KAJEN - Pemkab Pekalongan wacanakan lakukan pemulihan lahan pertanian di Kecamatan Tirto yang terdampak banjir rob sejak 2008 silam. Hal tersebut dilakukan karena Desa Jeruksari dan Mulyorejo Kecamatan Tirto sebelum dilanda banjir rob merupakan lumbung padi Kabupaten Pekalongan.
Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si menjelaskan sejak dilanda banjir rob, lahan pertanian beralih fungsi menjadi tambak. "Sebelum dilanda banjir rob dua desa tersebut merupakan daerah subur, dan hasil pertanian menjadi satu di antara hasil pertanian unggulan," paparnya saat mengunjungi tanggul penahan banjir rob di Kecamatan Tirto, Selasa (5/3/2019) siang.
Selasa, 5 Maret 2019
KAJEN – Bupati Pekalongan, KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si bersama Anggota DPR RI dari Fraksi PKB Yaqut Cholil Qoumas hadir dalam kegiatan penumbuhan dan pengembangan wirausaha baru IKM di Provinsi Jawa Tengah yang digelar oleh Kementerian Perindustrian RI, di Hotel Sahid Mandarin Kota Pekalongan, Senin (4/3/2019) pagi.
KAJEN - Aparatur Sipil Negara (ASN) hendaknya dapat melaksanakan dan meningkatkan kedisiplinan agar dapat melaksanakan tugas sesuai Peraturan Perundang- Undangan tentang kedisiplinan kepegawaian.
"Sebagai contoh, negara–negara seperti di Cina, Korea, Jepang, Denmark dan Selandia Baru sudah memiliki tingkat kedisiplinan tinggi. Semua pelayanan dilakukan dengan standar SOP yang sama," ungkap Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si saat mengajar peserta Diklatpim III dan IV baru baru ini di PPSDM Mendagri Regional IV Jogjakarta.
Demikian disampaikan Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si saat Rapat Koordinasi (Rakor) Kegiatan Pengendalian Banjir dan Rob Kabupaten Pekalongan, di ruang rapat Bupati, Selasa (5/3/2019) pagi.
Bupati menuturkan teknologi penanganan banjir rob berupa tanggul raksasa senilai Rp 500 miliar lebih kini tengah diselesaikan. "Sistem tersebut diadopsi dari Rotterdam Belanda, kami pun hingga kini terus melakukan koordinasi dengan Rotterdam University terkait penanganan banjir rob," tuturnya.
Teknologi penanganan banjir rob dari Belanda dipaparkan Bupati Asip, membuat tanggul raksasa manjadi multifungsi. "Karena ditengah tanggul nantinya akan ada parit sepanjang 10 kilometer, yang bisa digunakan sebagai obyek wisata serta sarana olah raga dayung," katanya.
Namun pemanfaatan parit tersebut akan dilakukan secara bertahap, karena Pemkab fokus pada penanganan banjir rob terlebih dahulu. "Pembangunan tanggul raksasa direncanakan selesai akhir 2019, dan akan ada pompa untuk menyedot air jika air meluap dari sungai serta air laut naik," paparnya.
Selain fokus pada penanganan banjir rob Asip menerangkan, akan melakukan evaluasi secara komprehensif terkait dampak sosial karena adanya tanggul. "Karena sungai akan tertutup jika tanggul selesai, dan ada 260 perahu milik nelayan yang bersandar di Sungai Mrican, Tratebang dan Meduri," imbuhnya.
Untuk itu Pemkab akan membangun tambatan perahu agar perekonomian nelayan tidak terganggu. "Kami berharap adanya tanggul bisa mengurangi dampak banjir rob di pesisir Kabupaten Pekalongan, serta adanya tambatan perahu bisa mengatasi dampak sosial karena pembangunan penahan banjir rob tersebut," tambahnya.
