Artikel

Alamat

Link Terkait

• Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pekalongan
• PPID Kabupaten Pekalongan
• Lapor Bup

Statistik Pengunjung

Enam desa yang menjadi lokasi penanaman tersebar di wilayah pesisir Kecamatan Tirto dan Wonokerto, antara lain Desa Mulyorejo, Jeruksari, Tratebang, Depok, Wonokerto Kulon, dan Wonokerto Wetan.

Disampaikan Wakil Bupati Pekalongan, H Sukirman, Kegiatan ini merupakan bagian dari gerakan nasional Mageri Segoro yang diinisiasi Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi bersama TNI AL sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian ekosistem laut dan pesisir. Di Kabupaten Pekalongan, kegiatan ini melibatkan unsur Forkopimda, pelajar, komunitas lingkungan, serta kelompok nelayan.

Ditambahkan Sukirman, Pemkab Pekalongan sangat mengapresiasi sinergi berbagai pihak dalam upaya menjaga lingkungan pesisir.
Mageri Segoro ini upaya untuk membentengi pesisir yang kita miliki dari abrasi dan gelombang air laut, karena penurunan tahan tiap tahunya mencapai 8-12 centimeter.

“Penanaman mangrove ini sangat penting untuk melindungi daerah pesisir dari abrasi, meningkatkan hasil perikanan, serta menjaga kualitas lingkungan. Pemerintah daerah berkomitmen melanjutkan kegiatan seperti ini secara berkelanjutan,” terang Sukirman.

Ditambahkan gerakan Mageri Segoro bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan upaya nyata menjaga keberlanjutan sumber daya laut dan pesisir bagi generasi mendatang.

Dikesempatan yang sama disampaikan, Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, M Abduh Gazali usai penanaman mangrove ini pihaknya akan optimalkan perawatan mangrove di 6 titik desa pesisir yang ada di Kabupaten Pekalongan.
Bibit mangrove yang ditanam diharapkan tumbuh baik dan memberikan manfaat ekologis maupun ekonomi bagi masyarakat, seperti penguatan garis pantai, tempat hidup biota laut, hingga potensi wisata edukatif berbasis ekosistem mangrove.

"Dengan semangat kolaborasi, kegiatan Mageri Segoro diharapkan menjadi momentum penting dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga laut dan pesisir sebagai sumber kehidupan bersama,"tambahnya.

Wakil Bupati Pekalongan, H. Sukirman, S.S., M.S., dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi terhadap seluruh masukan dan koreksi dari DPRD. Ia menegaskan bahwa kritik konstruktif dari legislatif menjadi dorongan bagi pemerintah daerah untuk terus memperbaiki perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan.

“Koreksi dari DPRD kami maknai sebagai sesuatu yang positif. Tujuannya agar percepatan pembangunan benar-benar bisa dimanfaatkan masyarakat sejak awal tahun anggaran,” ujar Sukirman.

Ia menambahkan, Pemkab Pekalongan telah menyiapkan langkah percepatan, khususnya dalam sektor infrastruktur.

“Untuk pekerjaan-pekerjaan infrastruktur, kami sudah mencanangkan—insyaallah Februari 2026 sudah mulai penataan dokumen, dan Maret sudah bisa proses lelang,” jelasnya.

Lebih lanjut, Sukirman menyampaikan bahwa pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya sempat mengalami penyesuaian akibat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran. Meski demikian, pihaknya memastikan pelaksanaan APBD 2026 akan lebih terencana dan tepat waktu.

“Penyesuaian memang dilakukan karena efisiensi sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2025. Namun tahun depan kami optimis bisa berjalan lebih cepat. Kami juga tetap menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Drs. H. Abdul Munir, dalam kesempatan terpisah menegaskan pentingnya disiplin waktu dalam pelaksanaan kegiatan agar tidak menumpuk di akhir tahun.

“Selama ini banyak kegiatan yang baru tayang di bulan Juli atau Agustus, bahkan ada yang belum mulai. Akibatnya, pelaksanaan kegiatan mepet di akhir tahun, padahal uangnya sudah tersedia sejak awal,” kata Munir.

