Bantu kami meningkatkan kualitas Website Resmi Kabupaten Pekalongan dengan mengisi survei singkat (±1 menit).
KAJEN – Menjadi anggota Paskibraka bukan sekadar berdiri tegak di bawah tiang bendera saat upacara 17 Agustus. Bagi Plt. Bupati Pekalongan H. Sukirman, pengalaman itu harus menjadi pintu masuk bagi generasi muda untuk membangun karakter, memperluas jejaring, hingga terlibat dalam pembangunan daerah.
Pesan tersebut disampaikan Sukirman saat memberikan arahan dalam jam pimpinan kepada calon anggota Paskibraka Kabupaten Pekalongan di Pendopo Kabupaten Pekalongan, Kajen, Kamis (13/8/2026).
Sukirman mengapresiasi 28 pelajar yang berhasil lolos dari sekitar 300 peserta seleksi. Dari jumlah tersebut, 27 orang ditetapkan sebagai calon Paskibraka Kabupaten Pekalongan 2026, sementara satu lainnya masuk seleksi calon Paskibraka tingkat Provinsi Jawa Tengah.
“Di antara 300 kompetitor, 28 terpilih. Jadi adik-adik sekalian adalah orang-orang terpilih, orang-orang hebat, insan-insan masa depan yang sangat luar biasa,” tegas Sukirman.
Menurutnya, proses seleksi hingga pelatihan Paskibraka bukan sekadar persiapan teknis pengibaran bendera. Disiplin yang ditempa selama pembinaan, mulai dari pola tidur, bangun pagi, ketepatan waktu makan hingga menjalankan seluruh rangkaian latihan, merupakan pendidikan karakter yang tidak selalu didapatkan di bangku sekolah.
“Pendidikan Paskibraka ini pendidikan yang sangat kompleks. Tidak hanya mengajarkan nasionalisme dan patriotisme, tetapi juga bagaimana ilmu-ilmunya sangat bermanfaat bagi keberlangsungan masa depan adik-adik sekalian,” ujarnya.
Namun, Sukirman mengingatkan jangan sampai nilai-nilai tersebut berhenti ketika upacara HUT ke-81 Kemerdekaan RI selesai. Ia justru meminta para Paskibraka terus aktif berorganisasi agar mental kepemimpinan dan kemampuan berjejaring mereka semakin terasah.
“Masuklah ke organisasi-organisasi itu agar semakin terlatih. Di situlah kita kembali ditempa, mendapatkan pengalaman, mendapatkan ilmu, dan yang tidak kalah penting adalah keterlibatan adik-adik sekalian dalam proses pembangunan yang ada di Kabupaten Pekalongan,” pesannya.
Ia mendorong para pelajar aktif dalam OSIS, organisasi pelajar, Karang Taruna maupun organisasi kepemudaan lainnya. Menurutnya, semakin luas organisasi yang diikuti, semakin besar pula kesempatan membangun jejaring dan pengalaman sosial.
Sukirman juga menyoroti derasnya perkembangan media sosial. Ia meminta para calon Paskibraka tidak hanya menjadi konsumen konten, tetapi mampu memanfaatkannya sebagai ruang belajar, membangun jejaring, bahkan membuka peluang usaha.
“Tidak mustahil dari media sosial yang kita ambil positifnya, kita akan mendapatkan keberkahan dari sana, mendapatkan ilmu, mendapatkan jejaring, mendapatkan jaringan yang luas,” katanya.
Bahkan, Sukirman meminta para Paskibraka ikut menjadi bagian dari penyebaran informasi positif tentang pembangunan Kabupaten Pekalongan. Program pemerintah di bidang infrastruktur, pendidikan hingga kesehatan, menurutnya, perlu diketahui masyarakat melalui berbagai kanal komunikasi, termasuk media sosial generasi muda.
“Ini harus kita kabarkan agar kepercayaan masyarakat tumbuh, lalu kemudian keterlibatan masyarakat semakin baik dalam partisipasi pembangunan,” jelasnya.
Di sisi lain, Sekda Kabupaten Pekalongan M. Yulian Akbar menekankan agar para Paskibraka tidak cepat puas hanya dengan menyandang status lulusan SMA. Ia mendorong mereka melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dan tidak menjadikan persoalan ekonomi sebagai alasan untuk berhenti belajar.