Rakor dihadiri dari pihak Pemkab Pekalongan antara lain Wakil Bupati Pekalongan Ir. Hj. Arini Harimurti, Asisten Pemerintahan dan Kesra Drs. Ali Riza, M.Si, beserta para Kepala OPD dan Camat terkait. Dan dari pihak pengelola dan pelaksana proyek antara lain Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana – Ir. H. Ruhban Ruzziyatno, MT beserta jajaran.(didik/dinkominfo kab.pekalongan)
Publisher : aris
Selasa, 5 Maret 2019
Senin, 4 Maret 2019
Bupati dalam sambutannya mengungkapkan pihaknya senantiasa mendorong para pemuda untuk kreatif, terutama dalam hal pengelolaan pariwisata di Kota Santri. "Dulu Petungkriyono itu dalam konteks pariwisata pendapatannya nol rupiah. Dua tahun terakhir, pemerintah mendorong pemuda ikut pelatihan tata kelola pariwisata. Alhamdulillah sekarang pemasukannya sudah mencapai Rp 5 miliar," ujarnya.
Lebih lanjut Bupati mengatakan, ada tiga sumber daya yang apabila digerakkan secara maksimal akan memiliki dampak luar biasa. Ketiga sumber daya tersebut, kata bupati adalah sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya sosial. Menurutnya, SDM dan SDA mungkin banyak yang memiliki, tapi sumber daya sosial Kabupaten Pekalongan masih banyak memilikinya.
"Di Kabupaten Pekalongan masih banyak ditemui anak muda yang menghormati orang tua, dan orang tua mencintai anak muda. Ini adalah modal sosial yang tidak ternilai dan bisa menjadi modal untuk pengembangan pariwisata di Kabupaten Pekalongan, " ujarnya.
"Memang persoalan SDM masih menjadi masalah utama. Namun apabila kita memberdayakan apa yang kita miliki serta secara terus-menerus mengasah diri dan bekerjasama dengan pihak lain tentu akan membawa hasil positif," sambung bupati.
Sementara itu, anggota DPR RI dari Fraksi PKB Yaqut Cholil Qoumas menekankan pentingnya kemandirian ekonomi bagi kalangan pemuda.
Menurutnya, mengapa kemandirian ekonomi bagi kalangan pemuda menjadi sesuatu yang penting. Sebab, kata Anggota Komisi VI DPR RI yang juga Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor tersebut berdasarkan tinjauannya keliling di Indonesia selama memimpin organisasi pemuda Ansor NU, dia menemukan mengapa para pemuda tergiur dan terpengaruh oleh kelompok yang hendak bercita-cita mengganti ideologi bangsa. Hal demikian disebabkan salah satunya adalah persoalan ekonomi.
Untuk itu, lanjut dia, dengan adanya kegiatan ini dimana para pemuda dilatih diberi bimbingan teknis tentang keterampilan yang harapannya bisa menjadi wirausaha baru di Jawa Tengah ini bisa menjadi sarana memandirikan ekonomi para pemuda. "Kunci kemajuan adalah kemandirian ekonomi," tandas dia.
Pada kesempatan itu, pihaknya juga menyampaikan, saat ini tengah terjadi perubahan dalam cara menjalankan bisnis. Apabila, kata dia, dulu bisnis adalah kompetisi, saat ini bisnis merupakan kolaborasi. "Di sini (peserta) banyak kelompok bisnis, seperti kopi, gula aren, makanan ringan, bengkel sepeda motor, servis ponsel. Mereka semestinya bisa saling berkolaborasi saling membesarkan," katanya. (didik/dinkominfo kab.pekalongan)
Publisher : aris
Senin, 4 Maret 2019
Sabtu, 2 Maret 2019
Data dari pihak desa, perkebunan cengkeh yang menjadi mata pencaharian petani Paninggaran mengalami kerusakan hingga 70 persen.
Rusdiyana Kepala Desa Paninggaran menuturkan, luasan perkebunan cengkeh di Kecamatan Paninggaran mencapai 1.000 hektar. "Namun dari 2008 hama terus menyerang dan belum ditemukan solusinya, hingga kini tinggal 300 hektar," jelasnya pada acara Launching Program Kerjasama Pemkab Pekalongan dengan Institut Pertanian Bogor (IPB) di halaman Kantor Kecamatan Paninggaran, Jumat (1/3/2019).
Hal tersebut menjadi permasalahan dimana pasar cengkeh Paninggaran mulai ditinggalkan oleh pembeli dan petani. "Padahal cengkeh memiliki nilai ekonomis yang sangat baik, untuk cengkeh basah saja harganya mencapai Rp 20 ribu. Sedangkan cengkeh kering bisa mencapai Rp 100 ribu," ujarnya.
