Artikel

Alamat

Link Terkait

• Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pekalongan
• PPID Kabupaten Pekalongan
• Lapor Bup

Statistik Pengunjung

KAJEN  – Pemerintah Kabupaten Pekalongan kembali mencanangkan pembangunan infrastruktur di Kecamatan Wonokerto. Pembangunan ini akan dilakukan untuk perbaikan infrastruktur di Kecamatan Wonokerto setelah pembangunan tanggul melintang terdahulu yang digunakan untuk mencegah banjir rob. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Bupati Pekalongan KH.Asip Kholbihi,SH.M.Si saat menghadiri acara pendistribusian bantuan paket sembako untuk masyarakat yang terdampak Covid-19 di Kecamatan Wonokerto pada hari ini Kamis (30/4/2020).

‘’ Dan khusus Kecamatan Wonokerto, saya menekankan lagi karena robnya ini telah hilang , kemudian tinggal penataan lingkungan , maka nanti setelah situasinya kembali normal itu tentunya akan kita tata lagi terutama akses jalan, kemudian saluran dan nanti di tanggul ada long storage yang nanti akan kita bikin water treatment sumber air baku baru, untuk bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.’’

‘’Setelah itu beres maka nanti sumur-sumur dalam ini kita tutup karena menurut penelitian dari IPB salah satu penyebab turunya permukaan tanah di Kabupaten Pekalongan di daerah Pantai Utara Pekalongan adalah banyaknya sumur-sumur dalam ini.’’ Kata Bupati Asip.

Bupati Asip mengatakan pembangunan infrastruktur Long Storage ini bertujuan untuk mencegah banjir rob terulang kembali dan supaya masyarakat dapat mendapatkan sumber daya air lebih baik lagi di daerah pesisir. ‘’ Nanti kalau sumber air ini nanti bisa kita manfaatkan , pelan-pelan sumur ini akan kita gantikan. Ini untuk cadangan saja. Terutama ini juga banyak dikelola oleh Konsimas, ada pabrik yang menggunakan ini, nanti kalo sudah beres akan digantikan dengan pengelolaan air dari longstorga yang berfungsi dan juga efektif untuk mengurangi rob di Kecamatan Wonokerto.’’kata Bupati Asip.

" Kecamatan Wonokerto disamping kita cek infrastrukturnya, yang paling penting adalah kita perhatikan masyarakat yang basicnya nelayan-nelayan terutama yang terkena dampak Covid-19. "Konsentrasinya kalo disini adalah masyarakat nelayan dan buruh tani,buruh di perusahaan-perusahaan. Ini basis kemiskinan kita ada disitu. Oleh karena itu,para kepala desa sudah mendata dan hari ini Bantuan bahan pangan Sembako sebanyak 2.178 paket akan segera didistribusikan di Kecamatan Wonokerto", ungkap bupati pekalongan Asip kholbihi saat menyalurkan bantuan terdampak covid 19 di Wonokerto(Red)

Publisher : aris

Bupati Asip Kholbihi berharap kepada para Kepala Desa/Lurah sudah betul-betul mendata warganya. “ini jangan sampai tercecer, mudah-mudahan para Kades/lurah sudah mendata, karena ini yang betul-betul terdanmpak, berbeda dengan daerah-daerah lain, kalau Wiradesa lebih kepada pekerja-pekerja yang di sektor industri, semua hampir terkena dampaknya.” Jelas Bupati di International Batik Center (IBC) Wiradesa.

Pemberian bantuan akan ada tahap kedua dan akan Pemkab evaluasi agar bisa menutup semua, amanat dari Bupati agar para warga masyarakat yang dibantu oleh Pemkab bisa ikut berdo’a agar musibah ini bisa segera selesai sehingga keadaan bisa aman dan normal kembali. Kemudian pemerintah tetap bahwa sosial dan phsysical distancing di Kabupaten Pekalongan masih rendah, terutama di daerah perkotaan, namun kalau di desa sudah lumayan disiplin.

Bupati mengajak masyarakat perkotaan di Kabupaten Pekalongan untuk bekerja sama untuk melawan penyebaran Covid19 dengan selalu memakai masker saat bepergian dan rajin mencuci tangan serta jaga jarak dengan orang lain (sosial physical distanching). Sosial dan physical distanching adalah menjadi kata kunci dari permasalahan ini, jadi masyarakat tidak perlu berbicara ini yang sakit bagaimana, tapi yang penting adalah aspek pencegahannya, karena jika sudah masuk ke rumah sakit maka akan merepotkan semua.

Pemkab sudah menyiapkan sarana dan prasarana namun kalau semua sakit tidak akan cukup, oleh karena itu yang paling bijaksana adalah dengan mencegah. Pencegahan yang efektif sesuai dengan protokoler kesehatan yaitu memakai masker, rajin cuci tangan, dan sosial physical distanching, hal ini harus dilakukan, namun Bupati menyadari hal ini belum efektif. Oleh karena itu tugas para kepala desa/lurah disamping menyalurkan bantuan juga harus melakukan sosialisasi, kalau memang tidak penting untuk keluar maka tidak usah keluar karena salah satu dari bantuan Pemkab adalah supaya orang tidak keluar juga, kecuali memang ada kepentingan tertentu, dan jika keluar tetap harus memakai standar protokoler kesehatan.

