Artikel

Alamat

Link Terkait

• Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pekalongan
• PPID Kabupaten Pekalongan
• Lapor Bup

Statistik Pengunjung

Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Dinkes Kabupaten Pekalongan, H. Muhammad Khoirudin, S.Kep., Ns., M.Kes., saat ditemui tim RKS di ruang kerjanya pada Selasa (21/04/2026) siang, mengatakan bahwa jemaah yang dinyatakan lulus istitoah berhak diberangkatkan karena kondisi kesehatannya telah memenuhi standar.

“Sebanyak 941 calon jemaah haji telah dinyatakan lulus istitoah. Artinya, mereka dalam kondisi sehat dan telah mendapatkan keterangan resmi dari Dinas Kesehatan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, terdapat sejumlah penyakit yang perlu diwaspadai oleh calon jemaah saat melaksanakan ibadah di Tanah Suci, antara lain meningitis, polio, COVID-19, influenza, heatstroke, dan gagal jantung. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Dinkes melakukan tes kebugaran atau ROKPOT sebelum pemberangkatan.

Tes tersebut meliputi pemeriksaan tekanan darah, suhu tubuh, serta detak jantung setelah aktivitas fisik seperti jalan kaki. Bagi jemaah lansia, diberikan waktu berjalan kaki sekitar 6–7 menit, sementara jemaah non-lansia menjalani rute jalan kaki dengan jarak lebih panjang.

“Dari hasil tes kebugaran ini, kami bisa mendeteksi dini jika ada kelainan. Jika ditemukan indikasi tertentu, akan kami rekomendasikan untuk dirujuk,” jelasnya.

Khoirudin menambahkan, sebagian besar jemaah lansia memiliki risiko penyakit degeneratif seperti diabetes melitus dan hipertensi. Kondisi tersebut, menurutnya, juga dipengaruhi oleh pola hidup yang kurang sehat.

Untuk itu, pihaknya mengimbau calon jemaah haji agar rutin berolahraga ringan, seperti jalan kaki setelah salat subuh, guna menjaga kebugaran tubuh. Hal ini penting karena rangkaian ibadah haji membutuhkan kondisi fisik yang prima.

“Ibadah haji memerlukan kekuatan fisik, mulai dari tawaf, sa’i, hingga lempar jumrah. Karena itu, kebugaran harus dipersiapkan sejak dini,” tambahnya.

Pada musim haji 2026, Kabupaten Pekalongan terbagi dalam lima kelompok terbang (kloter), yakni kloter 11, 12, 13, 14, dan 18. Setiap kloter akan mendapatkan pendampingan tenaga kesehatan sejak keberangkatan hingga kepulangan.

Dinkes juga menyiapkan dua unit ambulans serta tim medis yang terdiri dari dokter dan perawat untuk mengawal jemaah dari Alun-Alun Kajen menuju Asrama Haji Donohudan.

Selain itu, selama perjalanan hingga di pesawat dan di Tanah Suci, jemaah akan didampingi oleh Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD) dan Tim Kesehatan Haji Indonesia (TKHI) yang bertugas melakukan pemantauan kesehatan secara berkala.

“Kami akan memastikan kesehatan jemaah terjaga mulai dari keberangkatan, selama di Tanah Suci, hingga kembali ke Kabupaten Pekalongan,” tegasnya.

Dari Kabupaten Pekalongan, tercatat empat tenaga kesehatan tergabung dalam TKHD, sementara TKHI merupakan tim dari Kementerian Kesehatan yang ditugaskan di setiap kloter melalui proses seleksi.

Kepala DPU TARU Murdiyarso, S.P., M.T., melalui Kepala Bidang Bina Marga DPU TARU Kabupaten Pekalongan, Al-Faruq, menjelaskan bahwa pihaknya melakukan keprasan aspal pada ruas jalan Kedungwuni-Doro, Doro-karangdadap, dan Karangdadap-Kota Pekalongan. Ruas tersebut merupakan jalan kabupaten yang mengalami kerusakan akibat beban kendaraan berat, khususnya truk bermuatan.

