Berita

KAJEN - Kesebelasan sepak bola Sabaqo Pondok Pesantren Baitul Muqodas yang diasuh oleh Kyai Tajudin Soreh dari Kranji Kedungwuni berhasil menumbangkan kesebelasan sepak bola Persaba Pondok Pesantren Nurul Huda Banat Simbangkulon Buaran asuhan Kyai Muslikh Khudlori dalam Final Liga Santri Pekalongan 2019 yang berlangsung di Stadion Widya Manggala Krida Kedungwuni, Jumat (11/10/2019) sore.
 
Atas kemenanganya tersebut, Kesebelasan Pondok Pesantren Baitul Muqodas berhasil menjadi juara dalam ajang sepakbola antar pesantren se Kabupaten Pekalongan.

Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.M.Si yang hadir dalam final Liga Santri Pekalongan 2019 mengatakan, final liga santri kali ini merupakan final yang keempat dan selama gelaran kompetisi ini berjalan dengan baik dan lancar. “Saya atas nama Pemkab Pekalongan mengapresiasi kompetisi ini dan berharap ke depan akan diselenggarakan lebih meriah lagi,” katanya.

Bupati menyampaikan terima kasih atas perjuangan Kesebelasan Pondok Pesantren Baitul Muqodas yang telah mencurahkan segalanya untuk menjadi juara dan Pondok Pesantren Nurul Huda Banat Simbang Kulon yang telah mendapat runner up. “Kami ucapkan selamat bagi pemenang dan bagi yang lain ayo tingkatkan prestasi,” ujarnya.

Pada kesempatan ini, tambah Bupati, Kabupaten Pekalongan menjadi tuan rumah Liga santri Nusantara yang tadi telah dibuka ketua tanfidziyah PCNU Kabupaten Pekalongan. “Ayo ramaikan gelaran ini dengan berpartisipasi secara maksimal dan jadi tuan rumah yang baik dengan spirit didalam badan yang sehat terdapat jiwa yang sehat,” terangnya. (didik/dinkominfo kab.pekalongan)

Publisher : aris 

KAJEN - Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si akan menutup sementara usaha jeans wash (pencucian jins) yang ada di Desa Pegaden Tengah Kecamatan Wonopringgo yang tidak mempunyai izin.
 
"Saya tegaskan, sore hari ini usaha jeans wash yang tidak mempunyai izin atau yang sudah mempunyai izin namun membuang limbahnya ke sungai saya tutup sementara," kata Bupati Asip Kholbihi saat menerima perwakilan warga untuk audensi di ruang rapat bupati, Jum'at, (11/9/2019).
 
Menurut Bupati Asip Pemerintah Kabupaten Pekalongan sudah menyiapkan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Kecamatan Buaran untuk digunakan sebagai pembuangan limbah baik itu jeans wash atau batik.

"Ini masalah perut orang banyak mas, Pemkab bertindak harus berhati-hati. Karena, ada ribuan pengusaha batik dan jeans wash. Kalau kita asal tutup saja dan tidak ada solusi bahaya. Pemkab sudah mempunyai solusi terkait pembuangan limbah dan hari ini juga saya akan bertemu dengan pengusaha batik dan jeans untuk membahas limbah," ujarnya.

Bupati Asip menambahkan pihaknya berpesan, jika masih ada pengusaha yang masih membuang limbah ke sungai segera laporkan. "Nek ijek ono sing buang limbah (kalau masih ada yang buang limbah) ke sungai, langsung laporkan kepada saya, jangan ke dinas," tambahnya.

Ratusan warga dari Pegaden Tengah, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Jumat (11/10/2019) menggelar unjuk rasa di kantor Bupati Pekalongan terkait dengan pembuangan limbah jeans wash ke sungai.

Ratusan warga membentangkan kertas karton bertulisan isi tuntutan. Semisal 'rindu udara segar','bersihkan sungai kami dari limbah','entah apa yang merasukimu LH,'jangan korbankan kami dengan bisnismu', dan 'stop buang limbah ke sungai'.

Tidak hanya itu, mereka juga berteriak lantang melontarkan tuntutan mereka. "Kami datang ke kantor Bupati untuk menuntut, agar pemerintah segera tutup pengusaha jeans wash yang membuang limbah ke sungai," kata Zamrodin (31) warga Desa Pegaden Tengah saat ditemui Tribunjateng.com.

