Artikel

Alamat

Link Terkait

• Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pekalongan
• PPID Kabupaten Pekalongan
• Lapor Bup

Statistik Pengunjung

Dalam Sambutannya, Bupati menyampaikan komitmennya untuk menjalankan pemerintahan dengan amanah serta membawa Kabupaten Pekalongan menuju kemajuan yang lebih baik.

Tiga program utama pada periode kedua ini masih seputar Infrastruktur Jalan, Bupati menegaskan bahwa pembangunan jalan menjadi prioritas utama pemerintahannya. Selanjutnya untuk sektor kesehatan, Bupati memastikan bahwa masyarakat yang belum memiliki BPJS Mandiri tetap bisa mendapatkan layanan kesehatan secara gratis melalui program Universal Health Coverage (UHC). "Kini, layanan kesehatan bisa diakses hanya dengan menunjukkan KTP. Ini adalah langkah besar bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pekalongan," ungkapnya.

Selanjutnya yang ketiga adalah peningkatan mutu pendidikan. Bupati melihat pentingnya sektor pendidikan dalam meningkatkan daya saing daerah.

" Bapak-ibu sudah kita ketahui bahwa sebelum saya menjabat Bupati, pendidikan di Kabupaten Pekalongan berada di peringkat ke-34 se-Jawa Tengah. Namun, sejak 2020 kita berikan anggaran besar untuk pendidikan, dan pada 2023 Pemerintah kabupaten Pekalongan berhasil meningkatkan kualitasnya secara signifikan menjadi peringkat 1 di Jawa Tengah," jelasnya.

Dalam safari Ramadhan di Masjid Darussalam Rowokembu, Pemerintah Kabupaten juga memberikan bantuan sembako kepada 50 warga yang membutuhkan dan memberikan bantuan sebesar 50 juta rupiah kepada pengurus Masjid Darussalam untuk membantu mewujudkan perencanaan yang telah dibuat pengurus, salah satunya yaitu merenovasi bangunan fisik.

"Malam hari ini, Masjid Darussalam di tahun ini Insya Alloh kita berikan bantuan hibah sebesar 50 juta rupiah," ujar Bupati Fadia kepada seluruh jamaah yang hadir.

Sebelumnya perwakilan pengurus Masjid Darussalam Suharso menyampaikan bahwa pihak takmir memang sedang berencana untuk merenovasi bangunan fisik Masjid yang pada tahun 1980-an masih berstatus mushola namun karena kebutuhan masyarakat sekitar pada akhirnya statusnya berganti menjadi Masjid Jami' Darussalam agar bisa digunakan untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat bagi warga setempat.

"Di lingkungan Rowokembu selatan, kami membutuhkan waktu itu tahun 1980-an untuk mendirikan masjid yang bisa untuk bersolat Jumat. Sehingga ini dari status langgar atau musola, dari lingkungan terdekat oleh para tokoh agama, diikrarkan n menjadi asjid jami untuk Jumatan dengan komisi pertama diperluas itu untuk serambian," tutur Suharso dalam sambutannya selaku perwakilan pengurus masjid.

Acara tersebut dihadiri oleh Ketua DWP Kabupaten Pekalongan Tri Rafika Yulianti Yulian Akbar, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan Setiyawan Dwi Antoro, S.KM.,M.Kes, para anggota DWP se-Kabupaten Pekalongan, unsur pelaksana dinas Kesehatan, serta masyarakat yang antusias mengikuti berbagai kegiatan, termasuk pemeriksaan kesehatan gratis.

Kegiatan diawali dengan laporan kinerja dari masing-masing bidang DWP Kabupaten Pekalongan, dilanjutkan dengan pemaparan program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan dan dimeriahkan dengan Cek Kesehatan Gratis serta Bazar Murah Ramadhan.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua DWP Kabupaten Pekalongan, Tri Rafika Yulianti Yulian Akbar mengatakan bahwa Ia sangat mengapresiasi kinerja dari masing-masing bidang yang ada di DWP Kabupaten Pekalongan, serta Ia berharap untuk kedepanya bisa lebih ditingkatkan lagi.

Dan dengan adanya cek kesehatan gratis serta bazar murah ramadhan pada acara Rapat Kerja DWP tersebut, Ia berharap dapat memberikan manfaat kepada masyarakat Kabupaten Pekalongan.

“Dengan adanya program pemeriksaan kesehatan gratis dan bazar murah ini, DWP Kabupaten Pekalongan berharap dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan keluarga di Kabupaten Pekalongan,” ungkapnya.