“Jangan puas dengan hanya lulusan SMA. Harus mau belajar. Anggota Paskibraka harus begitu, mau belajar,” tegas Akbar.
Menurutnya, perguruan tinggi bukan hanya tempat mengejar gelar akademik, tetapi juga ruang penting untuk mengasah kepemimpinan melalui organisasi kemahasiswaan. Ia pun mengingatkan tiga modal utama yang harus dijaga generasi muda di tengah perubahan zaman: mau belajar, kerja keras dan disiplin.
“Pertama mau belajar. Kedua harus kerja keras. Dan yang ketiga, tentu saja kita harus disiplin,” tandasnya.
Kamis, 13 Agustus 2026
KAJEN – Pemerintah Kabupaten Pekalongan mengajak masyarakat memanfaatkan berbagai layanan dan program yang dihadirkan dalam kegiatan Gebyar Fest 81 di Halaman Bank Jateng Cabang Kajen, Rabu (12/8/2026). Kegiatan tersebut menjadi sarana bagi masyarakat untuk memperoleh informasi sekaligus mengakses berbagai program pembiayaan, perbankan, hingga kepemilikan rumah.
SIWALAN – Pemerintah Kabupaten Pekalongan terus memperkuat sektor pertanian melalui pemanfaatan energi terbarukan sekaligus menjaga keberlanjutan lahan pertanian. Komitmen tersebut ditunjukkan dalam kegiatan penyerahan bantuan pompa air tenaga surya oleh Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, di Desa Tengeng Wetan, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, Senin (10/8/2026).
KARANGANYAR – Raimuna Cabang IX Gerakan Pramuka Kabupaten Pekalongan resmi digelar di Lapangan Desa Kulu, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, Selasa (11/8/2026). Kegiatan yang diikuti Pramuka Penegak dan Pandega dari berbagai kwartir ranting se-Kabupaten Pekalongan ini menjadi wadah pembinaan karakter, penguatan wawasan kebangsaan, serta pengembangan kepemimpinan generasi muda.
KARANGANYAR – Raimuna Cabang IX Gerakan Pramuka Kabupaten Pekalongan resmi digelar di Lapangan Desa Kulu, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, Selasa (11/8/2026). Kegiatan yang diikuti Pramuka Penegak dan Pandega dari berbagai kwartir ranting se-Kabupaten Pekalongan ini menjadi wadah pembinaan karakter, penguatan wawasan kebangsaan, serta pengembangan kepemimpinan generasi muda.
KAJEN – Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Pekalongan, H. Sukirman, S.S., M.S., melantik sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Pelantikan yang digelar di Aula Setda Lantai 1 Kabupaten Pekalongan, Jumat (7/8/2026), tersebut menjadi bagian dari penguatan sumber daya aparatur sekaligus upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik.
KAJEN – Pemerintah Kabupaten Pekalongan resmi mengajukan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026 kepada DPRD Kabupaten Pekalongan. Langkah ini menjadi sinyal penyesuaian fiskal daerah setelah target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipangkas sekitar Rp35 miliar, dari semula sekitar Rp711 miliar menjadi Rp676 miliar.
KAJEN – Pemerintah Kabupaten Pekalongan terus mendorong terbukanya akses lapangan pekerjaan bagi masyarakat melalui penyelenggaraan Kajen Career Expo 2026 yang digelar di Gedung Pertemuan Umum (GPU) Kajen, Selasa (4/8/2026). Kegiatan tersebut menghadirkan ribuan peluang kerja dari berbagai sektor sebagai upaya mempertemukan perusahaan dengan para pencari kerja.
KAJEN – Pemerintah Kabupaten Pekalongan menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti berbagai aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam audiensi bersama Pejuang 24 di Ruang Rapat Bupati Setda Kabupaten Pekalongan, Senin (3/8/2026). Audiensi yang dipimpin langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Pekalongan, H. Sukirman, S.S., M.S., tersebut berlangsung secara terbuka sebagai wadah dialog antara pemerintah dan masyarakat.
Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan, H. M. Yulian Akbar, S.Sos., M.Si., menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan kegiatan tersebut. Menurutnya, kehadiran Bank Jateng semakin mempermudah masyarakat memperoleh akses terhadap berbagai program pemerintah yang dapat mendukung peningkatan kesejahteraan.