“Kerusakan menyebabkan permukaan jalan menggunung atau mletot sehingga membahayakan masyarakat. Oleh karena itu, kami melakukan pemaprasan untuk meratakan kembali jalan agar aman dilalui,” ujarnya.

Selain penanganan jalan, pada hari yang sama DPU TARU juga melakukan pembersihan gorong-gorong di sepanjang ruas jalan dari SMA Negeri 1 Kajen hingga wilayah Sibedug, Desa Kebonagung. Meski ruas tersebut merupakan jalan provinsi yang menghubungkan Kajen dengan Karanganyar, pihaknya tetap mengambil langkah responsif guna mengatasi genangan air yang kerap terjadi saat hujan.

Menurut Al-Faruq, genangan air di lokasi tersebut disebabkan oleh tersumbatnya saluran drainase akibat tumpukan material seperti sampah, tanah, serta kerusakan pada saluran air.

“Kami menerjunkan tim lapangan untuk membersihkan gorong-gorong agar aliran air kembali lancar dan tidak terjadi genangan yang berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat,” jelasnya.

Ia menambahkan, berdasarkan pemantauan sementara, kondisi aliran air saat ini sudah membaik dan belum ditemukan laporan genangan kembali. Meski demikian, pihaknya tetap melakukan pemantauan sebagai langkah antisipasi.

“Harapannya, upaya ini dapat menjadi solusi terbaik bagi masyarakat, meskipun lokasi tersebut merupakan kewenangan provinsi. Ini bentuk komitmen kami dalam memberikan pelayanan yang optimal,” pungkasnya.

Pelatihan ini difokuskan pada peningkatan kapasitas kewirausahaan pemuda, khususnya di bidang desain konten kreatif dan strategi pemasaran digital.

Kabid Kepemudaan Dinporapar Kabupaten Pekalongan, Ari Lanang, menjelaskan bahwa pemilihan materi videografi dan digital marketing didasarkan pada kebutuhan zaman. Menurutnya, pemuda Kedungwuni yang dikenal memiliki jiwa usaha tinggi harus dibekali keterampilan teknis agar mampu bersaing.

"Materi yang diberikan meliputi teknik dasar videografi, pengambilan gambar, hingga editing. Tujuannya agar mereka menjadi konten kreator yang mandiri. Mengingat banyak pemuda di Kedungwuni yang bergerak di bidang usaha, materi digital marketing diharapkan bisa meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan mereka," ujar Ari Lanang saat ditemui di lokasi kegiatan.

Ari menambahkan, sebanyak 75 peserta yang ikut serta tidak akan dilepas begitu saja. Pihaknya telah membentuk grup pendampingan khusus untuk memastikan para peserta bisa menciptakan peluang usaha baru dan menekan angka pengangguran di wilayah tersebut.

"Harapannya, mereka bisa menularkan 'virus kebaikan' dan keterampilan ini kepada pemuda lainnya, sehingga dampak ekonomi dari program ini bisa dirasakan secara luas di Kecamatan Kedungwuni," imbuhnya.

Program ini disambut antusias oleh para peserta. Ferry Kurniawan, salah satu peserta asal Desa Rengas, mengaku bahwa materi yang diberikan sangat relevan dengan tantangan yang dihadapi generasi muda saat ini.

"Kami sangat mengapresiasi kegiatan ini, bahkan ini momen yang kami tunggu-tunggu. Materinya sangat pas untuk bekal kami terjun ke masyarakat dan berkarya ke depannya," kata Ferry.

Selain pelatihan teknis, para peserta juga dibekali dengan kartu Zilenial sebagai bagian dari program Kecamatan Berdaya yang diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kartu ini diharapkan menjadi simbol kesiapan para pemuda dalam menyongsong dunia kerja dan membangun kemandirian ekonomi desa.