Menurutnya ada tujuh pengusaha di Desa Pegaden Tengah tapi yang mempunyai ijin hanya satu pengusaha. "Kemarin para pengusaha sudah didemo oleh warga, tapi pengusaha tidak menggubris. Oleh karena itu, kami meminta Bupati Asip untuk menutut pabrik tersebut," jelasnya.

Zamrodin mengungkapkan tuntutan warga yaitu bagaimana pengawasan pemerintah tentang perijinan pengelolaan limbah. Tidak hanya itu, warga juga sudah melaporkan limbah ke polres. "Jika tidak ada penanganan secara cepat, jangan salahkan jika ada demo lanjutan baik dari warga Pegaden maupun warga lain yang terkena dampak pencemaran limbah. Tindakan kami bukan bagian dari politik, melainkan keresahan warga," ujarnya.(red)
 
Publisher : aris
KAJEN - Kegigihan Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si dalam program penciptaan sungai bersih tanpa limbah industri, membuahkan hasil. Pengusaha pemproduksi limbah, setelah dilakukan pendekatan berhasil sepakat melakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), dan tidak mencemari.
 
Hal itu terungkap saat dilakukan audiensi dengan pengusaha pencucian jeans Kabupaten Pekalongan, di pendopo rumah dinas bupati, Jumat (11/10/2019) sore. Para pengusaha yang tergabung dalam paguyuban Wal Asri, akan mendukung program “Kaline Resik Rejekine Apik, Wis Ora Jamane Kaline Kotor Rejekine Glontor”.
 
Dihadapan para pengusaha yang hadir, KH. Asip Kholbihi menyampaikan, bahwa selama ini permasalahan limbah yang dibuang begitu saja ke sungai tidak hanya memunculkan masalah pencemaran, baik air, tanah, maupun udara, melainkan telah memicu reaksi masyarakat untuk demo.

Padahal keresahan tersebut sudah disikapi dengan peluncuran program resik-resik kali, atau bersih-bersih sungai, dan penciptaan sungai tanpa tercemari limbah, melalui program fasilitasi IPAL pribadi maupun komunal.

"Karena dengan program Kaline Resik Rejekine Apik, Wis Ora Jamane Kaline Kotor Rejekine Gelontor ini, pemerintah menginginkan lingkungan berjalan secara baik, namun tidak menghentikan industri masyarakat, bahkan mendukung industri berjalan secara baik, bahkan meningkat," kata bupati.

Karena itu pihaknya melakukan pendekatan dengan pengusaha untuk pembuatan IPAL pribadi, sehingga limbah yang dibuang ke sungai sudah sesuai baku mutunya, tidak mencemari, atau pembangunan bak limbah, yang secara berkala akan diambil untuk dibuang ke IPAL standar di Simbang Kulon Buaran, dan IPAL Pakis Putih Kedungwuni dimaksimalkan lagi fungsinya.

"Kita juga melakukan langkah preventif, melakukan penutupan usaha yang tidak berizin, dan bandel. Tapi sekarang ini alhamdulillah pengusaha sepakat dengan program pemerintah, sehingga akan difasilitasi, terkait persoalan perizinan, kemudian sistem yang disederhanakan, sehingga semuanya patuh serta tetap dapat menjalankan usaha secara baik," tandas Asip.

Kemudian Kapolres Pekalongan AKBP Aris Tri Yunarko, S.IK.,M.Si, menegaskan bahwa limbah tidak boleh dibuang secara sembarangan, karena itu juga melanggar hukum. Karena itu pihaknya memberikan apresiasi kepada para pengusaha yang mendukung program pemerintah untuk kebersihan lingkungan.

Sementara Abdul Hadi dari Paguyuban Pencucian Jeans Wal Asri, mengaku bahwa keberadaan paguyuban sebagai wadah komunikasi antar pengusaha dalam rangka menjalankan usaha, agar baik, aman, nyaman, berkah, serta menjadi mediator antara pemerintah dan pengusaha.