"Melalui kegiatan ini, masyarakat bisa mendapatkan informasi mengenai berbagai layanan, mulai dari akses pembiayaan usaha hingga program kepemilikan rumah. Ini merupakan peluang yang perlu dimanfaatkan, terutama oleh pelaku UMKM agar usahanya dapat terus berkembang," ujarnya.
Sekda menjelaskan, salah satu program yang menjadi perhatian adalah kemudahan akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) maupun fasilitas pembiayaan lainnya yang ditawarkan Bank Jateng. Menurutnya, dukungan permodalan menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah di Kabupaten Pekalongan.
Selain itu, Pemerintah Kabupaten Pekalongan juga berkomitmen mendukung Program Tiga Juta Rumah yang menjadi program prioritas pemerintah pusat. Untuk mendukung program tersebut, Pemkab telah menjalin komunikasi dengan asosiasi dan para pengembang perumahan.
"Pemerintah Kabupaten Pekalongan pada prinsipnya siap memberikan pelayanan. Jika terdapat kendala atau hambatan birokrasi, khususnya dalam proses perizinan, kami siap membantu memfasilitasinya agar program ini dapat berjalan dengan baik," tegasnya.
Sekda berharap sinergi antara pemerintah daerah, Bank Jateng, pengembang, dan seluruh pemangku kepentingan dapat memperluas akses masyarakat terhadap pembiayaan maupun kepemilikan rumah yang layak.
Ia juga mengungkapkan bahwa kegiatan yang digelar Bank Jateng mendapat sambutan positif dari masyarakat. Kegiatan tersebut berlangsung hingga 16 Agustus 2026, sehingga masyarakat masih memiliki kesempatan untuk mengunjungi berbagai stan layanan guna memperoleh informasi dan berkonsultasi secara langsung mengenai produk serta program yang disediakan Bank Jateng.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Pekalongan berharap semakin banyak masyarakat yang memanfaatkan layanan perbankan dan program pemerintah sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan, memperkuat sektor UMKM, serta memperluas akses kepemilikan rumah bagi masyarakat.
Rabu, 12 Agustus 2026
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Jawa Tengah menyampaikan bahwa pemanfaatan panel surya untuk pompanisasi merupakan bagian dari program pengembangan energi terbarukan di Jawa Tengah. Teknologi tersebut dinilai mampu meningkatkan efisiensi sektor pertanian karena menggunakan energi ramah lingkungan dengan biaya operasional yang lebih rendah.
"Pompanisasi berbasis tenaga surya sangat efektif. Selain menghemat biaya energi, teknologi ini juga tidak menimbulkan polusi dan dapat beroperasi selama 24 jam. Ke depan, model seperti ini akan kami kembangkan tidak hanya untuk pertanian, tetapi juga dapat dimanfaatkan pada sektor pelayanan publik, UMKM, dan sektor lainnya," ujar Ahmad Luthfi.
Ia menjelaskan, program percontohan tersebut saat ini diterapkan di tiga kabupaten dengan total cakupan irigasi sekitar 50 hektare, sementara di lokasi Desa Tengeng Wetan mampu mengairi lahan seluas sekitar 20 hektare. Apabila hasilnya optimal, program tersebut akan diperluas ke daerah lain di Jawa Tengah.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan, H. M. Yulian Akbar, S.Sos., M.Si., menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam pengembangan pompanisasi berbasis tenaga surya. Menurutnya, teknologi tersebut menjadi solusi yang efisien untuk mendukung produktivitas pertanian.
"Hari ini Kabupaten Pekalongan mendapat bantuan pompa air tenaga surya yang ditempatkan sesuai kebutuhan masyarakat. Sebelumnya kami juga telah mengembangkan pemanfaatan energi surya di beberapa lokasi, dan ke depan akan terus diperluas karena memberikan manfaat yang besar bagi petani," ungkapnya.
Selain penguatan sarana pertanian, Yulian menegaskan Pemerintah Kabupaten Pekalongan juga berkomitmen menjaga keberlanjutan lahan pertanian sebagai bagian dari upaya mewujudkan ketahanan pangan. Saat ini pemerintah daerah telah menyelesaikan penyusunan Lahan Baku Sawah (LBS) dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), yang tinggal menunggu pengesahan melalui Peraturan Daerah.