Ia menilai, percepatan pelaksanaan dapat terwujud jika seluruh tahapan perencanaan disiapkan lebih awal dan disertai Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang rinci.

“RKA itu seharusnya sudah detil—berapa untuk gedung, berapa untuk tukang, semua jelas. Jadi begitu APBD disahkan, kegiatan bisa langsung tayang. Itu aturannya,” tegasnya.

Munir juga menyoroti risiko keterlambatan kegiatan yang dapat berdampak pada kualitas pekerjaan dan efektivitas pengawasan.

“Kalau kegiatan terlambat, pekerjaan jadi dikejar-kejar, kualitas turun, pengawasan sulit. Bahkan ada yang belum selesai tapi sudah harus dibayar. Ini tentu tidak ideal,” ujarnya.

Baik eksekutif maupun legislatif sepakat bahwa koordinasi dan perencanaan yang matang menjadi kunci agar pelaksanaan APBD Tahun 2026 berjalan efektif, efisien, dan tepat waktu, demi mewujudkan pembangunan yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat Kabupaten Pekalongan.

“Beberapa waktu lalu, Wakil Bupati Pekalongan memimpin rapat koordinasi terkait pelaksanaan MBG bersama seluruh stakeholder. Kami juga melakukan pengecekan sampel di beberapa sekolah terkait distribusi MBG, untuk memastikan semuanya berjalan sesuai standar,” jelas Sukirman.

Sebagai langkah antisipatif, Pemkab Pekalongan akan membentuk posko layanan informasi MBG yang beroperasi 24 jam. Posko ini bukan posko pengaduan, tetapi berfungsi sebagai pusat informasi bagi sekolah, penyedia, dan masyarakat terkait distribusi makanan bergizi gratis.

“Posko ini sedang kami tata, termasuk mekanisme kerjanya, siapa yang terlibat, dan jam operasionalnya. Langkah ini juga sesuai arahan dari Bapak Gubernur Jawa Tengah, agar kita siap menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti distribusi terlambat atau kejadian keracunan,” ujarnya.

Sukirman juga menyampaikan perkembangan jumlah dapur penyedia MBG di Kabupaten Pekalongan.

“Saat ini, jumlah dapur aktif sekitar 40-an dari total 77 dapur di seluruh Kabupaten Pekalongan. Untuk tahun 2026, izinnya ditutup sementara, dan tahun berikutnya akan berproses kembali. Dari jumlah tersebut, yang benar-benar aktif sekitar 19 dapur, sementara sisanya masih dalam proses administrasi dan verifikasi,” jelasnya.

Dengan pembentukan posko ini, Pemkab Pekalongan berharap distribusi MBG dapat lebih terkontrol, tepat waktu, dan aman, sehingga program gizi bagi anak-anak di Kabupaten Pekalongan dapat berjalan optimal.

Kepala Bidang Perpustakaan Dinas Arpus Kabupaten Pekalongan, Rini Sugiyarsih, mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman yang lebih luas kepada masyarakat mengenai pemanfaatan teknologi digital secara cerdas dan aman.

“Kami berharap kegiatan ini memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Tadi banyak sekali ilmu yang diperoleh dari tiga narasumber kita, yaitu Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Pekalongan Supriyadi, Pegiat Media Sosial Muhammad Hariman Bahtiar dari Jakarta, dan Bapak Muhammad Burhan dari Pekalongan,” ujarnya.

Pendaftaran kegiatan ini dibuka secara daring melalui tautan khusus. Menurut Rini, sistem pendaftaran dilakukan secara terbuka dan otomatis tertutup jika kuota terpenuhi. Masyarakat yang ingin mengikuti kegiatan selanjutnya dapat memperoleh informasi melalui akun Instagram Dinas Arpus Kabupaten Pekalongan.

“Kalau kami harus menghubungi satu per satu peserta, kadang ada yang terlewat. Karena itu, agar tidak ketinggalan informasi, cukup follow IG Dinas Arpus Kabupaten Pekalongan,” jelasnya.