Bupati menambahkan. “Hal ini memang butuh waktu dan upaya kerja keras serta kesadaran masyarakat Kabupaten Pekalongan sehingga bisa mencapai kira-kira 70%, kalau sudah 70% masyarakat sadar itu, maka wabah ini akan segera berlalu di Kabupaten Pekalongan.” Tambah Bupati.

Untuk yang belum mendapatkan bantuan, di desa sudah di siapkan, dan akan di cover juga dari Pemkab. Jadi kabupaten ini sifatnya dinamis namun syaratnya sudah ada. Menurut Bupati untuk kemungkinan salah sasaran merupakan hal yang kecil, karena sekarang semua orang baik yang kayapun juga ikut terdampak, namun Kepala Desa yang lebih tau kondisi masyarakatnya, karena itu perintah Bupati kepada para Kepala Desa untuk mendatangi warganya itu menjadi penting karena sekaligus untuk bahan evaluasi.

Terkait data pemudik di Kabupaten Pekalongan sudah tinggi dan mencapai 37.957, kemudian  data pemudik terbesar yaitu di Kecamatan Kesesi yang mencapai sekitar 5000, Kajen sekitar 3000, Sragi 3000, Bojong 2000, Paninggaran 3000, dan Kandangserang 3000, terhadap daerah-daerah yang jumlah pemudiknya diatas 2000, aparatur desa dan kecamatan siap siaga dan mereka sudah melakukan isolasi mandiri namun tetap harus dalam pengawasan semua. (Ela Nurfadhila)

Publisher : aris

‘’Kita melakukan distribusi bantuan jaring pengaman sosial yang bersumber dari Dana APBD di Kecamatan Doro sebanyak 4.150.’’ kata Bupati Asip Kholbihi. Bupati juga menegaskan kembali, bahwa bantuan ini wajib didistribusikan secara langsung oleh para kepala desa ke masing-masing rumah warga untuk sekaligus dapat mengetahui kondisi sosiologis rumah tangga warganya. ‘’Seperti yang sudah-sudah instruksi saya yaitu para kepala desa wajib antar langsung bantuan ke rumah-rumah warga, untuk mengetahui secara sosiologis kondisi rumah tangga warga Kabupaten Pekalongan.’’

‘’Ini harapanya mereka tahu kondisi real,karena sekarang,apalagi di daerah Doro ini berbasis pertanian,perkebunan kemudian ada pelaku-pelaku industri konveksi disini juga banyak yang terhenti. Dan ini berdampak ke para karyawanya,jadi ini saya minta kepada para kepala desa untuk mengantar langsung bantuan ke rumah-rumah warga, sehingga mereka tahu kondisi persis apa yang dialami masyarakatnya.’’ Tegas Bupati Asip.

Bupati Asip menjelaskan hal ini dilakukan untuk perbaikan kebijakan jaring pengaman sosial pada periode yang akan datang. ‘’Hal ini dilakukan untuk perbaikan kebijakan jaring pengaman sosial pada bulan Mei sampai Juni nanti,termasuk formulanya juga akan dibentuk. Kalau nanti hasil pengamatan kepala desa,nanti kalo ada yang perlu diganti,maka akan kita ganti.’’ Jelas bupati Asip. Adapun kendala untuk program bantuan jaring pengaman sosial periode bulan April ini, bupati Asip mengungkapkan bahwa kendalanya terletak pada pendataan,dimana ditingkat desa masih ada pendataan yang belum fix. ‘’Kendalanya adalah untuk pendataan karena ditingkat desa masih ada pendataan yang belum fix masih banyak.Tapi mengingat ada skema sampai tujuh skema bantuan,saya kira itu akan tertutup semua.’’ Ungkap Bupati Asip Kholbihi.

Sementara ,Ketua Komisi DPRD Kabupaten Pekalongan H.M.Kholis Jazuli juga menambahkan bahwa untuk bantuan paket sembako ini sebenarnya tidak ada anggaranya, namun demi membantu masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 ini,Pemkab Pekalongan dengan DPRD Kabupaten Pekalongan mengupayakan diadakanya anggaran untuk membantu masyarakat yang bersumber dari APBD tahun 2020. "Sebenarnya tidak ada anggaran untuk bantuan bagi masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. Namun ini diupayakan untuk diadakan oleh Pemkab Pekalongan dan DPRD Kabupaten Pekalongan." kata ketua komisi IV DPRD Kabupaten Pekalongan.

Adapun untuk jumlahnya sendiri,H.M Kholis Jazuli menjelaskan bahwa sejumlah 53,9 milyar ini sementara yang untuk menanggulangi Covid-19,termasuk dalam penanganan kesehatannya yang jumlahnya sekitar 25 milyar, serta yang melalui Dinas Sosial itu sejumlah 22,5 milyar. " Sejumlah 53,9 milyar ini sementara yang untuk menanggulangi Covid-19,termasuk dalam penanganan kesehatannya,yang jumlahnya 25 milyar sekian serta untuk yang melalui Dinas Sosial yaitu 22,5 milyar yang salah satunya disampaikan di Kecamatan Doro yang nominalnya 150 ribu per KK dalam bentuk bantuan sembako." kata H.M Kholis Jazuli.(lusi)

Publisher : aris