Berdasarkan data Pemerintah Kabupaten Pekalongan, luas lahan baku sawah mencapai sekitar 19.830,48 hektare, sedangkan luas LP2B mencapai sekitar 17.291,978 hektare atau lebih dari 87 persen dari total lahan baku sawah yang ada.
Yulian menambahkan, Pemerintah Kabupaten Pekalongan akan terus menjaga agar kawasan LP2B tidak beralih fungsi. Upaya tersebut juga akan diperkuat melalui revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sehingga perlindungan terhadap lahan pertanian dapat berjalan secara berkelanjutan.
"Kami berkomitmen menjaga lahan pertanian agar tetap produktif dan tidak beralih fungsi. Hal ini menjadi bagian penting dalam mendukung ketahanan pangan, baik di Kabupaten Pekalongan maupun di Jawa Tengah," pungkasnya.
Senin, 10 Agustus 2026
Ketua Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Kabupaten Pekalongan, M. Yulian Akbar, S.Sos., M.Si., mengapresiasi terselenggaranya Raimuna Cabang IX yang berlangsung selama empat hari. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan manfaat besar bagi para peserta dalam membentuk karakter sekaligus meningkatkan kemampuan bekerja sama.
"Raimuna bukan sekadar ajang berkumpul ataupun kegiatan seremonial, tetapi menjadi ruang belajar bagi para Pramuka Penegak dan Pandega. Di sini mereka dapat berdiskusi, bertukar pengalaman, serta mengembangkan wawasan kebangsaan dan jiwa kepemimpinan," ujarnya.
Yulian berharap seluruh peserta dapat mengikuti setiap rangkaian kegiatan dengan sungguh-sungguh sehingga ilmu dan pengalaman yang diperoleh dapat diterapkan di lingkungan masing-masing setelah kegiatan berakhir.
Ia juga berharap pelaksanaan Raimuna Cabang pada tahun-tahun mendatang dapat menjangkau lebih banyak peserta serta diselenggarakan secara bergilir di berbagai wilayah di Kabupaten Pekalongan agar manfaatnya semakin luas.
Lebih lanjut, Yulian menekankan pentingnya semangat kolaborasi dan inovasi dalam Gerakan Pramuka. Menurutnya, pembentukan pemimpin masa depan tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan membutuhkan sinergi antara Pramuka, pemerintah, dunia usaha, dan berbagai elemen masyarakat.
"Pramuka harus terus berkolaborasi dan berinovasi untuk mewujudkan kepemimpinan yang berkelanjutan. Melalui Raimuna ini, peserta belajar membangun komunikasi, berkoordinasi, dan bekerja sama dengan pemerintah desa, pemerintah kecamatan, pemerintah kabupaten, serta berbagai lembaga dan mitra, termasuk dunia usaha. Kolaborasi menjadi kunci dalam mencetak generasi muda yang tangguh, adaptif, dan berdaya saing," pungkasnya.
Senin, 10 Agustus 2026
Ketua Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Kabupaten Pekalongan, M. Yulian Akbar, S.Sos., M.Si., mengapresiasi terselenggaranya Raimuna Cabang IX yang berlangsung selama empat hari. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan manfaat besar bagi para peserta dalam membentuk karakter sekaligus meningkatkan kemampuan bekerja sama.
"Raimuna bukan sekadar ajang berkumpul ataupun kegiatan seremonial, tetapi menjadi ruang belajar bagi para Pramuka Penegak dan Pandega. Di sini mereka dapat berdiskusi, bertukar pengalaman, serta mengembangkan wawasan kebangsaan dan jiwa kepemimpinan," ujarnya.
Yulian berharap seluruh peserta dapat mengikuti setiap rangkaian kegiatan dengan sungguh-sungguh sehingga ilmu dan pengalaman yang diperoleh dapat diterapkan di lingkungan masing-masing setelah kegiatan berakhir.
Ia juga berharap pelaksanaan Raimuna Cabang pada tahun-tahun mendatang dapat menjangkau lebih banyak peserta serta diselenggarakan secara bergilir di berbagai wilayah di Kabupaten Pekalongan agar manfaatnya semakin luas.
Lebih lanjut, Yulian menekankan pentingnya semangat kolaborasi dan inovasi dalam Gerakan Pramuka. Menurutnya, pembentukan pemimpin masa depan tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan membutuhkan sinergi antara Pramuka, pemerintah, dunia usaha, dan berbagai elemen masyarakat.