Selain itu, dalam kesempatan tersebut Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan Setiyawan Dwi Antoro, S.KM.,M.Kes., dalam paparanya juga mengatakan bahwa program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) merupakan inisiatif pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

“Program ini diberikan kepada seluruh kelompok masyarakat dengan berbagai mekanisme, seperti PKG Ulang Tahun yang mulai berjalan pada Februari 2025 untuk usia 0-6 tahun dan 10 tahun ke atas, PKG Sekolah pada Juli 2025 yang menyasar anak usia 7-17 tahun, serta PKG Khusus yang diperuntukkan bagi ibu hamil dan balita sesuai jadwal di puskesmas dan posyandu,” jelasnya.

Ia melanjutkan, Kabupaten Pekalongan menargetkan cakupan pemeriksaan kesehatan minimal 80% dari jumlah penduduk.

Pemilihan Desa Paninggaran sebagai contoh desa unggulan diharapkan dapat memberikan inspirasi dan motivasi bagi pemerintah daerah, khususnya pemerintah desa, untuk terus berinovasi dalam upaya memajukan desa di Kabupaten Pekalongan. Beberapa penghargaan yang pernah diterima oleh Desa Paninggaran adalah Desa Anti Korupsi, kemudian Teh Parama yang berhasil mendapatkan medali perunggu/juara 3 pd The Golden Leaf Award 2022 di kategori Feature Green Tea dalam Golden Tea Award Australia dan diundang untuk hadir di Australia Tea Expo 2023 di Melbourne, dan masih banyak lagi prestasi lain yang telah didapat.

Sekretaris Daerah M. Yulian Akbar menuturkan bahwa kunjungan ini menjadi tambahan motivasi agar desa-desa lain bisa berinovasi dengan memanfaatkan potensi yang ada di wilayah masing-masing.

“Kunjungan ini memberikan inspirasi dan tambahan motivasi bagi kita, pemerintah daerah, termasuk pemerintah desa, untuk berbuat lebih baik lagi dan lebih inovatif dalam rangka memajukan desa di Kabupaten Pekalongan,” ujar M. Yulian Akbar kepada tim Media.

Selain itu, Dirjen Bina Pemerintahan Desa Dr. Drs. La Ode Ahmad P. Bolombo, AP, M. Si menekankan pentingnya menyebarluaskan inisiatif dan praktik terbaik yang telah dilakukan oleh Desa Paninggaran ke desa-desa lain di Kabupaten Pekalongan. Salah satu gagasan yang disoroti adalah inisiatif kerja sama antar desa atau aglomerasi desa, yang diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antar pemerintah desa dan berbagai pemangku kepentingan.

“Kita tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Harus ada kolaborasi antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD), antar desa, serta dengan pemangku kepentingan lainnya,” tambahnya

Tidak hanya itu, Dirjen La Ode Ahmad juga berpesan kepada seluruh kepala desa, camat, dan para stakeholder yang hadir bahwa di bulan depan sudah mulai disibukan dengan bulan puasa yang identik dengan tradisi mudik, desa harus mempersiapkan agar layanan-layanan atau tempat wisata agar para pemudik betah di kampung halaman bukan justru berlibur ke tempat lain.

"Bulan depan kita sudah mulai sibuk, Desa sebagai tujuan mudik sudah siap belum. Jangan sampai orang mudik ke kampung halaman dalam hal ini Paninggaran, baru sehari menaruh koper kemudian bosan dan memilih pergi ke tempat lain untuk berlibur, hal seperti inilah yang bisa mendatangkan potensi ekonomi," imbuhnya

Diskusi lebih lanjut dengan Dinas Teknis akan dilakukan untuk mengeksplorasi bagaimana konsep aglomerasi desa dapat diterapkan secara efektif. Pemerintah berharap upaya ini akan mempercepat pembangunan desa yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di Kabupaten Pekalongan.

Jika mengutip perkataan bung Hatta bahwa Indonesia tidak akan bercahaya Karena obor besar di Jakarta tapi akan bercahaya karena lilin-lilin di desa. Inilah yang disebut memajukan negara melalui pembangunan desa.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri Murtono, S. STP, M. Si, Direktur Fasilitasin dan penataan administrasi pemerintahan desa Dra. Luse Anneke Tabalujan, M. Pd, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah Nur Kholis, S.E, M.S.I, para Kepala OPD, Camat Se-kabupaten Pekalongan, Forkopincam Paninggaran, Paguyangan Kepala Desa se-Kecamatan Paninggaran,

Rep. Reza & Pras

Ny Galuh Sukirman, ketua TP PKK dan Ketua Pembina Posyandu saat di wawancarai mengatakan akan ikut menyukseskan semua progam TP PKK Jawa Tengah Ny Nawal Taj Yasin. Selain 10 progam pokok PKK juga progam posyandu, " Apa yang kurang di kabupaten Pekalongan bisa kita perbaiki, juga pastinya membantu dan bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten agar bisa terlaksana progam untuk kesejahteraan masyarakat." Katanya.