Rini juga menyampaikan bahwa Dinas Arpus telah menyiapkan rangkaian kegiatan literasi berikutnya. Pada 22 Oktober 2025 akan digelar Sosialisasi Penelusuran Naskah Kuno, sedangkan pada 23 Oktober 2025 akan dilaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penulisan tahap ketiga. Kegiatan Bimtek ini merupakan lanjutan dari pelatihan sebelumnya, di mana peserta telah membuat karya tulis dan selanjutnya akan melakukan pembahasan hasil tulisan tersebut.

“Untuk kegiatan penulisan, pesertanya merupakan lanjutan dari peserta yang sebelumnya sudah mengikuti dan membuat tulisan,” tambahnya.

Dalam sesi lokakarya literasi digital, salah satu topik yang paling banyak disorot adalah mengenai penggunaan AI di masyarakat. Para narasumber memberikan berbagai tips dan pengetahuan agar masyarakat dapat lebih bisa memanfaatkan keberadaan AI meskipun dengan tetap mempertimbangkan dampa positif dan negatif terhadap penggunaan AI.

“Harapannya, masyarakat bisa lebih cerdas dan waspada dalam dunia digital. Mereka juga bisa memanfaatkan Artificial Intelegence (AI) secara bijak, bahkan untuk memperoleh penghasilan, bukan hanya mengeluarkan uang,” pungkas Rini.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Dinas Arpus Kabupaten Pekalongan untuk memperkuat budaya literasi digital di tengah masyarakat serta meningkatkan pemahaman terhadap keamanan dan peluang di ruang digital.

Salah satu narasumber yaitu Muhammad Hariman Bahtiar dirinya menunjukkan satu produk digital yang ia buat menggunakan AI yaitu membuat sebuah musik yang aransemen dan vocal semuanya dibuat menggunakan AI. Hal tersebut membuat penasaran para peserta yang hadir dan ingin mengetahui bagaimana cara membuatnya.

"Ini adalah salah satu lagi yang saya buat menggunakan AI, pada saat itu tujuannya untuk memberi semangat kepada ponakan saya yang pada saat itu gagal masuk di perguruan tinggi favorit. Meski gagal kami semua masih tetap mendukung mau belajar dimanapun. Saya buat liriknya sendiri kemudian pilih genre musik dan pilih penyanyi,"

Salah satu peserta yang tertarik untuk membuat karya semacam adalah Muhlisin. Ia berencana untuk membuat lagu dolanan untuk menunjang kegiatan belajar mengajar.

Kegiatan yang juga dihadiri Wakil Bupati Pekalongan, H. Sukirman, S.S., M.S., menjadi momentum penting dalam sinergi antara perguruan tinggi dan pemerintah dalam penguatan program sertifikasi tanah wakaf dan edukasi pengelolaan lingkungan.

Program KKN ini merupakan kerja sama antara Kementerian ATR/BPN dan UIN Gusdur Pekalongan dengan fokus kegiatan pada pendataan dan sertifikasi tanah wakaf di wilayah Kabupaten dan Kota Pekalongan. Total sasaran kegiatan ini mencapai 2.093 bidang tanah, terdiri atas 1.944 bidang di Kabupaten Pekalongan dan 149 bidang di Kota Pekalongan.

Rektor UIN Gusdur Pekalongan, Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., menyampaikan bahwa pelaksanaan KKN tematik ini menjadi bentuk nyata kontribusi kampus terhadap kebutuhan masyarakat dan pemerintah, khususnya dalam bidang pertanahan dan ekoteologi.

“Kami bersyukur UIN Gusdur dipercaya menjadi mitra Kementerian ATR/BPN dalam kegiatan KKN tematik ini. Melalui program ini, mahasiswa tidak hanya belajar di ruang kelas, tetapi juga berinteraksi langsung dengan masyarakat dan memberikan manfaat nyata,” ujar Prof. Zaenal Mustakim.

Beliau juga menambahkan bahwa program ini sejalan dengan visi UIN Gusdur untuk membentuk lulusan yang berdaya saing sekaligus peduli terhadap lingkungan dan kemaslahatan umat.

“Insyaallah kami akan terus melanjutkan program KKN berbasis ekoteologi dan pemberdayaan masyarakat. Tahun depan, UIN Gusdur menargetkan menjadi Kampus Zero Waste 2026, di mana seluruh sampah kampus dapat dikelola secara mandiri dan berkelanjutan,” jelasnya.