Guna mengatasi permasalahan hama yang melanda para petani cengkeh, Pemkab Pekalongan melakukan penandatanganan MoU bersama Institut Pertanian Bogor (IPB).
Adapun Rektor IPB DR. Arif Satria, SP.,M.Si yang hadir dalam penandatanganan MoU di Kantor Kecamatan Paninggaran menerangkan, permasalahan cengkeh harus ditangani secara sistematis.
"Karena kerusakan tanaman cengkeh akibat hama terjadi secara masif dan mencapai 70 persen, jadi memang harus dicarikan solusinya. Nanti akan diteliti secara lebih komprehensif untuk menanganinya," ujarnya.
Selain mencari solusi Arif juga menggagas adanya mobil klinik tanaman yang akan berkeliling di Kabupaten Pekalongan.
"Kami bersama Pemkab menginisiasi mobil klinik tanaman untuk melayani petani, terkait tenaga penyuluh sudah disiapkan 120 orang. Dengan adanya mobil klinik petani tidak perlu membawa sempel penyakit tanamannya ke dinas, dan akan dilayani langsung diperkebunannya," kata Arif.
Sementara itu Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si menjelaskan kerjasama yang dilakukan bersama IPB guna mengatasi permasalah para petani. "Kerja sama ini juga untuk mengurangi permasalah cengkeh, nantinya akan ada pendamping, dan penerapan teknologi pertanian. Dan untuk lebih membantu para petani akan dibangun stasiun lapangan," tambahnya.(didik/dinkominfo kab.pekalongan)
Publisher : aris
Jumat, 1 Maret 2019
Adapun bimbingan yang diberikan ke para penderes akan dilaksanakan bersama Institut Pertanian Bogor (IPB). "Selama ini para penderes air nira hanya mendapatkan Rp 35 ribu setiap harinya, itupun dari penjualan gula aren buatan para penderes," jelas Bupati saat melakukan kunjungan pelatihan gula aren di balai desa Botosari, Jumat (1/3/2019).
Guna meningkatkan pendapatan para penderes menurut Asip inovasi harus dilakukan. "Pihak IPB akan memberikan pendampingan tentang tata cara mengubah gula aren yang biasa dibuat warga desa menjadi gula aren bubuk yang memiliki nilai ekonomis tinggi di pasaran," jelasnya.
Pelatihan dan penerapan teknologi tepat guna ditambahkannya sangat berpengaruh terhadap penjualan produk khususnya gula aren buatan penderes Desa Botosari. "Bimbingan akan dilakukan IPB, di mana akan menerapkan teknologi untuk mengubah gula aren menjadi gula halus yang harganya mencapai dua kali lipat dari gula aren biasa," tambahnya. (didik/dinkominfo kab.pekalongan)
Publisher : aris
Jumat, 1 Maret 2019
Dalam sambutannya Bupati berharap sinar kejayaan Muhammadiyah di Pekajangan Kecamatan Kedungwuni tidak redup, dan terus menyala seperti simbolnya yaitu matahari. Selain itu Bupati juga mengatakan Pekajangan menjadi mercusuar bagi Muhammadiyah.
"Pekajangan merupakan salah satu kutub organisasi Muhammadiyah di nusantara, yang menerapkan semangat leluhur serta menjadi inspirator dengan cara menggali ilmu yang bermanfaat bagi masyarakat," katanya.
Dituturkan Bupati Asip, dari Muhammadiyah muncul cendikiawan muda yang benar-benar berpengaruh di Indonesia. "Untuk itu kami mendukung gerakan positif yang sudah dilakukan Muhammadiyah dengan mendirikan Universitas Muhammadiyah. Perguruan tinggi tersebut akan mulai dibangun bulan depan, segala persiapan sudah dilakukan baik pengajar serta perijinannya," paparnya.
Atas nama Pemerintah Kabupaten Pekalongan Asip sangat bangga kepada warga Muhammadiyah Pekajangan yang bisa membangun tempat ibadah.
"Di tengah era masyarakat yang lebih mementingkan duniawi, perserikatan Muhammadiyah Pekajangan bisa menyisihkan rejeki untuk pembangunan rumah ibadah yang begitu mewah. Kami sangat bangga dengan gerakan masyarakat di sini," imbuhnya.
