Artikel

Alamat

Link Terkait

• Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pekalongan
• PPID Kabupaten Pekalongan
• Lapor Bup

Statistik Pengunjung

Demikian disampaikannya pada saat memberikan sambutan pada acara sosialisasi bertajuk “Gempur Rokok Ilegal Tahap III yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan dalam upaya memberantas peredaran rokok ilegal di Wilayah Kabupaten Pekalongan, di Objek Wisata Linggoasri, Desa Linggoasri, Kecamatan Kajen, pada Kamis (24/10/2024). Selain sosialisasi, acara juga dimeriahkan dengan hiburan seni dan budaya lokal Kabupaten Pekalongan serta pameran produk lokal yang menambah daya tarik pengunjung.

Acara ini diikuti oleh peserta dari unsur desa wisata (Deswita) dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), dengan menghadirkan narasumber, Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan, M. Yulian Akbar, serta Pelaksana Pemeriksa dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C-Tegal, Agung Setiawan. Turut hadir, Pjs Bupati Pekalongan Widi Hartanto, para Asisten Sekda, Staf Ahli Bupati, Kepala OPD terkait, serta Forkopimcam.

"Diharapkan partisipasi dari pelaku pariwisata semakin besar. Mereka bisa melaporkan dan menginformasikan kepada satgas gempur rokok ilegal agar dapat segera ditindaklanjuti. Tanpa partisipasi masyarakat, kami akan kesulitan mendapatkan informasi tentang peredaran rokok ilegal yang mungkin sudah beredar di beberapa tempat," ujarnya.

Lebih lanjut, Pjs Bupati Widi menekankan bahwa acara sosialisasi Gempur Rokok Ilegal tidak hanya bertujuan untuk mensosialisasikan pemberantasan rokok ilegal, tetapi juga untuk mendorong pelaku wisata dan sebagai ajang mempromosikan Linggoasri sebagai destinasi wisata di Kabupaten Pekalongan.

Hal senada dikatakan Kepala Dinporapar Kabupaten Pekalongan, Wahyu Kuncoro, pihaknya menjelaskan bahwa sosialiasi Gempur Rokok illegal tahap ketiga menargetkan objek-objek wisata di Kabupaten Pekalongan khususnya objek wisata yang dikelola oleh desa.

"Harapan kami adalah para pengelola wisata di desa ini memahami apa itu rokok ilegal dan mengapa pemerintah gencar melakukan kampanye ini. acara ini juga menjadi momen penting untuk mengumpulkan semua desa wisata di Kabupaten Pekalongan ," jelas Wahyu.

Sosialisasi diikuti OPD terkait di lingkungan Pemkab Pekalongan, penilik dan pengawas dari 19 koordinator wilayah Dindikbud Kabupaten Pekalongan.

Didin Nasrudin, SH, M.Si dalam sambutan mewakili Kepala Dindikbud, Kholid, S.Pd, menurunkan angka stunting. Kondisi stunting Kabupaten Pekalongan masih cukup tinggi, yaitu 28,60 persen. Angka tersebut masih lebih tinggi dari stunting Provinsi Jawa Tengah. “Ini menjadi keprihatinan kita bersama. Pertemuan kali ini merupakan salah satu upaya untuk menurunkan stunting, juga meningkatkan cakupan PAUD Holistik,” ungkap Didin.

Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal Informal (PAUDNI) Dindikbud Kabupaten Pekalongan, Yakub Ali Roja’i, S.Pd, M.Pd dalam kesempatan tersebut menyampaikan materi “Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif sebagai Strategi Percepatan Penurunan Stunting”. Dalam materinya, Yakub menyampaikan bahwa PAUD yang berkualitas adalah PAUD yang aman dan nyaman bagi peserta didiknya. Menurutnya, PAUD berkualitas juga mendukung penurunan stunting.

Menurut Yakub, Satuan PAUD berperan dalam percepatan penurunan stunting. “Satuan Pendidikan Anak Usia Dini berkontribusi melalui pendidikan dengan memberikan stimulasi seluruh aspek tumbuh kembang anak. PAUD berkualitas mendukung percepatan penurunan stunting,” jelasnya.

Dijelaskannya, Pengembangan Anak Usia Dini adalah kondisi di mana semua unit bekerjasama sehingga anak 0-6 tahun mendapatkan layanan yang holistik. “Anak usia 0-6 tahun masuk PAUD sehingga mendapatkan stimulasi (kognitif, bahasa sosio-emosional, fisik motorik dan agama-moral) yang diperlukan, orang tua/wali anak usia dini ikut kelas orangtua sehingga memahami kebutuhan esensial anak usia dini (gizi, kesehatan, pendidikan, dan perlindungan) dan memahami pentingnya memiliki fasilitas sanitasi bersih, pembiasaan cuci tangan, menjaga kebersihan, menguatkan pemahaman anak mengenai hidup bersih dan sehat dalam kegiatan pembelajaran, fasilitas sanitasi dan air bersih di satuan PAUD,” ujarnya.