"Harapan saya, acara semacam ini terus ada secara berkelanjutan untuk membekali kami di masa depan," tutupnya.

Kholid menjelaskan, pelaksanaan LCC tingkat kabupaten merupakan bagian strategis dalam menjaring talenta pelajar terbaik dari seluruh wilayah di Kabupaten Pekalongan. Ia menyebut, ajang ini merupakan lanjutan dari seleksi berjenjang di tingkat kecamatan yang diikuti perwakilan dari 19 kecamatan.

“Ini menjadi langkah awal untuk menemukan talenta-talenta terbaik yang nantinya dipersiapkan mengikuti lomba di tingkat lebih tinggi, baik provinsi hingga nasional,” ujarnya.

Ia juga mengungkapkan, salah satu siswa dari SD Negeri di wilayah Bojong akan mewakili Kabupaten Pekalongan dalam lomba Matematika tingkat nasional yang dijadwalkan pada 29 September mendatang. Hal tersebut, menurutnya, menjadi bukti bahwa potensi pelajar daerah mampu bersaing di kancah yang lebih luas.

Lebih lanjut, Kholid menegaskan bahwa LCC tidak hanya berorientasi pada kemampuan akademik, tetapi juga menanamkan nilai-nilai karakter, seperti integritas, kemampuan berpikir kritis, serta kerja sama tim.

“Harapannya, kegiatan ini mampu membentuk generasi pelajar yang berkarakter, memiliki daya saing, dan siap menyongsong Indonesia Emas,” tambahnya.

Dindikbud Kabupaten Pekalongan, lanjutnya, berkomitmen memberikan pendampingan maksimal kepada peserta yang berhasil melaju ke tingkat provinsi. Ia menekankan pentingnya peran guru dalam membimbing dan mempersiapkan peserta didik.

“Guru memiliki peran strategis sebagai pendamping agar siswa siap bersaing di tingkat yang lebih tinggi,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Penyelenggara Surajak menyampaikan bahwa LCC tahun ini diikuti 57 siswa yang merupakan perwakilan dari 19 kecamatan di Kabupaten Pekalongan.
“Total peserta sebanyak 57 siswa dari 19 kecamatan,” jelasnya.

Ia menambahkan, seluruh tahapan lomba dilaksanakan secara berjenjang, mulai dari tingkat wilayah hingga kabupaten, dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Adapun materi yang dilombakan meliputi Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial (IPAS), serta Bahasa Indonesia.

Hasil dari Lomba Cerdas Cermat (LCC) jenjang Sekolah Dasar (SD) tingkat kabupaten tahun 2026 SD Muhammadiyah Kajen berhasil meraih Juara I, disusul Juara II diraih oleh SDN 01 Paninggaran, dan juara III diraih oleh SDN Lemahabang.

Melalui kegiatan ini, diharapkan mampu menjadi fondasi dalam membangun kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual siswa sejak dini, sekaligus memperkuat pemerataan kualitas pendidikan di Kabupaten Pekalongan.

Gagasan itu disampaikan dalam talkshow media tradisional yang digelar bertepatan dengan peringatan Harlah ke-80 Muslimat NU dan halal bihalal di Aula Gedung PCNU Kabupaten Pekalongan, Sabtu (18/4/2026). Forum ini menjadi panggung strategis untuk membahas peran budaya dalam mendukung kebijakan publik berbasis kearifan lokal.

Sumarwati menegaskan, seni rebana bukan sekadar hiburan, melainkan simbol identitas budaya sekaligus religiositas masyarakat, khususnya di lingkungan Nahdlatul Ulama. Karena itu, pelestariannya tidak bisa hanya bersifat seremonial, tetapi harus adaptif terhadap perkembangan zaman.

