KAJEN - Pemerintah Kabupaten Pekalongan melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kabupaten Pekalongan menggelar dua acara sekaligus yaitu Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kabupaten Pekalongan tahun 2025 dan Musrenbang Rancangan RPJPD Kabupaten Pekalongan tahun 2025-2045. Acara tersebut berlangsung di Hotel Grand Dian Kecamatan Wiradesa. Selasa ( 6/1/24) pagi.
Acara diawali dengan laporan yang disampaikan oleh Sekretaris Bappeda Kabupaten Pekalongan M. Ainur Rofik, S. IP., M. M. bahwa acara ini telah melalui berbagai tahapan seperti FGD (Focus Group Discussion) Tematik untuk menemukan isu strategis di Kabupaten Pekalongan. Pembahasan bersama tim penyusun RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) dengan perangkat daerah terhadap rancangan awal RPJPD. Forum Konsultasi Publik Rancangan RPJPD. Kemudian yang terakhir Konsultasi Rancangan Awal RPJPD 2025-2045 kepada gubernur Jawa Tengah melalui Bappeda Jawa Tengah dalam rangka penyelarasan RPJPD Kabupaten Pekalongan dengan RPJP nasional dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah.
Tidak hanya itu, Ainur Rofik juga menjelaskan bahwa dalam acara kali ini (06/01) berbarengan dengan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kabupaten Pekalongan tahun 2025.
"Disamping penyusunan rencana jangka panjang ini. Pada saat ini juga kita merencanakan tahunan untuk tahun anggaran 2025 telah kita mulai dengan penyusunan rancangan tahunan RKPD tahun anggaran 2025, yang salah satu tahapannya kita lakukan pada hari ini yaitu Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD 2025," Ucap Ainur Rofik dalam laporannya.
Tujuan dari forum tersebut adalah untuk pembentukan komitmen seluruh stakeholder dalam keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam rangka memutuskan APBD.
Bupati Pekalongan Fadia Arafiq melalui Sekretaris daerah M. Yulian Akbar, S. Sos, M. Si bahwa untuk tahun 2025 program prioritas Pemerintah Kabupaten Pekalongan yaitu pembangunan jalan, pembangunan pendidikan, infrastruktur dan juga kesehatan.
"Insya Alloh Pemerintah Kabupaten Pekalongan akan melaunching UHC (Universal Health Coverage). Artinya semua warga yang memiliki KTP Kabupaten Pekalongan, meskipun dia tidak punya BPJS akan kita layani di rumah sakit baik negeri maupun swasta di seluruh Indonesia. Kami menganggarkan lebih dari 50 miliar rupiah," Tutur M. Yulian Akbar dalam sambutannya.