Kasi PAUD, Rose Diana Soeroto, S.Pi dalam kegiatan tersebut menyampaikan materi “PAUD Berkualitas dan 8 Indikator Layanan Esensial yang perlu Dipenuhi oleh Satuan PAUD”
Delapan Indikator Layanan Esensial tersebut yaitu kelas orang tua sebagai wahana untuk berbagi informasi mengenai kebutuhan esensial anak (intervensi gizi-sensitif), pemantauan pertumbuhan anak (tinggi/berat badan dan lingkar kepala), pemantauan perkembangan anak, berkoordinasi dengan unit lain terkait pemenuhan gizi dan Kesehatan, menerapkan PHBS melalui pembiasaan, memberikan PMT dan/atau makanan bergizi secara berkala (minimal 3 bulan sekali), memantau kepemilikan identitas (NIK) peserta didik, ketersediaan fasilitas sanitasi dan air bersih (minimal, menggunakan material sederhana dan ada air mengalir).

Satuan PAUD berkualitas memiliki minimal 6 dari 8 indikator tersebut dan Satuan memutakhirkan data pokok pendidikan (Dapodik) secara berkala, sehingga target Perpres Perpres 72/21 tentang Percepatan Penurunan Stunting, yaitu Persentase Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang mengembangkan Pendidikan/ Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif sebesar 70% di 2024. Yang menjadi penanggung jawab dalam hal ini, yaitu Pemerintah Kabupaten/ Kota dengan dukungan dari Kemendikbudristek. “Dinas Pendidikan dapat berkoordinasi dengan OPD lain untuk mendukung satuan PAUD yang ada mencapai target dan mendukung seluruh desa memiliki PAUD,” ujar Rose.

Sosialisasi diakhiri dengan penandatanganan komitmen bersama terkait PAUD Holistik Integratif.

Apel berlangsung secara khidmat yang diikuti puluhan peserta yang terdiri dari berbagai latar belakang. Kegiatan apel dimulai dengan menyayikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan lagu Syubbanul Muslimin

Pjs Bupati Pekalongan Widi Hartanto yang bertindak sebagai pemimpin apel membacakan sambutan dari Menteri Agama Republik Indonesia Prof. Nasaruddin Umar yang berisi sebuah pesan kepada seluruh santri agar tetap semangat dan terus berjuang dalam menggapai cita-cita. Sesuai dengan Tema Hari Santri Tahun ini yaitu "Menyambung Juang Merengkuh Masa Depan". Banyak tokoh-tokoh di negeri ini yang berlatar belakang santri seperti Presiden RI Ke-4 Abdurrahman Wahid dan Wakil Presiden RI 2019-2024 KH. Ma'ruf Amin.

Dalam Apel tersebut juga dibacakan Resolusi Jihad oleh Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Pekalongan Ahmad Farid. Resolusi Jihad yang digaungkan oleh Hadratussyaikh Hasyim Asyari inilah yang membakar semangat masyarakat pada saat itu termasuk para santri di sekitar wilayah Surabaya dan di seluruh Nusantara untuk melawan kolonialisme Belanda pada saat itu.

Di akhir kegiatan apel Pjs Bupati Pekalongan Widi Hartanto juga menyampaikan harapannya agar santri di Kabupaten Pekalongan bisa terus berinovasi.

"Saya selaku Pjs Bupati Pekalongan mengucapkan selamat Hari Santri 2024 dan harapan kami adalah santri terus berjuang, terus berinovasi dan berkontribusi untuk bangsa dan negara, dan juga untuk membangun masyarakat yang lebih baik," ucap Widi.

Beberapa petani yang mengeluhkan turunnya harga beberapa komoditas sayuran seperti kubis, wortel, daun bawang, dan tomat. Menurut laporan yang diterima, harga komoditas sayuran tersebut di tingkat petani turun hingga 90% dari harga normalnya.

Pjs Bupati Widi menyatakan bahwa pemerintah daerah sedang mencari solusi terbaik guna membantu para petani yang terkena dampak penurunan harga ini. "Saat ini, kami sudah mulai mengadakan pelatihan kepada kelompok tani, termasuk cara membudidayakan dan mengemas produk agar nilainya lebih tinggi, serta aspek pemasaran atau marketing," lanjutnya.