"Karena selama ini pengusaha takut ketika berhadapan dengan berbagai urusan karena selalu disalahkan. Kemudian terkait dengan program pemerintah kami semua mendukung, sebab pada dasarnya kami mau membangun IPAL, tapi selama ini tidak mengetahui caranya, pernah ditipu oleh oknum pembuat IPAL, setelah mengeluarkan uang banyak hasil tidak maksimal," ungkap dia.

Paguyuban pengusaha juga meminta agar dilakukan studi banding ke tempat industri daerah lain, terkait bagaimana IPAL dan pembuangan limbah yang benar. Sehingga dapat diketahui tentang mekanisme, serta hasilnya. (didik/dinkominfo kab.pekalongan)

Publisher : aris 

KAJEN -  Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementrian Perdagangan RI Drs. Suhanto, MM., Jum’at (11/10/2019) pagi melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Pekalongan untuk memantau langsung kondisi Pasar Wiradesa. Rencananya, Pasar Wiradesa akan direvitalisasi.

Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Suhanto mengutarakan, Bupati Pekalongan sebelumnya telah mengusulkan kepada Presiden dan Menteri Perdagangan dan Menteri PUPR, agar Pasar Wiradesa bisa direvitalisasi. “Kami dengan tim ingin melihat situasi dan kondisinya seperti apa. Ternyata setelah kita lihat, penataannya dari dulu belum pernah diadakan perbaikan,” tutur Dirjen.

Dengan penataan nantinya, diharapkan pedagang tidak tergusur dari tempat berjualannya. Dikatakan, Pemerintah, terutama Kementerian Perdagangan memiliki program Pembangunan Pasar Rakyat.

“Selama kepemimpinan Presiden Jokowi lima tahun pertama, targetnya 5.000 pasar dan alhamdulillah itu sudah terlampaui. Ini merupakan bagian dari itu, walaupun pembangunannya kemungkinan setelah periode ke dua kepemimpinan Bapak Presiden,” ungkap Dirjen.

Harapannya, setelah mengunjungi langsung Pasar Wiradesa, pihaknya akan bisa berbicara betul bagaimana kondisi riil Pasar Wiradesa yang diusulkan Bupati Pekalongan untuk direvitalisasi.

“Terlebih pasar ini sebelumnya pernah terbakar, sehingga memerlukan penanganan. Jangan sampai para pedagang tidak mempunyai tempat jualan yang pasti dan sekarang ada di tempat penampungan, alhamdulillah Pemerintah Daerah juga sudah mencoba dengan APBD yang ada, membangun pasar yang ada di belakang. Jika yang belakang sudah bagus tapi yang ada di depan tidak diperbaiki, dikhawatirkan akan memicu kecemburuan di antara para pedagang,” ujar Dirjen.

Oleh karena itu, pihaknya akan bekerja sama dengan Kementerian PUPR untuk merencanakan pembangunan Pasar Wiradesa.  “Karena sudah masuk permohonan di Tahun 2019, usulan Bupati Pekalongan terkait revitalisasi Pasar Wiradesa akan dibahas bersama dengan Kementrian PUPR,” ucap Suhanto.

Dalam kunjungan tersebut, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri sekaligus memantau harga kebutuhan pokok di pasar tersebut. Dari hasil pemantauan, dijelaskan, harga kebutuhan pokok di Pasar Wiradesa  cukup terkendali, bahkan cenderung lebih murah.

Sementara itu, Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH, M.Si menuturkan, pihaknya sudah mengusulkan ke Pemerintah Pusat agar pembangunan Pasar Wiradesa ini bisa dibantu. Disebutkan, total biaya revitalisasi pasar tersebut sebesar Rp. 140 miliar.

“Lahannya sudah siap, dana  pendukung dari APBD juga sudah siap. Untuk yang kemarin kebakaran juga sudah kita pantau tetapi  hanya untuk los saja, kiosnya nanti akan kita integrasikan melalui pembangunan,” jelas Bupati Asip.

Secara umum Pasar Wiradesa luasnya 1,8 hektare dan menampung sekitar 2.000 pedagang dan terletak di jalur pantura. “Sehingga harus ditata sebagus mungkin, supaya tidak menimbulkan kemacetan dan pedagangnya tetap aman, nyaman dan yang penting laris,” imbuh Bupati.