Pihaknya menambahkan representasi perekonomian masyarakat bisa diukur dari wajah tempat ibadahnya. "Jika tempat ibadahnya bobrok berarti perekonomiannya juga kurang, kami pun tidak bisa membangun sarana dan prasarana ibadah dengan jumlah banyak karena dana pemerintah terbatas," ujar Asip.
Ia mengimbau jika masyarakat rukun dan memaknai hidup yang berdampingan dengan nilai nilai agama kesejahteraan akan bisa diraih. "Kami optimis masyarakat Kabupaten Pekalongan bisa sejahtera, karena sudah dicontohkan oleh warga Muhammadiyah Pekajangan," tambahnya. (didik/dinkominfo kab.pekalongan)
Publisher : aris
Jumat, 1 Maret 2019
Menurut Bupati berbeda dengan Indonesia yang masih memegang adat “pekewoh” sering membedakan pelayanan berdasarkan jabatan. Oleh karena itu Indonesia saat ini sedang membangun konsep revolusi birokrasi tanpa memandang adanya “limit area”. Konsep ini diharapkan dapat membawa kemajuan bangsa.
“Permasalahan yang ada saat ini adalah para ASN belum sadar betul mengenai peraturan–peraturan yang bersifat normatif seperti ketepatan jam berangkat kantor, tanggung jawab dan kedisiplinan," tutur Bupati.
Kata Bupati, kita bisa belajar dari Negara Singapura yang sudah menerapkan kedisiplinan sejak dini. Berawal dari tidak membuang sampah sembarangan dan menghargai para penyeberang jalan.
Di berbagai negara, masalah sampah masih menjadi perhatian pemerintah yang cukup berat. Negara India tercatat sebagai negara terkotor di dunia, disusul dengan Nigeria kemudian Indonesia. Dalam hal ini negara kita menduduki posisi ke tiga predikat negara terkotor di dunia.
Untuk merubah itu semua, sudah sepantasnya kesadaran mengenai kebersihan harus ada pada setiap warga negara. Mulailah dengan tidak membuang sampah dan barang – barang bekas ke sungai. Karena sungai adalah salah satu sumber kehidupan bagi kita.
Lebih lanjut, Bupati menyampaikan jangan sampai semangat kita menggebu hanya di saat mengikuti diklat saja, kemudian hilang di tengah jalan. Karena kita semualah yang akan berperan untuk memajukan birokrat di OPD masing – masing.
“Saya berharap setelah adanya pertemuan pada diskusi di forum ini akan bisa memberikan perubahan karena pengalaman yang diperoleh dari kegiatan pelatihan-pelatihan baik di dalam dan di luar negeri. Namun, yang harus diperhatikan adalah kesadaran kita dalam mengaplikasikan kegiatan untuk perubahan,” terang Bupati.
Ia berpesan pada peserta pelatihan untuk berhati-hati supaya menjaga betul-betul kedisplinan karena birokrasi di daerah itu bertumpu pada para peserta pelatihan tersebut.
Karena dilihat dari aspek pendapatan sendiri ,pendapatan ASN di daerah itu sudah sangat baik dan untuk standarnya pun sudah hampir sama dengan negara lain. Dan pemerintah dinilai sudah sangat baik dalam menata pendapatan ASN yang ditambah dengan insentif dari daerah.
Ia menuturkan bahwa di Kabupaten Pekalongan pada saat awal masa menjabat di tahun 2016 itu telah menaikan tunjangan ASN 100%. Hal ini dilakukan dalam rangka pembenahan birokrasi pemerintahan dan untuk memajukan daerah Kabupaten Pekalongan menjadi lebih baik lagi. Dan hal itupun terbukti dengan banyaknya penghargaan yang diperoleh kabupaten Pekalongan sendiri. Serta membaiknya hampir seluruh aspek di Kabupaten Pekalongan sendiri, mulai dari meningkatnya nilai pertumbuhan makro ekonomi yang diatas Provinsi dan Nasional yaitu 5,30 . Angka kemiskinan pun turun dari 12,90 menjadi 10,6 ,serta penurunan angka pengangguran. Menurut Bupati hal ini dapat tercapai karena pembenahan yang telah dilakukan di bidang birokrasi.
Kamis, 28 Februari 2019