Artikel

Alamat

Link Terkait

• Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pekalongan
• PPID Kabupaten Pekalongan
• Lapor Bup

Statistik Pengunjung

Wakil Bupati Pekalongan H. Sukirman, S.S., M.S. menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia, Menteri Pertanian, serta Komisi C DPRD Kabupaten Pekalongan atas perhatian dan dukungan terhadap sektor pertanian di daerah.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden, Menteri Pertanian, serta Komisi C DPRD Kabupaten Pekalongan yang terus mendorong penguatan sektor pertanian di daerah. Bantuan alsintan ini menjadi wujud nyata dukungan pemerintah pusat kepada petani,” ujarnya.

Menurut Wakil Bupati, bantuan alsintan tersebut merupakan langkah strategis untuk meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus memperkuat ketahanan pangan di Kabupaten Pekalongan. Ia menegaskan bahwa Kabupaten Pekalongan siap berperan aktif dalam menyukseskan program nasional Swasembada Pangan.

“Bantuan ini tentu menjadi semangat dan motivasi bagi kelompok-kelompok tani kita. Dengan alat yang lebih modern dan efisien, produktivitas pertanian dapat terus ditingkatkan,” kata Sukirman.

Ia juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Pekalongan sejalan dengan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mengembalikan posisi Jawa Tengah sebagai salah satu daerah penopang ketahanan pangan nasional.

“Kami mendapat arahan dari Gubernur Jawa Tengah untuk terus meningkatkan produksi pertanian. Oleh karena itu, kondisi persawahan kita, termasuk yang terdampak banjir, terus kami monitor bersama DKPP,” jelasnya.

Sukirman mengungkapkan bahwa target produksi pertanian Kabupaten Pekalongan tahun 2026 cukup optimistis, yakni padi sekitar 222.000 ton, jagung 12.600 ton, dan tebu 115.000 ton. Target tersebut diharapkan mampu menopang capaian ketahanan pangan Jawa Tengah.

“Target ini bukan hanya angka, tetapi komitmen bersama. Dengan dukungan alsintan, pendampingan, dan kerja keras petani, kami yakin target produksi pertanian bisa tercapai,” tegasnya.

Lebih lanjut, Wakil Bupati menekankan bahwa ketahanan pangan tidak hanya bergantung pada komoditas utama seperti padi dan jagung, tetapi juga pada partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan potensi lingkungan sekitar.

“Kami juga mendorong masyarakat untuk memanfaatkan pekarangan sebagai sumber pangan. Ini bagian dari upaya membangun ketahanan pangan dari tingkat rumah tangga,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala DKPP Kabupaten Pekalongan Yudhi Himawan, S.T., M.Si., M.T. melaporkan bahwa bantuan alsintan yang disalurkan pada kesempatan tersebut berjumlah 17 unit, yang didistribusikan kepada 10 kelompok tani serta sebagian dikelola oleh DKPP untuk mendukung kelompok tani lain sesuai hasil kajian teknis.

Adapun jenis bantuan yang disalurkan meliputi traktor roda dua, traktor roda empat, crawler tractor, Drone, serta combine harvester. Seluruh bantuan tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan efisiensi pengolahan lahan dan hasil panen petani.

Perwakilan Kelompok Tani Desa Sokoyoso, Utami, mengungkapkan bahwa bantuan traktor roda empat yang diterima sangat membantu kelompok tani dalam pengolahan lahan. Ia menyebutkan bahwa kelompok taninya mengelola sekitar 50 hektare lahan dengan produktivitas mencapai 6 ton per hektare.

“Dengan adanya bantuan ini, kami berharap hasil pertanian semakin meningkat dan kesejahteraan petani semakin baik,” ujarnya.

Melalui penyaluran bantuan alsintan ini, Pemerintah Kabupaten Pekalongan berharap sektor pertanian semakin maju, produktif, dan mampu mendukung ketahanan pangan secara berkelanjutan.

​Dalam peninjauan tersebut, ditemukan dua orang pengungsi yang kondisinya membutuhkan perawatan medis segera. Menanggapi situasi darurat ini, H. Sukirman langsung mengambil langkah cepat dengan menghubungi pihak rumah sakit secara pribadi guna memastikan ketersediaan ruang perawatan. Langkah responsif ini mendapat apresiasi langsung dari Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen.

​"Terima kasih untuk Pak Wakil Bupati Pekalongan sudah langsung mengontak pihak rumah sakit dan insyaallah hari ini mereka akan langsung dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan pelayanan kesehatan," ujar Taj Yasin saat meninjau posko.