Selain itu, Pjs Bupati Widi mengungkapkan bahwa Pemkab Pekalongan juga telah menggerakkan para Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk membantu petani melalui Gerakan Aksi Peduli Petani, di mana ASN membeli produk-produk pertani. "Melalui gerakan ini, ASN diharapkan dapat membeli produk-produk petani seperti sayuran, tomat, kubis, wortel, dan daun bawang," ujarnya.

Kepala DKPP Kabupaten Pekalongan, Ari Lailani, menuturkan bahwa tinjauan dilakukan di Kecamatan Petungkriyono karena daerah tersebut memiliki potensi hortikultura yang besar di Kabupaten Pekalongan, "Daerah ini ideal untuk budidaya sayuran berkat ketinggian di atas 1.000 meter dari permukaan laut, terutama untuk kubis, bawang daun, dan wortel," tambahnya.

Anggota Kelompok Tani, Deddy, berharap agar harga sayuran segera kembali normal di tingkat Petani, "Harapan kami sebagai petani atas kunjungan dari DKPP dan Bapak Pjs Bupati Kabupaten Pekalongan, semoga harga sayur akan segera membaik, sehingga para petani dapat meningkatkan ekonomi yang lebih baik," ujarnya.

“Pemkab telah menyiapkan anggaran sekitar 60 miliar rupiah dari APBD kabupaten dan provinsi untuk mendukung penyelenggaraan serta pengamanan Pilkada. Anggaran ini sudah disiapkan sejak 2023 hingga 2024 untuk memastikan semua kebutuhan, termasuk logistik dan pengamanan, terpenuhi,” ujar Haryanto Nugroho.

Haryanto mengungkapkan bahwa pihaknya bersama Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Pekalongan, Widi hartanto, ST, MT dan Kapolres Pekalongan, AKBP Prayudha Widiatmoko, S.I.K., telah mengecek langsung kesiapan logistik pemilu di gudang KPU untuk menghindari kendala di hari pemungutan suara. “Kesiapan logistik sangat penting agar pelaksanaan tidak terganggu. Kami ingin memastikan semuanya siap dan sesuai kebutuhan,” tambahnya.

Ia juga menyoroti tantangan utama yang dihadapi dalam Pilkada 2024, yaitu politik uang, dinamika di media sosial, dan politik identitas. “Politik uang masih menjadi tantangan karena sebagian masyarakat menganggapnya wajar. Ini memerlukan pengawasan ekstra dari Bawaslu,” jelasnya.

Haryanto menekankan pentingnya sikap bijak dalam menggunakan media sosial agar tidak mudah terpengaruh oleh provokasi. “Politik identitas yang memanfaatkan sentimen agama atau etnis bisa memicu fanatisme berlebihan dan merusak kerukunan. Kita harus berhati-hati agar hal ini tidak terjadi,” tuturnya.

Dengan koordinasi yang kuat dan kesiapan yang matang, Pemkab Pekalongan optimis Pilkada 2024 akan berjalan aman dan lancar hingga tahap pelantikan kepala daerah yang dijadwalkan pada Februari 2025.

Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan DKPP Kabupaten Pekalongan drh. Arif Rahman mengungkapkan bahwa peringatan hari rabies sedunia seharusnya di peringati pada tanggal 28 September 2024, namun pada tahun ini baru diselenggarakan dan digabungkan dengan berbagai acara seperti gerakan pasar murah, gerakan minum susu dan pasar mitra tani.

“vaksinasi merupakan agenda tahunan yang kita adakan dalam rangka pemberantasan penyakit zoonosis khususnya rabies, dan kita akan lebih menjangkau ke penyayang binatang,” katanya.

Pada tahun ini, lanjut Arif, ditarget hewan yang tervaksin sebanyak 120 ekor, namun pada saat itu baru ada sekitar 51 hewan yang sudah didaftarkan untuk divaksinasi.

“sebelum divaksin, kita cek dulu kesehatannya, cek suhu dan laiinya kalau lolos baru kita vaksin. Selain hari ini kita masih melayani di klinik DKPP. Dari yang sudah terdaftar 90 persen adalah kucing, monyet juga ada,” tambahnya.

Dikatakannya, meskipun Jawa Tengah bebas rabies, namun tetap harus waspada, karena seperti diketahui Jawa Barat belum bebas dan diperbatasan Jawa Tengah dan Jawa Barat yakni antara Cilacap dan Majenang masih ada dan harus diwaspadai.

