KAJEN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pekalongan periode 2019-2024 telah memiliki empat pimpinan definitif. Empat orang pimpinan Dewan Kabupaten Pekalongan adalah Dra. Hj. Hindun, MH (PKB), H. Riswadi, SH (PDIP), Nunung Sugiantoro, ST (Gerindra) dan Mas'udah (PPP).
Pelantikan dan pengambilan sumpah keempat orang Pimpinan DPRD dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan H. Sutaji, SH.MH di ruang Paripurna DPRD Kabupaten Pekalongan JL. Alun-alun Utara Nomor 2 Kajen, Kamis (26/9/2019) pagi.
Selain itu juga, ada pelantikan tiga anggota DPRD susulan yang sebelumnya cuti menuaikan ibadah haji yakni H. Saeful Bahri, S.Ag, H. Masbukhin, S.Ag dan H. Saeful Arif, SH.,MKN.
Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si dan Wakil Bupati Pekalongan Ir. Hj. Arini Harimurti, Forkopimda, para Anggota DPRD, Sekda Dra. Hj. Mukaromah Syakoer, MM beserta para Asisten, para Staf Ahli Bupati dan para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menghadiri pelantikan pimpinan definitif tersebut.
Komposisi pimpinan dewan yakni Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Dra. Hj. Hindun, MH dan ketiga orang lainnya yakni H. Riswadi, SH (PDIP), Nunung Sugiantoro, ST (Gerindra) dan Mas'udah (PPP) menjabat sebagai wakil ketua.
Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Dra. Hj. Hindun, MH mengatakan setelah pelantikan pimpinan difinitif, DPRD Kabupaten Pekalongan langsung tancap gas membentuk alat kelengkapan dewan. "Kami akan segera membahas pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) antara lain Badan Legislasi, Badan Anggaran, Badan Kehormatan, juga Badan Musyawarah DPRD. Semoga bisa selesai dalam waktu dekat," kata Hindun.
Sementara itu, Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si mengucapkan selamat atas dilantiknya empat orang pimpinan dan tiga anggota DPRD Kabupaten Pekalongan.
"Saya ucapkan selamat atas dilantiknya empat orang pimpinan dewan dan tiga anggota. Semoga bisa amanah, tugasnya lancar sampai selesai dan selamat bertugas," katanya.
Menurutnya agenda jangka pendek dari pimpinan yakni membahas RAPBD 2020. "APBD menyumbang pertumbuhan ekonomi 20 hingga 30 persen, dengan alokasi belanja modal kita naik dari Rp 200 milyar menjadi Rp 560 milyar di tahun depan, dengan adanya pelantikan ini bisa mempercepat penyelesaian dokumennya," ungkapnya.
Bupati Asip berharap, pimpinan yang baru dilantik lebih dinamis yang dapat membawa perubahan sesuai dengan harapan masyarakat. "DPRD adalah rumah rakyat, yang menjadi jembatan kepentingan program-program pembangunan yang nanti akan dijalankan oleh eksekutif," tambahnya. (didik/dinkominfo kab.pekalongan)
Publisher : aris