"Pramuka harus terus berkolaborasi dan berinovasi untuk mewujudkan kepemimpinan yang berkelanjutan. Melalui Raimuna ini, peserta belajar membangun komunikasi, berkoordinasi, dan bekerja sama dengan pemerintah desa, pemerintah kecamatan, pemerintah kabupaten, serta berbagai lembaga dan mitra, termasuk dunia usaha. Kolaborasi menjadi kunci dalam mencetak generasi muda yang tangguh, adaptif, dan berdaya saing," pungkasnya.
Senin, 10 Agustus 2026
Dalam kesempatan itu, Sukirman menyampaikan bahwa pejabat fungsional yang dilantik terdiri atas ASN hasil rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2024 serta ASN yang mengalami perpindahan jabatan sesuai kebutuhan organisasi.
"Alhamdulillah hari ini kita baru saja melantik jabatan fungsional dari ASN hasil rekrutmen CPNS Tahun 2024, kemudian ada juga yang berpindah tugas. Banyak kader-kader muda yang muncul, dan ini menjadi harapan baru bagi Pemerintah Kabupaten Pekalongan," ujarnya.
Ia menegaskan, integritas dan profesionalisme harus menjadi landasan utama dalam menjalankan tugas sebagai ASN. Selain itu, para pejabat fungsional juga diminta untuk terus meningkatkan kompetensi, keterampilan, dan kapasitas diri agar mampu menjawab tuntutan pelayanan publik yang semakin berkembang.
Menurutnya, amanah yang diberikan harus dijaga dengan penuh tanggung jawab demi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Sukirman mengatakan, ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan pemerintah terus meningkat. Oleh karena itu, ASN dituntut bekerja secara profesional dengan berpedoman pada standar operasional prosedur (SOP), peraturan perundang-undangan, serta menjalankan tugas pokok dan fungsi secara optimal.
"ASN juga harus adaptif terhadap perkembangan zaman, termasuk perkembangan teknologi, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat semakin cepat, efektif, dan berkualitas," katanya.
Pada kesempatan tersebut, Sukirman juga menyinggung upaya penegakan disiplin ASN. Ia mengungkapkan bahwa masih terdapat sejumlah kecil ASN yang bersikap indisipliner. Namun, Pemerintah Kabupaten Pekalongan melalui Inspektorat telah melakukan pembinaan secara berkelanjutan.
"Sebagian sudah memperbaiki sikap dan kinerjanya. Tetapi apabila setelah pembinaan tidak ada perubahan, tentu akan diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku, mulai dari penurunan pangkat hingga pemberhentian sesuai rekomendasi dan peraturan yang berlaku," tegasnya.
Sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kinerja birokrasi, Pemerintah Kabupaten Pekalongan terus melakukan konsolidasi di seluruh jajaran ASN. Selain itu, penempatan pegawai akan dilakukan secara proporsional berdasarkan kompetensi, kemampuan, dan bidang keahlian masing-masing.
Melalui langkah tersebut, Sukirman berharap tercipta birokrasi yang semakin profesional, berintegritas, dan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.
Sabtu, 8 Agustus 2026
Rancangan perubahan tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Pekalongan Sukirman dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pekalongan, Rabu 5 Agustus 2026.
Sukirman mengatakan perubahan APBD dilakukan sebagai bagian dari mekanisme pengelolaan keuangan daerah untuk menyesuaikan kondisi fiskal terkini, sehingga pelaksanaan pembangunan tetap berjalan sesuai kebutuhan dan kemampuan anggaran.
"Penyusunan Perubahan APBD didasarkan pada evaluasi realisasi APBD Semester I Tahun 2026, perkembangan kebijakan fiskal nasional, perubahan alokasi transfer dari pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, serta pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)," ujarnya.
Ia menjelaskan dokumen Perubahan KUA dan PPAS telah diserahkan kepada pimpinan DPRD untuk dibahas bersama sebelum menjadi dasar penyusunan Perubahan APBD 2026.
"Nantinya akan dilakukan berbagai penyesuaian agar APBD 2026 semakin mantap dan mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah," kata Sukirman.
Selain melakukan penyesuaian pada sisi pendapatan, pemerintah juga mengatur kembali alokasi belanja daerah dengan tetap mengedepankan efektivitas program prioritas, optimalisasi PAD, dan kesinambungan pembangunan hingga akhir tahun anggaran.