Sementara itu, Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, S.S., M.Si., dalam sambutannya memberikan apresiasi tinggi atas langkah UIN Gusdur Pekalongan yang telah mengintegrasikan aspek akademik dengan kepedulian sosial.

“Kami berharap mahasiswa yang mengikuti KKN tematik ini menjadi sarjana yang surjana, yakni sarjana yang tidak hanya bangga dengan toga wisudanya, tetapi juga mampu mengamalkan ilmunya untuk kepentingan masyarakat,” ujar Menteri Nusron.

Selain fokus pada pertanahan, UIN Gusdur juga akan melanjutkan kegiatan KKN Tematik Ekoteologi Persampahan, dengan target pembentukan 36 bank sampah di Kabupaten Pekalongan dan 5 di Kota Pekalongan.

Dengan semangat kolaborasi ini, diharapkan mahasiswa UIN Gusdur Pekalongan mampu menjadi agen perubahan yang berkontribusi nyata bagi pembangunan berkelanjutan di wilayah Pekalongan dan sekitarnya.

Acara ini berlangsung meriah dengan penampilan spesial dari Gus Azmi didampingi grup sholawat Syubbanul Muslimin dari Probolinggo, Jawa Timur.

Dalam sambutannya Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya acara ini. Ia menekankan bahwa kegiatan bersholawat merupakan nikmat yang tak terhingga dan menjadi salah satu bentuk ikhtiar agar Kabupaten Pekalongan senantiasa dijaga Allah SWT dari segala musibah dan bahaya.

"Alhamdulillah, malam hari ini kita diberikan Allah nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat masih bisa selalu bersholawat. Ini adalah nikmat yang tidak terhingga," ujar Bupati Fadia.

"Kabupaten Bersholawat ini kita memohon kepada Allah, barokahnya sholawatan, Kabupaten Pekalongan dijaga Allah dari segala musibah dan dijauhkan dari bahaya." tambahnya.

Bupati juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus mendoakan keselamatan bangsa, khususnya warga Kabupaten Pekalongan. Ia berharap barokah sholawat dapat memberikan kekuatan dan kemampuan bagi pemerintah daerah untuk membangun Pekalongan agar menjadi lebih baik dan masyarakatnya sejahtera, sejalan dengan visi-visi nasional, “Mudah-mudahan dengan Pekalongan Bersholawat ini, Allah memberikan keberkahan untuk kita semua, menjadikan masyarakat sejahtera, dan program pembangunan bisa berjalan sesuai harapan,” imbuhnya.

Di akhir sambutannya, Bupati Fadia mengajak seluruh hadirin doa bersama untuk segala hajat masyarakat, termasuk doa agar yang hadir selalu mendapatkan keberkahan, terhindar dari fitnah dan kehinaan, dan dimudahkan rezeki.

Acara ini turut dihadiri oleh Wakil Bupati Pekalongan, Sukirman, beserta istri Galuh Sukirman, perwakilan jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, para Asisten Sekda, seluruh Kepala OPD, dan para Camat se-Kabupaten Pekalongan.n Selain itu, hadir pula Ketua BAZNAS, Ketua MUI, Ketua FKUB, dan tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Kepala Diskominfo Supriyadi, S.E., M.M., Kabupaten Pekalongan menjelaskan alasan pemilihan Desa Lolong sebagai lokasi sosialisasi. Wilayah ini dinilai strategis karena berada di kawasan transisi antara desa dan kota serta termasuk wilayah pesisir, yang kerap menjadi jalur peredaran rokok ilegal.

“Peredaran rokok ilegal seringkali terjadi di wilayah transisi seperti Lolong. Maka dari itu, sosialisasi ini penting dilakukan di sini agar masyarakat lebih paham bahaya dan konsekuensinya,” jelasnya.

Ia juga menegaskan bahwa salah satu penyebab maraknya rokok ilegal adalah harga yang lebih murah dibandingkan rokok resmi. Padahal, masyarakat tidak mengetahui kandungan bahan di dalamnya.