​Terkait penanganan teknis, Taj Yasin menjelaskan bahwa saat ini proses pemompaan air dari pemukiman menuju sungai terus dilakukan secara intensif. "Hari ini sudah mulai kita pompa juga masuk ke sungai sehingga alhamdulillah sudah ada penurunan banjir yang ada di kawasan-kawasan permukiman," jelasnya. Untuk solusi jangka panjang, pemerintah telah menyiapkan anggaran sekitar Rp50 miliar guna perbaikan tanggul secara permanen dan peninggian sepanjang aliran sungai yang dijadwalkan mulai dikerjakan pada tahun ini.

​Mengenai distribusi bantuan, stok logistik bagi warga di dalam maupun di luar pengungsian dipastikan dalam kondisi aman. Bantuan yang datang dari berbagai lembaga seperti NU hingga swadaya masyarakat terus mengalir. Namun, Taj Yasin menekankan pentingnya koordinasi satu pintu agar bantuan tidak tumpang tindih.

​"Saya berharap untuk masyarakat yang membagikan, relawan tolong jangan langsung dibagi ke masyarakat tapi dikondisikan ke BPBD dan Dinas Sosial Kabupaten/Kota Pekalongan supaya tidak dobel-dobel," tegasnya.

​Pemerintah menegaskan bahwa prioritas utama saat ini adalah memastikan seluruh masyarakat dalam kondisi sehat dan aman. "Prioritas untuk jangka pendeknya memang untuk masyarakat sehat aman, untuk jangka menengahnya kita tutup dulu yang jebol lalu kita perbaiki permanen," pungkas Taj Yasin. Dengan pengawasan ketat dari H. Sukirman dan jajaran OPD Kabupaten Pekalongan, diharapkan aktivitas warga dapat segera kembali normal.

Dalam sambutannya, Bupati Pekalongan menegaskan bahwa konsultasi publik menjadi forum strategis bagi pemerintah daerah untuk menyerap masukan dari berbagai pihak dalam menentukan arah dan prioritas pembangunan daerah ke depan, khususnya di tengah keterbatasan anggaran.

“Dengan kondisi keuangan daerah yang terbatas, kita harus benar-benar menentukan prioritas pembangunan. Pemerintah Kabupaten Pekalongan ingin mendengarkan langsung masukan dari masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan agar program pembangunan yang direncanakan benar-benar tepat sasaran dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat,” ujar Bupati Fadia.

Bupati Fadia juga menekankan bahwa infrastruktur dasar, khususnya jalan, menjadi prioritas utama pembangunan daerah, karena memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, konektivitas wilayah, serta pengembangan potensi pariwisata dan sektor unggulan daerah. Selain itu, Pemkab Pekalongan terus berupaya menjaga pelayanan dasar, termasuk sektor kesehatan, agar tetap berjalan optimal meski menghadapi tantangan pengurangan anggaran dari pemerintah pusat.

Sementara itu, Kepala Bapperida Kabupaten Pekalongan Trisno Suharsanto, S.E., M.Si. dalam laporannya menyampaikan bahwa Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD merupakan salah satu tahapan penting dalam proses penyusunan RKPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2027.

“Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh masukan dan saran dari para pemangku kepentingan sebagai bahan penyempurnaan Rancangan Awal RKPD. RKPD ini merupakan penjabaran dari RPJMD, dengan arah kebijakan pembangunan tahun 2027 yaitu penguatan infrastruktur dasar yang merata serta optimalisasi potensi daerah guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif,” jelas Trisno.

Ia juga menjelaskan bahwa tahapan penyusunan RKPD diawali dari Musrenbang Desa yang telah dilaksanakan pada September–Oktober 2025, dilanjutkan konsultasi publik pada Januari 2026, Musrenbang Kecamatan pada Februari 2026, Musrenbang Kabupaten pada Maret 2026, fasilitasi provinsi pada Juni 2026, hingga penetapan Peraturan Bupati tentang RKPD pada awal Juli 2026.

Kegiatan konsultasi publik ini menghadirkan narasumber dari Bappeda Provinsi Jawa Tengah, Harso Susilo, S.T., M.M., serta Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan, M. Yulian Akbar, S.Sos., M.Si., dengan moderator Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Pekalongan.

Acara tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Pekalongan H. Sukirman, S.S., M.S., unsur Forkopimda, para Kepala OPD, para Camat, serta perwakilan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Pekalongan. Melalui forum ini, Pemkab Pekalongan berharap terwujud sinergi antara pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, berkelanjutan, dan berkeadilan. 