“Kegiatan ini kita sinergikan dengan momentum harlah Muslimat NU dan halal bihalal, sekaligus sebagai upaya peningkatan kualitas kebijakan publik melalui media tradisional,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, kekuatan Muslimat NU di Kabupaten Pekalongan terletak pada jaringan akar rumput yang masif. Tercatat sekitar 330 ranting tersebar di 19 kecamatan, menjadikan organisasi ini sebagai motor penggerak tradisi, termasuk rebana, yang rutin ditampilkan dalam setiap pertemuan.

“Setiap kali ada pertemuan, mereka selalu tampil dengan rebananya. Ini sudah menjadi tradisi yang harus kita rawat dan kembangkan,” tegasnya.

Namun di tengah arus modernisasi, Sumarwati melihat adanya tantangan serius: regenerasi minat. Ia menilai, tanpa inovasi, seni rebana berpotensi ditinggalkan generasi muda. Karena itu, ia mendorong langkah konkret berupa kolaborasi dengan alat musik modern tanpa menghilangkan nilai religius yang melekat.

“Kita dorong agar rebana bisa dikolaborasikan dengan alat musik modern yang disenangi anak-anak muda, tetapi tetap tidak menghilangkan nilai religiusnya,” tambahnya.

Sebagai bentuk penguatan, pihaknya juga berencana menggelar lomba rebana antar-PAC. Agenda ini diharapkan mampu memicu kreativitas sekaligus memperluas ruang ekspresi bagi pelaku seni di tingkat lokal.

Di sisi lain, Sumarwati mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dinilai konsisten dalam menjaga keberlanjutan budaya tradisional melalui berbagai kebijakan. Meski demikian, ia menekankan bahwa keberhasilan pelestarian tetap bergantung pada kolaborasi lintas sektor, termasuk komunitas dan generasi muda.

Tingginya animo peserta talkshow menjadi sinyal kuat bahwa isu ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Diskusi berlangsung dinamis, bahkan waktu yang tersedia tidak mampu menampung seluruh pertanyaan yang diajukan.

“Antusiasme peserta luar biasa, waktunya sampai tidak cukup karena banyak yang ingin bertanya. Ini menunjukkan kegiatan seperti ini sangat dibutuhkan,” ungkapnya.

Sumarwati berharap, forum serupa terus digelar secara berkelanjutan dengan menghadirkan narasumber beragam agar perspektif yang dibangun semakin kaya. Ia menegaskan, pelestarian rebana bukan hanya soal menjaga tradisi, tetapi juga memastikan warisan budaya tetap hidup dan dicintai lintas generasi.

“Seni rebana jangan sampai hilang. Justru harus kita tanamkan agar menjadi warisan generasi muda dan semakin dicintai,” pungkasnya.

Kegiatan yang melibatkan jajaran Pemerintah Kabupaten Pekalongan itu menjadi bagian dari strategi membumikan anjuran hemat energi khususnya pengurangan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) di level birokrasi. Sukirman secara eksplisit menegaskan bahwa sepeda bukan hanya alat olahraga, tetapi instrumen edukasi publik.

“Ini dalam rangka kampanye hemat energi,” ujarnya, seraya mengaitkan kegiatan tersebut dengan kebijakan work from home (WFH) setiap Jumat yang mulai diterapkan di lingkungan pemerintahan.

Pendekatan ini sejalan dengan tren yang berkembang di Jawa Tengah, di mana kampanye hemat energi tidak lagi berhenti pada regulasi, melainkan diwujudkan melalui praktik langsung seperti “bike to work” dan pembatasan penggunaan kendaraan dinas.

Dalam konteks itu, apa yang dilakukan Sukirman bisa dibaca sebagai bagian dari orkestrasi kebijakan yang lebih luas: membentuk budaya hemat energi dari dalam birokrasi sebelum menyasar masyarakat.