“kita tidak membatasi vaksinasi ini, bagi yang dekat Kabupaten Pekalongan yang mau vaksin kita layani,” ucapnya.

Pada acara tersebut juga diserahkan simbolis bantuan 4.050 kg kedelai dari Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah kepada 81 pengrajin tahu dan tempe di Kabupaten Pekalongan, di mana masing-masing pengrajin menerima 50 kg kedelai.

Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Pekalongan, Widi Hartanto, menjelaskan bahwa aksi ini bertujuan membantu petani yang mengalami penurunan harga komoditas. Dimana saat ini harga hasil pertanian di tingkat petani turun hampir 90%. Seperti, harga wortel yang biasanya Rp 3.500 – Rp 4.000 per kg, sekarang hanya Rp 400 per kg. Kubis juga turun drastis dari Rp 2.000 menjadi Rp 100 per kg.

“melalui aksi ini, diharapkan ASN dapat membantu meringankan beban petani dengan membeli langsung hasil pertanian mereka.“ katanya.

Kedepan, Lanjut Widi, Pemkab Pekalongan akan menggelar pelatihan untuk petani agar mereka bisa menjual produk dengan harga yang lebih tinggi. Diantaranya melalui pengawetan atau pengolahan produk yang dapat meningkatkan nilai jualnya.

Kepala Dinas DKPP Kabupaten Pekalongan, Ari Lailani, melaporkan bahwa tujuan dari kegiatan ini adalah menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan pokok di tingkat produsen dan konsumen, membantu masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga terjangkau, serta menjaga ketersediaan pangan.

“Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan membantu petani menjual hasil produksinya, terutama sayuran, dengan harga yang wajar,” terangnya.

Sementara itu, Ahmad Wasis Efendi salah satu UMKM yang bergerak di bidang sayuran menuturkan bahwa even seperti ini membantu petani dalam memasarkan produknya dan memperoleh harga yang standar. Dirinya membawa berbagai macam sayuran sebanyak 906 paket yang terdiri dari kol, sawi, wortel, daun bawang dari Petungkriyono dan semuanya ludes dibeli oleh ASN.

“alhamdulilah semua paket sayur bisa terjual. Penurunan harga disebabkan banyaknya suplay barang namun permintaan kurang. Semoga dengan seperti ini dapat membantu para petani sayur khususnya di Kecamatan Petungkriyono,” kata pelaku UMKM Petung Fresh.

Dalam acara tersebut, Pemkab Pekalongan juga bekerja sama dengan berbagai pihak menyediakan 300 paket sembako seharga Rp 80.000 per paket. Paket sembako tersebut berisi 5 kg beras SPHP, 1 liter minyak, dan 1 kg gula. Selain itu, ada 300 kg telur ayam negeri dengan harga Rp 23.000 per kg, serta 600 paket sayuran segar, seperti kubis, sawi putih, tomat, wortel, daun bawang, dan labu siam, yang dijual seharga Rp 10.000 per paket. Pasar murah ini juga diramaikan oleh berbagai sayuran, buah-buahan, dan produk pangan olahan lainnya.

Pengambilan sumpah janji pimpinan DPRD Kabupaten Pekalongan dilaksanakan pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Pekalongan dalam rangka peresmian dan pengucapan sumpah/janji Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan masa Jabatan 2024-2029 di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Kamis 17 Oktober 2024.

Sumar Rosul merupakan Politisi dari partai PDIP yang melengkapi kepemimpinan DPRD Kabupaten Pekalongan yang telah dilantik pada 23 September 2024 yang lalu. Dimana Pimpinan DPRD Kabupaten Pekalongan tersebut yakni Ketua DPRD Abdul Munir dari PKB, Wakil Ketua Ruben R Prabu Faza dari Partai Golkar dan Ahmad Ridhowi dari PAN.

Dalam sambutanya, Pjs Bupati Kabupaten Pekalongan Widi Hartanto mengucapkan selamat kepada Sumar Rosul yang diberikan amanat sebagai wakil ketua DPRD Kabupaten Pekalongan. “atas nama pribadi dan Pemerintah Kabupaten Pekalongan saya ucapkan selamat kepada Sumar Rosul dari PDIP yang diberikan amanat sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan,” katanya.

Pihaknya berharap, Sumar Rosul dapat menjalankan tugas dan amanat dengan baik dan bersama jajaran Pimpinan DPRD dapat memenuhi tugas dan tanggung jawabnya sebagai Pimpinan lembaga legislatif. “dan mampu bersinergi dan berkolaborasi dengan lembaga eksekutif dengan baik demi mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Kabupaten Pekalongan,” harapnya.