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, saat meninjau dapur umum sekaligus lokasi banjir di Kecamatan Tirto, pada Senin, 19 Januari 2026. Dalam kunjungannya, Bupati memastikan kesiapan dapur umum serta ketersediaan logistik bagi warga terdampak, tidak hanya itu Bupati Fadia turut mencicipi makanan untuk pastikan enak dan layak dikonsumsi.

Bupati Fadia Arafiq mengatakan, dapur umum disiapkan untuk memenuhi kebutuhan makan para pengungsi, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan ibu hamil. Ia menegaskan bahwa Pemkab Pekalongan berkomitmen memberikan pelayanan maksimal selama masa tanggap darurat banjir.

“Pemkab Pekalongan telah membuka dapur umum di 12 titik pengungsian untuk memastikan para pengungsi mendapatkan makanan yang layak dan cukup. Kami juga terus memantau kondisi di lapangan agar bantuan tepat sasaran,” ujar Fadia Arafiq.

Selain dapur umum, Pemkab Pekalongan juga menyalurkan bantuan logistik lainnya serta mengerahkan petugas dari berbagai instansi untuk membantu proses evakuasi dan pelayanan pengungsi. Bupati Fadia mengimbau masyarakat agar tetap waspada mengingat curah hujan masih berpotensi tinggi dalam beberapa hari ke depan.

Pemkab Pekalongan juga terus berkoordinasi dengan BPBD, TNI, Polri, serta relawan untuk memastikan penanganan banjir berjalan optimal hingga kondisi kembali normal.

Wabup Sukirman menyampaikan bahwa pihaknya bersama Bupati Pekalongan Dr. Hj. Fadia Arafiq, S.E., M.M akan mencari tahu penyebab utama terjadinya banjir dan kemudian melakukan upaya-upaya agar di tahun mendatang tidak terulang kembali.

"Nanti kita coba telusuri, sebab-musababnya kenapa tanggulnya jebol. Setelah tanggulnya teratasi agar tahun depan bisa lebih aman.

Sebelum melanjutkan tinjauan ke lokasi selanjutnya, Wabup Sukirman memimpin doa agar bencana banjir segera teratasi sehingga warga bisa kembali pulang ke rumahnya masing-masing dan bisa beraktivitas seperti semula.

Kepala Desa Pait, M. Yusup Khoirudin, mengatakan bahwa total pengungsi di posko kecamatan per Senin, 19 Januari 2026, berjumlah 76 orang.

“Pengungsi berasal dari Dukuh Babadan, Desa Pait. Mereka mulai mengungsi sejak malam Sabtu atau Jumat malam, jadi sudah sekitar tiga hari,” ujar Yusup.

Ia menjelaskan, jumlah warga terdampak di Dukuh Babadan mencapai sekitar 400 jiwa. Namun tidak seluruh warga mengungsi ke posko kecamatan. Sebagian lainnya memilih mengungsi di masjid setempat.

“Yang mengungsi di posko kebanyakan lansia, ibu-ibu, dan balita. Sementara warga lainnya mengungsi di masjid,” jelasnya.

Terkait pemenuhan kebutuhan pengungsi, Yusup memastikan kondisi logistik dalam keadaan aman dan mencukupi. Bantuan datang dari Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan serta berbagai pihak lainnya.

“Alhamdulillah, logistik sangat memadai, baik makanan, obat-obatan, maupun kebutuhan penunjang lainnya. Untuk pengungsi di masjid, kami menggunakan dapur umum dan juga mendapat dukungan bantuan logistik,” katanya.

Dengan demikian, pengungsian warga Desa Pait saat ini terbagi ke dalam dua lokasi, yakni Posko Kecamatan Siwalan dan masjid desa.

Menurut Yusup, banjir disebabkan oleh meluapnya aliran Sungai Air Sirempeng serta kondisi rob di muara dekat Desa Pait. Situasi tersebut menghambat aliran air dari selatan ke utara, sehingga menyebabkan genangan semakin parah, terutama saat musim hujan.

“Kami berharap ada penanggulangan di bagian muara agar aliran air bisa lancar dan banjir tidak terulang,” ungkapnya.

Kabar baiknya, kondisi debit air saat ini mulai surut. Sekitar separuh pengungsi telah kembali ke rumah masing-masing.

“Harapannya nanti malam atau besok sudah bisa kembali seluruhnya dan beraktivitas seperti biasa,” tambah Yusup.

Ia juga mengungkapkan bahwa banjir tahun ini lebih parah dibandingkan tahun lalu. Pada tahun 2025, banjir tidak sampai menyebabkan warga mengungsi, namun dua tahun lalu kondisi serupa sempat terjadi.