“Kalau rokok resmi itu sudah melalui seleksi dan kontrol kualitas. Sedangkan rokok ilegal, terutama yang dilinting sendiri tanpa takaran yang jelas, berpotensi mengandung bahan kimia berbahaya. Ini bisa berdampak fatal, terutama bagi generasi penerus kita,” ujarnya.

Melalui sosialisasi ini, pemerintah berharap masyarakat dapat lebih waspada terhadap peredaran rokok ilegal, memahami risiko kesehatan yang ditimbulkan, serta ikut berperan dalam mendukung penerimaan negara melalui cukai resmi.

“Semua itu ada ukurannya. Jangan sampai karena harga murah, kita mengorbankan kesehatan,” tegasnya.

Casnoyo, selaku Pelaksana Pemeriksa atau dari Humas Bea Cukai Tegal, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk edukasi kepada masyarakat tentang ketentuan di bidang cukai. “Sosialisasi ini merupakan bagian dari program yang didanai melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT),” ujarnya.

Casnoyo juga menjelaskan, sosialisasi serupa dilaksanakan secara rutin setiap tahun dengan jumlah kegiatan yang telah ditetapkan oleh aturan. “Sesuai ketentuan, maksimal enam kali tatap muka dalam satu tahun. Jumlahnya tentu menyesuaikan dengan perencanaan pemerintah daerah dan anggaran yang tersedia,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan capaian penindakan terhadap rokok ilegal di wilayah kerja Bea Cukai Tegal hingga akhir September 2025. “Kami telah berhasil melakukan penindakan terhadap sekitar 16 juta batang rokok ilegal di wilayah Brebes hingga Batang. Untuk Kabupaten Pekalongan sendiri, sekitar 600 ribu batang rokok ilegal sudah berhasil diamankan,” paparnya.

Melalui sosialisasi ini, pihak Bea Cukai berharap masyarakat semakin memahami perbedaan antara rokok legal dan ilegal serta bahaya yang ditimbulkannya. “Kami ingin masyarakat tidak lagi menerima atau mengedarkan rokok ilegal. Selain merugikan negara, rokok ilegal juga berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat,” tegas Casnoyo.

Pemerintah bersama Bea Cukai akan terus melakukan langkah-langkah pencegahan dan penindakan untuk menekan peredaran rokok ilegal, salah satunya melalui edukasi langsung kepada masyarakat di tingkat desa.

Dalam kesempatan tersebut, Wabup Sukirman membacakan sambutan tertulis Bupati Pekalongan yang menyampaikan perlunya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana di Kabupaten Pekalongan. Terlebih wilayah 19 Kecamatan di Kota Santri tersebar dari hulu hingga hilir, dataran tinggi, Tengah hingga dataran rendah

"Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah memprediksi musim penghujan di wilayah Jawa Tengah akan berlangsung sejak September 2025 dengan puncak pada Januari hingga Februari 2026,” ujar Wabup saat membacakan sambutan.

Ditambahkan Sukirman, Sebagian besar wilayah Kabupaten Pekalongan saat ini telah mengalami hujan dengan intensitas cukup sering, kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan angin kencang. Oleh karena itu, Pemkab Pekalongan menekankan pentingnya mitigasi bencana guna mengantisipasi dan meminimalkan kerusakan maupun kerugian akibat bencana alam.

Wabup juga menyinggung peristiwa tanah longsor di Kecamatan Petungkriyono pada awal 2025 lalu sebagai pelajaran penting tentang pentingnya kesiapsiagaan bencana.
Pihaknya juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif membangun kesiapsiagaan menghadapi bencana alam sesuai kapasitas masing-masing.

"Kesiapsiagaan bukan hanya berarti menunggu datangnya bencana, tetapi bagaimana kita mempersiapkan diri lebih awal. Tidak hanya melalui ketersediaan sumber daya manusia dan sarana prasarana, tetapi juga dengan membekali masyarakat pengetahuan serta kesadaran akan risiko bencana,” lanjutnya.

Wabup Sukirman juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kodim 0710/Pekalongan, Polres Pekalongan, instansi terkait, serta para relawan atas kerja sama dan kepedulian yang selalu ditunjukkan dalam setiap penanganan bencana di wilayah Kabupaten Pekalongan.