Sementara itu PLH Bupati Pekalongan H. Sukirman S.S., M.S mengatakan tentunya akan menyukseskan program-program oleh Bupati yang melalui PKK seperti kemiskinan, stunting, pemberdayaan perempuan, " Program-progam dari Bupati melalui PKK harus didukung apalagi sesuai arahan dari Bapak Gubernur tadi, Dengan pelantikan ini, diharapkan TP-PKK Kabupaten Pekalongan dapat semakin kuat dan efektif dalam menjalankan program-program pemberdayaan kesejahteraan keluarga, serta membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat di kabupaten." Katanya.

Sementara itu Ketua TP PKK Jawa Tengah Ny Nawal Taj Yasin mendorong gerakan PKK bukan hanya soal kesehatan, tetapi juga tangguh bencana, agar semua keluarga siap menghadapi berbagai kemungkinan yang terjadi, dengan memperkuat ketahanan pangan keluarga, meningkatkan kesehatan keluarga, meningkatkan pengetahuan keluarga. “Dalam melaksanakan program kerjanya, Tim Penggerak PKK dan Tim Pembina Posyandu tentu tidak mampu bekerja sendiri, oleh karena itu kerja sinergi dan kolaboratif sangat diperlukan antara Tim Penggerak PKK dan Tim Pembina Posyandu Kabupaten/Kota dengan Provinsi dan berbagai organisasi, termasuk dengan Tim Pembina PKK demi tercapainya tujuan bersama,” terangnya.

Sementara, Plh Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen yang hadir dalam acara tersebut, menyambut baik dengan upaya dan inovasi TP PKK Jawa Tengah maupun kabupaten/kota, yang mampu bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. “Kami berharap pekerjaan-pekerjaan TP PKK dan Pembina Posyandu nanti, bisa berkolaborasi dan bersinergi dengan program yang dicanangkan oleh kepala daerah. Utamanya adalah perintah dari Pak Presiden soal ketahanan pangan, kesejahteraan masyarakat, layanan kesehatan, dan sebagainya. Dan saya senang dengan program yang disampaikan untuk lima tahun ke depan,”

Bagi Bupati Fadia pelantikan pada hari ini adalah kali kedua dirinya menjadi Bupati Pekalongan setelah terpilih kembali pada Pilkada Serentak 27 November 2024 kemarin. Sekaligus berhasil mematahkan mitos "tidak adanya Bupati Pekalongan terpilih dua periode secara berurutan".

Disampaikan Bupati Fadia bahwa Pelantikan kali ini menjadi lebih spesial karena dipimpin langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto sekaligus menjadi momen bersejarah yang penuh makna. Suasana kebersamaan terasa kuat, dengan peserta yang mengikuti prosesi sesuai aturan dan menjalani latihan baris-berbaris dengan disiplin. "Ini adalah pelantikan kedua, apalagi kali ini dilaksanakan oleh Pak Presiden. Kesannya sangat mendalam, karena kebersamaannya tinggi, dan kita mengikuti aturan dengan lebih baik," ujar salah satu peserta.

Setelah kegiatan pelantikan kepala daerah tidak dengan wakilnya langsung bertolak menuju Magelang untuk mengikuti kegiatan pembekalan atau retreat di Akademi Militer, Magelang, 21-28 Februari 2025. "Setelah ini, saya langsung ke Magelang untuk mengikuti agenda retreat bersama para kepala daerah lain," tambahnya.

Ketika ditanya perihal efisiensi anggaran Bupati menambahkan nantinya Pemerintah Kabupaten Pekalongan tidak akan menghilangkan program namun memilih program yang menjadi prioritas utama. Kemudian pemerintah berupaya untuk mencarikan pembiayaan baik ditingkat provinsi maupun pusat untuk membangun Kabupaten Pekalongan lebih cepat. "Efisiensi bukan berarti menghilangkan hal yang tidak penting, tapi kita harus menentukan prioritas agar bisa menjalankan program dengan optimal," ujar Bupati Fadia kepada Tim media.

Sejalan dengan yang disampaikan Bupati Fadia, Wakil Bupati Sukirman menjelaskan sebagai bagian dari pemerintah pihaknya akan mendukung Presiden dalam merealisasikan program-program kerja yang telah ditetapkan. Pemerintah Kabupaten Pekalongan berkomitmen mendorong keberhasilan berbagai bidang guna memastikan pelayanan terbaik bagi rakyat. "Pesan yang disampaikan sangat jelas, kita harus melayani rakyat dengan baik dan bekerja dengan penuh dedikasi," tutupnya.