Bupati Pekalongan Dr. Hj. Fadia Arafiq, S.E., M.M melalui Wakil Bupati (Wabup) Pekalongan H. Sukirman, S.S., M.S, menyampaikan bahwa Pemkab Pekalongan telah membentuk tim khusus untuk mengikuti kegiatan tersebut. Tim tersebut mempresentasikan program penanganan kawasan kumuh dengan mengambil satu desa sebagai pilot project yang dinilai memiliki keunggulan dari sisi geografis, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan ekonomi lokal.

“Kami baru saja mengikuti presentasi terkait penanganan kawasan kumuh dengan mengambil pilot project desa yang memiliki keunggulan geografis, pemberdayaan masyarakat, dan pemberdayaan ekonominya. Harapan kita tentu penilaiannya sempurna sehingga Kabupaten Pekalongan dapat menjadi juara berprestasi,” ujar Wabup Pekalongan.

Ia menambahkan, apabila pilot project tersebut memperoleh hasil maksimal, Pemkab Pekalongan akan menindaklanjuti dengan penataan kawasan kumuh lain di wilayahnya. Salah satu kawasan yang direncanakan untuk ditangani berikutnya adalah Desa Tegalontar, Kecamatan Sragi.

Wabup Sukirman menjelaskan bahwa dalam proses penilaian, dewan juri membandingkan antara Desa Domiyang, Kecamatan Paninggaran, yang dinilai sudah cukup mapan, dengan desa yang direncanakan sebagai lokasi penataan kawasan kumuh. Perbandingan dilakukan dari berbagai aspek, mulai dari sosial budaya masyarakat, kondisi geografis, hingga profil wilayah.

“Ini dua karakter wilayah yang berbeda dan memang cukup sulit jika dibandingkan secara langsung. Namun yang tidak kalah penting, penataan kawasan kumuh nanti akan berfokus pada pemberdayaan potensi geografis, penanganan banjir, perbaikan drainase, serta penataan infrastruktur secara menyeluruh,” jelasnya.

Menurut Wabup, respons dewan juri terhadap presentasi Pemkab Pekalongan terbilang positif. Sejumlah aspek mendapat perhatian, antara lain pengelolaan sampah, penguatan sumber daya ekonomi, serta kolaborasi lintas pihak. Bahkan, Desa Domiyang turut dieksplorasi sebagai salah satu sentra penghasil manggis yang telah dikenal secara nasional.

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah, Boedyo Dharmawan, menyampaikan bahwa kegiatan penanganan kawasan permukiman kumuh Tahun 2026 merupakan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

“Penyelenggaraan penanganan kawasan kumuh tahun 2026 ini sejalan dengan arah kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yaitu meneguhkan Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional. Karena itu, tema yang diusung adalah Permukiman Berkelanjutan untuk Mendukung Ketahanan Pangan di Jawa Tengah,” ungkapnya.

Boedyo juga mengapresiasi pemerintah kabupaten/kota yang telah melakukan berbagai upaya serta praktik baik dalam penanganan kawasan kumuh di wilayah masing-masing. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berencana memberikan apresiasi kepada tiga kabupaten/kota terpilih berupa bantuan prasarana, sarana, dan utilitas.

Pada tahun 2026, tercatat sebanyak 17 kabupaten/kota mengikuti tahapan administrasi dan penilaian, yakni Kabupaten Banyumas, Boyolali, Brebes, Demak, Grobogan, Karanganyar, Kebumen, Kendal, Pati, Pekalongan, Semarang, Sragen, Sukoharjo, Temanggung, Wonosobo, serta Kota Magelang dan Kota Semarang.

“Mulai hari ini hingga empat hari ke depan, seluruh peserta akan mempresentasikan praktik-praktik baik yang telah dilakukan di daerah masing-masing di hadapan tim penilai. Harapannya, tim penilai dapat memahami secara komprehensif dan merumuskan daerah yang layak mendapatkan penghargaan,” pungkasnya.

Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Ahmad Ridhowi, dan dihadiri Wakil Bupati Pekalongan H. Sukirman, S.S., M.S., Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan M. Yulian Akbar, S.Sos., M.Si., unsur Forkopimda, para Asisten Sekda, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta anggota DPRD Kabupaten Pekalongan.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, H. Ruben R. Prabu Faza, menyampaikan bahwa rapat paripurna ini merupakan tahapan penting dalam proses pembentukan peraturan daerah, khususnya dalam menindaklanjuti pendapat Bupati Pekalongan atas dua Raperda inisiatif DPRD.