Menurut Bupati, hal ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam membangun pasar. “Tidak menggunakan investasi pasif tetapi polanya adalah pola menggunakan dana  dari pemerintah,” ucap Bupati.

Pedagang nantinya menyewa dengan harga yang sangat murah. Dijelaskan, ukuran 4 x 6 meter sehari retribusinya tidak sampai Rp. 10 ribu. “Ini sangat membantu pedagang kalau pembangunan pasar itu menggunakan skema pembiayaan baik dari APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten. Ini terus menerus kita kembangkan termasuk di Pasar Kedungwuni dan pasar-pasar lain,” terang Asip. (Tim Humas Dinkominfo Kab. Pekalongan)

Publisher : aris 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

KAJEN – Guna memudahkan pembinaan terhadap Usaha Kecil Menengah (UKM) Pemerintah Kabupaten Pekalongan akan melakukan verifikasi, klasifikasi, dan klasterisasi dari berbagai jenis UKM yang ada.

Bupati Pekalongan Asip Kholbihi mengatakan di Kabupaten Pekalongan terdapat puluhan ribu usaha mikro kecil menengah (UMKM) dengan berbagai jenis usaha.Menurutnya nanti kita akan klasifikasikan UMKM  yang makanan dan fashion.

"Sehingga itu bisa memudahkan dalam melakukan pembinaan," kata Bupati Pekalongan Asip Kholbihi usai memberikan sambutan pada acara peresmian International Council for Small Business (ICSB) Indonesia Kordinator Kabupaten Pekalongan di Aula Lantai 1 Setda, Kamis (10/10/2019).

Bupati Asip mengungkapkan di Kabupaten Pekalongan sendiri, pertumbuhan ekonomi saat ini berada diangka 5,76 berada diatas angka pertumbuhan ekonomi pusat dan Provinsi."Sektor UMKM menyumbang besar terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga akan terus kita berdayakan," ungkapnya.

Dijelaskan, Pemkab Pekalongan mempunyai kepedulian besar terhadap keberadaan UMKM, sehingga beberapa waktu yang lalu mendapat penghargaan Natamukti di Bogor.

"Pembentukan International Council for Small Business (ICSB) Indonesia Korda Kabupaten Pekalongan salah satu tujuannya adalah untuk memberdayakan UMKM kita," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinperindagkop dan UKM Kabupaten Pekalongan Ir. Hurip Budi Riyantini menuturkan, kegiatan Galang UKM Indonesia 2019 terdiri dari berbagi kegiatan diantaranya, pengukuhan pengurus, seminar UMKM Brilian, dan bazar oleh UMKM yang sudah terkurasi.

"Sehingga diharapkan UMKM di Kabupaten Pekalongan dapat naik kelas. Untuk menggerakkan sektor UMKM Pemkab akan kesulitan kalau sendiri, butuh menggandeng empat pilar yakni pengambil kebijakan, pelaku usaha, akademisi, dan juga peneliti," tambahnya.

Adapun susunan pengurus harian ICSB Kabupaten Pekalongan masa bakti 2019-2021 adalah Rossi Ardiyanti, SKM.,M.Kes (Ketua HIPMI dan Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan) sebagai Koordinator Daerah/Ketua, Ir. Rusdiono (Wakil Korda/Wakil Ketua I), Wahida Yurasef, ST (Wakil Korda/Wakil Ketua II), Eli Kartika, SE (Sekretaris I), Waryonani, SH (Sekretaris II), Uzlifatul Jannah, S.Pdi (Bendahara I), Isnaeni, SE (Bendahara II).

Selanjutnya, Wakil Ketua Bidang Akademis dan Riset Dr. Mahirun, SE.,M.Si (Ketua LPPM Universitas Pekalongan), Wakil Ketua Bidang Hubungan Pemerintahan Drs. Ali Riza, M.Si (Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Pekalongan), Wakil Ketua Ketua Bidang Korporasi Herdinanto, SE (Kepala Bank Jateng Cabang Kajen), dan Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan Komunitas H. Faelasuf, SE (Ketua KADIN Kabupaten Pekalongan). (didik/dinkominfo kab.pekalongan)

Publisher : aris