Pemeriksaan kesehatan yang meliputi tes gula darah, kadar kolesterol, asam urat dan tekanan darah tersebut merupakan rangkaian awal sebelum pelaksanaan pelantikan, di mana kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih juga akan mengikuti geladi kotor dan geladi bersih pelantikan.

Hal tersebut senada dengan apa yang dikatakan oleh Bupati Pekalongan Dr.Hj Fadia Arafiq, S.E.,M.M saat melakukan wawancara bersama Kompas Tv di Desa Lolong, Kecamatan Karanganyar, pada Jumat (14/2/2025) lalu, ‘’Saya untuk pelantikan yang kedua ini, akan melakukan tes kesehatan di Kemendagri Jakarta bersama Pak Sukirman yang akan dijadwalkan pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2025 mendatang. Dan akan disusul dengan serangkaian agenda lain menjelang pelantikan serentak, seperti gladi bersih dan gladi kotor,’’ ungkap Bupati Fadia.

Selain itu, Bupati Fadia juga mengatakan bahwa setelah menjalani pelantikan serentak kepala daerah di Istana Kepresidenan RI pada hari Kamis, 20 Februari mendatang, keesokan harinya pada Jumat, 21 Februari 2025 Ia akan segera bertolak ke Magelang untuk menghadiri acara Retret kepala dan wakil kepala daerah selama tujuh hari di Borobudur International Golf and Country Club kawasan akademi militer, Lembah Tidar, Magelang. ‘’Jadi setelah pelantikan, besoknya saya akan langsung berangkat ke Magelang untuk menjalani agenda selama tujuh hari kedepan,’’ ujarnya.

Adapun untuk persiapan untuk acara tersebut, Bupati Fadia menjelaskan bahwa dirinya tidak melakukan persiapan fisik khusus, melainkan membiarkannya mengalir secara alami. ‘’Sebelum pelantikan, saya pasti akan melakukan ziarah ke makan orang tua saya di Jakarta. Kalau ke Jakarta, saya pasti ziarah. Selain itu, saya juga akan mengunjungi ibu saya yang sedang sakit,’’ jelasnya.

Menurut Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Pekalongan Kholis Jazuli, anggaran yang dialokasikan untuk pemilu terbagi dalam dua tahap dengan total sekitar Rp32,46 miliar. Sesuai ketentuan, KPU harus melaporkan penggunaan dana hibah dari pemerintah daerah kepada DPRD paling lambat 9 April. Namun, dalam evaluasi yang dilakukan, DPRD menilai laporan dari KPU masih bersifat global dan belum memuat rincian yang diperlukan.

“Kami ingin mengetahui secara detail bagaimana anggaran ini digunakan, termasuk alokasi untuk kampanye, logistik, dan kebutuhan lainnya. Saat ini, laporan yang kami terima masih terlalu umum, sehingga perlu dilakukan evaluasi lanjutan,” ujar Kholis Jazuli Ketua Komisi A DPRD Pekalongan.

Selain itu, DPRD menilai laporan realisasi anggaran yang disampaikan KPU masih bersifat global dan belum memberikan rincian yang diperlukan untuk memastikan transparansi penggunaan dana. Ketua Komisi A DPRD meminta agar laporan tersebut diperjelas dengan detail pengeluaran di setiap tahapan Pilkada.

Menanggapi hal itu, Ketua KPU Kabupaten Pekalongan Laelatul Izzah mengakui bahwa laporan yang dibawa dalam evaluasi kali ini memang belum mencantumkan rincian yang diharapkan. Pihaknya berkomitmen untuk segera menyusun laporan yang lebih detail sesuai permintaan DPRD.

“Kami menyadari bahwa laporan yang kami sampaikan masih dalam bentuk global. Ini menjadi tugas kami untuk segera melengkapinya agar lebih rinci dan transparan,” kata perwakilan KPU.

Sebagai tindak lanjut, DPRD berencana menggelar pertemuan evaluasi lanjutan dengan KPU. Tidak menutup kemungkinan, evaluasi berikutnya akan melibatkan pimpinan DPRD serta gabungan komisi lainnya untuk memastikan seluruh aspek penggunaan anggaran dapat dikaji dengan lebih mendalam.

“Ini juga penting dalam rangka efisiensi anggaran, sesuai arahan Presiden. Kami ingin memastikan apakah ada sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) dari tahun 2024 yang perlu dilaporkan,” tambahnya.

Dengan adanya evaluasi lanjutan ini, DPRD berharap laporan penggunaan anggaran KPU dapat lebih transparan dan rinci, sehingga masyarakat dapat mengetahui bagaimana dana pemilu dikelola dengan baik.