Salah satu penyesuaian penting adalah pengalokasian SiLPA dan Belanja Tambahan Penghasilan Guru (TPG) ASN sebesar Rp32,6 miliar. Dana tersebut digunakan untuk memenuhi pembayaran TPG, tunjangan hari raya (THR), dan gaji ke-13 sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 372 Tahun 2025.
"Pemkab Pekalongan melakukan penyesuaian alokasi SiLPA dan Belanja TPG bagi guru ASN sebesar Rp32,6 miliar guna mengakomodasi TPG, THR, dan gaji ke-13," jelas Sukirman.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Abdul Munir menyatakan DPRD akan segera membahas dokumen perubahan anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Menurutnya, salah satu poin krusial dalam pembahasan nanti adalah penyesuaian target PAD. Ia mengungkapkan target PAD yang sebelumnya diproyeksikan sekitar Rp711 miliar harus dikoreksi menjadi Rp676 miliar setelah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menginformasikan adanya penurunan penerimaan dari opsen pajak.
Perubahan target pendapatan tersebut diperkirakan akan memengaruhi postur APBD Perubahan 2026 sehingga pemerintah daerah dan DPRD harus menyusun kembali prioritas belanja agar program-program strategis tetap dapat terlaksana tanpa mengganggu stabilitas keuangan daerah.
Rabu, 5 Agustus 2026
Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Pekalongan, H. Sukirman, S.S., M.S., menyampaikan bahwa kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan yang terintegrasi melalui konsep Rumah Siap Kerja Kajen.
“Rumah Siap Kerja Kajen disiapkan agar ketenagakerjaan, pelatihan, hingga penempatan kerja dapat saling terhubung. Ketika masyarakat sudah memiliki keterampilan dan mendapatkan pekerjaan, maka akan berdampak pada peningkatan ekonomi. Apalagi jika dikombinasikan dengan pengembangan ekonomi kreatif, tentu akan semakin selaras,” ujar Sukirman.
Menurutnya, Kajen Career Expo yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan tersebut mendapat respons positif dari masyarakat. Para pencari kerja, baik lulusan baru (fresh graduate) maupun tenaga kerja berpengalaman, terlihat antusias mendaftar di berbagai perusahaan yang membuka lowongan.
“Dari yang kita lihat langsung, banyak pencari kerja yang datang dan mendaftar di berbagai bidang. Bahkan ada yang mendaftar lebih dari satu perusahaan,” katanya.
Sukirman mengungkapkan, dalam kegiatan tersebut tersedia sekitar 2.300 lowongan pekerjaan dari berbagai bidang. Ia berharap seluruh peluang kerja tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai salah satu langkah untuk menekan angka pengangguran di Kabupaten Pekalongan.
“Ini merupakan salah satu upaya menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), TPT Kabupaten Pekalongan sudah mengalami penurunan dari 3,29 persen menjadi 3,24 persen. Ke depan akan terus kita dorong agar semakin turun,” jelasnya.
Menanggapi adanya keluhan pencari kerja terkait batasan usia dalam persyaratan lowongan, Sukirman menekankan pentingnya peningkatan kompetensi dan keterampilan.
“Memang menjadi tugas pemerintah untuk memfasilitasi pelatihan-pelatihan. Meskipun usia seseorang sudah melewati batas yang dipersyaratkan, jika keterampilannya memadai dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan, peluang untuk diterima tetap terbuka,” tuturnya.
Selain memperluas peluang kerja di dalam daerah, Pemkab Pekalongan juga akan berupaya menjalin koordinasi dengan pemerintah pusat terkait program ketenagakerjaan yang lebih luas, termasuk peluang kerja luar negeri melalui program pelatihan.
“Kita akan mencoba berkoordinasi dengan pemerintah pusat melalui dinas terkait. Di tingkat pusat juga ada program seperti SMK Go Global yang memberikan pelatihan bagi lulusan SMA/SMK sebelum bekerja ke luar negeri. Mudah-mudahan program seperti itu juga dapat menjangkau daerah,” ungkapnya.
Sukirman juga menegaskan komitmen Pemkab Pekalongan untuk memastikan proses rekrutmen tenaga kerja berlangsung secara transparan dan bebas dari praktik pungutan maupun percaloan.
