMAN 1 Kota Pekalongan," katanya.
Sementara itu, terkait persiapan siswa dalam UNBK, Waka Kurikulum SMPN 1 Kedungwuni Djatmiko menjelaskan pihak sekolah mengadakan try out sebanyak enam kali dan ujian ini diikuti peserta sebanyak 246 peserta.
"Sesi ujian di bagi menjadi tiga. Sesi pertama dari pukul 07.30 WIB sampai pukul 09.30 WIB, sesi kedua di mulai pukul 10.30 WIB hingga 12.30 WIB, dan sesi ketiga dari pukul 14.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB.
Menurut Djatmiko mata pelajaran yang diujikan selama empat hari yaitu Bahasa Indonesia, Matematika, bahas Inggris, dan IPA.
"SMPN 1 Kedungwuni sudah melaksanakan UNBK dua tahun ini. Antisipasi apabila ada gangguan listrik, sekolah sudah menyiapkan genset dan secara keseluruhan persiapan UNBK di SMPN 1 Kedungwuni sudah siap semua," imbuhnya. (red)
KAJEN - Proyek renovasi Pasar Ngebrak yang berlokasi di Kelurahan Bligo, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah rampung. Kondisi pasar yang dulu kumuh dan hampir roboh, kini dipoles menjadi lebih modern, bersih dan lebih tertata.
Bupati Pekalongan KH. Asip Kolbihi, SH.,M.Si saat meresmikan Pasar Ngebrak pada Senin (22/04/2019) berharap proyek revitalisasi pasar ini diharapkan menjadi awal kebangkitan perbaikan bangunan pasar lain di Kabupaten Pekalongan.
"Pasar Ngebrak di Kelurahan Bligo tersebut dibangun dengan bantuan pemerintah pusat lewat dana alokasi khusus atau DAK sebesar Rp 1,2 milyar," kata Bupati usai meresmikan Pasar Ngebrak.
Dalam tinjauannya Bupati Pekalongan Asip Kholbihi mengatakan pasca di revitalisasi pihaknya melihat wajah-wajah para pedagang lebih senang dan ceria.
"Pasar Ngebrak ini ditempati sebanyak 134 pedagang baik los dan kios," jelasnya.
Selain itu, pihaknya juga menggandeng OJK tegal dan pihak perbankan untuk membantu dan memudahkan permodalan dengan skema kredit sesuai KUR dengan bunga 0,58.
"Kita namai program ini dengan program Nongol karena untuk menolak bank tongol yang biasanya memberikan bunga yang besar kepada pedagang sehingga memberatkan pelaku UMKM,” imbuhnya.
Sementara itu Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pekalongan Hurip Budi Riyantini menjelaskan, ada 134 pedagang yang ada di Pasar Ngebrak, terdiri dari pedagang kios 22 dan sisanya yakni 112 adalah pedang los.
"Pasar ini dikerjakan selama kurang lebih 6 bulan dan harapannya dengan direvitalisasi pasar ini bisa meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar,” terang Riyantini.
Nur aminah (47) penjual sembako di Pasar Ngebrak mengatakan ia sudah berjualan di pasar ini hampir 15 tahun dan ia optimis desain bangunan yang modern dan bersih bisa mendongkrak penjualannya.
"Senang sih mas tempatnya sekarang bagus, enak, dan bersih. Enggak seperti pasar dulu, kumuh dan hampir ambruk. Saya optimis pembeli bisa banyak,”ujarnya. (red)