“Rapat paripurna ini menjadi bagian dari komitmen DPRD dalam memastikan setiap Raperda yang diusulkan benar-benar dibahas secara matang, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, serta berpihak pada kepentingan masyarakat Kabupaten Pekalongan,” ujar Ruben.

Ia menjelaskan bahwa Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal, dan Pendidikan Dasar merupakan kebutuhan yang strategis dan mendesak, mengingat pendidikan adalah urusan wajib pemerintah yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar.

“Raperda ini diharapkan dapat menjadi landasan hukum yang komprehensif dalam mengatur penyelenggaraan pendidikan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi hingga pengawasan, sehingga mampu mewujudkan sistem pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Ruben menegaskan bahwa pembahasan lanjutan Raperda pendidikan harus tetap memperhatikan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota agar implementasinya berjalan efektif dan tidak bertentangan dengan regulasi yang lebih tinggi.

Sementara itu, terkait Raperda tentang Cagar Budaya, Ruben menekankan pentingnya perlindungan dan pelestarian kekayaan budaya daerah sebagai identitas dan jati diri Kabupaten Pekalongan.

“Cagar budaya merupakan warisan daerah yang memiliki nilai historis dan kultural. Dengan adanya Raperda ini, kami berharap perlindungan terhadap benda, bangunan, maupun situs cagar budaya dapat dilakukan secara lebih terarah, berkelanjutan, dan memiliki kepastian hukum,” katanya.

Melalui rapat paripurna ini, DPRD Kabupaten Pekalongan berharap pembahasan kedua Raperda inisiatif DPRD tersebut dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya secara komprehensif, sehingga menghasilkan peraturan daerah yang aplikatif, berkualitas, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. 

Wakil Bupati Pekalongan, H. Sukirman, S.S., M.S., menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah melakukan perhitungan menyeluruh terkait pembiayaan UHC. Koordinasi lintas sektor juga terus dilakukan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), manajemen rumah sakit, serta pihak-pihak terkait lainnya.

“Pelayanan kesehatan tetap berjalan seperti biasa. Masyarakat tidak perlu khawatir karena sampai Juni nanti seluruh kebutuhan layanan kesehatan masih dapat terlayani,” kata Sukirman saat ditemui usai Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pekalongan, Rabu (07/01/2026).

Ia menambahkan, penyesuaian kepesertaan yang sempat menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat tidak berdampak pada pelayanan dasar. Pemerintah daerah telah menyiapkan skema lanjutan agar keberlanjutan UHC tetap terjaga setelah Juni 2026.

Terkait pengelolaan layanan di fasilitas kesehatan, Sukirman menjelaskan bahwa rumah sakit akan mengatur prioritas penanganan pasien. Penyakit katastropik dan kasus yang membutuhkan perawatan jangka panjang akan mendapat perhatian utama, sementara layanan penyakit ringan disesuaikan dengan mekanisme pelayanan yang berlaku.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan, M. Yulian Akbar, S.Sos., M.Si., menjelaskan bahwa penyesuaian kepesertaan BPJS Kesehatan dipengaruhi oleh perubahan kebijakan pemerintah pusat. Penurunan Transfer Keuangan Daerah (TKD) serta perubahan ambang batas keaktifan kepesertaan berdampak pada kemampuan fiskal daerah.

“Penyesuaian ini bersifat sementara. Target kami mulai Juli nanti UHC prioritas bisa kembali diaktifkan secara optimal,” jelas Yulian.

Ia menegaskan bahwa warga miskin tetap menjadi perhatian utama pemerintah daerah. Berdasarkan pemetaan yang dilakukan, masyarakat pada kelompok desil 1 hingga 4 dipastikan tetap terlindungi dan tidak terdampak kebijakan penyesuaian tersebut.

Sebagai langkah antisipasi, Pemkab Pekalongan juga membuka layanan pengaduan dan pendampingan melalui help desk di Dinas Kesehatan. Warga dengan penyakit katastropik, seperti gagal ginjal, TBC, maupun kebutuhan persalinan, tetap akan mendapatkan layanan dengan dukungan anggaran khusus.

Selain dukungan APBD, pemerintah daerah turut melibatkan berbagai lembaga sosial, keagamaan, dan dunia usaha dalam semangat gotong royong untuk membantu pembiayaan kesehatan masyarakat yang membutuhkan.

Pemkab Pekalongan berkomitmen melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kebijakan ini serta membuka ruang komunikasi dengan masyarakat dan DPRD guna memastikan layanan kesehatan tetap berjalan optimal.