“Ini menjadi bagian dari masa lalu yang harus kita perbaiki. Kita sudah berkomitmen dan bekerja sama dengan perusahaan agar proses rekrutmen berikutnya berjalan bersih, gratis, tanpa pungutan, tanpa melalui calo maupun perantara siapa pun,” tegasnya.
Sementara itu, salah satu pencari kerja yang mengikuti Kajen Career Expo, Nadia Nurlaili Umi Latifah, asal Kajen, mengungkapkan bahwa kegiatan tersebut memberikan kesempatan bagi para pencari kerja untuk mendapatkan informasi mengenai berbagai peluang pekerjaan.
Nadia yang merupakan lulusan Ilmu Politik Pemerintahan mengaku masih mencari pekerjaan yang sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Menurutnya, beberapa lowongan yang tersedia lebih banyak berada pada bidang yang membutuhkan tenaga laki-laki atau pekerjaan lapangan.
“Setelah melihat-lihat lowongan yang tersedia, kebanyakan membuka posisi seperti pekerjaan luar negeri, salesman, atau retail outlet. Saya masih mencari yang sesuai dengan latar belakang pendidikan saya,” ujarnya.
Ia menilai persaingan mencari pekerjaan saat ini cukup ketat karena jumlah lulusan perguruan tinggi terus meningkat, sementara pertumbuhan lapangan kerja belum selalu sebanding.
“Menurut saya persaingan semakin ketat. Jumlah sarjana semakin banyak, tetapi tidak dibarengi dengan jumlah lapangan pekerjaan yang semakin banyak juga. Jadi memang cukup sulit,” kata Nadia.
Terkait batasan usia dalam lowongan kerja, Nadia berharap perusahaan dapat memberikan kesempatan lebih luas bagi pencari kerja dari berbagai kelompok usia.
“Banyak lowongan yang memberikan batas usia maksimal 24, 25, atau 26 tahun. Padahal ada juga pencari kerja yang terkena layoff, berhenti bekerja, atau membutuhkan pekerjaan di usia 30 tahun ke atas maupun 40 tahun ke atas. Hal itu mungkin bisa menjadi pertimbangan bagi perusahaan,” pungkasnya.
Selasa, 4 Agustus 2026
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah persoalan menjadi perhatian, mulai dari isu moralitas, dugaan peredaran narkotika jenis baru, hingga berbagai laporan yang berkaitan dengan pelayanan publik dan aparatur sipil negara (ASN).
Plt. Bupati Pekalongan H. Sukirman mengatakan, salah satu temuan yang cukup mengejutkan adalah adanya informasi mengenai dugaan peredaran narkotika jenis baru yang dikenal dengan nama Sinte. Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Pekalongan akan segera berkoordinasi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Kepolisian untuk melakukan langkah-langkah penanganan secara intensif.
Selain itu, pihaknya juga memberikan perhatian serius terhadap berbagai persoalan yang melibatkan ASN. Seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat telah dicatat dan akan segera ditindaklanjuti oleh Inspektorat Kabupaten Pekalongan sesuai dengan kewenangannya.
"Beberapa laporan yang menjadi perhatian antara lain terkait persoalan di desa, pelayanan di puskesmas, hingga praktik adopsi yang sempat menjadi perhatian publik. Semua akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku. Prinsipnya, ini adalah bagian dari upaya bersama untuk membangun Kabupaten Pekalongan yang lebih baik," ujar Sukirman.
Lebih lanjut, Sukirman mengapresiasi masyarakat yang telah menyampaikan aspirasi secara langsung kepada pemerintah daerah. Menurutnya, forum dialog seperti ini menjadi sarana yang efektif untuk memperoleh informasi yang akurat sekaligus mempercepat pengambilan keputusan.
Ia menilai, penyampaian aspirasi yang disertai data dan fakta konkret akan memudahkan pemerintah dalam menentukan langkah penyelesaian terhadap setiap persoalan yang muncul di tengah masyarakat.
"Pemerintah Kabupaten Pekalongan juga akan terus proaktif melakukan pengecekan di lapangan sebagai langkah preventif, sehingga berbagai persoalan dapat diketahui dan diselesaikan lebih awal sebelum berkembang menjadi aduan masyarakat," pungkasnya.
Senin, 3 Agustus 2026