Rute gowes sejauh kurang lebih 16 kilometer dari Bank Jateng Cabang Kajen menuju Kecamatan Kesesi, melintasi Terminal Kajen, hingga singgah di Desa Nyamok—tidak hanya menjadi lintasan fisik, tetapi juga jalur simbolik. Di sepanjang perjalanan, rombongan tidak sekadar mengayuh, melainkan melakukan pemantauan langsung, termasuk pengecekan SPPG.

Di titik ini, kegiatan gowes bertransformasi menjadi metode kerja alternatif: memadukan mobilitas rendah emisi dengan fungsi pengawasan lapangan. Model ini memberi pesan bahwa efisiensi energi tidak harus mengorbankan efektivitas kerja, bahkan bisa memperkuatnya.

Partisipasi Sekretaris Daerah M. Yulian Akbar, para kepala OPD, hingga pimpinan Bank Jateng Kajen, Teguh Sri Prabowo, menunjukkan bahwa kampanye ini tidak berdiri sendiri. Ia ditopang oleh komitmen lintas sektor, termasuk dari dunia perbankan yang mulai mengadopsi prinsip keberlanjutan.

Teguh menegaskan bahwa Bank Jateng telah mengarah pada konsep sustainable dalam operasionalnya, sekaligus mendorong perubahan gaya hidup karyawan melalui kebiasaan bersepeda. Pernyataan ini menegaskan bahwa isu hemat energi telah bergeser dari ranah kebijakan publik ke praktik korporasi.

Lebih jauh, langkah Sukirman mencerminkan pemahaman bahwa tantangan energi tidak bisa diselesaikan hanya dengan kebijakan makro. Perubahan justru bertumpu pada kebiasaan mikro—bagaimana individu memilih moda transportasi, mengatur mobilitas, hingga mengelola konsumsi energi sehari-hari.

Pengalaman di berbagai daerah menunjukkan bahwa kebijakan hemat energi akan sulit efektif tanpa keteladanan. Bahkan, di tingkat provinsi, pejabat didorong memberi contoh langsung agar gerakan ini tidak berhenti sebagai formalitas. Dalam konteks itu, kehadiran kepala daerah di garis depan—mengayuh sepeda bersama ASN—menjadi pesan politik sekaligus sosial.

Namun demikian, tantangan terbesar bukan pada seremoni awal, melainkan pada keberlanjutan. Apakah gowes ini akan menjadi rutinitas atau sekadar agenda sesaat, akan sangat ditentukan oleh konsistensi kebijakan dan pengawasan internal.

Jika mampu dijaga, langkah sederhana ini berpotensi menjadi pintu masuk perubahan yang lebih besar: dari budaya birokrasi yang bergantung pada energi fosil menuju sistem kerja yang lebih efisien, adaptif, dan berkelanjutan.

Di tengah isu krisis energi global dan tekanan perubahan iklim, pesan yang ingin disampaikan Sukirman menjadi jelas hemat energi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan yang harus dimulai dari hal paling sederhana: mengayuh sepeda.

​Dalam arahannya, Sukirman menekankan bahwa status PNS menuntut komitmen tinggi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ia mengajak para pegawai baru untuk memacu kreativitas dan menjadi motor penggerak inovasi di unit kerja masing-masing, alih-alih sekadar menjalankan tugas administratif secara rutin.

​Terkait etika profesional, Sukirman secara khusus menyoroti pentingnya penempatan loyalitas. Ia mengingatkan agar para PNS mengutamakan dedikasi kepada institusi dan sistem pemerintahan, bukan kepada figur atau pimpinan tertentu.

Menurutnya, dengan berfokus pada sistem yang terbangun, pelayanan publik akan tetap terjaga profesionalitasnya tanpa bergantung pada sosok pemimpin.

​"Bapak/Ibu harus loyal kepada lembaga. Bukan loyal kepada Sukirman, kepada Sekda, atau siapa pun secara personal. Dengan demikian, siapa pun yang memimpin nanti, sistem itu sudah terbentuk dan berjalan dengan baik," tegasnya di hadapan para peserta.

​Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pekalongan, Ajid Suryo Pratondo, menjelaskan bahwa pegawai yang dilantik merupakan bagian dari CPNS formasi 2024 yang telah menuntaskan masa percobaan selama setahun sejak April 2025. Dari total 43 peserta formasi awal, sebanyak 41 orang kini resmi menyandang status PNS yang tersebar di 31 Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

​Ajid menambahkan, proses pengangkatan ini telah sah secara hukum berdasarkan pertimbangan teknis dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) tertanggal 25 Maret 2026. Adapun dua peserta lainnya dari formasi awal, yakni jabatan penyuluh pertanian, telah dialihkan status kepegawaiannya ke Kementerian Pertanian per Januari 2026.

Plt. Bupati Pekalongan, H. Sukirman, S.S., M.S., mengapresiasi kegiatan halal bihalal yang dinilainya sebagai inisiatif positif dari para kepala desa dan perangkat desa. Ia menilai kegiatan tersebut mampu menciptakan suasana persaudaraan serta memperkuat sinergi dan komunikasi antar pemangku kepentingan pemerintahan desa.

“Hari ini kegiatan halal bihalal yang diinisiasi oleh para kepala desa dan perangkat desa merupakan sebuah inisiatif yang sangat positif. Kami mengucapkan terima kasih karena ini menciptakan suasana persaudaraan serta konsolidasi yang solid dalam terus berbagi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Pekalongan, khususnya di tingkat desa,” ungkapnya.

Menurutnya, kegiatan seperti ini perlu terus dilakukan setiap tahun karena menjadi ruang komunikasi dan diskusi antar kepala desa dalam menghadapi dinamika pembangunan, termasuk keterbatasan anggaran yang ada.

“Di samping itu tentu saja di dalamnya akan tercipta komunikasi dan diskusi bagaimana kemudian membangun desanya masing-masing dengan dinamika yang ada, dengan keterbatasan anggaran. Namun kita sangat memahami bahwa para kepala desa dan perangkat desa sangat bersemangat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di desa masing-masing,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Paguyuban Kepala Desa dan Lurah Bahurekso Kabupaten Pekalongan, Soedomo, menyampaikan bahwa kegiatan berjalan dengan baik meskipun terdapat beberapa hal teknis yang masih perlu dibenahi ke depannya.

“Kegiatan hari ini berjalan dengan baik, meskipun memang ada beberapa hal yang dirasakan agak sedikit kurang nyaman, seperti adanya kekurangan dalam beberapa aspek pendukung kegiatan,” ujarnya.

Menanggapi isu di masyarakat terkait aksi protes di beberapa desa, terutama mengenai kondisi jalan rusak dan pengelolaan dana desa, Soedewo menegaskan bahwa pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas. Ia juga mendorong para kepala desa untuk bekerja sesuai aturan agar roda pemerintahan desa berjalan dengan baik dan transparan.

“Pada prinsipnya kami selalu ingin memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kami bekerja dengan sungguh-sungguh dan semaksimal mungkin. Insya Allah apa pun yang menjadi kebutuhan dan aspirasi masyarakat akan terus kami dengarkan,” katanya.

Ia menambahkan bahwa aspirasi masyarakat merupakan hal wajar, namun kepala desa harus tetap menjalankan tugas dengan mengedepankan aturan yang berlaku.

“Hal-hal seperti adanya protes atau demo itu wajar saja. Namun kami terus mengingatkan teman-teman kepala desa setiap kali bertemu, bahwa yang paling penting adalah bekerja sesuai aturan. Kalau kita sudah bekerja sesuai aturan, maka kita tidak perlu takut,” tegasnya.

Kegiatan Halal Bihalal tersebut diharapkan semakin mempererat sinergi antara pemerintah daerah dengan pemerintah desa dalam mewujudkan pelayanan publik yang semakin baik serta pembangunan desa yang lebih maju di Kabupaten Pekalongan.